Ekonomi
Share this on:

Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi
  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

SAMARINDA - Nilai pajak tertunggak di Kaltim-Kaltara (Kaltimra) terbilang fantastis. Dalam kurun Maret–sekarang, peningkatan pengemplang juga tinggi. Dari awalnya, Rp3,3 triliun menjadi Rp4,2 triliun. Itu berarti, ada tambahan Rp900 miliar selama empat bulan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra sampai mengungkap bahwa ada kekeliruan dalam pelaporan oleh wajib pajak (WP). Bukti kuat penciutan nilai pajak dari semestinya yang disetorkan ditemukan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi menuturkan, DJP memang perlu kerja ekstra dalam menelusuri kebenaran pelaporan pajak. Fakta menyebutkan demikian, antara laporan dan realita lapangan masih ada yang belum sesuai.

Modus WP untuk mengelabui petugas pajak adalah dengan membuat pembukuan ganda. Laporan ke aparat pajak dan versi konsumsi internal perusahaan berbeda. “Dengan kuantitas petugas pajak yang terbatas memang agak kelimpungan untuk mendeteksi itu. Pengecohan bisa terjawab dengan verifikasi lapangan,” ujarnya, kemarin.

Akuntan publik memegang peran penting dalam meluruskan persoalan itu. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unmul itu meminta, akuntan publik yang mengaudit perusahaan atau badan harus kooperatif. Menjadi bahaya, lanjutnya, jika akuntan turut membantu melancarkan praktik “haram” tersebut.

Meski dia yakin, akuntan tak sebobrok dan mau menggadaikan profesinya untuk berbuat seperti itu. Namun, bila pembukuan ganda masih terjadi, dugaan bahwa ada akuntan yang bermain menjadi tidak keliru pula.

“Tentu sangat disayangkan. Mereka yang seharusnya meluruskan keadaan salah di perusahaan. Bukan malah mempermainkan laporan keuangan yang membuat negara rugi,” ucap dia.

Tak ada pilihan beda, terang Aji Sofyan, selain DJP memberi peringatan dan menjatuhkan sanksi demi mengejar kewajiban pembayaran pajak kepada pengemplang.

Dalam kondisi sulit perekonomian seperti kini, DJP juga perlu bijak. Dalam arti, jika tak bisa membayar sekaligus bisa memberi keringanan dengan menunda waktu pelunasan atau WP membayar dengan mencicil.

“Mekanisme pengampunan dan keringanan juga harus dipikirkan. Tapi, tetap harus dikejar,” tegasnya.

Pengamat ekonomi dari Unmul lainnya, Zamruddin Hasid berpendapat sama. Tunggakan yang besar itu ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang tak stabil. Akibatnya, terjadi stagnan dalam pelunasan pajak.

WP juga mulai berpikir menyiasati cara meminimalkan pembayaran pajak yang berujung terhadap penyimpangan. Hal lain yang ia cermati di masyarakat, ada penurunan kepercayaan kepada pemerintah tentang penggunaan uang pajak. Masih tebersit kekhawatiran uang pajak disalahgunakan.

“Jadi tantangan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata dia.

Mantan rektor Unmul Samarinda itu menambahkan, kementerian atau lembaga yang mengurusi penerimaan pajak juga mesti berbenah, terutama mengenai pelayanan. Dia berpendapat, sistem jemput bola mesti lebih digencarkan lagi.

“Perbaikan pelayanan jadi kata kunci. Potensi pajak di sini (Kaltim) sangat besar. Bagaimana WP bisa tenang dan percaya kepada petugas pajak,” sebutnya.

Pemerintah juga perlu memberikan penghargaan kepada WP yang taat. Di Filipina, hal demikian diperhatikan pemerintah. Dengan demikian, timbul perasaan bangga dari WP untuk berlomba-lomba membayar tepat waktu dan sesuai nilai pajak.

“Itu memotivasi. Yang taat juga perlu diapresiasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, DJP Kaltimra tengah meradar ribuan pengemplang pajak. Sebanyak 16 di antaranya, menunggak di atas Rp100 juta. Bahkan hingga miliaran rupiah. Namun, yang di bawah Rp100 juta jumlahnya mencapai 2.000 WP. Dari 16 penunggak pajak yang dibidik itu merupakan target DJP Kaltimra tahun ini. “Yang pasti jumlah tunggakan pajak di DJP Kaltimra saat ini mencapai Rp4,2 triliun,” kata Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya. (ril/rom/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pengusaha Muslimah Fokus Pemberdayaan Ekonomi

Pengusaha Muslimah Fokus Pemberdayaan Ekonomi

Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), terus fokus melakukan pemberdayaan ekonomi.


BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi lewat Kredit dan Konsumsi

BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi lewat Kredit dan Konsumsi

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan. suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) turun 25 basis points (bps) ke level 4,25 persen.


Ekonomi Pulih, Relaksasi Kredit Perbankan Dihapus

Ekonomi Pulih, Relaksasi Kredit Perbankan Dihapus

Relaksasi restrukturisasi kredit satu pilar dari pemerintah telah berakhir bulan lalu.


Pelaku UMKM Didorong Bertransaksi Online

Pelaku UMKM Didorong Bertransaksi Online

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak sekadar menjadi katalisator ekonomi nasional.


Pemerintah Dorong Usaha Mikro Berkembang

Pemerintah Dorong Usaha Mikro Berkembang

Pemerintah menggenjot sektor usaha kecil menengah. Tujuannya supaya daya beli masyarakat kecil menguat.


Penerbitan Buku Topang Ekonomi Nasional

Penerbitan Buku Topang Ekonomi Nasional

Indonesia International Book Fair (IIBF) kembali hadir.


Kelola Pelabuhan dan Bandara, Dorong Kolaborasi BUMN dan Swasta

Kelola Pelabuhan dan Bandara, Dorong Kolaborasi BUMN dan Swasta

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan swasta, bakal bisa mengelola pelabuhan dan bandara.


PPh UMKM Turun Jadi 0,25 Persen

PPh UMKM Turun Jadi 0,25 Persen

Pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.


Sinergi BUMN demi Pertumbuhan Ekonomi

Sinergi BUMN demi Pertumbuhan Ekonomi


Menkeu Janji Jaga Inflasi dan Belanja

Menkeu Janji Jaga Inflasi dan Belanja

Minimnya penyerapan belanja pemerintah dan tingginya inflasi akibat kebijakan menjadi handicap pertumbuhan ekonomi pada semester pertama.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!