Nasional
Share this on:

Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

  • Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap
  • Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertambahan jumlah stok ikan hingga mencapai 20 Juta ton dalam 3 tahun ke depan. Hal tersebut akan diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan berupa pelarangan alat tangkap yang merusak, memberantas illegal fishing, hingga membatasi industri perikanan tangkap hanya untuk konsumsi dalam negeri.

Di hadapan ratusan karyawan KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjamin bahwa sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) Indonesia akan dibuka khusus untuk nelayan domestik.

“Presiden sudah memutuskan, bahwa khusus sektor perikanan tangkap, modal dan perusahaan asing tidak boleh masuk,” kata pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini, kemarin.

Susi mengakui, bahwa penerapan kebijakan ini tidak akan mudah. Beberapa kekuatan korporasi besar yang selama ini menikmati hasil laut Indonesia secara monopoli, baik asing maupun dalam negeri tidak akan sepenuhnya siap dengan perubahan aturan ini.

Ia juga menyebut beberapa investor mengkritisi kebijakannya menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan ilegal fishing sebagai point ketidaknyamanan berinvestasi di Indonesia. “Menurut saya ini tidak logis, situ mau invest atau nyolong?” katanya di hadapan audien.

Untuk meningkatkan produksi perikanan dalam negeri, tak cukup dengan memberantas illegal fishing, Susi mengungkapkan bahwa para nelayan juga harus didorong untuk lebih rajin memanfaatkan dan mengeksplorasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Termasuk juga memanfaatkan beberapa WPP yang masih jarang dieksplorasi seperti WPP seperti lautan Arafura dan Natuna. Susi menjamin bahwa kapal-kapal Indonesia bebas untuk memasuki perairan Natuna.

“Kita juga dorong nelayan kita untuk menuju high seas (perairan terbuka, Red.)” katanya.

Selama ini, kata Susi para nelayan banyak melakukan praktek transhipment di perairan terbuka tersebut. Yakni menjual hasil tangkapan pada kapal asing di tengah lautan. Praktek ini, kata Susi merugikan Indonesia karena para pemilik kapal asing tersebut bebas menjalankan bisnis tanpa khawatir membayar pajak, peraturan, dan batas quota penangkapan ikan di perairan Indonesia.

“Perairan Indonesia khusus untuk rakyat Indonesia, silahkan menangkap ikan dan berbisnis di situ,” pungkas perempuan asal Pangandaran, Jabar ini. (tau/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

BNN Tangkap Kapal Penyelundup Sabu dan Ekstasi

BNN Tangkap Kapal Penyelundup Sabu dan Ekstasi

Secara bertubi-tubi bandar narkotika terus menyasar Indonesia.


JK: Modus Koruptor Makin Canggih

JK: Modus Koruptor Makin Canggih

Maraknya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah kepala daerah mengundang keprihatinan Wakil Presiden Jusuf Kalla.


Harga Beras Kemasan Harus Sesuai HET

Harga Beras Kemasan Harus Sesuai HET

Menyusul diberlakukannya HET mulai saat ini, seluruh beras premium baik curah maupun kemasan tidak boleh lagi dijual melebihi HET.


Tak Ada Kuota Khusus bagi 4.300 Dosen

Tak Ada Kuota Khusus bagi 4.300 Dosen

Penegerian puluhan kampus swasta oleh Kemenristekdikti menyisakan masalah.


Kajian Ilmiah di Pantura Jateng, Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang

Kajian Ilmiah di Pantura Jateng, Cantrang Tak Rusak Terumbu Karang

Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mengirimkan hasil kajian mereka tentang alat tangkap cantrang ke Kantor Staf Presiden (KSP), kemarin (8/9).


Nilai Unas Tak Dipakai Lagi untuk PPDB

Nilai Unas Tak Dipakai Lagi untuk PPDB

Kegunaan nilai ujian nasional (unas) terus dipereteli. Di era Mendikbud Anies Baswedan dulu, fungsi nilai unas sebagai bagian penentu kelulusan dihapus.


Selain Wali Kota Tegal, Ada Empat Orang Lain yang Ditangkap KPK

Selain Wali Kota Tegal, Ada Empat Orang Lain yang Ditangkap KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan ada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di Jawa Tengah.


Wow... Arus Rekening First Travel Tembus Rp4 Triliun

Wow... Arus Rekening First Travel Tembus Rp4 Triliun

Besarnya dana jamaah yang masuk ke rekening First Travel benar-benar diluar dugaan.


Jangan Lagi Ada Produk Asing di Perbatasan

Jangan Lagi Ada Produk Asing di Perbatasan

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo berjanji untuk meningkatkan pembangunan di daerah pinggiran sehingga masyarakat tidak lagi tergantung pada produk luar negeri.


Madrasah Diniyah Tak Bisa Dijadikan Ekskul

Madrasah Diniyah Tak Bisa Dijadikan Ekskul

Kebijakan lima hari sekolah (LHS) di internal pemerintah masih alot.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!