Ekonomi
Share this on:

Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi
  • Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

SAMARINDA - Nilai pajak tertunggak di Kaltim-Kaltara (Kaltimra) terbilang fantastis. Dalam kurun Maret?sekarang, peningkatan pengemplang juga tinggi. Dari awalnya, Rp3,3 triliun menjadi Rp4,2 triliun. Itu berarti, ada tambahan Rp900 miliar selama empat bulan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra sampai mengungkap bahwa ada kekeliruan dalam pelaporan oleh wajib pajak (WP). Bukti kuat penciutan nilai pajak dari semestinya yang disetorkan ditemukan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Aji Sofyan Effendi menuturkan, DJP memang perlu kerja ekstra dalam menelusuri kebenaran pelaporan pajak. Fakta menyebutkan demikian, antara laporan dan realita lapangan masih ada yang belum sesuai.

Modus WP untuk mengelabui petugas pajak adalah dengan membuat pembukuan ganda. Laporan ke aparat pajak dan versi konsumsi internal perusahaan berbeda. ?Dengan kuantitas petugas pajak yang terbatas memang agak kelimpungan untuk mendeteksi itu. Pengecohan bisa terjawab dengan verifikasi lapangan,? ujarnya, kemarin.

Akuntan publik memegang peran penting dalam meluruskan persoalan itu. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unmul itu meminta, akuntan publik yang mengaudit perusahaan atau badan harus kooperatif. Menjadi bahaya, lanjutnya, jika akuntan turut membantu melancarkan praktik ?haram? tersebut.

Meski dia yakin, akuntan tak sebobrok dan mau menggadaikan profesinya untuk berbuat seperti itu. Namun, bila pembukuan ganda masih terjadi, dugaan bahwa ada akuntan yang bermain menjadi tidak keliru pula.

?Tentu sangat disayangkan. Mereka yang seharusnya meluruskan keadaan salah di perusahaan. Bukan malah mempermainkan laporan keuangan yang membuat negara rugi,? ucap dia.

Tak ada pilihan beda, terang Aji Sofyan, selain DJP memberi peringatan dan menjatuhkan sanksi demi mengejar kewajiban pembayaran pajak kepada pengemplang.

Dalam kondisi sulit perekonomian seperti kini, DJP juga perlu bijak. Dalam arti, jika tak bisa membayar sekaligus bisa memberi keringanan dengan menunda waktu pelunasan atau WP membayar dengan mencicil.

?Mekanisme pengampunan dan keringanan juga harus dipikirkan. Tapi, tetap harus dikejar,? tegasnya.

Pengamat ekonomi dari Unmul lainnya, Zamruddin Hasid berpendapat sama. Tunggakan yang besar itu ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang tak stabil. Akibatnya, terjadi stagnan dalam pelunasan pajak.

WP juga mulai berpikir menyiasati cara meminimalkan pembayaran pajak yang berujung terhadap penyimpangan. Hal lain yang ia cermati di masyarakat, ada penurunan kepercayaan kepada pemerintah tentang penggunaan uang pajak. Masih tebersit kekhawatiran uang pajak disalahgunakan.

?Jadi tantangan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,? kata dia.

Mantan rektor Unmul Samarinda itu menambahkan, kementerian atau lembaga yang mengurusi penerimaan pajak juga mesti berbenah, terutama mengenai pelayanan. Dia berpendapat, sistem jemput bola mesti lebih digencarkan lagi.

?Perbaikan pelayanan jadi kata kunci. Potensi pajak di sini (Kaltim) sangat besar. Bagaimana WP bisa tenang dan percaya kepada petugas pajak,? sebutnya.

Pemerintah juga perlu memberikan penghargaan kepada WP yang taat. Di Filipina, hal demikian diperhatikan pemerintah. Dengan demikian, timbul perasaan bangga dari WP untuk berlomba-lomba membayar tepat waktu dan sesuai nilai pajak.

?Itu memotivasi. Yang taat juga perlu diapresiasi,? imbuhnya.

Sebelumnya, DJP Kaltimra tengah meradar ribuan pengemplang pajak. Sebanyak 16 di antaranya, menunggak di atas Rp100 juta. Bahkan hingga miliaran rupiah. Namun, yang di bawah Rp100 juta jumlahnya mencapai 2.000 WP. Dari 16 penunggak pajak yang dibidik itu merupakan target DJP Kaltimra tahun ini. ?Yang pasti jumlah tunggakan pajak di DJP Kaltimra saat ini mencapai Rp4,2 triliun,? kata Kepala DJP Kaltimra Samon Jaya. (ril/rom/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Libur Panjang Lebaran Ekonomi Tetap Ramai

Libur Panjang Lebaran Ekonomi Tetap Ramai

Libur panjang Lebaran dinilai tidak akan berdampak banyak pada perekonomian.


Kebangkitan Ekonomi untuk Indonesia Raya yang Lebih Baik

Kebangkitan Ekonomi untuk Indonesia Raya yang Lebih Baik

Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia sangat bergantung kepada hutang luar negeri.


Dorong Optimalisasi Lahan Hutan Negara

Dorong Optimalisasi Lahan Hutan Negara

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan hutan negara.


Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

Pajak PT Timah Melonjak 120 Persen

PT Timah Tbk, selaku anggota Holding BUMN Industri Pertambangan memberikan kontribusi positif untuk penerimaan negara.


Percepat Orientasi Ekspor

Percepat Orientasi Ekspor

Ekonomi negara-negara tetangga Indonesia mulai menunjukkan perbaikan.


Indonesia Week Dongkrak Ekonomi

Indonesia Week Dongkrak Ekonomi

Ajang Indonesia Week menyapa warga Kota Nagoya, Jepang.


Daftar NPWP Sekarang Bisa tanpa KTP

Daftar NPWP Sekarang Bisa tanpa KTP

Ditjen Pajak terus berupaya memperbaiki pelayanan.


Bea Impor Normal, Pelaku Industri Sawit Optimistis

Bea Impor Normal, Pelaku Industri Sawit Optimistis

Industri kelapa sawit domestik menghadapi tantangan berat. Itu menyusul pengenaan bea impor cukup tinggi negara tujuan ekspor.


Antisipasi Segera Dampak Perang Dagang

Antisipasi Segera Dampak Perang Dagang

Kondisi ekonomi global berpotensi memanas seiring perang dagang di depan mata.


Potensi Industri Keuangan Syariah Tinggi

Potensi Industri Keuangan Syariah Tinggi

Pertumbuhan industri keuangan syariah pada 2017 cukup tinggi, yakni mencapai 27 persen menjadi Rp1.133,23 triliun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!