Ekonomi
Share this on:

Jangan Andalkan ‘Propaganda’ Pelaku Pasar

  • Jangan Andalkan ‘Propaganda’ Pelaku Pasar
  • Jangan Andalkan ‘Propaganda’ Pelaku Pasar

Kementrian Keuangan mencoret JP Morgan (JPM) dari daftar mitra kerjanya efektif sejak Januari 2017.

JAKARTA - Kementrian Keuangan mencoret JP Morgan (JPM) dari daftar mitra kerjanya efektif sejak Januari 2017. Pemicunya adalah hasil riset JPM tentang Indonesia yang dinilai tidak kredibel dan berpotensi merugikan perekonomian Indonesia.

Persisnya hasil riset JPM tentang ekuitas di global emerging market Nopember 2016 yang sekaligus menurunkan Indonesia dua peringkat dari overweight ke underweight. Dengan penurunan dua peringkat ini, dikhawatirkan surat utang Indonesia menjadi tidak menarik bagi investor, utamanya investor portofolio.

Selain itu, dengan peringkat underweight berarti Indonesia harus menaikkan suku bunganya, agar bisa laku terjual. Berarti akan semakin pula membebani APBN. Tentu saja membuat Kemenkeu "murka" dan layak menduga bahwa ada udang dibalik batu. Yaitu agar investor asing bisa memperoleh return yang lebih tinggi lagi dari investasinya pada surat utang Indonesia.

Padahal sejak beberapa tahun terakhir dan lebih-lebih di 2017 dan tahun-tahun selanjutnya, diperkirakan Pemerintah Indonesia akan sangat bergantung pada dana utang. Sehingga riset JPM dinilai mengganggu program pendanaan pemerintah dan APBN 2017.

Sebetulnya riset JPM ini bersifat global dan jangka pendek, serta menurunkan tidak saja peringkat Indonesia. Tetapi juga ekuitas di banyak negara lain, seperti Brazil dan Turki. Sementara Malaysia naik peringkat.

Singkatnya, riset JPM yang berjudul Trump Forces Tactical Changes ini dinilai Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya sebagai tidak kredibel dan berpotensi merugikan Indonesia. Belum kedengaran reaksi marah ataupun pujian dari negara lain atas hasil riset JPM ini.

Begitu marah atau kecewanya Kemenkeu terhadap JPM dapat dilihat dari scope pembatalan kerjasamanya, yang meliputi pencabutan JPM sebagai penjual utama surat utang negara, sebagai peserta lelang surat berharga syariah negara, sebagai penjamin penerbitan obligasi global RI, dan pencabutan sebagai bank persepsi (penerimaan) uang tebusan pengampunan pajak.

Tidak sedikit komentar yang berbeda-beda atas hasil riset JPM maupun reaksi keras Menkeu. Secara umum sikap Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendapat dukungan luas publik. Meski demikian, Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi & Bisnis UI cenderung mengamini hasil riset JPM, bahwa terpilihnya Trump berpotensi memberikan dampak negatif terhadap nilai tukar rupiah maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya Lembaga UI ini juga sudah memberikan warningnya kepada pemerintah Indonesia melalui Economic Outlooknya ke depan. Bedanya, JPM mempunyai "otoritas" menurunkan peringkat Indonesia dan dinilai oleh Kemenkeu seenaknya sendiri tanpa alasan-alasan yang kuat dan detail. Sementara Ketua BKPM Thomas Lembong menghargai hasil riset JPM itu dan independensinya, serta mengingatkan bhw hasil riset itu bersifat jangka pendek.

Pertanyaannya adalah kenapa riset JPM yang sebenarnya rutin itu, kali ini menimbulkan kehebohan di Indonesia? Dalam pandangan saya karena terdapat understanding gap yg melatar belakangi reaksi keras Menkeu itu.

Pertama, selama ini pemerintah menganggap JPM sbg partner yg seharusnya membela Indonesia. Dilain pihak JPM melihat dirinya sendiri dari dua sisi yaitu sebuah lembaga riset yang profesional dan independen sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi bagi investor internasional.

