Nasional
Share this on:

Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

  • Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap
  • Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertambahan jumlah stok ikan hingga mencapai 20 Juta ton dalam 3 tahun ke depan. Hal tersebut akan diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan berupa pelarangan alat tangkap yang merusak, memberantas illegal fishing, hingga membatasi industri perikanan tangkap hanya untuk konsumsi dalam negeri.

Di hadapan ratusan karyawan KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjamin bahwa sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) Indonesia akan dibuka khusus untuk nelayan domestik.

?Presiden sudah memutuskan, bahwa khusus sektor perikanan tangkap, modal dan perusahaan asing tidak boleh masuk,? kata pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini, kemarin.

Susi mengakui, bahwa penerapan kebijakan ini tidak akan mudah. Beberapa kekuatan korporasi besar yang selama ini menikmati hasil laut Indonesia secara monopoli, baik asing maupun dalam negeri tidak akan sepenuhnya siap dengan perubahan aturan ini.

Ia juga menyebut beberapa investor mengkritisi kebijakannya menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan ilegal fishing sebagai point ketidaknyamanan berinvestasi di Indonesia. ?Menurut saya ini tidak logis, situ mau invest atau nyolong katanya di hadapan audien.

Untuk meningkatkan produksi perikanan dalam negeri, tak cukup dengan memberantas illegal fishing, Susi mengungkapkan bahwa para nelayan juga harus didorong untuk lebih rajin memanfaatkan dan mengeksplorasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Termasuk juga memanfaatkan beberapa WPP yang masih jarang dieksplorasi seperti WPP seperti lautan Arafura dan Natuna. Susi menjamin bahwa kapal-kapal Indonesia bebas untuk memasuki perairan Natuna.

?Kita juga dorong nelayan kita untuk menuju high seas (perairan terbuka, Red.)? katanya.

Selama ini, kata Susi para nelayan banyak melakukan praktek transhipment di perairan terbuka tersebut. Yakni menjual hasil tangkapan pada kapal asing di tengah lautan. Praktek ini, kata Susi merugikan Indonesia karena para pemilik kapal asing tersebut bebas menjalankan bisnis tanpa khawatir membayar pajak, peraturan, dan batas quota penangkapan ikan di perairan Indonesia.

?Perairan Indonesia khusus untuk rakyat Indonesia, silahkan menangkap ikan dan berbisnis di situ,? pungkas perempuan asal Pangandaran, Jabar ini. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ambruknya Jembatan Widang Tak Akan Ganggu Mudik

Ambruknya Jembatan Widang Tak Akan Ganggu Mudik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimis jika ambruknya Jembatan Widang di Tuban Jawa Timur tidak akan mengganggu arus mudik.


Mudik ke Semarang? Tak Perlu Lagi Keluar di Brexit

Mudik ke Semarang? Tak Perlu Lagi Keluar di Brexit

Kementerian PUPR Menargetkan sebagian ruas tol Pemalang-Batang yang masih dalam tahap pembangunan bisa dilalui pemudik pada Lebaran tahun 2018.


Begini Model Baru Perhitungan Skor Ujian SBM PTN

Begini Model Baru Perhitungan Skor Ujian SBM PTN

Siswa SMA/MA yang mulai ujian hari ini, diantaranya ada yang berniat masuk PTN.


Eksodus Tenaga Kerja Asing Sulit Diawasi

Eksodus Tenaga Kerja Asing Sulit Diawasi

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) masih menuai penolakan.


Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Pemerintah akhirnya mengabulkan keinginan para pemilik konter seluler yang memprotes aturan registrasi 1 NIK untuk maksimal 3 kartu atau nomor.


SBY Soroti Utang Pemerintah

SBY Soroti Utang Pemerintah

Isu membengkaknya utang pemerintah tak luput dari perhatian Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).


6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

KPU akhirnya menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.


Status Wali Kota Malang Segera Diumumkan

Status Wali Kota Malang Segera Diumumkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tarik ulur atas pengumuman penetapan tersangka baru calon kepala daerah (cakada) diluar operasi tangkap tangan (OTT).


Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

Prof Mahfud MD menjelaskan dia tidak percaya Menko Polhukam Wiranto akan meminta penundaan calon kepala daerah untuk dijadikan tersangka.


Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI

Malaysia Minta Indonesia Tak Hentikan Pengiriman TKI

Pemerintah Malaysia berharap kepada Indonesia untuk tidak memoratorium pengiriman pekerja migran ke Malaysia.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!