• Home
  • Berita Lokal
  • Tak Mau Sendirian, AN Cokot Sekretaris dan Ketua KONI Kota Tegal

Lokal
Share this on:

Tak Mau Sendirian, AN Cokot Sekretaris dan Ketua KONI Kota Tegal

  • Tak Mau Sendirian, AN Cokot Sekretaris dan Ketua KONI Kota Tegal
  • Tak Mau Sendirian, AN Cokot Sekretaris dan Ketua KONI Kota Tegal

TEGAL - Tak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya seorang diri, Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tegal, AN, melalui Kuasa Hukumnya, H. Imawan Sugiarto SH MH, Jumat (17/3), mulai 'ngoceh' dan menyatakan bahwa ketua, sekretaris, dan para ketua cabang olahraga (cabor) KONI Kota Tegal ikut terlibat dalam kasus korupsi yang membelitnya.

”Menurut kami, yang namanya perbuatan tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan seorang diri atau satu orang saja. Apalagi ini terjadi di tubuh suatu organisasi seperti KONI,” jelas Imawan kepada wartawan kemarin.

Kliennya, kata dia, sudah memiliki banyak bukti yang tidak akan dibuka sekarang. Dari bukti-bukti yang ada, mengindikasikan pelakunya tidak hanya AN, tetapi pengurus KONI lainnya.

”Bukti soal pengurus yang sama-sama menikmati uang ilegal dari KONI akan kami sampaikan ke kejaksaan. Ini kami lakukan agar kasus ini bisa dikembangkan oleh penyidik. Jadi yang utama, akan kami beberkan semua bukti-buktinya ke penyidik agar bisa menjerat pelaku lainnya,” katanya.

Menurut Imawan, perbuatan AN, selaku bendahara KONI dalam kasus itu, jelas didukung ketuanya. Semua keuangan yang dikeluarkan bendahara juga didisposisi oleh ketua.

Karena itu, dia khawatir kasus ini tidak berkembang jika penyidik tidak mau menindaklanjutnya. ”Kami berharap semua elemen masyarakat bisa mengawal agar kejaksaan tidak tebang pilih untuk mendudukan seseorang jadi tersangka dalam kasus ini,” imbuhnya.

Namun Imawan yakin Kejaksaan akan menindaklanjuti bukti-bukti yang ada. Apakah mereka berani atau tidak menindaklanjuti itu, sebagai penyidik mereka harus berani, mereka harus profesional.

Menurut Imawan, ini demi tegaknya supremasi hukum di Kota Tegal. Jangan hanya mengorbankan pihak tertentu saja, sementara banyak pihak lain yang ikut menikmati uangnya tapi malah dibiarkan.

Soal kerugian negara, sesuai hasil perhitungan Tim BPKP adalah Rp921 juta, rinci Imawan, juga dinikmati pihak-pihak lain. Ini nanti yang akan diungkap di pengadilan. Dana sebesar itu jelas-jelas menjadi bancakan banyak pihak, bukan hanya kliennya seorang diri.

”Kami punya bukti sejumlah kwitansi yang dikeluarkan bendahara atas disposisi ketua, termasuk ditandatangani para ketua cabor. Artinya, pengeluaran yang dikeluarkan bendahara tidak sendiri,” tegasnya.

Soal informasi adanya pemalsuan tanda tangan ketua atau tanda tangan yang di-scanner, memang ada. Itu terkait masalah keuangan kas umum, ada yang ditangani AN dan ada juga berbentuk scanner ketua. Tapi ada juga tanda tangan asli dari ketua.

Yang jadi persoalan, lanjutnya, sebagai suatu organisasi sehat tentunya ketika ada pertanggungjawaban penggunaan keuangan, seorang ketua juga harus tahu dan ikut mengawasi. Tapi faktanya, ada kejadian tanda tangan di-scanner, namun ketua diam saja seolah membiarkan terjadinya sebuah tindak kejahatan.

”Ya, memang ada scanner tanda tangan ketua yang dibuat oleh siapa kami tidak tahu. Ketika ditanya penyidik yang membuat proposal siapa, kliennya (AN, Red.) memang mengaku dia yang mengkonsepnya. Tapi konsep itu kemudian diplenokan. Ketika diplenokan, semuanya disetujui. Dan disitu juga ada temuan scanner ketua. Ternyata scanner ini bukan hanya di kas umum saja, tapi juga di proposal kegiatan. Ini menunjukan organisasi KONI tidak sehat. Apalagi ini dilakukan beberapa kali. Jadi, kalau ketua umum jeli, ada kepedulian, tegur dong. Jika perlu jangan dilaporkan dulu,” beber Imawan.

