Lokal
Share this on:

Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim

  • Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim
  • Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim

TEGAL - Badan Kehormatan DPRD Kota Tegal prihatin dengan kasus pidana dugaan perzinaan yang dilakukan oknum anggota legislatif dan sudah P21 tersebut.

Namun, mengingat kasus yang dialami merupakan akibat perilaku secara personal, BK mengaku tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan menegaskan tidak akan melakukan intervensi hingga adanya kepastian hukum atau vonis dari pengadilan.

Anggota BK DPRD Kota Tegal Abas Toya Bawazier saat dikonfirmasi mengatakan, secara pribadi dan kelembagaan pihaknya mengaku prihatin dengan kasus pidana yang melibatkan oknum anggota legislatif tersebut.

Tapi, di sisi lain pihaknya juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang terus bekerja secara profesional dalam menuntaskan kasus tindak pidana sejak 2016 lalu. Guna membantu kinerja BK dalam mengambil keputusan sesuai tahapan dan mekanisme.

"Untuk sekarang, kami tidak mau banyak komentar biarkan proses hukum berjalan. Yang jelas, BK akan menindaklanjuti dengan rapat internal," jelasnya.

Terkait pernyataan sikap kelembagaan, lanjut Abas, baik BK maupun DPRD mengaku belum bisa menyampaikan langkah apa yang akan diambil karena masih menunggu proses hukum sampai ada kepastian hukum dari pengadilan.

Setelah itu, baru ditindaklanjuti dengan beberapa opsi tahapan sanksi yang disesuaikan tingkat pelanggaran tersebut sehingga bisa menghasilkan keputusan berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan dari semua pihak.

"Kalau ditanya sanksi terberat, jelas PAW tapi tahapannya kan masih menunggu hasil akhir," tuturnya.

Sebelumnya, BK DPRD Kota Tegal sudah memberikan sanksi berupa mencopot Supriyanto dari kedudukannya sebagai anggota alat kelengkapan DPRD. Supriyanto dinilai sudah melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan DPRD Kota Tegal Nomor 2 tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD.

Sanksi tersebut, disampaikan langsung Ketua BK Wiwik Mastuti dalam rapat paripurna ke-30 pada Selasa (3/1) lalu hingga adanya kepastian hukum tetap.

"Dalam Kode Etik DPRD, dijelaskan anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku, dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan adat budaya. Bahkan, terduga juga sebelumnya mendapatkan sanksi teguran tertulis dari BK atas pelanggaran kode etik," pungkasnya. (syf/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jelek, 20 Persen Pekerjaan Talut Jalan Raya Kepel Harus Dibongkar

Jelek, 20 Persen Pekerjaan Talut Jalan Raya Kepel Harus Dibongkar

Rekanan proyek pembangunan talut CV Putra Sinambung, diberi kesempatan untuk membongkar talut yang tidak sesuai bestek.


Empat Kecamatan Rawan Kekeringan, BPBD Siaga

Empat Kecamatan Rawan Kekeringan, BPBD Siaga

Sedikitnya empat kecamatan di Kabupaten Tegal rawan kekeringan seiring memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan pada Agustus-September.


Anggota Dewan Ini Anggap Bansos RTLH Tidak Tepat Sasaran

Anggota Dewan Ini Anggap Bansos RTLH Tidak Tepat Sasaran

Program bantuan sosial (Bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal dinilai tidak tepat sasaran.


Soal Kartu tani, Kebijakan Gubernur Ganjar Terkesan Dipaksakan

Soal Kartu tani, Kebijakan Gubernur Ganjar Terkesan Dipaksakan

Komisi III DPRD Kabupaten Tegal menyayangkan kebijakan gubernur Jawa Tengah tentang pemberlakuan kartu tani.


Promosikan Potensi Wisata Brebes, Bupati Ikuti Lomba Gerak Jalan

Promosikan Potensi Wisata Brebes, Bupati Ikuti Lomba Gerak Jalan

Bupati Brebes Hj Idza Priyanti bersama Ketua DPRD Kabupaten Brebes H Ilya Amin, mengikuti langsung jalannya kegiatan gerak jalan Panitia HUT RI ke-72.


Tegur Warganya yang Tak Pasang Bendera, Kades Beri Merah Putih Gratis

Tegur Warganya yang Tak Pasang Bendera, Kades Beri Merah Putih Gratis

Puluhan rumah warga di Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes kedapatan tidak memasang bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-72.


SD di Brebes Kekurangan Kelas, Ruang Guru Numpang di Pelelangan Ikan

SD di Brebes Kekurangan Kelas, Ruang Guru Numpang di Pelelangan Ikan

Besarnya alokasi anggaran fisik di bidang pendidikan yang sudah mengucur, ternyata belum cukup untuk mengatasi keterbatasan sarana pendidikan.


Bupati Marah karena Mutu Talut Jelek, Rekanan Janji Bongkar

Bupati Marah karena Mutu Talut Jelek, Rekanan Janji Bongkar

Pelaksana proyek talut di Jalan Raya Kapel Tanjungharja-Maribaya, Kecamatan Kramat, CV Putra Sinambung, berjanji akan membongkar talut yang menyalahi bestek.


Warga Binaan Lapas "Tantang" TNI dan Polri

Warga Binaan Lapas "Tantang" TNI dan Polri

Sejumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II berhadapam dengan anggota TNI-Polri dalam pertandingan bola voli, Selasa (15/8) pagi.


Mulai Terserang Ispa, Warga Tuntut Kompensasi Pelaksana Proyek Tol

Mulai Terserang Ispa, Warga Tuntut Kompensasi Pelaksana Proyek Tol

Puluhan warga di Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal mengeluhkan proyek pembangunan jalan tol yang melewati desa mereka.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!