Lokal
Share this on:

LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi
  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

Pengaturan kewenangan desa dalam melakukan pemungutan kepada pihak lain masih belum rampung di Kabupaten Brebes.

BREBES - Pengaturan kewenangan desa dalam melakukan pemungutan kepada pihak lain masih belum rampung dalam kerangka pembahasan raperda tentang kewenangan desa di Kabupaten Brebes. Poin yang masih cukup alot adalah pada masalah pungutan pologoro yang sudah menjadi tradisi turun temurun di Kabupaten Brebes.

Terungkap saat audiensi LSM Gebrak Brebes dengan Pansus Raperda Kewenangan Desa DPRD Brebes, Senin (13/3), pungutan pologoro masih menimbulkan multitafsir dalam perspektif peraturan perundang-undangan di atasnya.

Koordinator Gebrak Darwanto menegaskan, pola pemungutan pologoro yang selama ini dilakukan oleh aparat desa kepada pemohon, terlebih dalam pengurusan prona, sudah menjurus pada tindakan pungli. Apalagi, perdes yang selama ini menjadi acuan hukum tidak dikonsultasikan ke pemda atau bupati.

Sehingga, dengan alasan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, namun pemasukan yang didapat malah justru diambil atas dana swadaya atau iuran dari masyarakat. "Ini sebuah persoalan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh desa. Sebab, sama halnya itu melakukan pungutan liar (pungli)," tuturnya.

Selain pologoro, Gebrak juga mengkritisi draft naskah akademik yang tidak miskin muatan lokal Brebes. Draft yang diusulkan Pemkab Brebes tersebut, justru sangat kentara hasil copypaste dari aturan lain.

Analisis itu didasarkan pada kajian literasi yang mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

"Hal ini menandakan Pemkab Brebes dalam menyusun perda belum menggali secara dalam atas persoalan yang ada di desa-desa secara komprehensif,"ujar Darwanto.

Ketua Pansus Ghofar Mughni mengapresiasi saran dan masukan tersebut. Utamanya terkait pungutan pologoro, pihaknya juga memiliki semangat yang sama.

Namun, hasil dari masukan pihak lain juga memberi referensi yang berbeda. Pologoro masih dinilai bisa dilakukan asal sebagai biaya persaksian.

"Hasil rakor dan sebagainya memang pologoro ya tidak boleh. Tapi bisa diberikan sebagai persaksian pribadi bukan aparat desa dan tanpa surat keterangan, kalau pologoro untuk saksi memang aturannya boleh mendapat bagian 1 persen," katanya.

Dilanjutkan, semangat raperda kewenangan desa ini adalah meningkatkan PADes. Namun sejumlah persoalan masih belum tegas. Pihaknya mengaku akan berkonsultasi agar perda nantinya bisa aplikatif.

"Soal pungutan ada permendes dan permendagri yang tidak matching, kita akan konsultasi agar clear, termasuk kewenangan pungutan pologoro," jelasnya.

Sekretaris Pansus Heri Fitriansyah menambahkan, terkait naskah akademik direvisi akan diteruskan ke eksekutif yang mengajukan usulan. "Sejatinya, kami juga tengah menggodok draf raperda tentang kewenangan desa ini untuk bisa ditetapklan menjadi perda. Apalagi kami juga ditarget agar bisa merampungkan raperda-raperda yang sudah ada maupun yang masih dalam pembahasan ataupun rencana penyusunan raperda lainnya," ungkap Heri.

Dia berharap tetap adanya masukan-masukan positif dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan pembuatan draf raperda sehingga nantinya benar-benar bisa diimplemantasikan dengan baik. (ism/har/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kuota Bangku Sekolah Ditambah 10 Persen

Kuota Bangku Sekolah Ditambah 10 Persen

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal menegaskan, kuota bangku sekolah untuk tahun ajaran 2017/2018 akan ditambah sebanyak 10 persen.


Dua Hari Lagi Puasa, Ribuan Petasan Diamankan Polisi

Dua Hari Lagi Puasa, Ribuan Petasan Diamankan Polisi

Ribuan petasan berhasil diamankan jajaran Sat Sabhara Polres Tegal saat menggelar oprasi cipta kondisi jelang bulan Ramadan.


Raih WTP Lagi, Modal BPJS Kesehatan Menuju Cakupan Semesta

Raih WTP Lagi, Modal BPJS Kesehatan Menuju Cakupan Semesta

BPJS Kesehatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016.


Kesulitan Modal, 18 Koperasi Terancam Ditutup Lagi

Kesulitan Modal, 18 Koperasi Terancam Ditutup Lagi

Sebanyak 18 koperasi di Kota Tegal terancam dibubarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).


Wow... Jumlah PKL di Kabupaten Tembus 6.550 Orang

Wow... Jumlah PKL di Kabupaten Tembus 6.550 Orang

Pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Tegal akan ditata ulang kembali penempatannya.


Disempurnakan, Alun-alun Slawi Dikucuri Rp1,2 Miliar Lagi

Disempurnakan, Alun-alun Slawi Dikucuri Rp1,2 Miliar Lagi

Upaya Pemkab Tegal melalui Dinas Perkimtaru untuk merealisasi proyek monumental revitalisasi Alun-alun Slawi bakal terealisasi tahun ini.


Kasasi Ditolak, Rumah Mewah di Tol Pejagan-Pemalang Segera Dibongkar

Kasasi Ditolak, Rumah Mewah di Tol Pejagan-Pemalang Segera Dibongkar

Masalah pembebasan lahan kini tak lagi jadi persoalan dalam proyek pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang.


Besok, Lokalisasi Ditutup

Besok, Lokalisasi Ditutup

Sejumlah lokalisasi yang berada di tepi jalan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tegal akan ditutup total besok (16/5).


Kosek Narkoba, Polisi Malah Dapati Tujuh Pasangan Mesum Lagi Ngamar

Kosek Narkoba, Polisi Malah Dapati Tujuh Pasangan Mesum Lagi Ngamar

Menjelang Bulan Suci Ramadan, jajaran Sat Sabhara Polres Tegal Kota menggelar razia ke sejumlah tempat, Rabu (10/5) dinihari WIB.


Tenang, Tol Pemalang-Batang Dilengkapi Dua Pintu Keluar dan Darurat

Tenang, Tol Pemalang-Batang Dilengkapi Dua Pintu Keluar dan Darurat

Ruas jalan Tol Pemalang-Batang ditarget akan selesai sebelum arus mudik lebaran tahun ini terjadi.



Kolom

BNN

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!