Protes BBM dan Pajak Kendaraan Naik, HMI Bumiayu Tolak Kebijakan Pemerintah
BUMIAYU - Kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM dan pajak kendaraan bermotor dinilai tidak pro rakyat. Karenanya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bumiayu berencana akan menggelar aksi, Rabu (11/1) pagi.
Korlap Aksi Fakhry Azhar mengatakan aksi akan digelar didepan pasar wage Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes sekitar pukul 10.00 WIB. Direncanakan puluhan anggota HMI akan bergabung dalam aksi tersebut.
"Aksi dilakukan lantaran kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini cukup menyengsarakan rakyat karena mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat," ungkapnya.
Kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut antara lain kenaikan harga BBM non-subsidi yang memicu kenaikan harga pokok, kenaikan biaya tariff penerbitan STNK dan BPKB. Serta adanya kebijakan pencabutan subsidi listrik.
"Karenanya, kami akan sampaikan sejumlah tuntutan pada aksi besok," tegasnya.
Fakhry menambahkan tuntutan yang akan disampaikan yakni menuntut pemerintah mencabut kenaikan BBM, listrik, dan biaya tariffSTNK serta BPKB. HMI juga akan Mlmenuntut pemerintah RI membatalkan kenaikan BBM non-subsidi yang memicu kenaikan harga pokok, menuntut pemerintah RI mengembalikan subsidi listrik.
"Kita juga menuntut pemerintah RI, Polri, Menteri Keuangan dan Instansi pemerintah untuk bersikap tegas dan tidak lempar tangan terhadap kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak. Selain itu kami menuntut pemerintah RI hadir sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada di Indonesia dan menetapkan kebijakan yang berpijak pada rakyat," pungkasnya. (muj/zul)
