Lokal
Share this on:

Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim

  • Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim
  • Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim

TEGAL - Badan Kehormatan DPRD Kota Tegal prihatin dengan kasus pidana dugaan perzinaan yang dilakukan oknum anggota legislatif dan sudah P21 tersebut.

Namun, mengingat kasus yang dialami merupakan akibat perilaku secara personal, BK mengaku tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan menegaskan tidak akan melakukan intervensi hingga adanya kepastian hukum atau vonis dari pengadilan.

Anggota BK DPRD Kota Tegal Abas Toya Bawazier saat dikonfirmasi mengatakan, secara pribadi dan kelembagaan pihaknya mengaku prihatin dengan kasus pidana yang melibatkan oknum anggota legislatif tersebut.

Tapi, di sisi lain pihaknya juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang terus bekerja secara profesional dalam menuntaskan kasus tindak pidana sejak 2016 lalu. Guna membantu kinerja BK dalam mengambil keputusan sesuai tahapan dan mekanisme.

"Untuk sekarang, kami tidak mau banyak komentar biarkan proses hukum berjalan. Yang jelas, BK akan menindaklanjuti dengan rapat internal," jelasnya.

Terkait pernyataan sikap kelembagaan, lanjut Abas, baik BK maupun DPRD mengaku belum bisa menyampaikan langkah apa yang akan diambil karena masih menunggu proses hukum sampai ada kepastian hukum dari pengadilan.

Setelah itu, baru ditindaklanjuti dengan beberapa opsi tahapan sanksi yang disesuaikan tingkat pelanggaran tersebut sehingga bisa menghasilkan keputusan berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan dari semua pihak.

"Kalau ditanya sanksi terberat, jelas PAW tapi tahapannya kan masih menunggu hasil akhir," tuturnya.

Sebelumnya, BK DPRD Kota Tegal sudah memberikan sanksi berupa mencopot Supriyanto dari kedudukannya sebagai anggota alat kelengkapan DPRD. Supriyanto dinilai sudah melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan DPRD Kota Tegal Nomor 2 tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD.

Sanksi tersebut, disampaikan langsung Ketua BK Wiwik Mastuti dalam rapat paripurna ke-30 pada Selasa (3/1) lalu hingga adanya kepastian hukum tetap.

"Dalam Kode Etik DPRD, dijelaskan anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku, dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan adat budaya. Bahkan, terduga juga sebelumnya mendapatkan sanksi teguran tertulis dari BK atas pelanggaran kode etik," pungkasnya. (syf/ela/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rastra yang Dicap Jelek Kualitasnya, Sudah Dibagi Sejak 11 April Lalu

Rastra yang Dicap Jelek Kualitasnya, Sudah Dibagi Sejak 11 April Lalu

Persediaan beras di gudang Bulog Sub Divisi Regional VI yang ada di Larangan, Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dipastikan aman.


Designer Kondang asal Brebes Ini ternyata Hanya Lulus SD

Designer Kondang asal Brebes Ini ternyata Hanya Lulus SD

Ahmad Taufik (33) atau yang dikenal dengan nama Kris, pemuda tamatan Sekolah Dasar mampu bersaing dengan designer kondang pembuat baju pengantin.


Kesandung Korupsi, ASN Tak Akan Diadvokasi

Kesandung Korupsi, ASN Tak Akan Diadvokasi

Sekertaris Daerah (Sekda) Brebes Emastoni Ezam mengaku tidak memberikan bantuan hukum bagi ASN yang tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor).


Tol Pejagan-Pemalang Sudah 90 Persen

Tol Pejagan-Pemalang Sudah 90 Persen

Langkah taktis ditempuh Polres Tegal untuk memastikan secara langsung kapan proyek Tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV yang melintasi wilayah hukumnya kelar.


Mutunya Jelek, Raskin Ditukar untuk Pakan Ternak

Mutunya Jelek, Raskin Ditukar untuk Pakan Ternak

Kualitas beras miskin (raskin) atau sekarang disebut beras sejahtera (rastra) yang didistribusikan Bulog kembali dikeluhkan.


Perekaman KTP Elektronik Dikebut, Pemilih Pilwalkot Tegal Bertambah

Perekaman KTP Elektronik Dikebut, Pemilih Pilwalkot Tegal Bertambah

Jumlah pemilih yang akan memberikan suaranya di Pilkada Kota Tegal 2018 bertambah.


Tarif Tak Manusiawi, Pengemudi Go Jek Pilih Mogok

Tarif Tak Manusiawi, Pengemudi Go Jek Pilih Mogok

Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Komunitas Betawi (Brebes, Tegal, dan Slawi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tegal.


Usai Diotopsi, Pelajar yang Jazadnya Mengambang di Sungai Ketiwon Dimakamkan

Usai Diotopsi, Pelajar yang Jazadnya Mengambang di Sungai Ketiwon Dimakamkan

Setelah menjalani otopsi di RSUD dr. Soeselo Slawi, jenazah Muhammad Bagus Pamungkas, yang ditemukan mengambang di Sungai Ketiwon dimakamkan, Kamis (19/4).


Calon Anggota DPD Wajib Kumpulkan 5.000 Dukungan

Calon Anggota DPD Wajib Kumpulkan 5.000 Dukungan

Calon anggota DPD yang hendak maju di Pemilu 2019 melalui Dapil Provinsi Jawa Tengah harus mengantongi minimal 5.000 dukungan.


Pemkab Tegal Tepis Masih Ada Perusahaan yang Gaji Karyawan Tidak sesuai UMK

Pemkab Tegal Tepis Masih Ada Perusahaan yang Gaji Karyawan Tidak sesuai UMK

Pekerja pabrik teh 2 Tang Adiwerna Kabupaten Tegal sempat menggelar aksi unjuk rasa dan mogok kerja untuk menuntut pembayaran upah sesuai UMK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!