Ekonomi
Share this on:

Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak

  • Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak
  • Sudah 5.373 WP Ikuti Amnesti Pajak

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 5.373 wajib pajak (WP) ikut amnesti pajak. Angka itu akumulasi dari 204.125 WP penerima surat imbauan lewat email pada 21 Desember lalu. Kala itu, DJP mengirimi surat elektronik pada 204.125 WP untuk mengikuti tax amnesty.

?Setelah kami cek ternyata yang ikut tercatat 5.373 WP,? tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, di Jakarta, kemarin.

Dalam e-mail itu, DJP mencantumkan data kepemilikan harta WP terkait dari pihak ketiga belum dilaporkan ke negara. Nah, 5.373 WP itu mengungkap harta tambahan sekitar Rp16 triliun.

Menilik efektifitas email itu, dalam waktu dekat DJP akan kembali mengirimkan surat imbauan. Namun, terkait berapa banyak surat akan dikirim, DJP belum bersedia untuk membocorkan.

Yang pasti, bilang Yoga, pihaknya tengah mengolah data pemilikan harta WP supaya lebih akurat. DJP pernah mengklaim sekitar 680 WP berpotensi menerima e-mail imbauan. ?Yang penting meningkatkan partisipasi WP,? harapnya.

Yoga mengingatkan kalau ada WP menerima e-mail imbauan, maka WP berhak melakukan klarifikasi atas data pihak ketiga yang dimiliki DJP. Kalau ada harta belum dilaporkan, WP bisa mengikuti amnesti pajak. Sebaliknya, kalau data itu tidak akurat, WP bisa melakukan pelaporan langsung ke kantor pajak.

Sesuai Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak, kalau WP tidak mengikuti amnesti pajak hingga periode berakhir dan di kemudian hari ditemukan harta belum dilaporkan maka harta itu akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan tahun pajak berlaku.

Dengan begitu, konsekuensi berikutnya, selain WP membayar utang pajak dan dikenai sanksi administrasi sesuai Undang-undang perpajakan, berupa denda hingga 200 persen. (far/jpg)


Berita Sebelumnya

Kredit Macet Bank Jatim Melesat
Kredit Macet Bank Jatim Melesat

Berita Berikutnya

Hadang Pemain Baru dari Tiongkok
Hadang Pemain Baru dari Tiongkok

Berita Sejenis

Harga Cabai Berangsur Membaik

Harga Cabai Berangsur Membaik

Harga cabai di tingkat petani mulai membaik selama sebulan terakhir. Khususnya untuk rawit merah yang sudah di kisaran Rp 11.000–12.000 per kg.


Harga Gas Bumi di Medan Turun

Harga Gas Bumi di Medan Turun

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) memastikan harga gas bumi di wilayah Medan, Sumatera Utara sudah turun sejak Februari 2017.


Bayar Saldonya Saja, Kartunya Gratis

Bayar Saldonya Saja, Kartunya Gratis

PT Jasa Marga Tbk bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lainnya dan perbankan menyebarkan 1,5 juta kartu e-toll yang sudah didiskon.


Sisa Tiga Bulan, Setoran Pajak Baru 60 Persen

Sisa Tiga Bulan, Setoran Pajak Baru 60 Persen

Pemerintah tinggal punya waktu kurang dari tiga bulan untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini.


Mayoritas ATM Sudah Pulih

Mayoritas ATM Sudah Pulih

ATM bank-bank besar yang sempat offline gara-gara masalah pada satelit Telkom 1 mulai pulih.


PPh UMKM Turun Jadi 0,25 Persen

PPh UMKM Turun Jadi 0,25 Persen

Pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.


Apa Sajakah Implikasi dari Prediksi Menguatnya Pertumbuhan Indonesia?

Apa Sajakah Implikasi dari Prediksi Menguatnya Pertumbuhan Indonesia?

Sudah sangat terlihat jelas bahwa kepopuleran Indonesia sebagai tempat yang tepat untuk melakukan bisnis terus meningkat.


Sepakati Tarif Relokasi Peti Kemas

Sepakati Tarif Relokasi Peti Kemas

Penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok menyepakati mekanisme dan tarif pelayanan relokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan.


Insentif Pajak Berdasar Provinsi Mulai Dibahas

Insentif Pajak Berdasar Provinsi Mulai Dibahas

Kementerian Keuangan memastikan membatalkan rencana perubahan terhadap batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).


Usulkan Informasi Pajak Terbuka untuk Investor Asing

Usulkan Informasi Pajak Terbuka untuk Investor Asing

Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan implementasi keterbukaan informasi perpajakan pasar modal untuk investor asing.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!