Selain itu, JPM sendiri dapat dilihat sebagai lembaga bisnis yang selalu mencari peluang mendapatkan keuntungan, yang bukan tidak mungkin dengan menghalalkan segala cara. Misalnya, bermain untuk menjatuhkan harga surat berharga di pasar, memborongnya, lalu menjualnya lagi, setelah harga membaik (yang bisa jadi juga hasil rekayasa pasar).

Kedua, Menkeu menilai bahwa prestasi ekonomi Indonesia selama 2016 cukup bagus. Inflasi hanya 3%, kurs rupiah sedikit menguat atau lebih baik dari asumsi di APBN 2016 yg Rp1.3500, defisit transaksi berjalan masih dibawah 2% dan pertumbuhan ekonomi 5%.

Dengan beberapa catatan prestasi tersebut, kenapa rating Indonesia sebagai negara tujuan investasi diturunkan sekaligus dua peringkat. Inilah yang dinilai Kemenkeu bahwa riset JPM Nopember 2016 sebagai tidak kredibel dan tidak fair. Sementara itu, pemerintah menyadari betul bhw utang valas negara cukup besar dan bagian kepemilikan asing atas surat utang pemerintah per 31 Desember 2016 telah mencapai Rp665 triliun suatu jumlah yg cukup besar bila dibandingkan dengan kemampuan likuiditas APBN, bukan sekedar rasio utang terhadap PDB.

Tentu saja pemerintah mengkhawatirkan bila para investor asing itu lari gara-gara hasil riset JPM. Arus balik modal seperti itu (bila terjadi), bisa seketika menjungkalkan kurs rupiah terhadap valas. Di lain pihak, JPM mengarahkan hasil risetnya bukan terhadap tahun 2016 (masa lalu) tetapi sebagai rekomendasi investasi ke depan (2017).

JPM melihat potensi ancaman terhadap ekonomi Indonesia di 2017. JPM melihat Indonesia akan sangat memerlukan suntikan cash untuk menolong APBN-nya yang dalam 10 tahun terakhir ini realisasi penerimaan pajaknya jauh di bawah target. Bahkan untuk 2016 yang lalu shortfall penerimaan perpajakannya mencapai Rp256 triliun.

Bisa jadi JPM mempertimbangkan shortfall penerimaan pajak yang berkepanjangan. Sementara defisit maksimum APBN sudah di tetapkan dalam undang undang maksimum 3% PDB, bisa mengakibatkan pemerintah mengalami kesulitan atau gagal bayar atas utang utangnya yang jatuh tempo.

Di sini JPM bertindak sebagai advisor yang ingin melindungi atau menjaga investor dari risiko kerugian. Bukankah sekarang ini utang lama yg jatuh tempo sebagian dibayar dg utang baru; bahkan bunga atas utang lama itu dibayar dengan utang baru atau yang biasa disebut dengan defisit keseimbangan primer APBN.

Selain itu, JPM juga mempertimbangkan ancaman kenaikan suku bunga dolar oleh The Fed dalam tahun 2017 yang bisa berdampak pada turunnya kurs rupiah, akibat capital outflow.

Ketiga, sebetulnya JPM melakukan risetnya secara rutin dan hasilnya mengenai Indonesia juga naik turun. Dalam Maret 2016, JPM justru menaikkan rating Indonesia dari netral menjadi overweight. Karena melihat ke depannya Indonesia akan diuntungkan oleh perkembangan diemerging market dan turunnya suku bunga bank, sehingga earning per share akan naik. Tetapi pada April 2016 JPM merekomendasikan underweight untuk investasi di sektor perbankan di Indonesia, sehingga harga saham perbankan di BEI turun cukup drastis.

Atas kedua hasil riset di atas, pemerintah tidak bereaksi seperti halnya atas riset JPM Nopember 2016. Memang dalam alam kebebasan seperti sekarang ini, para pembaca riset, survey, opini, dan lain-lain perlu cerdas dan kritis, karena pemelintiran atau penyulapan biasa terjadi.

Misalnya tulisan David Tweed 29 Desember 2016 di Bloomberg yang hanya mengulas singkat dan ringan perubahan kurs dan pertumbuhan ekonomi di 8 negara Asia dalam tahun 2016 bisa tiba-tiba dimunculkan menjadi berita Jokowi pemimpin terbaik se Asia dan Australia. Hal yang sama sering dinikmati para ekonom pejabat tinggi di Indonesia yang tanpa kejelasan asal usul dan juntrungannya tiba-tiba dinobatkan dengan predikat-predikat terbaik se Asia atau Asean dan lain-lain.