Selain masalah di atas, lanjut dia, ada juga indikasi dana dobel anggaran, yakni dana dari KONI dan sponsor. Hal itu seharusnya tidak boleh dan uangnya dikembalikan. Tapi faktanya ini terjadi berulang kali dan jelas-jelas merugikan negara.

Jika ada dana sponsor, kata Imawan, seharusnya tidak perlu menggunakan dana dari KONI. Tapi yang terjadi, uang dari sponsor dan KONI sama-sama dipakai.

”Melihat bukti-bukti yang ada, kami yakin banyak pihak yang terlibat. Tapi soal ini biar nanti kejaksaan yang menyebutkan. Kami hanya menyodorkan buktinya dan tinggal menunggu langkah penyidik bersikap profesional,” ulasnya.

Imawan mengaku siap jika keterangannya kepada media akan berimbas terhadap dirinya, semisal teror atau tindakan lain yang tidak diinginkan. Namun dia mengaku tidak takut dan siap menghadapinya. ”Saya serahkan semuanya kepada Allah SWT. Itu sudah menjadi risiko dan konsekuensi kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Tegal Hartono saat dikonfirmasi Radar Tegal melalui telepon genggamnya terkait pernyataan kuasa hukum tersangka AN yang menyeret namanya dalam kasus korupsi dana KONI, memilih no comment atau enggan berkomentar. (gus/wan/fat/zul)

Berita Sebelumnya

Pentol.... Tegal Jadi Kota Kuliner
Pentol.... Tegal Jadi Kota Kuliner

Berita Berikutnya

Talut Sungai di Ciseureuh Jebol
Talut Sungai di Ciseureuh Jebol

Berita Sejenis

Pemkot Tegal Ketati Pengawasan Harga dan Lisensi Komoditas

Pemkot Tegal Ketati Pengawasan Harga dan Lisensi Komoditas

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal terus memperketat pengawasan harga jual komoditas pangan dan lisensi SNI.


Persulit Petani, DPRD Kabupaten Tegal Ancam Boikot Kartu Tani

Persulit Petani, DPRD Kabupaten Tegal Ancam Boikot Kartu Tani

Kartu tani terancam tidak akan beredar di wilayah Kabupaten Tegal. Ini ditegaskan pimpinan DPRD setempat.


Diputus Terbukti Berzina, Anggota DPRD Kota Tegal Banding

Diputus Terbukti Berzina, Anggota DPRD Kota Tegal Banding

Tak puas dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Supriyanto, anggota DPRD Kota Tegal yang divonis enam bulan dalam kasus perzinahan, mengajukan banding.


Dianggap Fitnah NU lewat Facebook, Anggota DPRD Kota Tegal Dipolisikan

Dianggap Fitnah NU lewat Facebook, Anggota DPRD Kota Tegal Dipolisikan

Anggota DPRD Kota Tegal Rofii Ali dilaporkan ke Polres Tegal Kota oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tegal, Rabu (19/7).


BK Pecat Anggota DPRD Kota Tegal yang Terlibat Perzinahan

BK Pecat Anggota DPRD Kota Tegal yang Terlibat Perzinahan

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tegal memutuskan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Supriyanto, anggota DPRD asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).


Siswa Baru di Kota Tegal Sepakat Perangi Narkoba

Siswa Baru di Kota Tegal Sepakat Perangi Narkoba

Untuk mengoptimalkan Program P4GN di kalangan murid sekolah, BNN Kota Tegal menyampaikan materi dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).


Mayoritas Calon Jamaah Haji Brebes Berusia Lanjut

Mayoritas Calon Jamaah Haji Brebes Berusia Lanjut

Mayoritas calon jamaah haji (CJH) Kabupaten Brebes sudah memiliki umur yang tua dan berpendidikan SD.


Pilkades Serentak, Calon Kades Minimal Dua Maksimal Lima Orang

Pilkades Serentak, Calon Kades Minimal Dua Maksimal Lima Orang

Mendasari aturan yang baru, maka calon kepala desa (kades) pada pelaksanaan pemilihan kades (pilkades) di Kabupaten Tegal maksimal 5 orang.


Surat Izin Terbit, Nelayan Cantrang Lega

Surat Izin Terbit, Nelayan Cantrang Lega

Kapolres Tegal Kota memfasilitasi persyaratan adminitrasi perkapalan sebagai pengganti surat layak operasi (SLO) dengan surat izin melaut bagi nelayan.


Kapolda Jateng Garansi Tak Akan Ada Kapal Cantrang yang Ditangkap

Kapolda Jateng Garansi Tak Akan Ada Kapal Cantrang yang Ditangkap

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Drs Condro Kirono MM MHum menegaskan sudah ada keputusan dari pemerintah bahwa perpanjangan cantrang hingga akhir tahun 2017.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!