• Home
  • Berita Lokal
  • Usul Rp24 Miliar untuk Pemilihan Bupati, Disetujui Rp24,9 Miliar

Lokal
Share this on:

Usul Rp24 Miliar untuk Pemilihan Bupati, Disetujui Rp24,9 Miliar

  • Usul Rp24 Miliar untuk Pemilihan Bupati, Disetujui Rp24,9 Miliar
  • Usul Rp24 Miliar untuk Pemilihan Bupati, Disetujui Rp24,9 Miliar

DITEKEN - Ketua KPU Kabupaten Tegal Sukartono tengah menandatangai anggaran hibah pilkada di Ruang Rapat Bupati, kemarin. (yerry novel/radar slawi)

SLAWI - Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) Kabupaten Tegal 2018 mendatang dianggarkan sebesar Rp 24,9 miliar. Anggaran hibah itu diserahkan Bupati Tegal Enthus Susmono kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, di ruang rapat bupati, kemarin.

"Anggaran itu lebih kecil dari usulan kami. Semula, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp24 miliar," kata Ketua KPU Kabupaten Tegal Sukartono usai Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkab Tegal di Ruang Rapat Bupati Tegal.

Dia membeberkan, ajuan anggaran KPU dirasionalisasi setelah melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Tegal menjadi Rp36 miliar. Anggaran pilkada itu telah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan.

Setelah dibahas di DPRD, anggaran tersebut kembali mengalami perubahan. Sebab, agenda pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jateng.

Sehingga, Pemprov Jateng bakal menanggung biaya honorarium badan penyelenggara ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).

"Dari dana sharing yang dibiayai provinsi, maka kebutuhan anggaran untuk pilkada di Kabupaten Tegal hanya Rp24,9 miliar," ungkapnya.

Sukartono mengapresiasi bupati dan jajaran Pemkab Tegal yang telah membuat NPHD lebih awal dibandingkan kabupaten/kota se Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang. Padahal, sesuai dengan Surat Mendagri Nomor 273/2017 bahwa NPHD paling lambat pada akhir Juli 2017.

"Kabupaten Tegal mempelopori NPHD pertama se Indonesia untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang," ucapnya.

Bupati Tegal Enthus Susmono mengatakan KPU diminta untuk mempergunakan anggaran sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran hibah yang digunakan untuk pilkada Rp24,9 miliar, bersumber dari APBD Kabupaten Tegal tahun 2016 dan tahun 2017.

"KPU harus menandatangani pakta integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD," pungkasnya. (yer/ima/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Defisit Rp102 Miliar, Sejumlah Kegiatan di Brebes Terancam Dicoret

Defisit Rp102 Miliar, Sejumlah Kegiatan di Brebes Terancam Dicoret

Kebijakan efisiensi oleh Kementeruan Keuangan (Kemenkeu) berdampak pada anggaran di daerah.


Kerap Ugal-ugalan, Dumptruk Proyek Tol Dikeluhkan

Kerap Ugal-ugalan, Dumptruk Proyek Tol Dikeluhkan

Kendaraan dumptruk yang mengangkut tanah uruk untuk proyek Jalan Tol Trans Jawa dikeluhkan sejumlah masyarakat Kabupaten Tegal.


Mau Haji dari Kota Tegal? Daftar Tunggunya 19 Tahun

Mau Haji dari Kota Tegal? Daftar Tunggunya 19 Tahun

Kementerian Agama Kota Tegal menyatakan, daftar tunggu haji untuk pendaftaran mulai 2017 sudah memasuki nomor porsi kuota tahun 2036 atau 19 tahun.


Hanya Lima Hari, PDI Perrjuangan Kota Tegal Buka Pendaftaran Calon Wali Kota

Hanya Lima Hari, PDI Perrjuangan Kota Tegal Buka Pendaftaran Calon Wali Kota

DPC PDI Perjuangan Kota Tegal mulai membuka pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk diusung dalam pilkada 2018 mendatang.


Demi Lingkungan, Bupati Enthus Dukung Larangan Cantrang

Demi Lingkungan, Bupati Enthus Dukung Larangan Cantrang

Nelayan di Kota Tegal saat ini sedang mendesak pemerintah pusat untuk melegalkan penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis jaring cantrang.


Pimen Kiye... Blanko E-KTP Hanya 40 Ribu, Pemohonnya 152.399 Orang

Pimen Kiye... Blanko E-KTP Hanya 40 Ribu, Pemohonnya 152.399 Orang

Momentum libur lebaran dimanfaatkan warga untuk melakukan perekaman KTP Elektronik.


Anggotanya Terancam Dipecat, DPC PPP Minta Waktu Seminggu

Anggotanya Terancam Dipecat, DPC PPP Minta Waktu Seminggu

Terkait keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD terhadap Supriyanto, DPC PPP meminta waktu untuk melakukan rapat internal partai.


BK Pecat Anggota DPRD Kota Tegal yang Terlibat Perzinahan

BK Pecat Anggota DPRD Kota Tegal yang Terlibat Perzinahan

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Tegal memutuskan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Supriyanto, anggota DPRD asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).


Siswa Baru di Kota Tegal Sepakat Perangi Narkoba

Siswa Baru di Kota Tegal Sepakat Perangi Narkoba

Untuk mengoptimalkan Program P4GN di kalangan murid sekolah, BNN Kota Tegal menyampaikan materi dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).


Pilkades Serentak, Calon Kades Minimal Dua Maksimal Lima Orang

Pilkades Serentak, Calon Kades Minimal Dua Maksimal Lima Orang

Mendasari aturan yang baru, maka calon kepala desa (kades) pada pelaksanaan pemilihan kades (pilkades) di Kabupaten Tegal maksimal 5 orang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!