• Home
  • Berita Lokal
  • Ada Kabag Jadi Kepala Dinas, Mutasi ASN di Kabupaten Tegal Dipertanyakan

Lokal
Share this on:

Ada Kabag Jadi Kepala Dinas, Mutasi ASN di Kabupaten Tegal Dipertanyakan

  • Ada Kabag Jadi Kepala Dinas, Mutasi ASN di Kabupaten Tegal Dipertanyakan
  • Ada Kabag Jadi Kepala Dinas, Mutasi ASN di Kabupaten Tegal Dipertanyakan

Akhir tahun 2016 lalu, Pemkab Tegal telah melaksanakan mutasi ratusan pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

SLAWI - Akhir tahun 2016 lalu, Pemkab Tegal telah melaksanakan mutasi ratusan pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Namun, mutasi itu dinilai ada kejanggalan karena ada seorang kepala bagian (kabag) yang langsung diangkat menjadi kepala dinas.

Padahal, jika mendasari aturan yang ada, kabag tersebut harus mengikuti seleksi jabatan atau lelang jabatan. "Kenapa langsung diangkat menjadi kepala dinas (eselon II). Ini kan janggal. Mestinya harus diseleksi dulu," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Agus Solichin, kemarin.

Agus mengungkapkan, kabag itu saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal. Sebelumnya, dia menjabat sebagai kabag Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Tegal.

Menurut pentolan Partai Golkar ini, walau kabag tersebut sudah pernah mengikuti lelang jabatan pada akhir 2015 lalu, tapi itu bukan untuk dinas perumahan rakyat. Melainkan seleksi jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang saat itu masih kosong.

Meski itu satu rumpun, tapi setidaknya ada aturannya sendiri untuk mengangkat menjadi eselon II. "Waktu itu kan seleksi DPU, bukan dinas yang sekarang (perumahan rakyat)," ucapnya.

Ironisnya, lanjut Agus, kenapa kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) tidak sekalian didefinitifkan. Padahal, BP2D juga serumpun dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) yang saat ini sudah dipisah menjadi dua.

Jika pengangkatan kabag menjadi kepala dinas tidak melanggar aturan, mestinya pejabat lainnya yang pernah mengikuti seleksi jabatan pada 2015 lalu, juga bisa diangkat menjadi kepala BP2D. Sebab, pada seleksi 2015 lalu, ada beberapa pejabat yang nilainya memenuhi syarat untuk menjadi kepala BP2D.

"Kalau Satpol yang plt (pelaksana tugas) tidak masalah, karena waktu itu tidak ada seleksi jabatan kepala Satpol. Tapi kalau DPPKAD, kan ada beberapa pejabat yang mengikuti seleksi," bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal M. Khuzaeni. Dia berharap, kepala BP2D harus segera didefinitifkan seperti Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan. Itu mengingat DPPKAD juga serumpun dengan BP2D seperti DPU dengan Perumahan Rakyat.

"Kenapa tidak bisa seperti itu, padahal kan serumpun juga," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Munif mengaku akan konsultasi ihwal permasalahan tersebut ke Komisi ASN dan Menpan RB. Rencananya, dia akan berangkat ke Jakarta pekan depan. "Nanti kami konsultasikan dulu. Benar atau tidaknya, nanti hasilnya saya paparkan ke media," tukasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Edi Budiyanto mengelak jika pengangkatan kabag menjadi kepala dinas itu salah. Sebab, kabag atas nama Hery Suhartono sudah pernah mengikuti seleksi jabatan pada akhir 2015 lalu.

"Waktu itu, nilai Pak Hery juga bagus. Masuk tiga besar," ucapnya singkat, saat ditemui beberapa hari yang lalu. (yer/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Tak Mau Tahanannya Kabur, Kapolres Perintahkan Perketat Penjagaan Tahanan

Tak Mau Tahanannya Kabur, Kapolres Perintahkan Perketat Penjagaan Tahanan

Meski sudah dilengkapi dengan CCTV, namun pengawasan ruang tahanan di Mapolres Tegal Kota tetap diperketat.


Anggota Dewan Larang Penahanan Ijazah

Anggota Dewan Larang Penahanan Ijazah

Komisi I DPRD Kota Tegal meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera membuat larangan penahanan ijazah oleh sekolah.


Tak Mau Disalahgunakan, Senpi Polisi Diperiksa

Tak Mau Disalahgunakan, Senpi Polisi Diperiksa

Belajar dari tragedi penembakan di Lubuk Linggau, jajaran Polres Tegal Kota memperketat pengawasan terhadap kepemelikan senjata api anggota.


Anggaran untuk Bayar Utang, 10 Paket Senilai Rp29 Miliar Gagal Lelang

Anggaran untuk Bayar Utang, 10 Paket Senilai Rp29 Miliar Gagal Lelang

10 rencana proyek kegiatan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Brebes dipastikan urung direalisasikan.


Tak Capai Target Kerja, Pejabat Pemkab Tegal Diturunkan Pangkatnya

Tak Capai Target Kerja, Pejabat Pemkab Tegal Diturunkan Pangkatnya

Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Tegal terpaksa diturunkan pangkatnya dari Pembina Utama Muda IVc menjadi IVb.


Peringati Hari Kartini, BPJS Kesehatan Gelar Pemeriksaan Kanker Serviks

Peringati Hari Kartini, BPJS Kesehatan Gelar Pemeriksaan Kanker Serviks

BPJS Kesehatan Cabang Tegal bersama Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja kembali melakukan deteksi dini melalui IVA/pap smear.


Begini Jadinya Jika Polwan Gelar Operasi Simpatik Pakai Busana Adat

Begini Jadinya Jika Polwan Gelar Operasi Simpatik Pakai Busana Adat

Ada yang tak biasa dalam operasi simpatik yang digelar jajaran Polres Tegal, Jumat (21/4).


Hasan Munawar Masuk DPRD, Abdul Honi Nahkodai Dishub

Hasan Munawar Masuk DPRD, Abdul Honi Nahkodai Dishub

10 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Tegal, Entus susmono, Jumat (21/4), di Ruang Rapat Bupati.


Truk vs Truk, Sopir Tergencet Bodi Kendaraan, Truk Boks Terguling

Truk vs Truk, Sopir Tergencet Bodi Kendaraan, Truk Boks Terguling

Sebuah truk diesel menyeruduk truk boks di Jalur Pantura tepatnya di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Jumat (21/4).


Permudah Masyarakat, BNN Gandeng Instansi Terkait

Permudah Masyarakat, BNN Gandeng Instansi Terkait

BNN Kota Tegal kembali menggelar rapat koordinasi tingkat kota menggandeng instansi terkait, kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!