Ekonomi
Share this on:

Pelonggaran Uang Muka Bangkitkan Bisnis Properti-Otomotif

  • Pelonggaran Uang Muka Bangkitkan Bisnis Properti-Otomotif
  • Pelonggaran Uang Muka Bangkitkan Bisnis Properti-Otomotif

JAKARTA - Perlambatan pertumbuhan industri properti dan otomotif membuat Bank Indonesia (BI) berniat melonggarkan kebijakan loan to value (LTV) yang berimbas pada uang muka. BI segera membuat LTV spasial yang bakal mengklasifikasi kebijakan berdasar wilayah.

Kalau kami dalami, kondisi sektor properti dan otomotif berbeda antara satu region dan region yang lain, ujar Gubernur BI Agus Martowardojo.

Agus menjelaskan, pelonggaran LTV secara spasial dilatarbelakangi data BI yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia berbeda-beda. Dia memerinci, hingga kuartal kedua tahun ini, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi mencatat pertumbuhan yang rendah.

Sementara itu, Pulau Sumatera, Maluku, dan Bali mencatat pertumbuhan yang cukup baik. BI mengkaji (LTV spasial) untuk bisa mendukung ekspansi atau intermediasi perbankan menyalurkan kredit dengan lebih baik. Karena itu, kami pertimbangkan (kebijakan) LTV spasial atau regional yang berbeda, urainya.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menjelaskan, kajian perubahan LTV akan mempertimbangkan stabilitas ekonomi ke depan, baik dari sisi global maupun domestik. Untuk domestik, salah satu yang dipertimbangkan ialah laju inflasi.

Selain itu, pelonggaran LTV sebagai bentuk respons kebijakan sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter BI berupa penurunan suku bunga acuan (7 day reverse repo/7DRR) rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen pada Agustus ini.

Jadi, financing ke ekonomi kan agar bank bisa menyalurkan kredit, ujar Mirza.

Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk Theresia Rustandi menuturkan, industri properti sangat menanti kebijakan pelonggaran tersebut. Menurut dia, hal itu juga bisa melengkapi kebijakan pemangkasan suku bunga 25 bps yang telah dilakukan bank sentral.

Itu memang yang kita tunggu. Buat kami, itu bukan hanya akan memberikan sentimen positif pada pembiayaan konsumen untuk kredit properti. Tapi, juga akan membuat produk-produk turunan properti lainnya bisa semakin kompetitif, ujarnya kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Theresia menjelaskan, perlambatan ekonomi global memang berdampak negatif pada industri properti di dalam negeri. Perlambatan tersebut dirasakannya sejak awal 2014.

Perlambatan itu pada akhirnya membuat perseroan lebih berhati-hati dalam merancang sebuah proyek bagi konsumen. Mau tidak mau, perseroan juga akhirnya memikirkan berbagai strategi agar produk yang dirilis bisa lebih cepat diserap konsumen.

Namun, dia tetap optimistis pada pemerintah dan regulator yang terus melakukan deregulasi agar lebih menggairahkan industri properti dalam negeri. Selama ini perseroan juga terus melihat respons pasar melalui berbagai produk yang dikeluarkan.

Beberapa deregulasi itu bagus untuk pengembang. Misalnya, kebijakan kepemilikan orang asing, DIRE, kebijakan kemudahan perizinan, itu semua sangat bagus. Namun, memang perlu disinkronkan dengan pelaksanaannya supaya kebijakan tersebut berjalan efektif, urainya.

Dia juga berharap dengan diturunkannya suku bunga oleh BI dan dikajinya LTV spasial, sektor perbankan bisa lebih cepat mengakomodasi perubahan kebijakan tersebut.

Kita harapkan penurunan suku bunga ini cepat direspons positif dan secara proporsional oleh perbankan dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan penurunan suku bunga. Itu yang paling penting, katanya.

Sementara itu, ekonom Pefindo Ahmad Mikail mengatakan, pelonggaran LTV akan berdampak bagus bagi pertumbuhan kredit. Sebab, nasabah jadi lebih ringan dalam mempersiapkan down payment (DP), baik untuk pembelian properti maupun kendaraan.

