Ekonomi
Share this on:

Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen
  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) 0,05 persen dari total simpanan bank.

Dengan asumsi total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Indonesia Rp5 ribu triliun, industri perbankan setidaknya menyetor Rp2,5 triliun per tahun. LPS mengklaim, usulan premi itu relatif kecil.

Premi PRP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Berbeda dengan premi penjaminan simpanan, premi PRP akan dipakai untuk membiayai program restrukturisasi perbankan kalau terjadi krisis keuangan.

Dalam beleid yang sama, LPS mendapat mandat mengumpulkan premi. ”Secara undang-undang, kami tidak boleh menggunakan premi penjaminan membiayai operasional PRP,” tutur Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah.

Halim mengakui sebagian industri masih keberatan atas pungutan premi tambahan. Itu mengingat saat ini industri juga telah menanggung aneka biaya.

Meski begitu, premi PRP akan membantu pemilik dan pengurus bank kalau terjadi krisis keuangan macam edisi 1997/1998. Kala itu, biaya pemulihan atau resolusi krisis mencapai 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Selain menjadi sumber pendanaan saat krisis, premi PRP juga memaksa manajemen perbankan menjadi lebih hati-hati (prudent). Nah, kalau industri menyetor Rp2,5 triliun per tahun, Indonesia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mencapai target dana bantalan krisis 2 persen dari PDB atau setara Rp240 triliun.

Hingga saat ini, besaran premi PRP masih dibahas LPS bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, besaran premi PRP akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

”Kami tidak bisa memutuskan premi PRP sendirian,” imbuh Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti.

Kalaupun nanti besaran premi PRP telah ditetapkan, LPS akan memberi waktu tenggang pembayaran (grace period) dengan melihat kesiapan industri. Sebelumnya, BI meminta besaran premi tambahan untuk PRP tidak memberatkan industri.

Pasalnya, industri perbankan tengah dalam proses pemulihan kinerja setelah menghadapi pelambatan ekonomi sejak tahun lalu. Berdasar data terakhir BI, total DPK perbankan hingga Mei 2017 tercatat Rp4.876 triliun. J

umlah itu meningkat 10,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. (far/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sengketa Konsumen Naik 20 Persen

Sengketa Konsumen Naik 20 Persen

Data Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Samarinda mencatat, setiap tahun ada lonjakan sengketa konsumen hingga 20 persen.


Seratus Persen Produk Indonesia

Seratus Persen Produk Indonesia

Start-up e-commerce, Otenta.com khusus menghadirkan produk-produk UKM berkualitas buatan Indonesia, resmi diluncurkan pada akhir bulan lalu.


PPh UMKM Turun Jadi 0,25 Persen

PPh UMKM Turun Jadi 0,25 Persen

Pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.


Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Pemerintah Harus Tetap Jeli dan Waspada

Kuasai 51 Persen Saham Freeport, Pemerintah Harus Tetap Jeli dan Waspada

Setelah 50 tahun dimiliki asing, pemerintah berhasil menguasai 51 persen saham Freeport.


Idul Adha, Tambah Pasokan Elpiji Bersubsidi

Idul Adha, Tambah Pasokan Elpiji Bersubsidi

Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V menambah pasokan elpiji bersubsidi 78 persen dari kapasitas normal di Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara.


Pengguna Mobile Banking Baru 25 Persen

Pengguna Mobile Banking Baru 25 Persen

Perkembangan teknologi dan hadirnya digital banking dinilai mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.


Akhirnya Bunga Acuan Turun Juga

Akhirnya Bunga Acuan Turun Juga

Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate menjadi 4,50 persen.


Tol Kunciran-Bandara Optimis Selesai Tepat Waktu

Tol Kunciran-Bandara Optimis Selesai Tepat Waktu

Kepala BPN Kota Tangerang, Badrus Salim memberikan target lahan untuk jalan tol Kunciran-Bandara bisa 100 persen bebas pada tahun 2017.


Mantap, KA Jakarta-Bandung Tambah Banyak

Mantap, KA Jakarta-Bandung Tambah Banyak

PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan antisipasi terhadap lonjakan penumpang KA Jakarta-Bandung.


Konsumsi Melemah, Pemerintah Andalkan Investasi

Konsumsi Melemah, Pemerintah Andalkan Investasi

Pemerintah mengakui bahwa pertumbuhan produk domestik bruto 5,01 persen pada kuartal kedua tahun ini tidak terlalu bagus.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!