Ekonomi
Share this on:

Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi
  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

SAMARINDA - Nilai pajak tertunggak di Kaltim-Kaltara (Kaltimra) terbilang fantastis. Dalam kurun Maret?sekarang, peningkatan pengemplang juga tinggi. Dari awalnya, Rp3,3 triliun menjadi Rp4,2 triliun. Itu berarti, ada tambahan Rp900 miliar selama empat bulan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra sampai mengungkap bahwa ada kekeliruan dalam pelaporan oleh wajib pajak (WP). Bukti kuat penciutan nilai pajak dari semestinya yang disetorkan ditemukan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi menuturkan, DJP memang perlu kerja ekstra dalam menelusuri kebenaran pelaporan pajak. Fakta menyebutkan demikian, antara laporan dan realita lapangan masih ada yang belum sesuai.

Modus WP untuk mengelabui petugas pajak adalah dengan membuat pembukuan ganda. Laporan ke aparat pajak dan versi konsumsi internal perusahaan berbeda. ?Dengan kuantitas petugas pajak yang terbatas memang agak kelimpungan untuk mendeteksi itu. Pengecohan bisa terjawab dengan verifikasi lapangan,? ujarnya, kemarin.

Akuntan publik memegang peran penting dalam meluruskan persoalan itu. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unmul itu meminta, akuntan publik yang mengaudit perusahaan atau badan harus kooperatif. Menjadi bahaya, lanjutnya, jika akuntan turut membantu melancarkan praktik ?haram? tersebut.

Meski dia yakin, akuntan tak sebobrok dan mau menggadaikan profesinya untuk berbuat seperti itu. Namun, bila pembukuan ganda masih terjadi, dugaan bahwa ada akuntan yang bermain menjadi tidak keliru pula.

?Tentu sangat disayangkan. Mereka yang seharusnya meluruskan keadaan salah di perusahaan. Bukan malah mempermainkan laporan keuangan yang membuat negara rugi,? ucap dia.

Tak ada pilihan beda, terang Aji Sofyan, selain DJP memberi peringatan dan menjatuhkan sanksi demi mengejar kewajiban pembayaran pajak kepada pengemplang.

Dalam kondisi sulit perekonomian seperti kini, DJP juga perlu bijak. Dalam arti, jika tak bisa membayar sekaligus bisa memberi keringanan dengan menunda waktu pelunasan atau WP membayar dengan mencicil.

?Mekanisme pengampunan dan keringanan juga harus dipikirkan. Tapi, tetap harus dikejar,? tegasnya.

Pengamat ekonomi dari Unmul lainnya, Zamruddin Hasid berpendapat sama. Tunggakan yang besar itu ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang tak stabil. Akibatnya, terjadi stagnan dalam pelunasan pajak.

WP juga mulai berpikir menyiasati cara meminimalkan pembayaran pajak yang berujung terhadap penyimpangan. Hal lain yang ia cermati di masyarakat, ada penurunan kepercayaan kepada pemerintah tentang penggunaan uang pajak. Masih tebersit kekhawatiran uang pajak disalahgunakan.

?Jadi tantangan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,? kata dia.

Mantan rektor Unmul Samarinda itu menambahkan, kementerian atau lembaga yang mengurusi penerimaan pajak juga mesti berbenah, terutama mengenai pelayanan. Dia berpendapat, sistem jemput bola mesti lebih digencarkan lagi.

?Perbaikan pelayanan jadi kata kunci. Potensi pajak di sini (Kaltim) sangat besar. Bagaimana WP bisa tenang dan percaya kepada petugas pajak,? sebutnya.

Pemerintah juga perlu memberikan penghargaan kepada WP yang taat. Di Filipina, hal demikian diperhatikan pemerintah. Dengan demikian, timbul perasaan bangga dari WP untuk berlomba-lomba membayar tepat waktu dan sesuai nilai pajak.

?Itu memotivasi. Yang taat juga perlu diapresiasi,? imbuhnya.

Sebelumnya, DJP Kaltimra tengah meradar ribuan pengemplang pajak. Sebanyak 16 di antaranya, menunggak di atas Rp100 juta. Bahkan hingga miliaran rupiah. Namun, yang di bawah Rp100 juta jumlahnya mencapai 2.000 WP. Dari 16 penunggak pajak yang dibidik itu merupakan target DJP Kaltimra tahun ini. ?Yang pasti jumlah tunggakan pajak di DJP Kaltimra saat ini mencapai Rp4,2 triliun,? kata Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya. (ril/rom/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemulihan Komoditas Dorong Properti

Pemulihan Komoditas Dorong Properti

Kredit properti pada Januari–November 2017 mencapai 10,28 persen.


Target Pajak di Ternate Meleset

Target Pajak di Ternate Meleset

Target pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate tahun 2017 realisasinya tidak tercapai.


BPR Transformasi ke Ekonomi Digital

BPR Transformasi ke Ekonomi Digital

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan transformasi dengan meningkatkan layanan berbasis digital.


Penerimaan Pajak Meningkat berkat Tax Amnesty

Penerimaan Pajak Meningkat berkat Tax Amnesty

Realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp1.151 triliun atau 89,7 persen dari target dalam APBNP 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun.


Konsumsi dan Tabungan Sama-Sama Meningkat

Konsumsi dan Tabungan Sama-Sama Meningkat

Pertumbuhan konsumsi merupakan salah satu indikasi perbaikan ekonomi yang cenderung menguat.


Perekonomian 2018 Akan Lebih Baik

Perekonomian 2018 Akan Lebih Baik

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Benny Pasaribu optimistis prospek ekonomi Indonesia tahun 2018 akan lebih baik dari pada tahun 2017.


Kepercayaan Asing Dorong Peningkatan Investasi

Kepercayaan Asing Dorong Peningkatan Investasi

Pasar modal Indonesia begitu 'seksi' di mata dunia. Tahun ini saja, indeks harga saham gabungan (IHSG) berkal-kali mencetak rekor baru.


Pemerintah Dorong Swasta Investasi Infrastruktur

Pemerintah Dorong Swasta Investasi Infrastruktur

Pemerintah mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan sebagainya.


Pemerintah Dorong Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN

Pemerintah Dorong Pembiayaan Infrastruktur Non-APBN

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018, sekitar Rp1.283 triliun.


Dorong UKM Bersinergi dengan Pariwisata

Dorong UKM Bersinergi dengan Pariwisata

Kekayaan ragam kain tradisional Indonesia harus dilestarikan.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!