Lokal
Share this on:

LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi
  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

BREBES - Pengaturan kewenangan desa dalam melakukan pemungutan kepada pihak lain masih belum rampung dalam kerangka pembahasan raperda tentang kewenangan desa di Kabupaten Brebes. Poin yang masih cukup alot adalah pada masalah pungutan pologoro yang sudah menjadi tradisi turun temurun di Kabupaten Brebes.

Terungkap saat audiensi LSM Gebrak Brebes dengan Pansus Raperda Kewenangan Desa DPRD Brebes, Senin (13/3), pungutan pologoro masih menimbulkan multitafsir dalam perspektif peraturan perundang-undangan di atasnya.

Koordinator Gebrak Darwanto menegaskan, pola pemungutan pologoro yang selama ini dilakukan oleh aparat desa kepada pemohon, terlebih dalam pengurusan prona, sudah menjurus pada tindakan pungli. Apalagi, perdes yang selama ini menjadi acuan hukum tidak dikonsultasikan ke pemda atau bupati.

Sehingga, dengan alasan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, namun pemasukan yang didapat malah justru diambil atas dana swadaya atau iuran dari masyarakat. "Ini sebuah persoalan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh desa. Sebab, sama halnya itu melakukan pungutan liar (pungli)," tuturnya.

Selain pologoro, Gebrak juga mengkritisi draft naskah akademik yang tidak miskin muatan lokal Brebes. Draft yang diusulkan Pemkab Brebes tersebut, justru sangat kentara hasil copypaste dari aturan lain.

Analisis itu didasarkan pada kajian literasi yang mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

"Hal ini menandakan Pemkab Brebes dalam menyusun perda belum menggali secara dalam atas persoalan yang ada di desa-desa secara komprehensif,"ujar Darwanto.

Ketua Pansus Ghofar Mughni mengapresiasi saran dan masukan tersebut. Utamanya terkait pungutan pologoro, pihaknya juga memiliki semangat yang sama.

Namun, hasil dari masukan pihak lain juga memberi referensi yang berbeda. Pologoro masih dinilai bisa dilakukan asal sebagai biaya persaksian.

"Hasil rakor dan sebagainya memang pologoro ya tidak boleh. Tapi bisa diberikan sebagai persaksian pribadi bukan aparat desa dan tanpa surat keterangan, kalau pologoro untuk saksi memang aturannya boleh mendapat bagian 1 persen," katanya.

Dilanjutkan, semangat raperda kewenangan desa ini adalah meningkatkan PADes. Namun sejumlah persoalan masih belum tegas. Pihaknya mengaku akan berkonsultasi agar perda nantinya bisa aplikatif.

"Soal pungutan ada permendes dan permendagri yang tidak matching, kita akan konsultasi agar clear, termasuk kewenangan pungutan pologoro," jelasnya.

Sekretaris Pansus Heri Fitriansyah menambahkan, terkait naskah akademik direvisi akan diteruskan ke eksekutif yang mengajukan usulan. "Sejatinya, kami juga tengah menggodok draf raperda tentang kewenangan desa ini untuk bisa ditetapklan menjadi perda. Apalagi kami juga ditarget agar bisa merampungkan raperda-raperda yang sudah ada maupun yang masih dalam pembahasan ataupun rencana penyusunan raperda lainnya," ungkap Heri.

Dia berharap tetap adanya masukan-masukan positif dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan pembuatan draf raperda sehingga nantinya benar-benar bisa diimplemantasikan dengan baik. (ism/har/zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Nursholeh: Honor RT/RW Ditunda, Biaya Operasional Akan Ditambah

Nursholeh: Honor RT/RW Ditunda, Biaya Operasional Akan Ditambah

Ihwal polemik penghapusan honor ketua RT/RW di Kota Tegal, ditanggapi serius Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tegal HM. Nursholeh.


 Pendaki Gunung Slamet Belum Ketemu, Gupala Kirim Empat Anggota SAR Lagi

Pendaki Gunung Slamet Belum Ketemu, Gupala Kirim Empat Anggota SAR Lagi

Tim SAR dari Gupala Desa Guci Kecamatan Bumijawa kembali mengirimkan tim pencarian pendaki hilang, Senin (25/9) pukul 08.30 WIB.


Heboh Pil PCC, Begini Kata Pemilik Apotek di Kabupaten Tegal

Heboh Pil PCC, Begini Kata Pemilik Apotek di Kabupaten Tegal

Kepolisian akan memproses hukum pihak-pihak yang terbukti mengedarkan pil PCC, karena ilegal.


KPU Kota Tegal Kebut Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pilkada

KPU Kota Tegal Kebut Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pilkada

Meski pelaksanaan pilkada serentak baru akan digelar tahun depan, namun tahapan-tahapannya mulai dilakukan.


Empat Hari Lagi Pulang, Keluarga Kaget Terima Kabar Duka dari Mekkah

Empat Hari Lagi Pulang, Keluarga Kaget Terima Kabar Duka dari Mekkah

Keluarga Casnadi (77), jamaah haji asal Kota Tegal yang meninggal diduga karena terjatuh kaget mendengar kabar tersebut.


Dimulai, Tahapan Pilkades Serentak 48 Desa di Kabupaten Tegal

Dimulai, Tahapan Pilkades Serentak 48 Desa di Kabupaten Tegal

Tahapan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Tegal mulai berjalan. Tahapan pemungutan suara akan digelar akhir Oktober.


Terowongan Karangsawah Butuh Lahan 11.764 Meter Persegi

Terowongan Karangsawah Butuh Lahan 11.764 Meter Persegi

Pembangunan underpass Karangsawah sebagai upaya mengurai kemacetan di jalur nasional Tegal-Purwokerto wilayah Tonjong akan segera dilakukan.


Pekan Depan, Jabatan ASN Nonjob Akan Dikembalikan

Pekan Depan, Jabatan ASN Nonjob Akan Dikembalikan

Pengembalian jabatan sejumlah ASN yang terkena non job diperkirakan akan dilakukan pekan ini.


Moncong Putih Harapkan Rekomendasi Bupati Diterima Oktober

Moncong Putih Harapkan Rekomendasi Bupati Diterima Oktober

Keputusan DPP PDIP terkait rekomendasi calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung dalam pilkada Kabupaten Tegal diperkirakan turun Oktober.


Hmmm... Broadcast Tilang dengan CCTV Ternyata Hoax

Hmmm... Broadcast Tilang dengan CCTV Ternyata Hoax

Beberapa hari belakangan ini beredar pesan berantai melalui media sosial terkait akan dilakukannya proses tilang menggunakan CCTV.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!