Nasional
Share this on:

Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

  • Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap
  • Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertambahan jumlah stok ikan hingga mencapai 20 Juta ton dalam 3 tahun ke depan. Hal tersebut akan diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan berupa pelarangan alat tangkap yang merusak, memberantas illegal fishing, hingga membatasi industri perikanan tangkap hanya untuk konsumsi dalam negeri.

Di hadapan ratusan karyawan KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjamin bahwa sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) Indonesia akan dibuka khusus untuk nelayan domestik.

?Presiden sudah memutuskan, bahwa khusus sektor perikanan tangkap, modal dan perusahaan asing tidak boleh masuk,? kata pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini, kemarin.

Susi mengakui, bahwa penerapan kebijakan ini tidak akan mudah. Beberapa kekuatan korporasi besar yang selama ini menikmati hasil laut Indonesia secara monopoli, baik asing maupun dalam negeri tidak akan sepenuhnya siap dengan perubahan aturan ini.

Ia juga menyebut beberapa investor mengkritisi kebijakannya menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan ilegal fishing sebagai point ketidaknyamanan berinvestasi di Indonesia. ?Menurut saya ini tidak logis, situ mau invest atau nyolong katanya di hadapan audien.

Untuk meningkatkan produksi perikanan dalam negeri, tak cukup dengan memberantas illegal fishing, Susi mengungkapkan bahwa para nelayan juga harus didorong untuk lebih rajin memanfaatkan dan mengeksplorasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Termasuk juga memanfaatkan beberapa WPP yang masih jarang dieksplorasi seperti WPP seperti lautan Arafura dan Natuna. Susi menjamin bahwa kapal-kapal Indonesia bebas untuk memasuki perairan Natuna.

?Kita juga dorong nelayan kita untuk menuju high seas (perairan terbuka, Red.)? katanya.

Selama ini, kata Susi para nelayan banyak melakukan praktek transhipment di perairan terbuka tersebut. Yakni menjual hasil tangkapan pada kapal asing di tengah lautan. Praktek ini, kata Susi merugikan Indonesia karena para pemilik kapal asing tersebut bebas menjalankan bisnis tanpa khawatir membayar pajak, peraturan, dan batas quota penangkapan ikan di perairan Indonesia.

?Perairan Indonesia khusus untuk rakyat Indonesia, silahkan menangkap ikan dan berbisnis di situ,? pungkas perempuan asal Pangandaran, Jabar ini. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Kebijakan Pemerintah Israel melarang Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke wilayahnya disayangkan pemerintah.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Mengaku Kalah, Najib Tak Beri Selamat

Mengaku Kalah, Najib Tak Beri Selamat

Angin perubahan itu bernama Pilihan Raya Umum (PRU) 14.


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Pemerintah terus mengobral kebijakan untuk membuat perayaan Lebaran tahun ini lebih meriah.


Tuntut Kesejahteraan dan Tolak Buruh Asing

Tuntut Kesejahteraan dan Tolak Buruh Asing

Ribuan buruh dari puluhan organisasi berbeda tumpah ruah di Jalan Medan Merdeka Barat sejak pagi hingga sore kemarin (5/1).


Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tak Perlu Cemas Sistem Baru Scoring SBM PTN

Tahun ini panitia SBM PTN menerapkan sistem baru penilaian atau scoring hasil ujian tulis.


Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal TKA memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!