Ekonomi
Share this on:

Target Penerimaan Pajak Meleset

  • Target Penerimaan Pajak Meleset
  • Target Penerimaan Pajak Meleset

SURABAYA - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) I berupaya menggenjot penerimaan pajak pada semester kedua. Sebab, pada semester pertama, penerimaan pajak hanya mencapai 41,97 persen dari target Rp42,6 triliun.

Hingga 31 Juni 2017, penerimaan pajak baru terealisasi Rp17,88 triliun. Menurut Kepala Kanwil DJP Jatim I Estu Budiarto, pertumbuhan pajak pada semester pertama tahun ini cukup signifikan, yakni 23,87 persen, bila dibandingkan dengan semester pertama 2016.

Jatim menempati urutan keempat dalam hal pengumpulan pajak secara nasional. DJP kini sedang memetakan target peningkatan penerimaan pajak. Yakni, dari wajib pajak yang telah memanfaatkan fasilitas amnesti pajak maupun yang tidak.

”Kami akan lihat data harta. Bila data belum benar, lengkap, dan jelas, diimbau untuk melakukan klarifikasi,” imbuh Plh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur I Ardhie Permadi.

DJP juga akan melakukan klarifikasi kepada wajib pajak yang pada 2016 memiliki harta lebih kecil daripada 2015. Pihaknya juga melakukan pengawasan atas ketidaksesuaian data.

Mulai gagal melakukan repatriasi, melakukan penggelembungan harta dalam SPT 2015, salah menghitung tarif, harta yang belum diungkap dalam surat pernyataan harta (SPH), hingga melakukan pelaporan berkala.

”Langkah lain, kami juga akan melakukan penagihan serentak pada semester kedua. Terutama wajib pajak yang memiliki tunggakan,” tandas dia.

Kanwil DJP Jatim I juga mengingatkan masyarakat yang memanfaatkan amnesti pajak untuk melaporkan adanya harta tambahan. Pelaporan itu sesuai dengan Permenkeu 3/2016 yang paling lambat pada 31 Maret 2018.

”Jangan sampai fasilitas amnesti pajak itu gugur karena tidak melakukan pelaporan,” papar Ardhie. (res/c10/noe/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Usulkan Informasi Pajak Terbuka untuk Investor Asing

Usulkan Informasi Pajak Terbuka untuk Investor Asing

Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan implementasi keterbukaan informasi perpajakan pasar modal untuk investor asing.


Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

Ekonomi Sulit Dorong Manipulasi Pajak Tinggi

Nilai pajak tertunggak di Kaltim-Kaltara (Kaltimra) terbilang fantastis. Dalam kurun Maret–sekarang, peningkatan pengemplang juga tinggi.


Target Penerimaan Pajak Naik Rp20 Triliun

Target Penerimaan Pajak Naik Rp20 Triliun

Target penerimaan pajak pada tahun ini diperkirakan kurang (shortfall) sekitar Rp50 triliun.


Dinilai Tak Adil, Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Diubah

Dinilai Tak Adil, Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Diubah

Kebijakan tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak yang didasarkan pada realisasi penerimaan dinilai kurang adil.


Pecah Saldo Rp1 Miliar Pelanggaran

Pecah Saldo Rp1 Miliar Pelanggaran

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggaransi membuka seluruh data rekening nasabah bersaldo Rp1 miliar.


Tak Semua Pegawai Pajak Bisa Akses Rekening

Tak Semua Pegawai Pajak Bisa Akses Rekening

Pemerintah baru saja merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 terkait poin batasan saldo minimal yang bisa diakses Ditjen Pajak.


Pemerintah Tak Jadi Incar Saldo Rp200 Juta

Pemerintah Tak Jadi Incar Saldo Rp200 Juta

Pemerintah merevisi ketentuan batas saldo rekening minimum dapat diakses secara otomatis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.


BKPM Ogah Revisi Target Investasi

BKPM Ogah Revisi Target Investasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum ada rencana merevisi target investasi seiring lonjakan peringkat layak investasi (investment grade).


Wow... USD 200 Miliar Harta WNI Parkir di Singapura

Wow... USD 200 Miliar Harta WNI Parkir di Singapura

Ditjen Pajak tinggal menunggu penerbitan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk dapat mengakses data rekening nasabah lokal maupun asing di Indonesia.


Tiongkok dan Australia Disinyalir Tempat Nyaman Simpan Harta

Tiongkok dan Australia Disinyalir Tempat Nyaman Simpan Harta

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggaransi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu memburu data wajib pajak (WP) hingga Singapura dan Hong Kong.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!