Pelonggaran LTV mestinya bisa dilakukan tahun ini,? ujarnya.

Pefindo telah menurunkan peringkat obligasi lima perusahaan multifinance. Penurunan itu dilakukan karena penerbit obligasi mengalami gagal bayar dan masuk dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Yang terbaru, ada PT Bima Multi Finance yang meminta penarikan rating dari Pefindo. Penarikan pemeringkatan itu dilakukan karena perseroan mengalami gagal bayar.

Penjualan kendaraan pada semester I memang menunjukkan penurunan. Secara year-on-year (yoy), penjualan mobil turun 27,45 persen, sedangkan penjualan motor turun 26,87 persen. Jika pelonggaran LTV segera dilakukan, pasar kendaraan bermotor akan semakin bergairah.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono menyambut baik langkah BI yang akan mengkaji kemungkinan pelonggaran LTV. Menurut dia, besarnya DP turut mengakibatkan masyarakat sulit membeli rumah.

Uang muka salah satu sebab (kredit) perumahan belum naik signifikan,? tuturnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA) hingga Mei 2017 sebesar 0,55 persen secara quarter-to-quarter (qtq). Angka tersebut melambat jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar 2,39 persen.

Meski kredit properti cenderung turun, BTN masih mampu membukukan pertumbuhan yang sangat positif. Per akhir Juni 2017, KPR BTN tumbuh 19,13 persen (yoy) menjadi Rp127,49 triliun dari Rp107,02 triliun pada Juni 2016. BTN mengincar pertumbuhan KPR 21?23 persen (yoy) tahun ini. (dee/rin/c7/sof/jpg)

Berita Sebelumnya

Pengguna Mobile Banking Baru 25 Persen
Pengguna Mobile Banking Baru 25 Persen

Berita Berikutnya

Imbangi Fintech, Bank Getol Akuisisi
Imbangi Fintech, Bank Getol Akuisisi

Berita Sejenis

Remitansi BNI Terbaik di Asia Tenggara

Remitansi BNI Terbaik di Asia Tenggara

Perkembangan layanan remitansi BNI yang mampu menerima 125 mata uang asing menjadi fenomena di Asia Tenggara.


Tren Uang Virtual Bakal Berakhir

Tren Uang Virtual Bakal Berakhir

Mata uang virtual (cryptocurrency) seperti bitcoin sebagai alat transaksi dan pembayaran belakangan sedang jadi pembicaraan hangat.


Produk Digital Harus Transparan

Produk Digital Harus Transparan

Fenomena uang digital (Cryptocurrency) menuai polemik. Uang digital buah revolusi digital itu tidak terbendung.


Bos Bitcoin Minta Aturan Jelas

Bos Bitcoin Minta Aturan Jelas

Bank Indonesia (BI) melarang produk uang virtual (cryptocurrency) sebagai alat pembayaran dan instrumen investasi.


Pemain Bitcoin CS Ketar-ketir

Pemain Bitcoin CS Ketar-ketir

Para pemain perdagangan mata uang virtual perlu berpikir panjang. Betapa tidak, pemerintah ternyata tidak merestuinya.


Bank Belum Ubah Rencana Bisnis

Bank Belum Ubah Rencana Bisnis

Perbankan belum punya rencana mengubah rencana bisnis bank (RBB) terkait penyaluran kredit.


Larang Perbankan Jual Cryptocurrency

Larang Perbankan Jual Cryptocurrency

Pelarangan penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency semakin tegas.


Pemulihan Komoditas Dorong Properti

Pemulihan Komoditas Dorong Properti

Kredit properti pada Januari–November 2017 mencapai 10,28 persen.


Pacu Bisnis Syariah di Timur

Pacu Bisnis Syariah di Timur

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus melakukan ekspansi ke Indonesia bagian Timur.


Bisnis Ritel Mulai Mengkhawatirkan

Bisnis Ritel Mulai Mengkhawatirkan

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, secara nasional tahun lalu ada sekira 30 sampai 40 toko yang tutup.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!