Lokal
Share this on:

LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi
  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

BREBES - Pengaturan kewenangan desa dalam melakukan pemungutan kepada pihak lain masih belum rampung dalam kerangka pembahasan raperda tentang kewenangan desa di Kabupaten Brebes. Poin yang masih cukup alot adalah pada masalah pungutan pologoro yang sudah menjadi tradisi turun temurun di Kabupaten Brebes.

Terungkap saat audiensi LSM Gebrak Brebes dengan Pansus Raperda Kewenangan Desa DPRD Brebes, Senin (13/3), pungutan pologoro masih menimbulkan multitafsir dalam perspektif peraturan perundang-undangan di atasnya.

Koordinator Gebrak Darwanto menegaskan, pola pemungutan pologoro yang selama ini dilakukan oleh aparat desa kepada pemohon, terlebih dalam pengurusan prona, sudah menjurus pada tindakan pungli. Apalagi, perdes yang selama ini menjadi acuan hukum tidak dikonsultasikan ke pemda atau bupati.

Sehingga, dengan alasan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, namun pemasukan yang didapat malah justru diambil atas dana swadaya atau iuran dari masyarakat. "Ini sebuah persoalan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh desa. Sebab, sama halnya itu melakukan pungutan liar (pungli)," tuturnya.

Selain pologoro, Gebrak juga mengkritisi draft naskah akademik yang tidak miskin muatan lokal Brebes. Draft yang diusulkan Pemkab Brebes tersebut, justru sangat kentara hasil copypaste dari aturan lain.

Analisis itu didasarkan pada kajian literasi yang mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

"Hal ini menandakan Pemkab Brebes dalam menyusun perda belum menggali secara dalam atas persoalan yang ada di desa-desa secara komprehensif,"ujar Darwanto.

Ketua Pansus Ghofar Mughni mengapresiasi saran dan masukan tersebut. Utamanya terkait pungutan pologoro, pihaknya juga memiliki semangat yang sama.

Namun, hasil dari masukan pihak lain juga memberi referensi yang berbeda. Pologoro masih dinilai bisa dilakukan asal sebagai biaya persaksian.

"Hasil rakor dan sebagainya memang pologoro ya tidak boleh. Tapi bisa diberikan sebagai persaksian pribadi bukan aparat desa dan tanpa surat keterangan, kalau pologoro untuk saksi memang aturannya boleh mendapat bagian 1 persen," katanya.

Dilanjutkan, semangat raperda kewenangan desa ini adalah meningkatkan PADes. Namun sejumlah persoalan masih belum tegas. Pihaknya mengaku akan berkonsultasi agar perda nantinya bisa aplikatif.

"Soal pungutan ada permendes dan permendagri yang tidak matching, kita akan konsultasi agar clear, termasuk kewenangan pungutan pologoro," jelasnya.

Sekretaris Pansus Heri Fitriansyah menambahkan, terkait naskah akademik direvisi akan diteruskan ke eksekutif yang mengajukan usulan. "Sejatinya, kami juga tengah menggodok draf raperda tentang kewenangan desa ini untuk bisa ditetapklan menjadi perda. Apalagi kami juga ditarget agar bisa merampungkan raperda-raperda yang sudah ada maupun yang masih dalam pembahasan ataupun rencana penyusunan raperda lainnya," ungkap Heri.

Dia berharap tetap adanya masukan-masukan positif dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan pembuatan draf raperda sehingga nantinya benar-benar bisa diimplemantasikan dengan baik. (ism/har/zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Angkutan Umum Ancam Mogok Lagi

Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Angkutan Umum Ancam Mogok Lagi

Sopir angkutan umum di Kabupaten Tegal mengancam akan kembali menggelar aksi dan mogok beroperasi jika keberadaan angkutan online kian marak.


2018, Brebes Gelar 160 Pemilihan Kepala Desa

2018, Brebes Gelar 160 Pemilihan Kepala Desa

Sebanyak 160 desa di wilayah Kabupaten Brebes dijadwalkan akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 2018 mendatang.


Tindaklanjuti Aduan Kecurangan Pilkades, Komisi I Tunggu Pemkab Tegal

Tindaklanjuti Aduan Kecurangan Pilkades, Komisi I Tunggu Pemkab Tegal

DPRD Kabupaten Tegal akan menunggu proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang saat ini sedang berjalan.


20 Persen Lagi, Tol Pejagan-Pemalang Siap Digunakan

20 Persen Lagi, Tol Pejagan-Pemalang Siap Digunakan

Pengerjaan proyek jalan tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV di wilayah Kabupaten Tegal terus dikebut dan hampir rampung.


Menteri Susi Belum Terlihat, Nelayan Tegal Gelar Mimbar Bebas

Menteri Susi Belum Terlihat, Nelayan Tegal Gelar Mimbar Bebas

Perpanjangan izin penggunaan cantrang yang sebentar lagi berakhir, disikapi oleh ribuan nelayan di Kota Tegal.


Ke Tegal, Menteri Susi Dijaga 700 Personel

Ke Tegal, Menteri Susi Dijaga 700 Personel

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dijadwalkan akan mengikuti sejumlah kegiatan bersama nelayan di Kota Tegal, Senin (13/11) hariini.


Telat atau Mangkir Kerja, TPP Akan Dipotong

Telat atau Mangkir Kerja, TPP Akan Dipotong

PNS di Pemkab Tegal yang terlambat masuk kerja atau pulang mendahului dari jam kerja tanpa alasan yang tepat, akan dipotong tunjangan perbaikan penghasilan.


Daftar Wali Kota, Calon Independen Harus Kantongi 20.012 KTP

Daftar Wali Kota, Calon Independen Harus Kantongi 20.012 KTP

KPU Kota Tegal menyatakan, calon perseorangan yang akan maju dalam gelaran Pilwalkot 2018 harus mengantongi minimal 20.012 dukungan.


Korban Bangunan Ambruk Akan Jalani Operasi di Bagian Kepalanya

Korban Bangunan Ambruk Akan Jalani Operasi di Bagian Kepalanya

Seorang dari tiga korban luka akibat tertimpa bangunan yang ambruk, yang masih menjalani perawatan di RSUD Kardinah terpaksa dirawat di ruang ICU.


Napi yang Tewas gantung Diri, Sedianya Akan Dipindah

Napi yang Tewas gantung Diri, Sedianya Akan Dipindah

Korban gantung diri yang dilakukan warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pemalang rencanya akan dipindah ke Lapas Pekalongan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!