Ekonomi
Share this on:

Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi
  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

SAMARINDA - Nilai pajak tertunggak di Kaltim-Kaltara (Kaltimra) terbilang fantastis. Dalam kurun Maret–sekarang, peningkatan pengemplang juga tinggi. Dari awalnya, Rp3,3 triliun menjadi Rp4,2 triliun. Itu berarti, ada tambahan Rp900 miliar selama empat bulan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra sampai mengungkap bahwa ada kekeliruan dalam pelaporan oleh wajib pajak (WP). Bukti kuat penciutan nilai pajak dari semestinya yang disetorkan ditemukan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi menuturkan, DJP memang perlu kerja ekstra dalam menelusuri kebenaran pelaporan pajak. Fakta menyebutkan demikian, antara laporan dan realita lapangan masih ada yang belum sesuai.

Modus WP untuk mengelabui petugas pajak adalah dengan membuat pembukuan ganda. Laporan ke aparat pajak dan versi konsumsi internal perusahaan berbeda. “Dengan kuantitas petugas pajak yang terbatas memang agak kelimpungan untuk mendeteksi itu. Pengecohan bisa terjawab dengan verifikasi lapangan,” ujarnya, kemarin.

Akuntan publik memegang peran penting dalam meluruskan persoalan itu. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unmul itu meminta, akuntan publik yang mengaudit perusahaan atau badan harus kooperatif. Menjadi bahaya, lanjutnya, jika akuntan turut membantu melancarkan praktik “haram” tersebut.

Meski dia yakin, akuntan tak sebobrok dan mau menggadaikan profesinya untuk berbuat seperti itu. Namun, bila pembukuan ganda masih terjadi, dugaan bahwa ada akuntan yang bermain menjadi tidak keliru pula.

“Tentu sangat disayangkan. Mereka yang seharusnya meluruskan keadaan salah di perusahaan. Bukan malah mempermainkan laporan keuangan yang membuat negara rugi,” ucap dia.

Tak ada pilihan beda, terang Aji Sofyan, selain DJP memberi peringatan dan menjatuhkan sanksi demi mengejar kewajiban pembayaran pajak kepada pengemplang.

Dalam kondisi sulit perekonomian seperti kini, DJP juga perlu bijak. Dalam arti, jika tak bisa membayar sekaligus bisa memberi keringanan dengan menunda waktu pelunasan atau WP membayar dengan mencicil.

“Mekanisme pengampunan dan keringanan juga harus dipikirkan. Tapi, tetap harus dikejar,” tegasnya.

Pengamat ekonomi dari Unmul lainnya, Zamruddin Hasid berpendapat sama. Tunggakan yang besar itu ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang tak stabil. Akibatnya, terjadi stagnan dalam pelunasan pajak.

WP juga mulai berpikir menyiasati cara meminimalkan pembayaran pajak yang berujung terhadap penyimpangan. Hal lain yang ia cermati di masyarakat, ada penurunan kepercayaan kepada pemerintah tentang penggunaan uang pajak. Masih tebersit kekhawatiran uang pajak disalahgunakan.

“Jadi tantangan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata dia.

Mantan rektor Unmul Samarinda itu menambahkan, kementerian atau lembaga yang mengurusi penerimaan pajak juga mesti berbenah, terutama mengenai pelayanan. Dia berpendapat, sistem jemput bola mesti lebih digencarkan lagi.

“Perbaikan pelayanan jadi kata kunci. Potensi pajak di sini (Kaltim) sangat besar. Bagaimana WP bisa tenang dan percaya kepada petugas pajak,” sebutnya.

Pemerintah juga perlu memberikan penghargaan kepada WP yang taat. Di Filipina, hal demikian diperhatikan pemerintah. Dengan demikian, timbul perasaan bangga dari WP untuk berlomba-lomba membayar tepat waktu dan sesuai nilai pajak.

“Itu memotivasi. Yang taat juga perlu diapresiasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, DJP Kaltimra tengah meradar ribuan pengemplang pajak. Sebanyak 16 di antaranya, menunggak di atas Rp100 juta. Bahkan hingga miliaran rupiah. Namun, yang di bawah Rp100 juta jumlahnya mencapai 2.000 WP. Dari 16 penunggak pajak yang dibidik itu merupakan target DJP Kaltimra tahun ini. “Yang pasti jumlah tunggakan pajak di DJP Kaltimra saat ini mencapai Rp4,2 triliun,” kata Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya. (ril/rom/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Usulkan Informasi Pajak Terbuka untuk Investor Asing

Usulkan Informasi Pajak Terbuka untuk Investor Asing

Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan implementasi keterbukaan informasi perpajakan pasar modal untuk investor asing.


Pemerintah Akui Sulit Turunkan Kemiskinan

Pemerintah Akui Sulit Turunkan Kemiskinan

Program-program bantuan sosial terbukti belum mampu menekan jumlah penduduk miskin.


Target Penerimaan Pajak Naik Rp20 Triliun

Target Penerimaan Pajak Naik Rp20 Triliun

Target penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan kurang (shortfall) sekitar Rp50 triliun.


Target Penerimaan Pajak Meleset

Target Penerimaan Pajak Meleset

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) I berupaya menggenjot penerimaan pajak pada semester kedua.


Dorong BPR Jadi Ujung Tombak Keuangan

Dorong BPR Jadi Ujung Tombak Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) aktif membuka akses keuangan masyarakat.


Penyaluran Kredit Lancar, Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

Penyaluran Kredit Lancar, Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini akan lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya 5,1 persen.


Dinilai Tak Adil, Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Diubah

Dinilai Tak Adil, Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Diubah

Kebijakan tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak yang didasarkan pada realisasi penerimaan dinilai kurang adil.


Lebaran Usai, Harga Sembako Sulit Turun

Lebaran Usai, Harga Sembako Sulit Turun

Memasuki masa-masa pascaLebaran, harga-harga kebutuhan pokok biasanya tidak berangsur normal.


Pemerintah Buka Lebar-lebar Investasi Asing

Pemerintah Buka Lebar-lebar Investasi Asing

Salah satu motor penggerak ekonomi domestik yang bakal menjadi andalan pemerintah adalah investasi.


Risiko Eksternal Masih Bayangi Pertumbuhan Ekonomi

Risiko Eksternal Masih Bayangi Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah risiko eksternal masih membayangi perekonomian Indonesia. ’’Momentum pemulihan ekonomi global terjadi di 2017.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!