Ekonomi
Share this on:

Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen
  • Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) 0,05 persen dari total simpanan bank.

Dengan asumsi total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Indonesia Rp5 ribu triliun, industri perbankan setidaknya menyetor Rp2,5 triliun per tahun. LPS mengklaim, usulan premi itu relatif kecil.

Premi PRP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Berbeda dengan premi penjaminan simpanan, premi PRP akan dipakai untuk membiayai program restrukturisasi perbankan kalau terjadi krisis keuangan.

Dalam beleid yang sama, LPS mendapat mandat mengumpulkan premi. ?Secara undang-undang, kami tidak boleh menggunakan premi penjaminan membiayai operasional PRP,? tutur Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah.

Halim mengakui sebagian industri masih keberatan atas pungutan premi tambahan. Itu mengingat saat ini industri juga telah menanggung aneka biaya.

Meski begitu, premi PRP akan membantu pemilik dan pengurus bank kalau terjadi krisis keuangan macam edisi 1997/1998. Kala itu, biaya pemulihan atau resolusi krisis mencapai 60 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Selain menjadi sumber pendanaan saat krisis, premi PRP juga memaksa manajemen perbankan menjadi lebih hati-hati (prudent). Nah, kalau industri menyetor Rp2,5 triliun per tahun, Indonesia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mencapai target dana bantalan krisis 2 persen dari PDB atau setara Rp240 triliun.

Hingga saat ini, besaran premi PRP masih dibahas LPS bersama pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nantinya, besaran premi PRP akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

?Kami tidak bisa memutuskan premi PRP sendirian,? imbuh Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti.

Kalaupun nanti besaran premi PRP telah ditetapkan, LPS akan memberi waktu tenggang pembayaran (grace period) dengan melihat kesiapan industri. Sebelumnya, BI meminta besaran premi tambahan untuk PRP tidak memberatkan industri.

Pasalnya, industri perbankan tengah dalam proses pemulihan kinerja setelah menghadapi pelambatan ekonomi sejak tahun lalu. Berdasar data terakhir BI, total DPK perbankan hingga Mei 2017 tercatat Rp4.876 triliun. J

umlah itu meningkat 10,9 persen dibanding periode sama tahun lalu. (far/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jaga Stabilitas, Pertahankan Suku Bunga Acuan

Jaga Stabilitas, Pertahankan Suku Bunga Acuan

Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan BI 7-days reverse repo rate (BI-7DRRR) sebesar 4,25 persen.


Pakai Gas, Hemat Biaya Produksi 40 Persen

Pakai Gas, Hemat Biaya Produksi 40 Persen

Perusahaan Gas Negara (PGAS) mengklaim pemakaian bahan bakar gas bumi sektor industri, menghemat biaya produksi 40 persen.


Importir Masih Sulit Tekan Biaya Logistik

Importir Masih Sulit Tekan Biaya Logistik

Importir masih menghadapi tingginya biaya logistik yang diperkirakan berkontribusi 30–36 persen terhadap total biaya operasional.


OJK Terbuka terhadap Akuisisi Danamon

OJK Terbuka terhadap Akuisisi Danamon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik minat Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) yang akan membeli 40 persen saham Bank Danamon.


Penurunan Bunga Tak Ganggu Likuiditas Bank

Penurunan Bunga Tak Ganggu Likuiditas Bank

Likuiditas perbankan diperkirakan masih aman.


Salurkan KUR, Perbankan Sasar Pedagang Online

Salurkan KUR, Perbankan Sasar Pedagang Online

Perbankan terus berupaya meningkatkan serapan kredit usaha rakyat (KUR).


Ulang Tahun, Toserba Yogya Diskon Sampai 20 Persen

Ulang Tahun, Toserba Yogya Diskon Sampai 20 Persen

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Toserba Yogya, digelar diskon hingga 20 persen untuk produk fashion pada 28-29 Oktober.


Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen

Bunga KUR Turun Jadi 7 Persen

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkesempatan mendapatkan pembiayaan lebih murah tahun depan.


Bentuk Holding Itu Lebih Disegani

Bentuk Holding Itu Lebih Disegani

Kalangan DPR RI menyambut baik rencana pembentukan holding BUMN. Seperti holding tambang, energi, properti, konstruksi hingga perbankan.


Dorong Digitalisasi UKM

Dorong Digitalisasi UKM

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) mengklaim jumlah wirausaha tercatat 3,1 persen.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!