Lokal
Share this on:

Rusak Infrastruktur, Proyek Geothermal Kembali Dikecam

  • Rusak Infrastruktur, Proyek Geothermal Kembali Dikecam
  • Rusak Infrastruktur, Proyek Geothermal Kembali Dikecam

MENEMUI - Sejumlah komponen masyarakat saat menemui Danramil Paguyangan mengklarifikasi proyek PLTB di Desa Pandasari, Paguyangan, Brebes. (teguh supriyanto/radar brebes)

PAGUYANGAN - Dampak proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) terus menjadi sorotan. Setelah sebelumnya Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bumiayu Raya mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang pembangunan PLTB di wilayah Desa Pandansari Kecamatan Paguyangan, kali ini sejumlah perwakilan masyarakat menggelar klarifikasi terkait kerusakan sarana infrastruktur jalan serta dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan proyek, kemarin.

Perwakilan masyarakat yang terdiri dari ormas Pemuda Pancasila (PP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perwakilan dari pengusaha lokal, datang ke Koramil 11/Paguyangan untuk mengklarifikasi kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya. Warga sendiri ditemui langsung Danramil 11/Paguyangan Kapten (Arm) Komari.

Juru bicara perwakilan masyarakat Mardiyanto menyampaikan, jika selama ini telah terjadi putusnya komunikasi antara pelaksana pembangunan PLTB dengan masyarakat. Di mana sebelumnya, saat komunikasi berjalan dengan baik, maka tidak ada kendala yang menjadi gejolak ditengah masyarakat.

"Hanya saja dalam perkembangnnya saat ini, kendala komunikasi kembali terjadi. Sebetulnya telah dibahas bersama di tingkat Kecamatan, namun tidak ada tindak lanjutnya," ungkap Mardiyanto.

Dikatakan Mardiyanto, dalam kesepakatan sebelumnya masyarakat tetap kepada tuntutan yakni perbaikan terhadap sarana infrastruktur terutama jalan yang rusak sebagai dampak dari mobilitas kendaraan alat berat menuju lokasi proyek.

"Kenyataan yang terjadi, masih ada alat berat naik menuju Proyek. Bahkan dalam perjalanannya mendapat pengawalan TNI. Di sini masyarakat tidak menghendaki, karena menambah kerusakan jalan," terangnya.

Sebetulnya lanjut dia, masyarakat sangat peduli dan tidak mau kewibawaan aparat negara dimanfaatkan untuk kepentingan proyek secara sepihak. "Kami sangat khawatir terhadap kondisi ini. Masyarakat ingin bersama bergandeng tangan dengan aparat negara yang menjadi kebanggaan bersama, agar wibawanya tidak sampai jatuh," kata Mardiyanto.

Ketua MPC PP Kecamatan Paguyangan Abdul Rahman menyampaikan terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan dengan pengusaha lokal terkait proyek tersebut. "Dan sebelumnya disepakati, jika permasalahan dengan pengusaha lokal belum terselesaikan, maka tidak ada alat berat yang naik. Kita ingin semua kendala ini bisa diselesaikan," jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Danramil menyampaikan, bahwa pengawalan lebih didasari dengan pimpinan terkait pengamanan proyek negara yang sedang belangsung."Jadi ini bukan merupakan inisiatif pribadi, lebih kepada tugas yang diembankan dari atasan," tandasnya.

Namun demikian, disampaikan Danramil saat perintah pengamanan tersebut turun, pihaknya belum mengetahui adanya kesepakatan bersama warga terkait komitmen pelaksana terhadap kerusakan jalan. Begitu juga dengan pihak pengusaha lokal.

"Kondisi infrastruktur jalan memang memprihatinkan. Dengan diketahuinya kondisi termasuk juga adanya kesepakatan antara pelaksana dengan warga dan pengusaha lokal ini, tentu akan kita tindaklanjuti sebagai laporan kepada atasan," ucap Danramil.

Selain itu, menurut Danramil, pihaknya juga akan menekankan kepada pihak pelaksana untuk bisa merealisasikan kesepakatan baik kepada warga maupun terhadap pengusaha lokal. "Dengan pertimbangan kondisi dilapangan saat ini, maka jika ada kegiatan mobilisasi alat berat menuju proyek akan kita hentikan," tegasnya.

