Ekonomi
Share this on:

Selamat Tinggal Era Rahasia Bank

  • Selamat Tinggal Era Rahasia Bank
  • Selamat Tinggal Era Rahasia Bank

JAKARTA - Kini hampir tiada lagi tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan aset dari pengawasan aparat pajak. Kerahasiaan bank, prinsip yang ratusan tahun dianut, saat ini berakhir.

Tanda tangan yang dibubuhkan Presiden Joko Widodo pada Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menandai era baru itu. Perppu yang diteken pada 8 Mei lalu tersebut berisi dasar hukum bagi Ditjen Pajak untuk mengakses informasi keuangan dari siapa pun yang memiliki rekening keuangan.

Kekuasaan petugas pajak itu melebihi aparatur mana pun di republik ini. Polisi dan jaksa saja harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib terkait kasus pidana untuk membuka rekening bank. Sementara itu, aparat pajak bisa mendapatkan akses penuh.

Menurut Jokowi, Perppu itu menindaklanjuti kesepakatan internasional mengenai transparansi perpajakan. Pada 2018, seluruh negara akan membuka diri terhadap informasi perbankan yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Komitmen kita ditunggu mengenai ikut tidaknya kita dalam automatic exchange of information (AEoI), katanya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Perppu tersebut akan disampaikan ke DPR oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati hari ini (18/5). Pemerintah optimistis DPR mendukung Perppu tersebut. Yang tidak mendukung ya mungkin ketakutan karena terlalu banyak disimpan-simpan. Kalau ingin transparan, sekarang semua harus dibuka,? kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, lewat AEoI, pertukaran data dengan negara lain bisa dilakukan. Aparat pajak pun bisa mengintip rekening bank di luar negeri. ?Perppu ini adalah bagian dari pelaksanaan komitmen kita di dunia internasional yang ada sejak beberapa tahun lalu. Bahwa kita akan comply dalam keterbukaan informasi, baik terhadap institusi-institusi yang berkepentingan yang terkait di dunia internasional maupun terhadap institusi yang terkait di dalam negeri,? terangnya.

Selain perbankan, aparat pajak bisa mengakses lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal. Kalangan perbankan mengaku tidak khawatir dengan adanya aturan baru mengenai keterbukaan data nasabah. Perbankan pun harus menerima jika beberapa data nasabah harus diungkap kepada aparat pajak.

Data-data itu, misalnya, entitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, serta penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

?Itu juga bukan hanya untuk perbankan, tapi juga untuk lembaga keuangan lainnya. Kami harus menerima,? kata Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja kemarin.

Dana pihak ketiga (DPK) diyakini tidak akan kabur dari perbankan maupun ke instrumen lainnya. Sebab, bagaimana pun, masyarakat tetap akan menyimpan uangnya di bank. Masyarakat juga akan tetap menginvestasikan dananya ke instrumen lain seperti saham, reksa dana, dan asuransi.

?Ya kalau dana keluar dari bank atau yang lainnya, rasanya, tidak. Mau ditaruh di mana uang masyarakat kalau bukan di bank? Orang pasti masih butuh,? kata Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Haru Koesmahargyo.

Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto menuturkan, pihaknya siap menerapkan kebijakan yang diberlakukan pemerintah. BNI juga mulai menyosialisasikan kebijakan tersebut beberapa bulan yang lalu. Nasabah pun bisa memahami karena hal itu terkait dengan kepentingan negara untuk mendongkrak penerimaan pajak.

?Penerapan beleid yang baru ini hati-hati serta tetap memberikan ruang bagi kerahasiaan bank untuk melindungi kepentingan nasabah,? katanya.

Menurut dia, jika sudah menyampaikan data secara jujur, semestinya nasabah atau wajib pajak tidak perlu khawatir atas keterbukaan data itu. BNI tetap yakin pada perolehan dana tahun ini dan tidak merubah proyeksi pertumbuhan dana. (byu/ken/rin/c25/sof/jpg)


Berita Sebelumnya

Wendy's Hadirkan Konsep Baru
Wendy's Hadirkan Konsep Baru

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

2018, Tahun yang Tepat Untuk Investasi

2018, Tahun yang Tepat Untuk Investasi

Pelaksanaan media briefing dengan tema Macro Economic Outlook and Investment Strategy 2018 yang di adakan oleh PT Bank Commonwealth Bank.


Pacu Bisnis Syariah di Timur

Pacu Bisnis Syariah di Timur

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus melakukan ekspansi ke Indonesia bagian Timur.


BPR Transformasi ke Ekonomi Digital

BPR Transformasi ke Ekonomi Digital

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan transformasi dengan meningkatkan layanan berbasis digital.


Makin Banyak Biayai Perumahan

Makin Banyak Biayai Perumahan

Bank Tabungan Negara (BTN) siap membuka ruang untuk kembali menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).


MUFG Akuisisi Danamon

MUFG Akuisisi Danamon

Sebagian saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) akan beralih kepemilikan.


Laba Bank Syariah Masih Tumbuh

Laba Bank Syariah Masih Tumbuh

Pendapatan industri perbankan syariah lesu. Pada kuartal III 2016, perbankan syariah mencatat pendapatan Rp23,56 triliun.


Empat Bank Bentuk Konsorsium Services

Empat Bank Bentuk Konsorsium Services

Perusahaan-perusahaan switching serta bank umum kelompok usaha (BUKU) 4 atau bank-bank besar akan membentuk perusahaan konsorsium services.


BI Perkuat Larangan Bitcoin

BI Perkuat Larangan Bitcoin

Bank Indonesia (BI) bakal membuat aturan tentang financial technology (fintech) yang memuat larangan penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency.


Saham BTN Bakal Digandrungi

Saham BTN Bakal Digandrungi

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menilai masuknya saham perseroan ke dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI).


Pelonggaran Uang Muka Berdasar Segmen

Pelonggaran Uang Muka Berdasar Segmen

Rencana pelonggaran aturan loan to value (LTV) belum bisa dikeluarkan Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!