Lokal
Share this on:

LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi
  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

BREBES - Pengaturan kewenangan desa dalam melakukan pemungutan kepada pihak lain masih belum rampung dalam kerangka pembahasan raperda tentang kewenangan desa di Kabupaten Brebes. Poin yang masih cukup alot adalah pada masalah pungutan pologoro yang sudah menjadi tradisi turun temurun di Kabupaten Brebes.

Terungkap saat audiensi LSM Gebrak Brebes dengan Pansus Raperda Kewenangan Desa DPRD Brebes, Senin (13/3), pungutan pologoro masih menimbulkan multitafsir dalam perspektif peraturan perundang-undangan di atasnya.

Koordinator Gebrak Darwanto menegaskan, pola pemungutan pologoro yang selama ini dilakukan oleh aparat desa kepada pemohon, terlebih dalam pengurusan prona, sudah menjurus pada tindakan pungli. Apalagi, perdes yang selama ini menjadi acuan hukum tidak dikonsultasikan ke pemda atau bupati.

Sehingga, dengan alasan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, namun pemasukan yang didapat malah justru diambil atas dana swadaya atau iuran dari masyarakat. "Ini sebuah persoalan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh desa. Sebab, sama halnya itu melakukan pungutan liar (pungli)," tuturnya.

Selain pologoro, Gebrak juga mengkritisi draft naskah akademik yang tidak miskin muatan lokal Brebes. Draft yang diusulkan Pemkab Brebes tersebut, justru sangat kentara hasil copypaste dari aturan lain.

Analisis itu didasarkan pada kajian literasi yang mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

"Hal ini menandakan Pemkab Brebes dalam menyusun perda belum menggali secara dalam atas persoalan yang ada di desa-desa secara komprehensif,"ujar Darwanto.

Ketua Pansus Ghofar Mughni mengapresiasi saran dan masukan tersebut. Utamanya terkait pungutan pologoro, pihaknya juga memiliki semangat yang sama.

Namun, hasil dari masukan pihak lain juga memberi referensi yang berbeda. Pologoro masih dinilai bisa dilakukan asal sebagai biaya persaksian.

"Hasil rakor dan sebagainya memang pologoro ya tidak boleh. Tapi bisa diberikan sebagai persaksian pribadi bukan aparat desa dan tanpa surat keterangan, kalau pologoro untuk saksi memang aturannya boleh mendapat bagian 1 persen," katanya.

Dilanjutkan, semangat raperda kewenangan desa ini adalah meningkatkan PADes. Namun sejumlah persoalan masih belum tegas. Pihaknya mengaku akan berkonsultasi agar perda nantinya bisa aplikatif.

"Soal pungutan ada permendes dan permendagri yang tidak matching, kita akan konsultasi agar clear, termasuk kewenangan pungutan pologoro," jelasnya.

Sekretaris Pansus Heri Fitriansyah menambahkan, terkait naskah akademik direvisi akan diteruskan ke eksekutif yang mengajukan usulan. "Sejatinya, kami juga tengah menggodok draf raperda tentang kewenangan desa ini untuk bisa ditetapklan menjadi perda. Apalagi kami juga ditarget agar bisa merampungkan raperda-raperda yang sudah ada maupun yang masih dalam pembahasan ataupun rencana penyusunan raperda lainnya," ungkap Heri.

Dia berharap tetap adanya masukan-masukan positif dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan pembuatan draf raperda sehingga nantinya benar-benar bisa diimplemantasikan dengan baik. (ism/har/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolri Jamin Arus Mudik Tahun Ini Lebih Lancar

Kapolri Jamin Arus Mudik Tahun Ini Lebih Lancar

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjamin arus mudik pada tahun ini akan lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya.


Tol Brexit-Pemalang Padat, Pemudik Tak Perlu Kuatir Kehabisan BBM

Tol Brexit-Pemalang Padat, Pemudik Tak Perlu Kuatir Kehabisan BBM

Pemudik yang akan melintasi akses Jalan Tol Trans Jawa, mulai dari Brebes–Semarang tidak perlu khawatir mencari bahan bakar minyak (BBM) saat mudik.


Pemudik Diingatkan Cek Rem saat Akan Melintasi Flyover Kretek

Pemudik Diingatkan Cek Rem saat Akan Melintasi Flyover Kretek

H-6 Lebaran, jalur tengah Brebes-Tegal-Purwokerto mulai ramai dengan kendaraan pemudik.


Sugeng Rawuh, Kabupaten Tegal Siap Sambut Pemudik

Sugeng Rawuh, Kabupaten Tegal Siap Sambut Pemudik

Pjs Bupati Tegal Sinoeng N. Rachmadi memastikan kesiapan Kabupaten Tegal menyambut pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya masing-masing.


Siap Tampung Pemudik, Begini Kondisi Terkini Rest Area Tol Pejagan-Pemalang

Siap Tampung Pemudik, Begini Kondisi Terkini Rest Area Tol Pejagan-Pemalang

Jalan tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan 4 akan difungsikan saat arus mudik dan balik lebaran.


Ini Titik-titik Rawan Macet saat Arus Mudik di Kabupaten Tegal

Ini Titik-titik Rawan Macet saat Arus Mudik di Kabupaten Tegal

Sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal rawan mengalami kemacetan pada arus mudik lebaran yang diperkirakan akan mulai mengalami lonjakan mulai, Jumat (8/6) besok.


Rusak, Surat Suara Pilgub damn Pilwalkot Kurang

Rusak, Surat Suara Pilgub damn Pilwalkot Kurang

Meski masih mengalami kekurangan, KPU Kota Tegal telah memulai melakukan pengepakan surat suara yang akan digunakan pada Pilkada 2018 mendatang.


Kesandung Pungli Dua Kades di Brebes Dipecat

Kesandung Pungli Dua Kades di Brebes Dipecat

Dua kepala desa (kades) di Kabupaten Brebes resmi diberhentikan dari jabatannya, Senin (28/5) lalu.


Tak Laik Jalan, Bus-bus Angkutan Lebaran Akan Dikandangkan

Tak Laik Jalan, Bus-bus Angkutan Lebaran Akan Dikandangkan

Memasuki pekan ketiga Ramadan, Dishub Kota Tegal kembali menggelar pengecekan kendaraan bus yang akan digunakan untuk angkutan lebaran


Umi-Ardie Ditetapkan, KPU Cetak Lagi 1,1 Juta Surat Suara Pilbup

Umi-Ardie Ditetapkan, KPU Cetak Lagi 1,1 Juta Surat Suara Pilbup

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal mulai mencetak lagi surat suara untuk pemilihan bupati (pilbup) Tegal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!