Ekonomi
Share this on:

Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan

  • Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan
  • Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan

JAKARTA - Aturan tentang bea masuk barang bawaan penumpang dari luar negeri masih menjadi perdebatan. Batasan bebas bea masuk sebesar USD 250 (Rp3,3 juta) per orang atau USD 1.000 (Rp13,3 juta) per keluarga dinilai tidak sebanding dengan pendapatan per kapita Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai, persoalan utamanya bukan batas atas barang bawaan yang bebas bea masuk. Melainkan pajak impor yang harus dibayar wajib pajak.

?Kalau dibandingkan negara lain, batas atas kita moderat. Namun, jika dalam perbandingan pendapatan per kapita, batas bebas bea kita terlalu rendah,? kata Prastowo, kemarin.

Menurut dia, ada empat komponen pajak yang harus dibayar ketika membawa barang dari luar negeri. Yakni, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dengan tarif 7,5 persen, pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen, serta bea masuk dan PPnBM yang besarannya sesuai jenis barang.

Prastowo menilai total pungutan cukup besar karena untuk PPh dan PPN saja sudah 17,5 persen. Sementara itu, di negara lain, batas bea masuknya lebih ketat, tapi beban pajaknya tidak besar.

?Di Singapura total yang harus dibayar hanya 7 persen. Jadi, mereka tidak keberatan untuk membayar,? jelasnya.

Direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengakui pembatasan bebas bea masuk efektif memproteksi perekonomian domestik dari barang-barang yang dilarang atau membahayakan. Selain itu, pembatasan dinilai baik bagi industri dalam negeri.

Namun, Prastowo meminta pemerintah memahami bahwa WP kini tak lagi pergi ke luar negeri untuk berbelanja. WP kini berpergian ke luar negeri untuk traveling. ?Jadi, barang yang dibawa biasanya oleh-oleh yang di Indonesia tidak ada. Kecuali kalau kulakan berkardus-kardus LCD handphone. Itulah yang harus ditindak,? tegasnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah mengkaji lagi besaran batasan bebas bea masuk atau mengurangi tarif pajak yang dibebankan kepada WP. ?Sebaiknya tidak melebihi USD 1.000 karena tidak ada negara yang menerapkan batasan lebih tinggi dari itu. Kisarannya USD 500 sampai USD 750,? imbuhnya.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani bersikukuh meminta plafon barang bawaan bebas bea masuk seharusnya USD 2.500 per orang. Alasannya, budaya Indonesia lekat dengan buah tangan bila pergi ke luar negeri.

?Kalau orang pulang umrah, oleh-olehnya pasti banyak. Oleh-oleh kan tidak mungkin dijual lagi. Kalau dibatasi bingung juga. Jadi, batas atas barang bawaan kena pajak sebaiknya dinaikkan dari USD 250 menjadi USD 2.500,? terangnya. (ken/c25/noe/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Tambahi Plafon KUR Rp13,4 Triliun

Pemerintah Tambahi Plafon KUR Rp13,4 Triliun

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) punya keleluasaan untuk mengatasi masalah pembiayaan.


Dorong UKM Bersinergi dengan Pariwisata

Dorong UKM Bersinergi dengan Pariwisata

Kekayaan ragam kain tradisional Indonesia harus dilestarikan.


Segera Bentuk Holding Migas

Segera Bentuk Holding Migas

Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan segera membentuk Holding Minyak dan Gas (Migas).


Cari Mobil Seken? Ke Bursa Mobil Saja

Cari Mobil Seken? Ke Bursa Mobil Saja

Puluhan unit dan merek mobil ternama dihadirkan dalam gelaran Bursa Jual Beli Mobil Bekas Sinarmas Mulfinance di Halaman Kantor Samsat Tegal.


Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5,1-5,5 Persen

Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5,1-5,5 Persen

BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1 hingga 5,5 persen pada 2018 didorong oleh naiknya permintaan di dalam negeri.


UKM Terbukti Ampuh Tahan Gempuran Krismon

UKM Terbukti Ampuh Tahan Gempuran Krismon

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) mendorong kemitraan usaha besar dan kecil.


Rangsang Pelaku UMKM Kreatif

Rangsang Pelaku UMKM Kreatif

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan usaha rintisan (start-up) untuk inovasi.


Optimis Mampu Tingkatkan Kinerja dan Finansial

Optimis Mampu Tingkatkan Kinerja dan Finansial

Pembentukan Holding Industri Pertambangan, diperkirakan bakal menggairahkan sektor industri.


Holding Jangan Munculkan Begal

Holding Jangan Munculkan Begal

Rencana pemerintah untuk pembentukan holding perusahaan-perusahan BUMN terus menuai pro dan kontra.


Tambang Dikuasai Swasta dan Asing

Tambang Dikuasai Swasta dan Asing

Penguasaan sumber daya alam oleh negara melalui perusahaan BUMN, masih sangat minim. Khususnya untuk sektor pertambangan.



Kolom

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!