Ekonomi
Share this on:

Ancam Obyek Vital, Tindak Tegas Pendemo

  • Ancam Obyek Vital, Tindak Tegas Pendemo
  • Ancam Obyek Vital, Tindak Tegas Pendemo

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menindak tegas berbagai upaya yang dapat menganggu kegiatan ekonomi di obyek-obyek vital.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menindak tegas berbagai upaya yang dapat menganggu kegiatan ekonomi di obyek-obyek vital seperti pelabuhan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran dengan nomor UM.003/38/19/DJPL-17 tertanggal 15 Mei 2017 tentang Peningkatan Pengawasan dan Penjagaan Dalam Rangka Pengamanan Objek Vital Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, A. Tonny Budiono menjelaskan, merupakan sikap preventif yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap obyek vital seperti pelabuhan.

“Sikap preventif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah melihat adanya insiden sekelompok orang yang melakukan demonstrasi/unjuk rasa di objek vital nasional yang terjadi beberapa waktu yang lalu,” jelas Tony melalui keterangan pers, kemarin.

Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan Batam.

Otoritas Pelabuhan diminta untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi terkait pengamanan khususnya Polri dan TNI guna merumuskan langkah antisipatif, pencegahan dan penanggulangan kegiatan demonstrasi/unjuk rasa di pelabuhan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah meminta jajarannya untuk menjaga dan mengamankan objek vital dari kegiatan demonstrasi/unjuk rasa di lingkungan Kementerian Perhubungan serta berkoordinasi dengan TNI maupun Polri.

Kementerian Perhubungan secara tegas meminta jajarannya untuk mengantisipasi dan tidak memberikan izin kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan di dalam pelabuhan guna menjaga keberlangsungan kegiatan kepelabuhanan.

"Kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus memonitor keadaan di semua pelabuhan. Kami akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan di pelabuhan," tegas Tonny.

Lebih lanjut, Tonny juga menginstruksikan kepada Port Security Officer (PSO) dan Port Facility Security Officer (PFSO) setempat untuk memastikan security management system pada pelabuhan berfungsi dengan baik.

"Ketegasan penegakan aturan merupakan wujud kehadiran negara untuk melindungi segenap kepentingan negara dan bangsa serta masyarakat termasuk melindungi kelancaran operasional di pelabuhan sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional," ujar Dirjen Tonny.(dai/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Awas! Kejahatan Siber Terus Ancam Anda

Awas! Kejahatan Siber Terus Ancam Anda

Kaspersky Lab, perusahaan keamanan siber global, baru-baru ini memperbarui Kaspersky Cybersecurity Index.


Pengusaha Tunggu Revisi UU Pajak Penghasilan

Pengusaha Tunggu Revisi UU Pajak Penghasilan

Kalangan dunia usaha kini menantikan tindak lanjut reformasi perpajakan yang menyasar revisi UU Pajak Penghasilan.


Perbankan Nasional Lebih Tahan Krisis

Perbankan Nasional Lebih Tahan Krisis

OJK) mengeluarkan tiga peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang UU PPKSK.


OJK Tindak Tegas Fraud Perbankan

OJK Tindak Tegas Fraud Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindak tegas PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).


Kemendag Tak Tegas Kontrol Gula Rafinasi

Kemendag Tak Tegas Kontrol Gula Rafinasi

Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) kembali meminta Kementerian Perdagangan memperketat peredaran gula rafinasi.


Capital Outflow Ancam Likuiditas Bank

Capital Outflow Ancam Likuiditas Bank

Capital outflow sepanjang November 2016 dikhawatirkan memicu likuiditas perbankan mengetat.


Hadapi Debitor Bermasalah, Kini Bank Lebih Tegas

Hadapi Debitor Bermasalah, Kini Bank Lebih Tegas

Perbankan kini semakin tegas menindak para debitor nakal yang enggan membayar utang.


BPR Dominasi Tindak Pidana Perbankan

BPR Dominasi Tindak Pidana Perbankan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mendapat perhatian khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Blokir Ratusan Situs Investasi Bodong

Blokir Ratusan Situs Investasi Bodong

Maraknya penawaran investasi abal-abal membuat pemerintah harus bertindak lebih tegas.


Proyek Listrik Lelet, Jokowi Ancam Lapor KPK

Proyek Listrik Lelet, Jokowi Ancam Lapor KPK

Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dengan realisasi proyek pembangkitan listrik 35 ribu mw.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!