Danramil menyambut baik adanya komunikasi antara elemen masyarakat dengan TNI dalam setiap persoalan yang menyangkut keamanan. Pihaknya selalu siap untuk membantu dan melindungi rakyat serta membantu mediasi jika ada permasalahan masyarakat ditengah masyarakat. (pri/ism/zul)



Berita Sejenis

Dana Desa Hidupkan Pasar Ketembreng yang Lama Mati Suri

Dana Desa Hidupkan Pasar Ketembreng yang Lama Mati Suri

Pasar Ketembreng di desa Wangandawa yang telah lama dibiarkan mati suri bisa dihidupkan kembali sebagai pusat ekonomi akhirnya terwujud.


Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Angkutan Umum Ancam Mogok Lagi

Jika Tuntutan Tak Dipenuhi, Angkutan Umum Ancam Mogok Lagi

Sopir angkutan umum di Kabupaten Tegal mengancam akan kembali menggelar aksi dan mogok beroperasi jika keberadaan angkutan online kian marak.


Keluyuran saat Jam Dinas, 11 PNS dan 9 Honorer Diamankan Satpol PP

Keluyuran saat Jam Dinas, 11 PNS dan 9 Honorer Diamankan Satpol PP

Satpol PP Kabupaten Tegal kembali menjaring puluhan aparatur sipil negara (ASN) saat berada di tempat keramaian pada jam kerja.


Flyover Kretek Mengkhawatirkan, Warga Ancam Turun ke Jalan

Flyover Kretek Mengkhawatirkan, Warga Ancam Turun ke Jalan

Kecelakaan lalu lintas di jalur flyover Kretek kembali terulang, Kamis (16/11).


Kecewa, Warga Desa Sukareja Blokir Jalan dan Hadang Dump Truk Material Proyek Tol Pejagan-Pemalang

Kecewa, Warga Desa Sukareja Blokir Jalan dan Hadang Dump Truk Material Proyek Tol Pejagan-Pemalang

Warga Desa Sukareja Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal kembali memblokir jalan desa yang digunakan untuk akses lewat dump truk proyek jalan tol Pejagan-Pemalang


Sudah Seminggu Hilang, Pencarian Korban Tenggelam Diperluas Hingga 20 Kilometer

Sudah Seminggu Hilang, Pencarian Korban Tenggelam Diperluas Hingga 20 Kilometer

Hingga sepekan pencarian, jazad Samukro warga yang hanyut di sungai Gung desa setempat kembali dilanjutkan.


20 Persen Lagi, Tol Pejagan-Pemalang Siap Digunakan

20 Persen Lagi, Tol Pejagan-Pemalang Siap Digunakan

Pengerjaan proyek jalan tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV di wilayah Kabupaten Tegal terus dikebut dan hampir rampung.


Sebut Pemilih Lanjut Usia Sebabkan Banyak Surat Suara Rusak di Pilkades, Camat Suradadi Cabut Ucapannya

Sebut Pemilih Lanjut Usia Sebabkan Banyak Surat Suara Rusak di Pilkades, Camat Suradadi Cabut Ucapannya

Camat Suradadi Kabupaten Tegal meminta maaf menyusul pernyataannya yang menyebut adanya ratusan kertas suara yang dinyatakan tidak sah.


TP4D: Pengawas Kegiatan Harus Profesional

TP4D: Pengawas Kegiatan Harus Profesional

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Tegal diperintahkan untuk segera menyelesaikan pengerjaan proyek sebelum akhir tahun 2017.


Kesal Jalan Rusak, Warga di Pantura Kabupaten Tegal Ramai-ramai Blokir Jalan Desa

Kesal Jalan Rusak, Warga di Pantura Kabupaten Tegal Ramai-ramai Blokir Jalan Desa

Warga dari Dukuh Macan Ucul Desa Kedungjati Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal menggelar aksi pemblokiran jalan Kedungjati-Balamoa, Kamis (9/11) siang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!