Lokal
Share this on:

DAK Rp28 Miliar Gagal Cair, Kontraktor Geruduk Kantor Bupati

  • DAK Rp28 Miliar Gagal Cair, Kontraktor Geruduk Kantor Bupati
  • DAK Rp28 Miliar Gagal Cair, Kontraktor Geruduk Kantor Bupati

Anggaran proyek pembangunan di Kabupaten Brebes 2016 senilai total Rp26 miliaran gagal dicairkan.

BREBES - Anggaran proyek pembangunan di Kabupaten Brebes 2016 senilai total Rp26 miliaran gagal dicairkan. Kondisi tersebut membuat perusahaan kontraktor rekanan penggarap kelabakan.

Selain menanggung kerugian yang tidak sedikit, mereka juga terjerat hutang termasuk para pekerja yang belum dibayarkan. Informasi yang terhimpun pekerjaan yang belum terbayarkan itu mencapai Rp26 miliar dari kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Total perusahaan rekanan yang terlibat dalam pekerjaan tersebut mencapai 31 perusahaan. Kontraktor-kontraktor tersebut mengeruduk Kantor Bupati Brebes di Jalan P. Diponegoro, kemarin.

Para kontraktor yang mengatasnamakan Forum Rekanan Belum Dibayar (FRBD) Kabupaten Brebes itu menuntut agar hasil pekerjaan yang telah diselesaikannya di tahun lalu itu segera dibayarkan. Akibat tak kunjung dibayarnya pekerjaan itu, mereka mengalami kerugian besar.

Di sisi lain, banyak pekerja yang terpaksa juga belum menerima upah karena menunggu pencairan tersebut. Mereka diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Brebes Emastoni Ezam di ruang kerjanya.

"Kami datang ke sini untuk meminta kejelasan dan kepastian kapan pekerjaan yang sudah kami selesaikan ini dibayar," keta Sutrisno (50), perwakilan kontraktor.

Mewakili 31 perusahaan kontraktor pekerjaan yang belum terbayarkan itu, Sutrisno mengadu, akibat belum dibayarkannya pekerjaan tersebut, nasib ratusan buruh bangunan memprihatinkan akibat belum menerima upah.

Tak hanya itu, distributor material bangunan juga belum dilunasi. Bahkan, para kontraktor juga harus menanggung beban bunga bank dari pinjaman uang yang digunakan untuk melaksanakan proyek tersebut.

"Hampir setiap hari kami didatangi para pekerja yang meminta upah, sementara pekerjaan kami hingga kini belum juga dibayar. Ini membuat kami tidak tenang," terangnya.

Selain ke Sekda, para kontraktor juga berencana dalam waktu dekat akan menggeruduk gedung DPRD untuk menemui wakil rakyat terkait masalah tersebut. Bahkan, masa yang dilibatkan akan lebih banyak.

Sementara Sekda Brebes Emastoni Ezam mengaku sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi tersebut. Itu lantatan dipicu akibat adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat.

Proyek yang bersumber dari DAK tersebut ternyata dibayarkan dengan menggambil alokasi dari Dana Alokasi Umum (DAU). Aturan itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sehingga harus dilaksanakan.

Meski tidak dibayarkan oleh DAK, Pemkab Brebes akan mengupayakan untuk membayar kegiatan dari DAK fisik tersebut melalui APBD Kabupaten Brebes. Bahkan, pihaknya juga telah meminta DPRD untuk membahas persoalan dibahas dalam Badan Anggaran, sehingga pekerjaan para kontraktor itu dapat dibayarkan.

"Persoalan ini bulan hanya menjadi tanggung jawab eksekutif, tetapi juga legislatif. Sehingga kami juga sedang berkoordinasi dengan legislatif agar pekerjaan itu segera dibayarkan secepatnya," ujar Sekda.

Jika anggaran Rp28 miliar tersebut akan dibebankan ke APBD, pihaknya akan melakukan rasionalisasi. "Total pembayaran proyek DAK ini mencapai Rp28 miliar, yang menjadi beban Pemkab Pemkab Brebes. Saat ini kami tengah melaksanakan rasionalisasi anggaran sehingga bisa untuk membayar proyek tersebut," pungkasnya. (ism/har/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ganti Rugi Tahap Pertama Rp17,3 Miliar, Mulai Dibayar

Ganti Rugi Tahap Pertama Rp17,3 Miliar, Mulai Dibayar

Warga pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan flyover Kretek Desa Taraban Paguyangan mulai menerima pembayaran uang ganti rugi.


Anggaran untuk Bayar Utang, 10 Paket Senilai Rp29 Miliar Gagal Lelang

Anggaran untuk Bayar Utang, 10 Paket Senilai Rp29 Miliar Gagal Lelang

10 rencana proyek kegiatan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Brebes dipastikan urung direalisasikan.


Hasan Munawar Masuk DPRD, Abdul Honi Nahkodai Dishub

Hasan Munawar Masuk DPRD, Abdul Honi Nahkodai Dishub

10 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Tegal, Entus susmono, Jumat (21/4), di Ruang Rapat Bupati.


Besok, Sejumlah Pejabat Eselon II Akan Dimutasi

Besok, Sejumlah Pejabat Eselon II Akan Dimutasi

Jumat (21/4) pukul 07.30 WIB di Ruang Rapat Bupati Tegal akan digelar pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama.


Bupati: Warga Tegal Diimbau Tidak Cawe-cawe Pilkada DKI

Bupati: Warga Tegal Diimbau Tidak Cawe-cawe Pilkada DKI

Menyikapi pelaksanaan pilkada DKI, warga Kabupaten Tegal diminta untuk tidak cawe-cawe.


Jika Ada Laporan Korban, Prona Madu Akan Ditindak Tegas

Jika Ada Laporan Korban, Prona Madu Akan Ditindak Tegas

Upaya menggelar seminar sekaligus pembentukan pengurus DPD Pogram Nasional Masyarakat Terpadu (Prona Madu) Kabupaten Tegal akhirnya gagal.


Asyik Mabuk Miras, Sembilan Pelajar di Diamankan, Empat Diantaranya Perempuan

Asyik Mabuk Miras, Sembilan Pelajar di Diamankan, Empat Diantaranya Perempuan

Sembilan pelajar dari dua sekolah digelandang ke Kantor Satpol PP Kabupaten Tegal, Rabu (12/4) sore.


Top! Idza Janjikan Semua Jalan Kabupaten Mulus

Top! Idza Janjikan Semua Jalan Kabupaten Mulus

Bupati Brebes Idza Priyanti menjanjikan jalan kabupaten di wilayahnya akan dilakukan perbaikan.


Fisik Anggota Dewan Tak Quorum, Rapat Paripurna Dianggap Tidak Sah

Fisik Anggota Dewan Tak Quorum, Rapat Paripurna Dianggap Tidak Sah

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal dengan agenda Laporan Pansus IV yang membahas tentang LKPJ Bupati Tegal tahun 2016, disoal.


Enthus Terima Upakarti Reksa Manggala Budaya

Enthus Terima Upakarti Reksa Manggala Budaya

Unnes memberikan anugerah Upakarti Reksa Manggala Budaya kepada Bupati Tegal Enthus Susmono.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!