Nasional
Share this on:

Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

  • Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap
  • Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertambahan jumlah stok ikan hingga mencapai 20 Juta ton dalam 3 tahun ke depan. Hal tersebut akan diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan berupa pelarangan alat tangkap yang merusak, memberantas illegal fishing, hingga membatasi industri perikanan tangkap hanya untuk konsumsi dalam negeri.

Di hadapan ratusan karyawan KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjamin bahwa sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) Indonesia akan dibuka khusus untuk nelayan domestik.

?Presiden sudah memutuskan, bahwa khusus sektor perikanan tangkap, modal dan perusahaan asing tidak boleh masuk,? kata pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini, kemarin.

Susi mengakui, bahwa penerapan kebijakan ini tidak akan mudah. Beberapa kekuatan korporasi besar yang selama ini menikmati hasil laut Indonesia secara monopoli, baik asing maupun dalam negeri tidak akan sepenuhnya siap dengan perubahan aturan ini.

Ia juga menyebut beberapa investor mengkritisi kebijakannya menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan ilegal fishing sebagai point ketidaknyamanan berinvestasi di Indonesia. ?Menurut saya ini tidak logis, situ mau invest atau nyolong katanya di hadapan audien.

Untuk meningkatkan produksi perikanan dalam negeri, tak cukup dengan memberantas illegal fishing, Susi mengungkapkan bahwa para nelayan juga harus didorong untuk lebih rajin memanfaatkan dan mengeksplorasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Termasuk juga memanfaatkan beberapa WPP yang masih jarang dieksplorasi seperti WPP seperti lautan Arafura dan Natuna. Susi menjamin bahwa kapal-kapal Indonesia bebas untuk memasuki perairan Natuna.

?Kita juga dorong nelayan kita untuk menuju high seas (perairan terbuka, Red.)? katanya.

Selama ini, kata Susi para nelayan banyak melakukan praktek transhipment di perairan terbuka tersebut. Yakni menjual hasil tangkapan pada kapal asing di tengah lautan. Praktek ini, kata Susi merugikan Indonesia karena para pemilik kapal asing tersebut bebas menjalankan bisnis tanpa khawatir membayar pajak, peraturan, dan batas quota penangkapan ikan di perairan Indonesia.

?Perairan Indonesia khusus untuk rakyat Indonesia, silahkan menangkap ikan dan berbisnis di situ,? pungkas perempuan asal Pangandaran, Jabar ini. (tau/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ini Buktinya Cantrang Tak Merusak

Ini Buktinya Cantrang Tak Merusak

Sudah 3 tahun polemik tentang Cantrang belum juga reda.


Akhirnya, Cantrang Boleh Melaut dangan Syarat

Akhirnya, Cantrang Boleh Melaut dangan Syarat

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menemui ribuan massa dari Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Rabu (17/1) sore di Monas, Jakarta.


Idrus Gantikan Khofifah, Jenderal Moeldoko Masuk Istana

Idrus Gantikan Khofifah, Jenderal Moeldoko Masuk Istana

Reshuffle Kabinet Kerja akhirnya benar-benar dilakukan, rabu (17/1) hari ini.


Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Setelah diterpa isu tak sedap, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memilih untuk mengembalikan mandat ke PDI Perjuangan.


Tak Percaya Isu, PDIP Tetap Usung Anas

Tak Percaya Isu, PDIP Tetap Usung Anas

Isu mundurnya Azwar Anas dari calon wakil Gubernur Jawa Timur koalisi PKB-PDIP akibat persoalan pribadi membuat partai berlambang banteng itu gerah.


Siapa Sebenarnya Pelindung Setnov? Ini yang Sedang Ditelusuri KPK

Siapa Sebenarnya Pelindung Setnov? Ini yang Sedang Ditelusuri KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya fokus pada penuntutan Setya Novanto (Setnov).


Pentolan ISIS asal Indonesia, Ingin Pulang tapi Paspor Tak Ada

Pentolan ISIS asal Indonesia, Ingin Pulang tapi Paspor Tak Ada

Keruntuhan ISIS di Suriah dan Basis ISIS Asia Tenggara Kelompok Maute di Filipina berdampak besar.


Soal Survei PISA, Mendikbud Tak Bermaksud Rendahkan NTT

Soal Survei PISA, Mendikbud Tak Bermaksud Rendahkan NTT

Mendikbud Muhadjir Effendy mengaku tidak bermaksud merendahkan pendidikan masyarakat NTT terkait penyebutan NTT dalam survei PISA.


Tangkap Pejabat Jambi, KPK Amankan Uang Rp1 Miliar

Tangkap Pejabat Jambi, KPK Amankan Uang Rp1 Miliar

Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Foto di Masjidil Haram Tak Perlu Dilarang, Cukup Dibatasi

Foto di Masjidil Haram Tak Perlu Dilarang, Cukup Dibatasi

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin tidak sepenuhnya setuju larangan foto di Masjidil Haram.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!