Lokal
Share this on:

Seluruh Fraksi Sepakat Akper Dipertahankan

  • Seluruh Fraksi Sepakat Akper Dipertahankan
  • Seluruh Fraksi Sepakat Akper Dipertahankan

TEGAL - Seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Tegal sepakat agar Akademi Keperawatan (Akper) tetap dipertahankan. Karenanya, Dewan meminta kepada Pemerintah Kota Tegal untuk segera membuat surat permohonan merger kepada Kementrian Kesehatan.

Mengingat, deadline pengajuan permohonan merger hanya sampai akhir Maret 2017. Itu terungkap saat rapat dengar pendapat umum yang digelar DPRD kota Tegal dengan civitas akademika Akper Pemkot Tegal Senin (6/3) siang.

Ketua Komisi II Tuty Alawiyah mengatakan pelimpahan aset Akper sesuai mekanisme undang-undang sehingga Pemkot harus mengikutinya. ?Kami melihat pelimpahan aset tidak ada masalah karena hanya pencatatannya saja yang masuk kepada pusat. Jadi aset tetap berada di Kota Tegal,?

Juru bicara (Jubir) Fraksi PKB Siti Maryam mengatakan pihaknya sepakat untuk tetap mempertahankan Akper. Sehingga PKB mendorong Pemkot Tegal terutama Walikota segera membuat surat permohonan, sgar Akper dapat merger dengan kementrian.

Hal senada juga diungkapkan juru bicara dari Fraksi Demokrat Bersatu Hendria Priatmana, Pantura Abas Thoya Bawazier, PKS Rahmat Raharjo, Partai Golkar Sisdiono Ahmad dan PDIP Sutari. Menurut Sutari, melihat apa yang disampaikan dosen, karyawan Akper dan mahasiswa maka demi potensi Akper yang ada PDIP menyepakati Akper bergabung dengan Kemenkes.

? Kalau Walikota tetap ngotot, maka kami mendorong DPRD untuk menggunakan haknya agar persoalan ini dapat terselesaikan,?tandasnya.

Ketua DPRD Kota Tegal mengatakan H. Edi Suripno, SH, MH seluruh pimpinan Fraksi menyetujui Akper bergabung dengan Kemenkes. Selanjutnya pimpinan DPRD akan mengambil sikap politik untuk menekan Pemerintah Kota Tegal agar mempertahankan Akper.

?Seharusnya Walikota menuruti kemauan mahasiswa untuk bergabung dengan Kemenkes. Mengingat aset lebih besar dari mahasiswa sebanyak 88 persen,?katanya.

Uyip (sapaan akrab Edy Suripno) menambahkan DPRD memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan Walikota Tegal. Karenanya, jika memang Walikota tidak segera membuat surat pengggabungan Akper ke Kemenkes maka pihaknya akan segera mengambil sikap politik. (muj)

Berita Sebelumnya

Kampus Akper ?Pindah? ke Gedung DPRD
Kampus Akper ?Pindah? ke Gedung DPRD

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Seluruh Perusahaan di Tegal Gaji Karyawan Sesuai UMK Rp1,6 Juta

Belum Seluruh Perusahaan di Tegal Gaji Karyawan Sesuai UMK Rp1,6 Juta

Pemkot Tegal telah menetapkan upah minimum kerja (UMK) senilai Rp1,6 juta per Januari kemarin.


Di Kampung Adat Jalawastu, Warganya Tak Boleh Makan Daging

Di Kampung Adat Jalawastu, Warganya Tak Boleh Makan Daging

Keaslian Kampung Adat Jalawastu yang berada di Desa Cisereuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes terus dipertahankan dari gempuran modernisasi.


Dewan Setujui Pemekaran Pemekaran Kabupaten Brebes

Dewan Setujui Pemekaran Pemekaran Kabupaten Brebes

Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Brebes menyetujui pemekaran wilayah Brebes Selatan menjadi kabupaten sendiri.


Cantrang Dibolehkan, HNSI Kabupaten Tegal Kecewa

Cantrang Dibolehkan, HNSI Kabupaten Tegal Kecewa

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tegal menyayangkan kembali diperbolehkannya penggunaan alat tangkap cantrang oleh pemerintah pusat.


Awal Bulan, Kedua Proyek Fisik Sudah Berjalan

Awal Bulan, Kedua Proyek Fisik Sudah Berjalan

Pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Tegal memastikan awal bulan Februari seluruh proyek fisik sudah berjalan.


Dilarang Berpolitik, ASN Tidak Hanya PNS

Dilarang Berpolitik, ASN Tidak Hanya PNS

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tegal memperingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dalam pilkada.


Bawang Merah Masih Rp4.000 Sekilo

Bawang Merah Masih Rp4.000 Sekilo

Kebijakan Pemkab Brebes mewajibkan seluruh PNS untuk membeli bawang merah dari petani langsung tak berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut.


Komisi II Tolak Penggabungan BKK se-Jawa Tengah

Komisi II Tolak Penggabungan BKK se-Jawa Tengah

Rencana seluruh Bank Kredit Kecamatan (BKK) akan di merger ditolak Komisi II.


Kapolres Garansi Kota Tegal Kondusif saat Pilwalkot

Kapolres Garansi Kota Tegal Kondusif saat Pilwalkot

Jajaran Polres Tegal Kota menyatakan siap untuk mengamanjan jalannya Pilkada 2018. Terkait itu, seluruh anggota diwajibkan netral dalam pelaksnaanya.


Harga Anjlok, Idza Wajibkan PNS Beli Bawang Merah Petani

Harga Anjlok, Idza Wajibkan PNS Beli Bawang Merah Petani

Bupati Brebes Idza Priyanti akan mewajibkan seluruh PNS di lingkungan Pemkab Brebes untuk membeli bawang merah petani yang harganya saat ini anjlok.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!