Ekonomi
Share this on:

Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan

  • Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan
  • Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan

JAKARTA - Aturan tentang bea masuk barang bawaan penumpang dari luar negeri masih menjadi perdebatan. Batasan bebas bea masuk sebesar USD 250 (Rp3,3 juta) per orang atau USD 1.000 (Rp13,3 juta) per keluarga dinilai tidak sebanding dengan pendapatan per kapita Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai, persoalan utamanya bukan batas atas barang bawaan yang bebas bea masuk. Melainkan pajak impor yang harus dibayar wajib pajak.

?Kalau dibandingkan negara lain, batas atas kita moderat. Namun, jika dalam perbandingan pendapatan per kapita, batas bebas bea kita terlalu rendah,? kata Prastowo, kemarin.

Menurut dia, ada empat komponen pajak yang harus dibayar ketika membawa barang dari luar negeri. Yakni, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dengan tarif 7,5 persen, pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen, serta bea masuk dan PPnBM yang besarannya sesuai jenis barang.

Prastowo menilai total pungutan cukup besar karena untuk PPh dan PPN saja sudah 17,5 persen. Sementara itu, di negara lain, batas bea masuknya lebih ketat, tapi beban pajaknya tidak besar.

?Di Singapura total yang harus dibayar hanya 7 persen. Jadi, mereka tidak keberatan untuk membayar,? jelasnya.

Direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengakui pembatasan bebas bea masuk efektif memproteksi perekonomian domestik dari barang-barang yang dilarang atau membahayakan. Selain itu, pembatasan dinilai baik bagi industri dalam negeri.

Namun, Prastowo meminta pemerintah memahami bahwa WP kini tak lagi pergi ke luar negeri untuk berbelanja. WP kini berpergian ke luar negeri untuk traveling. ?Jadi, barang yang dibawa biasanya oleh-oleh yang di Indonesia tidak ada. Kecuali kalau kulakan berkardus-kardus LCD handphone. Itulah yang harus ditindak,? tegasnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah mengkaji lagi besaran batasan bebas bea masuk atau mengurangi tarif pajak yang dibebankan kepada WP. ?Sebaiknya tidak melebihi USD 1.000 karena tidak ada negara yang menerapkan batasan lebih tinggi dari itu. Kisarannya USD 500 sampai USD 750,? imbuhnya.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani bersikukuh meminta plafon barang bawaan bebas bea masuk seharusnya USD 2.500 per orang. Alasannya, budaya Indonesia lekat dengan buah tangan bila pergi ke luar negeri.

?Kalau orang pulang umrah, oleh-olehnya pasti banyak. Oleh-oleh kan tidak mungkin dijual lagi. Kalau dibatasi bingung juga. Jadi, batas atas barang bawaan kena pajak sebaiknya dinaikkan dari USD 250 menjadi USD 2.500,? terangnya. (ken/c25/noe/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Harus Perbaiki Data Produksi Beras

Pemerintah Harus Perbaiki Data Produksi Beras

Kegaduhan soal impor beras diyakini tidak terlepas dari kurang validnya data jumlah produksi.


Kejar Kenaikan Konsumsi

Kejar Kenaikan Konsumsi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengejar kenaikan konsumsi listrik per kapita nasional menjadi 1.200 kilowatt hours (kWh) pada 2019.


Lebih Responsif Genjot Pasar Ekspor

Lebih Responsif Genjot Pasar Ekspor

Indonesia harus lebih responsif menyikapi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok.


Sepakat Kurs di Level Rp14.500 per USD

Sepakat Kurs di Level Rp14.500 per USD

Badan anggaran (banggar) DPR dan pemerintah sepakat menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) sebesar Rp14.500.


Properti-Pariwisata Dongkrak Ekonomi Daerah

Properti-Pariwisata Dongkrak Ekonomi Daerah

Sinergi antara sektor properti dan pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.


Transaksi di Atas USD 75 Kena Pajak 7,5 Persen

Transaksi di Atas USD 75 Kena Pajak 7,5 Persen

Pemerintah merevisi aturan impor barang kiriman. Batasan pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk barang kiriman diturunkan dari USD 100 menjadi USD 75.


Dukung UKM Perluas Akses Pemasaran

Dukung UKM Perluas Akses Pemasaran

Platform pembayaran digital, OVO, berupaya menerapkan sistem pembayaran nontunai di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).


Rupiah Melemah Lagi, Pelaku Usaha Selektif Ekspansi

Rupiah Melemah Lagi, Pelaku Usaha Selektif Ekspansi

Fluktuasi nilai tukar rupiah membuat pelaku usaha harus menyesuaikan strategi bisnisnya.


Sambung Gratis, Tambah Subsidi Rp1,2 Triliun

Sambung Gratis, Tambah Subsidi Rp1,2 Triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan tambahan subsidi listrik dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 1,21 triliun.


Serap Tenaga Kerja, Dorong Daya Beli

Serap Tenaga Kerja, Dorong Daya Beli

Tidak hanya menyerap tenaga kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mendongkrak daya beli masyarakat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!