Ekonomi
Share this on:

Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak

  • Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak
  • Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 5.373 wajib pajak (WP) ikut amnesti pajak. Angka itu akumulasi dari 204.125 WP penerima surat imbauan lewat email pada 21 Desember lalu. Kala itu, DJP mengirimi surat elektronik pada 204.125 WP untuk mengikuti tax amnesty.

”Setelah kami cek ternyata yang ikut tercatat 5.373 WP,” tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, kemarin.

Dalam e-mail itu, DJP mencantumkan data kepemilikan harta WP terkait dari pihak ketiga belum dilaporkan ke negara. Nah, 5.373 WP itu mengungkap harta tambahan sekitar Rp16 triliun.

Menilik efektifitas email itu, dalam waktu dekat DJP akan kembali mengirimkan surat imbauan. Namun, terkait berapa banyak surat akan dikirim, DJP belum bersedia untuk membocorkan.

Yang pasti, bilang Yoga, pihaknya tengah mengolah data pemilikan harta WP supaya lebih akurat. DJP pernah mengklaim sekitar 680 WP berpotensi menerima e-mail imbauan. ”Yang penting meningkatkan partisipasi WP,” harapnya.

Yoga mengingatkan kalau ada WP menerima e-mail imbauan, maka WP berhak melakukan klarifikasi atas data pihak ketiga yang dimiliki DJP. Kalau ada harta belum dilaporkan, WP bisa mengikuti amnesti pajak. Sebaliknya, kalau data itu tidak akurat, WP bisa melakukan pelaporan langsung ke kantor pajak.

Sesuai Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak, kalau WP tidak mengikuti amnesti pajak hingga periode berakhir dan di kemudian hari ditemukan harta belum dilaporkan maka harta itu akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan tahun pajak berlaku.

Dengan begitu, konsekuensi berikutnya, selain WP membayar utang pajak dan dikenai sanksi administrasi sesuai Undang-undang perpajakan, berupa denda hingga 200 persen. (far/jpg)


Berita Sebelumnya

Kredit Macet Bank Jatim Melesat
Kredit Macet Bank Jatim Melesat

Berita Berikutnya

Hadang Pemain Baru dari Tiongkok
Hadang Pemain Baru dari Tiongkok

Berita Sejenis

Mayoritas ATM Sudah Pulih

Mayoritas ATM Sudah Pulih

ATM bank-bank besar yang sempat offline gara-gara masalah pada satelit Telkom 1 mulai pulih.


PPh UMKM Turun Jadi 0,25 Persen

PPh UMKM Turun Jadi 0,25 Persen

Pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.


Apa Sajakah Implikasi dari Prediksi Menguatnya Pertumbuhan Indonesia?

Apa Sajakah Implikasi dari Prediksi Menguatnya Pertumbuhan Indonesia?

Sudah sangat terlihat jelas bahwa kepopuleran Indonesia sebagai tempat yang tepat untuk melakukan bisnis terus meningkat.


Sepakati Tarif Relokasi Peti Kemas

Sepakati Tarif Relokasi Peti Kemas

Penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok menyepakati mekanisme dan tarif pelayanan relokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan.


Insentif Pajak Berdasar Provinsi Mulai Dibahas

Insentif Pajak Berdasar Provinsi Mulai Dibahas

Kementerian Keuangan memastikan membatalkan rencana perubahan terhadap batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).


Usulkan Informasi Pajak Terbuka untuk Investor Asing

Usulkan Informasi Pajak Terbuka untuk Investor Asing

Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan implementasi keterbukaan informasi perpajakan pasar modal untuk investor asing.


Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

Nilai pajak tertunggak di Kaltim-Kaltara (Kaltimra) terbilang fantastis. Dalam kurun Maret–sekarang, peningkatan pengemplang juga tinggi.


Target Penerimaan Pajak Naik Rp20 Triliun

Target Penerimaan Pajak Naik Rp20 Triliun

Target penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan kurang (shortfall) sekitar Rp50 triliun.


Target Penerimaan Pajak Meleset

Target Penerimaan Pajak Meleset

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) I berupaya menggenjot penerimaan pajak pada semester kedua.


Dinilai Tak Adil, Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Diubah

Dinilai Tak Adil, Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Diubah

Kebijakan tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak yang didasarkan pada realisasi penerimaan dinilai kurang adil.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!