Lokal
Share this on:

Kepala Desa Meningggal, Warga Tolak Jabatannya Di-PAW

  • Kepala Desa Meningggal, Warga Tolak Jabatannya Di-PAW
  • Kepala Desa Meningggal, Warga Tolak Jabatannya Di-PAW

Warga Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal menolak pemilihan kepala desa antar waktu (PAW).

SLAWI - Warga Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal menolak pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) pascakepala desa setempat meninggal dunia awal Januari 2017 lalu. Penolakan itu diungkapkan warga dengan mendatangi ruang Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, kemarin.

"Pada prinsipnya, kami menolak PAW karena belum ada aturannya," kata Dakir, salah seorang perwakilan warga Desa Kesuben.

Penolakan PAW itu disertai dengan tanda tangan dari ratusan warga yang dikemas dalam amplop berwarna coklat. Dakir menegaskan, warga meminta agar pergantian kepala Desa Kesuben harus dilakukan dengan cara pilkades serentak.

Sebab, dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 22, tidak menyebutkan adanya PAW jika kepala desa meninggal dunia. "Jadi, kalau tetap PAW, berarti itu merampas hak suara rakyat. Suara rakyat tidak bisa diwakilkan oleh siapapun," ungkap mantan anggota DPRD Kabupaten Tegal dua periode ini.

Dia mengungkapkan, saat ini kades Kesuben dijabat oleh penjabat sementara (pjs) yang ditunjuk Pemkab Tegal. Sedangkan sisa jabatan kades yang lama, masih 2 tahun 3 bulan.

Menurut Dakir, jika pergantian kades dilakukan dengan cara PAW, pemerintah daerah harus menunjukkan regulasi yang jelas. "Aturannya belum jelas, dalam Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Desa juga tidak disebutkan," imbuhnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tegal Afifudin yang hadir dalam rapat itu menyatakan jika kepala desa yang berhenti karena meninggal dunia atau tersangkut pidana dan masih ada sisa jabatan lebih dari 1 tahun, harus dilaksanakan PAW.

Mekanismenya, harus melalui musyawarah desa (musdes). Untuk calon PAW maksimal tiga orang minimal dua orang. Namun, pihaknya belum bisa memastikan siapa saja peserta dalam musdes tersebut, termasuk bagaimana seleksi calon kades yang ikut dalam PAW tersebut.

"Harusnya memang PAW. Itu mengacu pada Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Desa. Tapi memang perda itu belum dijabarkan lebih lanjut dalam perbup," terang Afifudin.

Hal senada juga disampaikan Kabag Hukum Setda Kabupaten Tegal yang diwakili Hasto. Menurutnya, kepala desa yang sudah meninggal dunia dan masih ada sisa waktu jabatannya lebih dari satu tahun, harus PAW.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Munif menegaskan bahwa sebenarnya dalam klausul Pasal 22 Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Desa sudah mengaturnya. Hal itu tertera pada huruf (a). Yakni, kepala desa yang meninggal dunia dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun maka harus PAW.

"Dihuruf (a) sudah jelas tertera. Kenapa harus ditanyakan lagi," tandas politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Menurutnya, jika warga Desa Kesuben tidak mematuhi aturan tersebut, dirinya tidak bertanggungjawab. Sebab, dalam perda yang sudah ditetapkan sejak awal Januari itu sudah tertulis dengan jelas.

"Kalau ada perda tiruan, berarti perda itu belum dirubah. Sebab, perda itu pernah ada perubahan sebanyak 12 ayat. Termasuk yang huruf (a) itu," pungkasnya. (yer/ima/zul)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Duh, Lumbung Desa Makin Langka

Duh, Lumbung Desa Makin Langka

Saat ini keberadaan lumbung desa semakin jarang ditemui. Padahal, banyak manfaat yang bisa didapat dari lumbung desa.


Tuang Pertamax ke dalam Botol, Dua Rumah Terbakar

Tuang Pertamax ke dalam Botol, Dua Rumah Terbakar

Rumah milik Waridin dan Darmi, warga Desa Surajaya RT 1 RW 6 Kecamatan Pemalang kebakaran.


Diganti, Bagas Tegaskan Tak Ada Masalah Apa-apa

Diganti, Bagas Tegaskan Tak Ada Masalah Apa-apa

Kendati membantah ‘dilengserkan’ dari jabatannya sebagai Sekda Kabupaten Tegal, Haron Bagas Prakosa legawa posisinya digantikan Widodo Joko Mulyono.


Di Brebes, Pemerintah Desa Akan Dilarang Pungut Pologoro

Di Brebes, Pemerintah Desa Akan Dilarang Pungut Pologoro

Kendati sudah berlangsung secara turun temurun, pologoro akhirnya bakal dilarang di Kabupaten Brebes.


Warga Tonggara Ancam Blokir Akses Truk Proyek Tol Brebes-Pemalang

Warga Tonggara Ancam Blokir Akses Truk Proyek Tol Brebes-Pemalang

Warga Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal menuntut perbaikan jalan yang rusak akibat proyek pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang.


Sugiyanto: Dua Minggu Jembatan Blanak Tak Selesai, Cari Saya

Sugiyanto: Dua Minggu Jembatan Blanak Tak Selesai, Cari Saya

Belum rampungnya pengerjaan jembatan sungai Si Belis di Jalan Blanak Kelurahan Tegalsari Kota Tegal terus dikeluhkan warga sekitar.


Ini 13 Tuntutan Warga Desa Tonggara ke PT. Waskita

Ini 13 Tuntutan Warga Desa Tonggara ke PT. Waskita

Meski belum ditemui oleh pihak PT Waskita dan para pemilik Koari masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa tetap menyampaikan tuntutannya.


Sebabkan Jalan Rusak, Warga Juga Demo Pemilik Kuari

Sebabkan Jalan Rusak, Warga Juga Demo Pemilik Kuari

Warga Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng bukan saja mendemo balai desa setempat. Kuari yang ada di Desa Tonggara juga didemo.


Terganggu, Warga Desa Tonggara Tuntut PT. Waskita Hentikan Eksplorasi

Terganggu, Warga Desa Tonggara Tuntut PT. Waskita Hentikan Eksplorasi

Warga Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Kamis (23/3), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Desa Tonggara.


Keunikan Kampung Budaya Jalawastu Bikin Peneliti LIPI Berdecak Kagum

Keunikan Kampung Budaya Jalawastu Bikin Peneliti LIPI Berdecak Kagum

Kehidupan di Kampung Budaya Jalawastu di desa Cieseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes menarik perhatian LIPI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!