Lokal
Share this on:

LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi
  • LSM Anggap Pologoro Pungli, Pansus Akan Konsultasi Lagi

BREBES - Pengaturan kewenangan desa dalam melakukan pemungutan kepada pihak lain masih belum rampung dalam kerangka pembahasan raperda tentang kewenangan desa di Kabupaten Brebes. Poin yang masih cukup alot adalah pada masalah pungutan pologoro yang sudah menjadi tradisi turun temurun di Kabupaten Brebes.

Terungkap saat audiensi LSM Gebrak Brebes dengan Pansus Raperda Kewenangan Desa DPRD Brebes, Senin (13/3), pungutan pologoro masih menimbulkan multitafsir dalam perspektif peraturan perundang-undangan di atasnya.

Koordinator Gebrak Darwanto menegaskan, pola pemungutan pologoro yang selama ini dilakukan oleh aparat desa kepada pemohon, terlebih dalam pengurusan prona, sudah menjurus pada tindakan pungli. Apalagi, perdes yang selama ini menjadi acuan hukum tidak dikonsultasikan ke pemda atau bupati.

Sehingga, dengan alasan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, namun pemasukan yang didapat malah justru diambil atas dana swadaya atau iuran dari masyarakat. "Ini sebuah persoalan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh desa. Sebab, sama halnya itu melakukan pungutan liar (pungli)," tuturnya.

Selain pologoro, Gebrak juga mengkritisi draft naskah akademik yang tidak miskin muatan lokal Brebes. Draft yang diusulkan Pemkab Brebes tersebut, justru sangat kentara hasil copypaste dari aturan lain.

Analisis itu didasarkan pada kajian literasi yang mengacu pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

"Hal ini menandakan Pemkab Brebes dalam menyusun perda belum menggali secara dalam atas persoalan yang ada di desa-desa secara komprehensif,"ujar Darwanto.

Ketua Pansus Ghofar Mughni mengapresiasi saran dan masukan tersebut. Utamanya terkait pungutan pologoro, pihaknya juga memiliki semangat yang sama.

Namun, hasil dari masukan pihak lain juga memberi referensi yang berbeda. Pologoro masih dinilai bisa dilakukan asal sebagai biaya persaksian.

"Hasil rakor dan sebagainya memang pologoro ya tidak boleh. Tapi bisa diberikan sebagai persaksian pribadi bukan aparat desa dan tanpa surat keterangan, kalau pologoro untuk saksi memang aturannya boleh mendapat bagian 1 persen," katanya.

Dilanjutkan, semangat raperda kewenangan desa ini adalah meningkatkan PADes. Namun sejumlah persoalan masih belum tegas. Pihaknya mengaku akan berkonsultasi agar perda nantinya bisa aplikatif.

"Soal pungutan ada permendes dan permendagri yang tidak matching, kita akan konsultasi agar clear, termasuk kewenangan pungutan pologoro," jelasnya.

Sekretaris Pansus Heri Fitriansyah menambahkan, terkait naskah akademik direvisi akan diteruskan ke eksekutif yang mengajukan usulan. "Sejatinya, kami juga tengah menggodok draf raperda tentang kewenangan desa ini untuk bisa ditetapklan menjadi perda. Apalagi kami juga ditarget agar bisa merampungkan raperda-raperda yang sudah ada maupun yang masih dalam pembahasan ataupun rencana penyusunan raperda lainnya," ungkap Heri.

Dia berharap tetap adanya masukan-masukan positif dari pihak-pihak terkait dalam penyusunan pembuatan draf raperda sehingga nantinya benar-benar bisa diimplemantasikan dengan baik. (ism/har/zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Coklit Data Pemilih, Bakal Calon Menjadi yang Pertama Didatangi

Coklit Data Pemilih, Bakal Calon Menjadi yang Pertama Didatangi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal akan memulai proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pilkada, Sabtu (20/1) besok.


Selain Diganti Namanya, Karang Birahi Akan Berstandar Nasional

Selain Diganti Namanya, Karang Birahi Akan Berstandar Nasional

Selain akan mengganti namanya, Pemkab Brebes akan kembali melanjutkan renovasi Stadion Karang Birahi yang sudah menelan anggaran Rp10 miliar.


Nglurug Jakarta Lagi, Nelayan Tegal Bawa Sejuta Surat untuk Jokowi

Nglurug Jakarta Lagi, Nelayan Tegal Bawa Sejuta Surat untuk Jokowi

Meski telah bertemu dengan presiden RI Joko Widodo kemarin, ribuan nelayan kembali akan mendatangi Jakarta Selasa (16/1) sore ini.


2019, KTP, KK, dan Akta Kelahiran Gratis

2019, KTP, KK, dan Akta Kelahiran Gratis

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal akan menghilangkan pembuatan izin gangguan (HO).


Presiden Akan Serahkan 5,500 Sertifikat Pada Warga

Presiden Akan Serahkan 5,500 Sertifikat Pada Warga

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Tegal dipusatkan di lapangan Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi, Senin (15/1) pukul 15.00 WIB.


Komisi II Tolak Penggabungan BKK se-Jawa Tengah

Komisi II Tolak Penggabungan BKK se-Jawa Tengah

Rencana seluruh Bank Kredit Kecamatan (BKK) akan di merger ditolak Komisi II.


Pansus Undang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Pansus Undang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dalam waktu dekat Panitia Khusus Pariwisata akan mengundang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.


Balon Bupati dan Wakil Bupati Tak Lolos Tes Kesehatan Bisa Diganti

Balon Bupati dan Wakil Bupati Tak Lolos Tes Kesehatan Bisa Diganti

Hasil tes kesehatan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati yang akan berlaga di pilkada Kabupaten Tegal akan disampaikan ke KPU pada Senin (15/1).


Banyak Penyimpangan Peruntukkan, Dewan Ubah Perda RTRW

Banyak Penyimpangan Peruntukkan, Dewan Ubah Perda RTRW

DPRD Kabupaten Tegal akan merubah isi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.


Berkas Pendaftaran Tiga Paslon Bupati Tegal Belum Lengkap

Berkas Pendaftaran Tiga Paslon Bupati Tegal Belum Lengkap

Tiga bakal pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di Pilbup Tegal 2018 mendaftar ke KPU Kabupaten Tegal.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!