Ekonomi
Share this on:

Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan

  • Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan
  • Harus Dibedakan Oleh-oleh dan Kulakan

JAKARTA - Aturan tentang bea masuk barang bawaan penumpang dari luar negeri masih menjadi perdebatan. Batasan bebas bea masuk sebesar USD 250 (Rp3,3 juta) per orang atau USD 1.000 (Rp13,3 juta) per keluarga dinilai tidak sebanding dengan pendapatan per kapita Indonesia.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai, persoalan utamanya bukan batas atas barang bawaan yang bebas bea masuk. Melainkan pajak impor yang harus dibayar wajib pajak.

?Kalau dibandingkan negara lain, batas atas kita moderat. Namun, jika dalam perbandingan pendapatan per kapita, batas bebas bea kita terlalu rendah,? kata Prastowo, kemarin.

Menurut dia, ada empat komponen pajak yang harus dibayar ketika membawa barang dari luar negeri. Yakni, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dengan tarif 7,5 persen, pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen, serta bea masuk dan PPnBM yang besarannya sesuai jenis barang.

Prastowo menilai total pungutan cukup besar karena untuk PPh dan PPN saja sudah 17,5 persen. Sementara itu, di negara lain, batas bea masuknya lebih ketat, tapi beban pajaknya tidak besar.

?Di Singapura total yang harus dibayar hanya 7 persen. Jadi, mereka tidak keberatan untuk membayar,? jelasnya.

Direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengakui pembatasan bebas bea masuk efektif memproteksi perekonomian domestik dari barang-barang yang dilarang atau membahayakan. Selain itu, pembatasan dinilai baik bagi industri dalam negeri.

Namun, Prastowo meminta pemerintah memahami bahwa WP kini tak lagi pergi ke luar negeri untuk berbelanja. WP kini berpergian ke luar negeri untuk traveling. ?Jadi, barang yang dibawa biasanya oleh-oleh yang di Indonesia tidak ada. Kecuali kalau kulakan berkardus-kardus LCD handphone. Itulah yang harus ditindak,? tegasnya.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah mengkaji lagi besaran batasan bebas bea masuk atau mengurangi tarif pajak yang dibebankan kepada WP. ?Sebaiknya tidak melebihi USD 1.000 karena tidak ada negara yang menerapkan batasan lebih tinggi dari itu. Kisarannya USD 500 sampai USD 750,? imbuhnya.

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani bersikukuh meminta plafon barang bawaan bebas bea masuk seharusnya USD 2.500 per orang. Alasannya, budaya Indonesia lekat dengan buah tangan bila pergi ke luar negeri.

?Kalau orang pulang umrah, oleh-olehnya pasti banyak. Oleh-oleh kan tidak mungkin dijual lagi. Kalau dibatasi bingung juga. Jadi, batas atas barang bawaan kena pajak sebaiknya dinaikkan dari USD 250 menjadi USD 2.500,? terangnya. (ken/c25/noe/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Tambah Rute Tol Laut

Pemerintah Tambah Rute Tol Laut

Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan, berencana menambah rute tol laut dari 17 rute di tahun ini dan menjadi 15 rute pada 2018.


Ruas Tol Tak Dijual

Ruas Tol Tak Dijual

Selain kewajiban transaksi nontunai, isu penjualan sejumlah jalan tol oleh Kementerian BUMN saat ini ramai dibicarakan.


Swasta Berpeluang Kelola Pelabuhan dan Bandara

Swasta Berpeluang Kelola Pelabuhan dan Bandara

Puluhan pelabuhan dan bandara, milik Kementerian Perhubungan, berpeluang digarap BUMN dan swasta.


Bayar Saldonya Saja, Kartunya Gratis

Bayar Saldonya Saja, Kartunya Gratis

PT Jasa Marga Tbk bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya dan perbankan menyebarkan 1,5 juta kartu e-toll yang sudah didiskon.


Susu hingga Baja Diusulkan Bebas Bea Masuk

Susu hingga Baja Diusulkan Bebas Bea Masuk

Pembahasan kerja sama bilateral Indonesia dan Australia untuk pemberlakuan tarif bea masuk nol persen masih terus bergulir.


KA BBM Anjlok, Pasokan Bahan bakar Aman

KA BBM Anjlok, Pasokan Bahan bakar Aman

PT. Kereta Api Indonesia (KAI) akan mengintensifkan perawatan dan pengawasan operasional kereta api. Seperti sarana dan prasarananya.


BUMN-Swasta Sinergi Bangun Rumah

BUMN-Swasta Sinergi Bangun Rumah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggandeng PT Lion Air dan PT Sarana Global Utama menghadirkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).


Dorong Konsumsi Gas Bumi, PGN Incar Kawasan Industri

Dorong Konsumsi Gas Bumi, PGN Incar Kawasan Industri

Komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) untuk menghadirkan layanan gas yang menyeluruh dan efisien bagi negeri terus berlanjut.


Dwelling Time 3 Hari Harus Konsisten

Dwelling Time 3 Hari Harus Konsisten

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meminta dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, benar-benar riil 3 hari.


Daya Beli Turun, Pelaku Usaha Kulit Kelimpungan

Daya Beli Turun, Pelaku Usaha Kulit Kelimpungan

Krisis ekonomi cukup ampuh memukul kelanjutan industri. Usaha dengan segala turunan dan tingkatannya tidak luput dari dampak negatif.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!