Ekonomi
Share this on:

Selamat Tinggal Era Rahasia Bank

  • Selamat Tinggal Era Rahasia Bank
  • Selamat Tinggal Era Rahasia Bank

JAKARTA - Kini hampir tiada lagi tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan aset dari pengawasan aparat pajak. Kerahasiaan bank, prinsip yang ratusan tahun dianut, saat ini berakhir.

Tanda tangan yang dibubuhkan Presiden Joko Widodo pada Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menandai era baru itu. Perppu yang diteken pada 8 Mei lalu tersebut berisi dasar hukum bagi Ditjen Pajak untuk mengakses informasi keuangan dari siapa pun yang memiliki rekening keuangan.

Kekuasaan petugas pajak itu melebihi aparatur mana pun di republik ini. Polisi dan jaksa saja harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib terkait kasus pidana untuk membuka rekening bank. Sementara itu, aparat pajak bisa mendapatkan akses penuh.

Menurut Jokowi, Perppu itu menindaklanjuti kesepakatan internasional mengenai transparansi perpajakan. Pada 2018, seluruh negara akan membuka diri terhadap informasi perbankan yang berkaitan dengan kepentingan perpajakan. ’’Komitmen kita ditunggu mengenai ikut tidaknya kita dalam automatic exchange of information (AEoI),’’ katanya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Perppu tersebut akan disampaikan ke DPR oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati hari ini (18/5). Pemerintah optimistis DPR mendukung Perppu tersebut. ’’Yang tidak mendukung ya mungkin ketakutan karena terlalu banyak disimpan-simpan. Kalau ingin transparan, sekarang semua harus dibuka,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, lewat AEoI, pertukaran data dengan negara lain bisa dilakukan. Aparat pajak pun bisa mengintip rekening bank di luar negeri. ”Perppu ini adalah bagian dari pelaksanaan komitmen kita di dunia internasional yang ada sejak beberapa tahun lalu. Bahwa kita akan comply dalam keterbukaan informasi, baik terhadap institusi-institusi yang berkepentingan yang terkait di dunia internasional maupun terhadap institusi yang terkait di dalam negeri,” terangnya.

Selain perbankan, aparat pajak bisa mengakses lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal. Kalangan perbankan mengaku tidak khawatir dengan adanya aturan baru mengenai keterbukaan data nasabah. Perbankan pun harus menerima jika beberapa data nasabah harus diungkap kepada aparat pajak.

Data-data itu, misalnya, entitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, serta penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

”Itu juga bukan hanya untuk perbankan, tapi juga untuk lembaga keuangan lainnya. Kami harus menerima,” kata Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja kemarin.

Dana pihak ketiga (DPK) diyakini tidak akan kabur dari perbankan maupun ke instrumen lainnya. Sebab, bagaimana pun, masyarakat tetap akan menyimpan uangnya di bank. Masyarakat juga akan tetap menginvestasikan dananya ke instrumen lain seperti saham, reksa dana, dan asuransi.

”Ya kalau dana keluar dari bank atau yang lainnya, rasanya, tidak. Mau ditaruh di mana uang masyarakat kalau bukan di bank? Orang pasti masih butuh,” kata Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Haru Koesmahargyo.

Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto menuturkan, pihaknya siap menerapkan kebijakan yang diberlakukan pemerintah. BNI juga mulai menyosialisasikan kebijakan tersebut beberapa bulan yang lalu. Nasabah pun bisa memahami karena hal itu terkait dengan kepentingan negara untuk mendongkrak penerimaan pajak.

”Penerapan beleid yang baru ini hati-hati serta tetap memberikan ruang bagi kerahasiaan bank untuk melindungi kepentingan nasabah,” katanya.

Menurut dia, jika sudah menyampaikan data secara jujur, semestinya nasabah atau wajib pajak tidak perlu khawatir atas keterbukaan data itu. BNI tetap yakin pada perolehan dana tahun ini dan tidak merubah proyeksi pertumbuhan dana. (byu/ken/rin/c25/sof/jpg)

Berita Sebelumnya

Wendy's Hadirkan Konsep Baru
Wendy's Hadirkan Konsep Baru

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Per Juni Kredit Tumbuh 11,6 Persen

Per Juni Kredit Tumbuh 11,6 Persen

Bank Mandiri berhasil membukukan kinerja yang sangat baik pada kuartal II tahun 2017.


Redenominasi Tak Ganggu Rupiah

Redenominasi Tak Ganggu Rupiah

Bank Indonesia (BI) berencana menyederhanakan nilai mata uang rupiah atau redenominasi.


Bank Indonesia Jamin Likuiditas Perbankan Aman

Bank Indonesia Jamin Likuiditas Perbankan Aman

Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas perbankan kuartal ketiga relatif aman.


Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

Antisipasi Krisis Perbankan, LPS Usulkan Premi PRP 0,05 Persen

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengusulkan premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) 0,05 persen dari total simpanan bank.


Dorong BPR Jadi Ujung Tombak Keuangan

Dorong BPR Jadi Ujung Tombak Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) aktif membuka akses keuangan masyarakat.


Sindikasi Syariah Tahap I Diteken

Sindikasi Syariah Tahap I Diteken

PT Bank BNI (Persero) dan BNI Syariah bekerja sama dengan PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR) untuk proyek pembangunan tol Pemalang–Batang.


Efisiensi Belanja Direspon Positif Pasar

Efisiensi Belanja Direspon Positif Pasar

Bank Indonesia (BI) menilai positif instruksi penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp16 triliun.


Penyaluran Kredit Lancar, Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

Penyaluran Kredit Lancar, Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini akan lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya 5,1 persen.


Suku Bunga Bertahan sampai Akhir Tahun

Suku Bunga Bertahan sampai Akhir Tahun

Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan, yakni BI 7-day reverse repo rate (BI-7DRRR), di posisi 4,75 persen sejak Oktober 2016.


OJK Permudah Emisi Obligasi dan Sukuk

OJK Permudah Emisi Obligasi dan Sukuk

OJK telah meluncurkan Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (Sprint) penerbitan obligasi dan sukuk untuk emiten bank.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!