Ekonomi
Share this on:

Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak

  • Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak
  • Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 5.373 wajib pajak (WP) ikut amnesti pajak.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 5.373 wajib pajak (WP) ikut amnesti pajak. Angka itu akumulasi dari 204.125 WP penerima surat imbauan lewat email pada 21 Desember lalu. Kala itu, DJP mengirimi surat elektronik pada 204.125 WP untuk mengikuti tax amnesty.

”Setelah kami cek ternyata yang ikut tercatat 5.373 WP,” tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, kemarin.

Dalam e-mail itu, DJP mencantumkan data kepemilikan harta WP terkait dari pihak ketiga belum dilaporkan ke negara. Nah, 5.373 WP itu mengungkap harta tambahan sekitar Rp16 triliun.

Menilik efektifitas email itu, dalam waktu dekat DJP akan kembali mengirimkan surat imbauan. Namun, terkait berapa banyak surat akan dikirim, DJP belum bersedia untuk membocorkan.

Yang pasti, bilang Yoga, pihaknya tengah mengolah data pemilikan harta WP supaya lebih akurat. DJP pernah mengklaim sekitar 680 WP berpotensi menerima e-mail imbauan. ”Yang penting meningkatkan partisipasi WP,” harapnya.

Yoga mengingatkan kalau ada WP menerima e-mail imbauan, maka WP berhak melakukan klarifikasi atas data pihak ketiga yang dimiliki DJP. Kalau ada harta belum dilaporkan, WP bisa mengikuti amnesti pajak. Sebaliknya, kalau data itu tidak akurat, WP bisa melakukan pelaporan langsung ke kantor pajak.

Sesuai Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak, kalau WP tidak mengikuti amnesti pajak hingga periode berakhir dan di kemudian hari ditemukan harta belum dilaporkan maka harta itu akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan tahun pajak berlaku.

Dengan begitu, konsekuensi berikutnya, selain WP membayar utang pajak dan dikenai sanksi administrasi sesuai Undang-undang perpajakan, berupa denda hingga 200 persen. (far/jpg)


Berita Sebelumnya

Kredit Macet Bank Jatim Melesat
Kredit Macet Bank Jatim Melesat

Berita Berikutnya

Hadang Pemain Baru dari Tiongkok
Hadang Pemain Baru dari Tiongkok

Berita Sejenis

Pasar Modal Sambut Amnesti Pajak

Pasar Modal Sambut Amnesti Pajak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima permohonan izin penerbitan setidaknya lima reksa dana penyertaan terbatas (RDPT).


Amnesti Pajak Tahap Kedua Tak Memuaskan

Amnesti Pajak Tahap Kedua Tak Memuaskan

Minimnya perolehan amnesti pajak tahap kedua membuat pemerintah berfokus pada segmen khusus.


Realisasi Repatriasi Tax Amnesty Capai Rp67 Triliun

Realisasi Repatriasi Tax Amnesty Capai Rp67 Triliun

Realisasi dana repatriasi program amnesti pajak akhir November 2016 terakumulasi Rp67 triliun.


Jelang Akhir Tahun, Harga Cabai dan Kubis Melambung

Jelang Akhir Tahun, Harga Cabai dan Kubis Melambung

Harga cabe dan kubis di Pasar Buah dan Sayur Pemalang melambung. Keduanya naik dan sudah berlangsung sejak sebulan lalu.


Dana Repatriasi Katalisator Kenaikkan Suku Bunga

Dana Repatriasi Katalisator Kenaikkan Suku Bunga

Dana repatriasi hasil program pengampunan pajak kembali mengalir deras. Kondisi itu dinilai menjadi senjata penahan pelemahan rupiah.


Pemerintah Genjot Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Genjot Pajak untuk Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah berupaya memaksimalkan pendapatan dari pajak untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.


Wajib Pajak Amnesti Pajak Baru 52,26 Persen

Wajib Pajak Amnesti Pajak Baru 52,26 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bekerja ekstra memburu wajib pajak (WP). Itu karena baru 52,26 persen WP memohon pengampunan pajak.


Google Oke, Giliran Facebook Diburu

Google Oke, Giliran Facebook Diburu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggaransi akhir tahun ini Google payar pajak.


Pengusaha Kritik Minimalisasi Basis Pajak

Pengusaha Kritik Minimalisasi Basis Pajak

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritik minimalisasi basis pajak (tax base) dalam program amnesti pajak (tax amnesty).


Sektor Migas-Minerba Kurang Patuh Pajak

Sektor Migas-Minerba Kurang Patuh Pajak

Program pengampunan pajak tahap pertama diklaim berhasil memperluas basis pajak sekaligus menambal kekurangan pendapatan negara.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!