Lokal
Share this on:

LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi
  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

BREBES - Pengaturan kewenangan desa dalam melakukan pemungutan kepada pihak lain masih belum rampung dalam kerangka pembahasan raperda tentang kewenangan desa di Kabupaten Brebes. Poin yang masih cukup alot adalah pada masalah pungutan pologoro yang sudah menjadi tradisi turun temurun di Kabupaten Brebes.

Terungkap saat audiensi LSM Gebrak Brebes dengan Pansus Raperda Kewenangan Desa DPRD Brebes, Senin (13/3), pungutan pologoro masih menimbulkan multitafsir dalam perspektif peraturan perundang-undangan di atasnya.

Koordinator Gebrak Darwanto menegaskan, pola pemungutan pologoro yang selama ini dilakukan oleh aparat desa kepada pemohon, terlebih dalam pengurusan prona, sudah menjurus pada tindakan pungli. Apalagi, perdes yang selama ini menjadi acuan hukum tidak dikonsultasikan ke pemda atau bupati.

Sehingga, dengan alasan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, namun pemasukan yang didapat malah justru diambil atas dana swadaya atau iuran dari masyarakat. "Ini sebuah persoalan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh desa. Sebab, sama halnya itu melakukan pungutan liar (pungli)," tuturnya.

Selain pologoro, Gebrak juga mengkritisi draft naskah akademik yang tidak miskin muatan lokal Brebes. Draft yang diusulkan Pemkab Brebes tersebut, justru sangat kentara hasil copypaste dari aturan lain.

Analisis itu didasarkan pada kajian literasi yang mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

"Hal ini menandakan Pemkab Brebes dalam menyusun perda belum menggali secara dalam atas persoalan yang ada di desa-desa secara komprehensif,"ujar Darwanto.

Ketua Pansus Ghofar Mughni mengapresiasi saran dan masukan tersebut. Utamanya terkait pungutan pologoro, pihaknya juga memiliki semangat yang sama.

Namun, hasil dari masukan pihak lain juga memberi referensi yang berbeda. Pologoro masih dinilai bisa dilakukan asal sebagai biaya persaksian.

"Hasil rakor dan sebagainya memang pologoro ya tidak boleh. Tapi bisa diberikan sebagai persaksian pribadi bukan aparat desa dan tanpa surat keterangan, kalau pologoro untuk saksi memang aturannya boleh mendapat bagian 1 persen," katanya.

Dilanjutkan, semangat raperda kewenangan desa ini adalah meningkatkan PADes. Namun sejumlah persoalan masih belum tegas. Pihaknya mengaku akan berkonsultasi agar perda nantinya bisa aplikatif.

"Soal pungutan ada permendes dan permendagri yang tidak matching, kita akan konsultasi agar clear, termasuk kewenangan pungutan pologoro," jelasnya.

Sekretaris Pansus Heri Fitriansyah menambahkan, terkait naskah akademik direvisi akan diteruskan ke eksekutif yang mengajukan usulan. "Sejatinya, kami juga tengah menggodok draf raperda tentang kewenangan desa ini untuk bisa ditetapklan menjadi perda. Apalagi kami juga ditarget agar bisa merampungkan raperda-raperda yang sudah ada maupun yang masih dalam pembahasan ataupun rencana penyusunan raperda lainnya," ungkap Heri.

Dia berharap tetap adanya masukan-masukan positif dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan pembuatan draf raperda sehingga nantinya benar-benar bisa diimplemantasikan dengan baik. (ism/har/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kesandung Korupsi, ASN Tak Akan Diadvokasi

Kesandung Korupsi, ASN Tak Akan Diadvokasi

Sekertaris Daerah (Sekda) Brebes Emastoni Ezam mengaku tidak memberikan bantuan hukum bagi ASN yang tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor).


Rest Area Tol Pejagan-Brexit Ini Bisa Jadi Wisata Sejarah

Rest Area Tol Pejagan-Brexit Ini Bisa Jadi Wisata Sejarah

PT Perkebunan Nusantara (PTPN IX) Jawa Tengah selaku pengelola pabrik gula di wilayah Brebes akan mengalihfungsukan lahan di eks pabrik gula.


Hati-hati, Titik Kemacetan Diprediksi Pindah ke Klonengan-Bumiayu

Hati-hati, Titik Kemacetan Diprediksi Pindah ke Klonengan-Bumiayu

Titik kemacetan arus mudik dan balik tahun ini di Kabupaten Brebes diprediksi akan terjadi di Brebes selatan.


Perekaman KTP Elektronik Dikebut, Pemilih Pilwalkot Tegal Bertambah

Perekaman KTP Elektronik Dikebut, Pemilih Pilwalkot Tegal Bertambah

Jumlah pemilih yang akan memberikan suaranya di Pilkada Kota Tegal 2018 bertambah.


Baru Diperbaiki, Jalan Kramat-Kertayasa Sudah Rusak Lagi

Baru Diperbaiki, Jalan Kramat-Kertayasa Sudah Rusak Lagi

Sejumlah titik ruas jalan Kramat-Kertayasa, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal mengalami kerusakan kendati belum lama diperbaiki.


Besok Pemilih Pilbup dan Pilgub Ditetapkan

Besok Pemilih Pilbup dan Pilgub Ditetapkan

KPU Kabupaten Tegal akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan bupati (pilbup) Tegal dan pemilihan gubernur (pilgub) Jateng, Kamis (19/4) besok.


Pembatas Jalan di banjaran Akan Diganti Beton

Pembatas Jalan di banjaran Akan Diganti Beton

Setelah hilangnya puluhan stick cone Dishub Kabupaten Tegal di sekitar Pasar Banjaran, kini pembersihan total piranti pembagi arus itu dilakukan.


So Sweet, Usai Akad Nikah Pasangan Pengantin Diarak Mobil Pemadam Kebakaran

So Sweet, Usai Akad Nikah Pasangan Pengantin Diarak Mobil Pemadam Kebakaran

Jika biasanya sepasang pengantin yang baru menikah akan diarak dengan kereta kencana, namun tidak demikian dengan pasangan asal Kabupaten Brebes.


Pekerja Pabrik Teh 2 Tang Demo dan Mogok Kerja Lagi

Pekerja Pabrik Teh 2 Tang Demo dan Mogok Kerja Lagi

Pekerja pabrik Teh 2 Tang Adiwerna Kabupaten Tegal kembali menggelar unjuk rasa, Selasa (17/4).


Jelang Mudik, Jalingkut Belum Sempurna

Jelang Mudik, Jalingkut Belum Sempurna

Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kota Tegal yang akan diandalkan untuk jalur alternatif mudik Lebaran belum sempurna.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!