Lokal
Share this on:

LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi
  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

BREBES - Pengaturan kewenangan desa dalam melakukan pemungutan kepada pihak lain masih belum rampung dalam kerangka pembahasan raperda tentang kewenangan desa di Kabupaten Brebes. Poin yang masih cukup alot adalah pada masalah pungutan pologoro yang sudah menjadi tradisi turun temurun di Kabupaten Brebes.

Terungkap saat audiensi LSM Gebrak Brebes dengan Pansus Raperda Kewenangan Desa DPRD Brebes, Senin (13/3), pungutan pologoro masih menimbulkan multitafsir dalam perspektif peraturan perundang-undangan di atasnya.

Koordinator Gebrak Darwanto menegaskan, pola pemungutan pologoro yang selama ini dilakukan oleh aparat desa kepada pemohon, terlebih dalam pengurusan prona, sudah menjurus pada tindakan pungli. Apalagi, perdes yang selama ini menjadi acuan hukum tidak dikonsultasikan ke pemda atau bupati.

Sehingga, dengan alasan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, namun pemasukan yang didapat malah justru diambil atas dana swadaya atau iuran dari masyarakat. "Ini sebuah persoalan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh desa. Sebab, sama halnya itu melakukan pungutan liar (pungli)," tuturnya.

Selain pologoro, Gebrak juga mengkritisi draft naskah akademik yang tidak miskin muatan lokal Brebes. Draft yang diusulkan Pemkab Brebes tersebut, justru sangat kentara hasil copypaste dari aturan lain.

Analisis itu didasarkan pada kajian literasi yang mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

"Hal ini menandakan Pemkab Brebes dalam menyusun perda belum menggali secara dalam atas persoalan yang ada di desa-desa secara komprehensif,"ujar Darwanto.

Ketua Pansus Ghofar Mughni mengapresiasi saran dan masukan tersebut. Utamanya terkait pungutan pologoro, pihaknya juga memiliki semangat yang sama.

Namun, hasil dari masukan pihak lain juga memberi referensi yang berbeda. Pologoro masih dinilai bisa dilakukan asal sebagai biaya persaksian.

"Hasil rakor dan sebagainya memang pologoro ya tidak boleh. Tapi bisa diberikan sebagai persaksian pribadi bukan aparat desa dan tanpa surat keterangan, kalau pologoro untuk saksi memang aturannya boleh mendapat bagian 1 persen," katanya.

Dilanjutkan, semangat raperda kewenangan desa ini adalah meningkatkan PADes. Namun sejumlah persoalan masih belum tegas. Pihaknya mengaku akan berkonsultasi agar perda nantinya bisa aplikatif.

"Soal pungutan ada permendes dan permendagri yang tidak matching, kita akan konsultasi agar clear, termasuk kewenangan pungutan pologoro," jelasnya.

Sekretaris Pansus Heri Fitriansyah menambahkan, terkait naskah akademik direvisi akan diteruskan ke eksekutif yang mengajukan usulan. "Sejatinya, kami juga tengah menggodok draf raperda tentang kewenangan desa ini untuk bisa ditetapklan menjadi perda. Apalagi kami juga ditarget agar bisa merampungkan raperda-raperda yang sudah ada maupun yang masih dalam pembahasan ataupun rencana penyusunan raperda lainnya," ungkap Heri.

Dia berharap tetap adanya masukan-masukan positif dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan pembuatan draf raperda sehingga nantinya benar-benar bisa diimplemantasikan dengan baik. (ism/har/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sebentar Lagi Fasilitas Puskesmas di Kota Tegal Tak Kalah dengan Rumah Sakit

Sebentar Lagi Fasilitas Puskesmas di Kota Tegal Tak Kalah dengan Rumah Sakit

Fasilitas kesehatan puskesmas di Kota Tegal akan segera disetarakan dengan fasilitas kesehatan di rumah sakit.


Eksplorasi Panas Bumi Dilanjutkan, Warga Tuntut Realisasi Komitmen

Eksplorasi Panas Bumi Dilanjutkan, Warga Tuntut Realisasi Komitmen

Meski mendapat berbagai reaksi dari masyarakat, namun proyek eksplorasi panas bumi di wilayah Kecamatan Paguyangan dipastikan akan tetap berlanjut.


Dilaporkan Hina Lurah, Besok Ustadz Edy Diperiksa

Dilaporkan Hina Lurah, Besok Ustadz Edy Diperiksa

Setelah memeriksa pelapor termasuk para saksi, Tim Penyidik Unit III Satreskrim Polres Tegal Kota akan memeriksa Ustadz Edy Friono.


Coblos Gambar Calon, Pilkades Hanya Satu Putaran

Coblos Gambar Calon, Pilkades Hanya Satu Putaran

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tegal, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.


Protes Gojek Angkot, Elf, dan Taksi Ancam Mogok

Protes Gojek Angkot, Elf, dan Taksi Ancam Mogok

Sopir angkot dan elf di Kota Tegal dan sekitarnya akan melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes hadirnya angkutan berbasis aplikasi online, Gojek.


Prona Tidak Gratis 100 Persen

Prona Tidak Gratis 100 Persen

Pernyataan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang akan pasang badan terkait dengan perlindungan kepala desa masih dianggap setengah hati.


DPRD Kota Tegal Akan Panggil Inspektorat

DPRD Kota Tegal Akan Panggil Inspektorat

Ketua DPRD Kota Tegal H Edi Suripno menilai laporan yang dilakukan oleh Lurah Kejambon terhadap Ustad Edy Friyono kurang tepat.


Persulit Petani, DPRD Kabupaten Tegal Ancam Boikot Kartu Tani

Persulit Petani, DPRD Kabupaten Tegal Ancam Boikot Kartu Tani

Kartu tani terancam tidak akan beredar di wilayah Kabupaten Tegal. Ini ditegaskan pimpinan DPRD setempat.


Kapolda Jateng Garansi Tak Akan Ada Kapal Cantrang yang Ditangkap

Kapolda Jateng Garansi Tak Akan Ada Kapal Cantrang yang Ditangkap

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Drs Condro Kirono MM MHum menegaskan sudah ada keputusan dari pemerintah bahwa perpanjangan cantrang hingga akhir tahun 2017.


PKL Taman Poci Menolak Digusur

PKL Taman Poci Menolak Digusur

PKL yang tergabung dalam Organisasi Pedagang Taman Poci Lama (Orpeta) menolak digusur dari Taman Pancasila yang akan direvitalisasi Pemkot Tegal.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!