Praktik-praktik seperti ini biasanya sebagai bagian dari take and give dengan pasar atau pelaku pasar. Dan ini bisa terjadi bila penguasa terlalu dekat atau mesra dg pelaku pasar. Di lain pihak, bila tiba-tiba terjadi kesalah pahaman atau benturan kepentingan, bisa menimbulkan luka yang mendalam. Jadi kata kuncinya adalah kedua belah pihak harus selalu menjaga jarak yang pas.

Kesimpulannya adalah telah terjadi understanding gap antara Kemenkeu dan JPM. Sebab yang pertama lebih menitikberatkan pada keadaan masa lalu dan hari ini (prestasi). Sedangkan yang kedua (JPM) lebih menitikberatkan pada masa depan untuk tujuan investasi.

Kemenkeu yang selama ini nampaknya merasa telah menjalin hubungan mesra dengan JPM sebagai partner, tiba-tiba merasa dikhianati justru di saat saat yang sulit. Utamanya dalam hal rencana penerbitan surat utang negara.

Kemenkeu "gagal" melihat bahwa JPM selama ini, sebenarnya telah menjalankan dwi fungsi sebagai researcher, sekaligus pemain di pasar modal. Saya rasa, selama ini keduanya lupa menjaga jarak yang pas. Kini kemesraan itu telah berlalu. Saran saya, pemerintah harus tetap berbuat yang terbaik dan tidak mengandalkan "propaganda" pelaku pasar. (Fuad Bawazier)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Selidiki Dumping Baja Lapis
Selidiki Dumping Baja Lapis

Berita Sejenis

Pasar Ekspor Kerajinan Indonesia Naik Tipis

Pasar Ekspor Kerajinan Indonesia Naik Tipis

Pameran kerajinan Inacraft kembali dihelat Asosiasi Eksporter dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi).


BI Atur Transaksi Sertifikat Deposito

BI Atur Transaksi Sertifikat Deposito

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan baru, yakni PBI No 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang.


India Geser Dominasi Pasar Jepang

India Geser Dominasi Pasar Jepang

Kinerja ekspor Indonesia pada Januari dan Februari lalu masih cukup baik.


Ultrabook Andal Segera Meluncur di Indonesia

Ultrabook Andal Segera Meluncur di Indonesia

Asus secara resmi menghadirkan generasi ultrabook andal terbarunya yakni Asus ZenBook UX330 untuk pasar Indonesia.


LCGC Tujuh Penumpang Dorong Penjualan Daihatsu

LCGC Tujuh Penumpang Dorong Penjualan Daihatsu

Pasar otomotif di Jatim tahun lalu hanya tumbuh 3 persen. Namun, Daihatsu sanggup mencatat kenaikan penjualan hingga 16 persen.


Tiga Pengembang Incar Rp6,9 Triliun di Pasar Modal

Tiga Pengembang Incar Rp6,9 Triliun di Pasar Modal

Tiga pengembang properti anak badan usaha milik negara (BUMN) mengincar dana Rp6,9 triliun dari pasar modal.


Isu Radikalisme Mentahkan Capital Inflow

Isu Radikalisme Mentahkan Capital Inflow

Isu radikalisme mendapat perhatian serius pelaku pasar. Itu karena isu tersebut potensial mengancam keamanan nasional.


Fintech Tiongkok Mulai Banjiri Pasar Indonesia

Fintech Tiongkok Mulai Banjiri Pasar Indonesia

Perusahaan financial technology (fintech) asal Tiongkok, WeCash, masuk ke Indonesia.


Waspadai Pasokan Tinggi Properti

Waspadai Pasokan Tinggi Properti

Colliers International memperkirakan pasar properti tahun ini menunjukkan tren peningkatan setelah pada 2016 menderita kelesuan.


Tambah Likuiditas, Bank Lirik Pasar Modal

Tambah Likuiditas, Bank Lirik Pasar Modal

Perbankan diprediksi tak hanya mengandalkan dana pihak ketiga untuk menambah likuiditas.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!