Ekonomi
Share this on:

Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi
  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

SAMARINDA - Nilai pajak tertunggak di Kaltim-Kaltara (Kaltimra) terbilang fantastis. Dalam kurun Maret?sekarang, peningkatan pengemplang juga tinggi. Dari awalnya, Rp3,3 triliun menjadi Rp4,2 triliun. Itu berarti, ada tambahan Rp900 miliar selama empat bulan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra sampai mengungkap bahwa ada kekeliruan dalam pelaporan oleh wajib pajak (WP). Bukti kuat penciutan nilai pajak dari semestinya yang disetorkan ditemukan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi menuturkan, DJP memang perlu kerja ekstra dalam menelusuri kebenaran pelaporan pajak. Fakta menyebutkan demikian, antara laporan dan realita lapangan masih ada yang belum sesuai.

Modus WP untuk mengelabui petugas pajak adalah dengan membuat pembukuan ganda. Laporan ke aparat pajak dan versi konsumsi internal perusahaan berbeda. ?Dengan kuantitas petugas pajak yang terbatas memang agak kelimpungan untuk mendeteksi itu. Pengecohan bisa terjawab dengan verifikasi lapangan,? ujarnya, kemarin.

Akuntan publik memegang peran penting dalam meluruskan persoalan itu. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unmul itu meminta, akuntan publik yang mengaudit perusahaan atau badan harus kooperatif. Menjadi bahaya, lanjutnya, jika akuntan turut membantu melancarkan praktik ?haram? tersebut.

Meski dia yakin, akuntan tak sebobrok dan mau menggadaikan profesinya untuk berbuat seperti itu. Namun, bila pembukuan ganda masih terjadi, dugaan bahwa ada akuntan yang bermain menjadi tidak keliru pula.

?Tentu sangat disayangkan. Mereka yang seharusnya meluruskan keadaan salah di perusahaan. Bukan malah mempermainkan laporan keuangan yang membuat negara rugi,? ucap dia.

Tak ada pilihan beda, terang Aji Sofyan, selain DJP memberi peringatan dan menjatuhkan sanksi demi mengejar kewajiban pembayaran pajak kepada pengemplang.

Dalam kondisi sulit perekonomian seperti kini, DJP juga perlu bijak. Dalam arti, jika tak bisa membayar sekaligus bisa memberi keringanan dengan menunda waktu pelunasan atau WP membayar dengan mencicil.

?Mekanisme pengampunan dan keringanan juga harus dipikirkan. Tapi, tetap harus dikejar,? tegasnya.

Pengamat ekonomi dari Unmul lainnya, Zamruddin Hasid berpendapat sama. Tunggakan yang besar itu ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang tak stabil. Akibatnya, terjadi stagnan dalam pelunasan pajak.

WP juga mulai berpikir menyiasati cara meminimalkan pembayaran pajak yang berujung terhadap penyimpangan. Hal lain yang ia cermati di masyarakat, ada penurunan kepercayaan kepada pemerintah tentang penggunaan uang pajak. Masih tebersit kekhawatiran uang pajak disalahgunakan.

?Jadi tantangan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,? kata dia.

Mantan rektor Unmul Samarinda itu menambahkan, kementerian atau lembaga yang mengurusi penerimaan pajak juga mesti berbenah, terutama mengenai pelayanan. Dia berpendapat, sistem jemput bola mesti lebih digencarkan lagi.

?Perbaikan pelayanan jadi kata kunci. Potensi pajak di sini (Kaltim) sangat besar. Bagaimana WP bisa tenang dan percaya kepada petugas pajak,? sebutnya.

Pemerintah juga perlu memberikan penghargaan kepada WP yang taat. Di Filipina, hal demikian diperhatikan pemerintah. Dengan demikian, timbul perasaan bangga dari WP untuk berlomba-lomba membayar tepat waktu dan sesuai nilai pajak.

?Itu memotivasi. Yang taat juga perlu diapresiasi,? imbuhnya.

Sebelumnya, DJP Kaltimra tengah meradar ribuan pengemplang pajak. Sebanyak 16 di antaranya, menunggak di atas Rp100 juta. Bahkan hingga miliaran rupiah. Namun, yang di bawah Rp100 juta jumlahnya mencapai 2.000 WP. Dari 16 penunggak pajak yang dibidik itu merupakan target DJP Kaltimra tahun ini. ?Yang pasti jumlah tunggakan pajak di DJP Kaltimra saat ini mencapai Rp4,2 triliun,? kata Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya. (ril/rom/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dinamisasi PPh bukan Ijon Pajak

Dinamisasi PPh bukan Ijon Pajak

Segala cara dilakukan pemerintah untuk memperkecil kegagalan pencapaian penerimaan pajak.


Ekonomi Kreatif Mulai Menggeliat

Ekonomi Kreatif Mulai Menggeliat

Ekonomi kreatif mulai menjamur dan manjalar ke seluruh pelosok.


Importir Masih Sulit Tekan Biaya Logistik

Importir Masih Sulit Tekan Biaya Logistik

Importir masih menghadapi tingginya biaya logistik yang diperkirakan berkontribusi 30–36 persen terhadap total biaya operasional.


Jatim Pasar Potensial Asuransi

Jatim Pasar Potensial Asuransi

Capaian pertumbuhan ekonomi yang positif menjadikan Jawa Timur sebagai tujuan ekspansi.


Minat Investasi Properti Luar Negeri Tinggi

Minat Investasi Properti Luar Negeri Tinggi

Minat membeli properti di luar negeri, rupanya, relatif lebih stabil ketimbang di dalam negeri.


Investasi Menutup Pelemahan Konsumsi

Investasi Menutup Pelemahan Konsumsi

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempaat tahun ini dapat mengompensasi kinerja triwulan ketiga yang berada di bawah ekspektasi.


Rebound Komoditas Dorong UNTR

Rebound Komoditas Dorong UNTR

PT Astra International Tbk (ASII) bersiap menyediakan porsi capital expanditure (capex) atau belanja modal terbesar untuk entitasnya.


Properti Komersial Masih Diminati

Properti Komersial Masih Diminati

Kebutuhan berbisnis di kalangan pelaku usaha masih tinggi. Permintaan terhadap properti komersial pun tidak pernah surut.


Dorong Digitalisasi UKM

Dorong Digitalisasi UKM

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) mengklaim jumlah wirausaha tercatat 3,1 persen.


Waktu Tunggu KRL dari Jakarta Masih Dikeluhkan

Waktu Tunggu KRL dari Jakarta Masih Dikeluhkan

Antusiasme warga menggunakan KRL Lintas Cikarang-Jakarta Kota yang belum lama ini dioperasikan semakin tinggi.



Kolom

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!