Lokal
Share this on:

Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim

  • Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim
  • Sanksi Oknum Anggota DPRD yang Diduga Zina Tunggu Palu Hakim

TEGAL - Badan Kehormatan DPRD Kota Tegal prihatin dengan kasus pidana dugaan perzinaan yang dilakukan oknum anggota legislatif dan sudah P21 tersebut.

Namun, mengingat kasus yang dialami merupakan akibat perilaku secara personal, BK mengaku tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan menegaskan tidak akan melakukan intervensi hingga adanya kepastian hukum atau vonis dari pengadilan.

Anggota BK DPRD Kota Tegal Abas Toya Bawazier saat dikonfirmasi mengatakan, secara pribadi dan kelembagaan pihaknya mengaku prihatin dengan kasus pidana yang melibatkan oknum anggota legislatif tersebut.

Tapi, di sisi lain pihaknya juga mengapresiasi aparat penegak hukum yang terus bekerja secara profesional dalam menuntaskan kasus tindak pidana sejak 2016 lalu. Guna membantu kinerja BK dalam mengambil keputusan sesuai tahapan dan mekanisme.

"Untuk sekarang, kami tidak mau banyak komentar biarkan proses hukum berjalan. Yang jelas, BK akan menindaklanjuti dengan rapat internal," jelasnya.

Terkait pernyataan sikap kelembagaan, lanjut Abas, baik BK maupun DPRD mengaku belum bisa menyampaikan langkah apa yang akan diambil karena masih menunggu proses hukum sampai ada kepastian hukum dari pengadilan.

Setelah itu, baru ditindaklanjuti dengan beberapa opsi tahapan sanksi yang disesuaikan tingkat pelanggaran tersebut sehingga bisa menghasilkan keputusan berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan dari semua pihak.

"Kalau ditanya sanksi terberat, jelas PAW tapi tahapannya kan masih menunggu hasil akhir," tuturnya.

Sebelumnya, BK DPRD Kota Tegal sudah memberikan sanksi berupa mencopot Supriyanto dari kedudukannya sebagai anggota alat kelengkapan DPRD. Supriyanto dinilai sudah melanggar ketentuan pasal 15 Peraturan DPRD Kota Tegal Nomor 2 tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD.

Sanksi tersebut, disampaikan langsung Ketua BK Wiwik Mastuti dalam rapat paripurna ke-30 pada Selasa (3/1) lalu hingga adanya kepastian hukum tetap.

"Dalam Kode Etik DPRD, dijelaskan anggota DPRD tidak patut bersikap, berperilaku, dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan adat budaya. Bahkan, terduga juga sebelumnya mendapatkan sanksi teguran tertulis dari BK atas pelanggaran kode etik," pungkasnya. (syf/ela/zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Geruduk DPRD, Sopir dan Tukang Ojek di Slawi Minta Angkutan Online Dikaji Ulang

Geruduk DPRD, Sopir dan Tukang Ojek di Slawi Minta Angkutan Online Dikaji Ulang

Perwakilan sopir angkutan dan ojek pangkalan yang ada di Kabupaten Tegal menggeruduk gedung dewan.


Kang Nur Sentil Panwas Harus Netral dan Tak Diskriminatif

Kang Nur Sentil Panwas Harus Netral dan Tak Diskriminatif

Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan umum.


Berkas Tak Lengkap, Parpol Diberi Kesempatan Perbaikan

Berkas Tak Lengkap, Parpol Diberi Kesempatan Perbaikan

KPU Kabupaten Tegal akan memberi kesempatan perbaikan kepada parpol yang sudah menyerahkan berkas pendaftaran pemilu 2019 namun belum lengkap.


Belum Tahu Suaminya Meninggal, Anggota Dewan yang Alami Kecelakaan Dirujuk ke Solo

Belum Tahu Suaminya Meninggal, Anggota Dewan yang Alami Kecelakaan Dirujuk ke Solo

Anggota DPRD Kabupaten Tegal Erni harus kehilangan suaminya, setelah mobil yang ditumpanginya menabrak pohon, Sabtu (14/10) pagi.


Anggota Dewan yang Kecelakaan Tabrak Pohon, Baru Pulang Piknik ke Ancol

Anggota Dewan yang Kecelakaan Tabrak Pohon, Baru Pulang Piknik ke Ancol

Mobil yang ditumpangi anggota DPRD Kabupaten Tegal, Erni dan keluarganya menabrak pohon dan menyebabkan seorang tewas dan tiga luka berat


Mobil Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tabrak Pohon, Satu Tewas, Tiga Luka Berat.

Mobil Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tabrak Pohon, Satu Tewas, Tiga Luka Berat.

Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Slawi-Jatibarang, Kabupaten Tegal, Sabtu (14/10) pagi.


Nyagub Independen di Jateng Harus kumpulkan 1,7 Juta e-KTP

Nyagub Independen di Jateng Harus kumpulkan 1,7 Juta e-KTP

Warga yang hendak maju dalam pilgub Jateng 2018 melalui jalur perseorangan harus mengumpulkan dukungan minimal sebanyak 1.781.606 jiwa.


Ada yang Tak Sesuai Fakta, Keluarga Keberatan Adegan Rekonstruksi

Ada yang Tak Sesuai Fakta, Keluarga Keberatan Adegan Rekonstruksi

Setelah menyaksikan jalannya rekonstruksi, pihak keluarga korban menyatakan keberatan dengan sejumlah adegan yang diperagakan.


Ajaran Titisan Nabi Adam Dibubarkan, Kemenag Awasi Mantan Pengikut Sutrisno

Ajaran Titisan Nabi Adam Dibubarkan, Kemenag Awasi Mantan Pengikut Sutrisno

Kemenag Kabupaten Tegal akan terus mengawasi mantan pengikut Sutrisno, yang mengajarkan ajaran menyimpang dari agama.


50 Anak Dibuatkan Akta Kelahiran Gratis

50 Anak Dibuatkan Akta Kelahiran Gratis

Puluhan anak yang selama ini belum memiliki akta kelahiran kini bisa tersenyum. Persatuan istri anggota Polri memberikannya secara gratis.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!