Ekonomi
Share this on:

Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak

  • Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak
  • Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 5.373 wajib pajak (WP) ikut amnesti pajak.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 5.373 wajib pajak (WP) ikut amnesti pajak. Angka itu akumulasi dari 204.125 WP penerima surat imbauan lewat email pada 21 Desember lalu. Kala itu, DJP mengirimi surat elektronik pada 204.125 WP untuk mengikuti tax amnesty.

”Setelah kami cek ternyata yang ikut tercatat 5.373 WP,” tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, kemarin.

Dalam e-mail itu, DJP mencantumkan data kepemilikan harta WP terkait dari pihak ketiga belum dilaporkan ke negara. Nah, 5.373 WP itu mengungkap harta tambahan sekitar Rp16 triliun.

Menilik efektifitas email itu, dalam waktu dekat DJP akan kembali mengirimkan surat imbauan. Namun, terkait berapa banyak surat akan dikirim, DJP belum bersedia untuk membocorkan.

Yang pasti, bilang Yoga, pihaknya tengah mengolah data pemilikan harta WP supaya lebih akurat. DJP pernah mengklaim sekitar 680 WP berpotensi menerima e-mail imbauan. ”Yang penting meningkatkan partisipasi WP,” harapnya.

Yoga mengingatkan kalau ada WP menerima e-mail imbauan, maka WP berhak melakukan klarifikasi atas data pihak ketiga yang dimiliki DJP. Kalau ada harta belum dilaporkan, WP bisa mengikuti amnesti pajak. Sebaliknya, kalau data itu tidak akurat, WP bisa melakukan pelaporan langsung ke kantor pajak.

Sesuai Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak, kalau WP tidak mengikuti amnesti pajak hingga periode berakhir dan di kemudian hari ditemukan harta belum dilaporkan maka harta itu akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan tahun pajak berlaku.

Dengan begitu, konsekuensi berikutnya, selain WP membayar utang pajak dan dikenai sanksi administrasi sesuai Undang-undang perpajakan, berupa denda hingga 200 persen. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Kredit Macet Bank Jatim Melesat
Kredit Macet Bank Jatim Melesat

Berita Berikutnya

Hadang Pemain Baru dari Tiongkok
Hadang Pemain Baru dari Tiongkok

Berita Sejenis

Pajak Tak Perpanjang Deadline SPT WP Badan

Pajak Tak Perpanjang Deadline SPT WP Badan

Akhir pekan ini, tepatnya pada 30 April 2017, adalah batas akhir pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak bagi wajib pajak (WP) badan.


Pengusaha Tunggu Revisi UU Pajak Penghasilan

Pengusaha Tunggu Revisi UU Pajak Penghasilan

Kalangan dunia usaha kini menantikan tindak lanjut reformasi perpajakan yang menyasar revisi UU Pajak Penghasilan.


Mulai Hari Ini, Bank Buka Data Kartu Kredit

Mulai Hari Ini, Bank Buka Data Kartu Kredit

Perbankan siap membuka data mengenai kartu kredit. Setelah program amnesti pajak selesai.


Kinerja Tim Reformasi Perpajakan Melempem

Kinerja Tim Reformasi Perpajakan Melempem

Amnesti pajak yang menjadi program andalan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara berakhir pekan ini.


Buruan... Hari Ini, Tiket Mudik Lebaran Sudah Bisa Dipesan

Buruan... Hari Ini, Tiket Mudik Lebaran Sudah Bisa Dipesan

Ingin mudik lebaran nanti dengan kereta api? Siap-siaplah mulai berburu tiketnya.


KPU Siapkan Logistik Putaran Kedua Pilkada DKI

KPU Siapkan Logistik Putaran Kedua Pilkada DKI

Ko Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sudah mulai mempersiapkan logistik putaran kedua Pilgub 2017.


Pajak Progresif Tekan Spekulan

Pajak Progresif Tekan Spekulan

Pengembang menanti kepastian rencana pemerintah yang memberlakukan pajak progresif untuk lahan tidak produktif.


Penerimaan Pajak Tembus Rp69,9 Triliun

Penerimaan Pajak Tembus Rp69,9 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepanjang Januari menerima pajak Rp69,9 triliun.


Pasar Modal Sambut Amnesti Pajak

Pasar Modal Sambut Amnesti Pajak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima permohonan izin penerbitan setidaknya lima reksa dana penyertaan terbatas (RDPT).


Amnesti Pajak Tahap Kedua Tak Memuaskan

Amnesti Pajak Tahap Kedua Tak Memuaskan

Minimnya perolehan amnesti pajak tahap kedua membuat pemerintah berfokus pada segmen khusus.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!