• Home
  • Berita Lokal
  • Ada Kabag Jadi Kepala Dinas, Mutasi ASN di Kabupaten Tegal Dipertanyakan

Lokal
Share this on:

Ada Kabag Jadi Kepala Dinas, Mutasi ASN di Kabupaten Tegal Dipertanyakan

  • Ada Kabag Jadi Kepala Dinas, Mutasi ASN di Kabupaten Tegal Dipertanyakan
  • Ada Kabag Jadi Kepala Dinas, Mutasi ASN di Kabupaten Tegal Dipertanyakan

Akhir tahun 2016 lalu, Pemkab Tegal telah melaksanakan mutasi ratusan pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

SLAWI - Akhir tahun 2016 lalu, Pemkab Tegal telah melaksanakan mutasi ratusan pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Namun, mutasi itu dinilai ada kejanggalan karena ada seorang kepala bagian (kabag) yang langsung diangkat menjadi kepala dinas.

Padahal, jika mendasari aturan yang ada, kabag tersebut harus mengikuti seleksi jabatan atau lelang jabatan. "Kenapa langsung diangkat menjadi kepala dinas (eselon II). Ini kan janggal. Mestinya harus diseleksi dulu," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Agus Solichin, kemarin.

Agus mengungkapkan, kabag itu saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal. Sebelumnya, dia menjabat sebagai kabag Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Tegal.

Menurut pentolan Partai Golkar ini, walau kabag tersebut sudah pernah mengikuti lelang jabatan pada akhir 2015 lalu, tapi itu bukan untuk dinas perumahan rakyat. Melainkan seleksi jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang saat itu masih kosong.

Meski itu satu rumpun, tapi setidaknya ada aturannya sendiri untuk mengangkat menjadi eselon II. "Waktu itu kan seleksi DPU, bukan dinas yang sekarang (perumahan rakyat)," ucapnya.

Ironisnya, lanjut Agus, kenapa kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) tidak sekalian didefinitifkan. Padahal, BP2D juga serumpun dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) yang saat ini sudah dipisah menjadi dua.

Jika pengangkatan kabag menjadi kepala dinas tidak melanggar aturan, mestinya pejabat lainnya yang pernah mengikuti seleksi jabatan pada 2015 lalu, juga bisa diangkat menjadi kepala BP2D. Sebab, pada seleksi 2015 lalu, ada beberapa pejabat yang nilainya memenuhi syarat untuk menjadi kepala BP2D.

"Kalau Satpol yang plt (pelaksana tugas) tidak masalah, karena waktu itu tidak ada seleksi jabatan kepala Satpol. Tapi kalau DPPKAD, kan ada beberapa pejabat yang mengikuti seleksi," bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal M. Khuzaeni. Dia berharap, kepala BP2D harus segera didefinitifkan seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan. Itu mengingat DPPKAD juga serumpun dengan BP2D seperti DPU dengan Perumahan Rakyat.

"Kenapa tidak bisa seperti itu, padahal kan serumpun juga," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Munif mengaku akan konsultasi ihwal permasalahan tersebut ke Komisi ASN dan Menpan RB. Rencananya, dia akan berangkat ke Jakarta pekan depan. "Nanti kami konsultasikan dulu. Benar atau tidaknya, nanti hasilnya saya paparkan ke media," tukasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Edi Budiyanto mengelak jika pengangkatan kabag menjadi kepala dinas itu salah. Sebab, kabag atas nama Hery Suhartono sudah pernah mengikuti seleksi jabatan pada akhir 2015 lalu.

"Waktu itu, nilai Pak Hery juga bagus. Masuk tiga besar," ucapnya singkat, saat ditemui beberapa hari yang lalu. (yer/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Duh, 666 Orang di Brebes Positif Tuberkolosis (TB)

Duh, 666 Orang di Brebes Positif Tuberkolosis (TB)

Jumlah penderita tuberkolosis (TB) di Kabupaten Brebes sejak 2015-2016 mengalami kenaikan.


Berada di Luar Kantor saat Jam Kerja, PNS dan Honorer Ditangkap Satpol PP

Berada di Luar Kantor saat Jam Kerja, PNS dan Honorer Ditangkap Satpol PP

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Tegal terjaring razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tegal, kemarin.


Diganti, Bagas Tegaskan Tak Ada Masalah Apa-apa

Diganti, Bagas Tegaskan Tak Ada Masalah Apa-apa

Kendati membantah ‘dilengserkan’ dari jabatannya sebagai Sekda Kabupaten Tegal, Haron Bagas Prakosa legawa posisinya digantikan Widodo Joko Mulyono.


Enthus: Joko Bukan yang Terbaik, tapi Menuju Baik

Enthus: Joko Bukan yang Terbaik, tapi Menuju Baik

Masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal Haron Bagas Prakosa sudah lima tahun.


Fly Over Ditarget Selesai Sepekan Sebelum Mudik

Fly Over Ditarget Selesai Sepekan Sebelum Mudik

Sejak adanya jalan tol di Kabupaten Brebes jadi, jalur selatan Kabupaten Tegal menjadi favorit pemudik.


Sekda Baru Minta Sinergitas dan Kerja Sama yang Baik

Sekda Baru Minta Sinergitas dan Kerja Sama yang Baik

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono akhirnya resmi dilantik menggantikan Haron Bagas Prakosa.


Wali Kota: Akper Pemkot Tegal Tercantum di Daftar 22 Poltek Kemenkes

Wali Kota: Akper Pemkot Tegal Tercantum di Daftar 22 Poltek Kemenkes

Wali Kota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno menegaskan lagi jika Pemkot Tegal tak pernah menyatakan akan menutup Akper Pemkot Tegal.


Persoalan Akper Tinggal Tunggu Visitasi dan Pelimpahan Aset

Persoalan Akper Tinggal Tunggu Visitasi dan Pelimpahan Aset

Pemkot Tegal memastikan surat permohonan merger Akper Pemkot Tegal kepada Kemenkes sudah dikirim


Ricuh saat Halang-halangi Mobil Wali Kota, Mahasiswa dan Polisi Saling Dorong

Ricuh saat Halang-halangi Mobil Wali Kota, Mahasiswa dan Polisi Saling Dorong

Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Pemkot Tegal, Jumat (24/3)


Bunda Sitha: Kupat Blengong Akan Dipromosikan Chef Muto ke Dunia Internasional

Bunda Sitha: Kupat Blengong Akan Dipromosikan Chef Muto ke Dunia Internasional

Waikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno meninjau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kelurahan Sumurpanggang, Jumat (24/3).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!