• Home
  • Berita Lokal
  • Bu Susi, 79 Pemilik Kapal Masih Utang Bank Rp59 Miliar, Tolong Cantrang Jangan Dilarang

Lokal
Share this on:

Bu Susi, 79 Pemilik Kapal Masih Utang Bank Rp59 Miliar, Tolong Cantrang Jangan Dilarang

  • Bu Susi, 79 Pemilik Kapal Masih Utang Bank Rp59 Miliar, Tolong Cantrang Jangan Dilarang
  • Bu Susi, 79 Pemilik Kapal Masih Utang Bank Rp59 Miliar, Tolong Cantrang Jangan Dilarang

TEGAL - Ribuan nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) menggelar aksi mimbar bebas, Kamis (12/1). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah mencabut pelarangan cantrang yang merugikan mereka.

Ketua PNKT Susanto Agus mengatakan aksi dilakukan sebagai bentuk untuk memperjuangkan nasib nelayan cantrang. Sebab, segala upaya dan usaha sudah jalani mulai aksi ke DPRD, eksekutif bahkan sampai ke Jakarta sudah dilakukan.

“Namun, agaknya aspirasi kami belum didengar. Sehingga kami kembali menggelar aksi ini untuk memperjuangkan hak kami,” katanya.

Menurut Susanto, kalau cantrang dilarang maka harus ada solusi yang tepat. Kalau memang dirasa cantrang membuat kerugian dan kekayaan laut dikhawatirkan habis maka bisa dipindah.

“Namun, kami tetap meminta agar cantrang tidak dilarang. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” paparnya.

Susanto mengungkapkan di Kota Tegal dari 576 anggota PNKT, hampir menggunakan alat tangkap cantrang semua. Dan hampir 85 persen dari kapal yang ada di Kota Tegal di dominasi jenis Cantrang.

Selain itu, kata Susanto, jika cantrang dilarang maka banyak pemilik kapal yang akan menderita. Sebab, dari data yang diperoleh pihaknya, saat ini ada sekitar 78 pemilik kapal masih berhutang sekitar Rp59 miliar di bank.

“Kalau cantrang di larang maka banyak dari nelayan yang tidak bisa mengangsur. Kalau memang tidak bisa, maka kami memohon ada perpanjangan waktu sampai 2 tahun agar cantrang diperbolehkan di ijinkan,” tegasnya. (muj/zul)



Berita Sejenis

Ternyata Kharis Sudah Pernah Dua Kali Mendaki Gunung Slamet

Ternyata Kharis Sudah Pernah Dua Kali Mendaki Gunung Slamet

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian Muhammad Kharis Munandar, seorang pendaki Gunung Slamet yang hilang sejak Minggu (24/9).


Siswa SMPN1 Slawi Deklarasi Tolak Pil PCC

Siswa SMPN1 Slawi Deklarasi Tolak Pil PCC

Masih maraknya peredaran narkoba mendorong ratusan siswa SMPN 1 Slawi, Kabupaten Tegal menggelar Deklarasi Antinarkoba.


Heboh Pil PCC, Begini Kata Pemilik Apotek di Kabupaten Tegal

Heboh Pil PCC, Begini Kata Pemilik Apotek di Kabupaten Tegal

Kepolisian akan memproses hukum pihak-pihak yang terbukti mengedarkan pil PCC, karena ilegal.


Nekat Jual Tuak Oplosan, Pemilik Warung Dibekuk Polisi

Nekat Jual Tuak Oplosan, Pemilik Warung Dibekuk Polisi

Operasi penyakit masyarakat (pekat) membuahkan hasil. Kali ini, Satuan Narkoba berhasil mendeteksi penjualan tuak oplosan.


Jempol! Brebes Steril dari Peredaran Obat PCC

Jempol! Brebes Steril dari Peredaran Obat PCC

Pemkab Brebes memastikan wilayahnya sejauh ini masih aman dari peredaran dan penyalahgunaan obat PCC.


Tengah Melaut, Seorang Nahkoda Asal Tegal Meninggal di Selat Makasar

Tengah Melaut, Seorang Nahkoda Asal Tegal Meninggal di Selat Makasar

Diduga sakit, seorang nahkoda kapal meninggal saat tengah melaut di Perairan Mata Sirih Selat Makasar Indonesia.


Pimen Kiye, di Kota Tegal Masih Ada 2.175 Rumah Tak Miliki Jamban

Pimen Kiye, di Kota Tegal Masih Ada 2.175 Rumah Tak Miliki Jamban

2.175 unit rumah di 27 kelurahan dan empat kecamatan belum memiliki jamban.


Kota Tegal Bebas Obat PCC

Kota Tegal Bebas Obat PCC

Obat paracetamol, caffeine, carisoprodol (PCC) yang menyebabkan banyak remaja di Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi korban, telah dilarang sejak 2013.


Kandungan PCC Masih Diuj, BNN Kota Tegal Belum Bisa Bertindak

Kandungan PCC Masih Diuj, BNN Kota Tegal Belum Bisa Bertindak

Santernya kabar dampak penyalahgunaan obat jenis Paracetamol Cafein dan Carisoprodol (PCC) tentu membuat khawatir.


Masih di Mekkah, Kepala Bakeuda Batal Diperiksa KPK

Masih di Mekkah, Kepala Bakeuda Batal Diperiksa KPK

Dari sejumlah pejabat yang dipanggil Jumat (15/9), hanya Kepala Badan Keuangan Daerah yang dipastikan tidak dapat memenuhinya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!