Nasional
Share this on:

Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

  • Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK
  • Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto Rabu (12/7) tidak ubahnya aturan bypass pembubaran ormas.

Bagaimana tidak? Pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tetang Ormas (UU Ormas).

Mulai pasal 63 sampai 80. Sebagai gantinya, pemerintah mengubah pasal 60, 61 dan 62. Sehingga mekanisme pembubaran ormas menjadi lebih ringkas. ”Mekanismenya jelas berubah,” kata Wiranto.

Dalam pasal 60, perppu yang lebih sering disebut Perppu Ormas itu menyatakan bahwa ormas yang melanggar ketentuan dapat dijatuhi sanksi administratif dan pidana.

Secara lebih rinci, sanksi administratif diatur dalam pasal 61. Yakni peringatan tertulis, pengehentian kegiatan, serta pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas.

Sanksi terakhir dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau instansi yang menerbitkan izin pembentukan ormas pasca keluarnya surat peringatan pertama yang kemudian disusul sanksi pengehentian kegiatan.

”Tatkala yang diberi izin ngawur, yang diberi izin ngaco, yang diberi izin tidak sesuai dengan kesepakatan semula,” terang Wiranto.

Lain dengan ketentuan dalam UU Ormas, surat peringatan pada Perppu Ormas hanya dikeluarkan sekali. Itu pun dengan jangka waktu satu pekan. Hal tersebut dijabarkan dalam pasal 62 yang juga ubahan pasal serupa pada UU Ormas.

Dengan pasal 60, 61, dan 62 pada UU Ormas, mekanisme pemberian sanksi sampai pencabutan status badan hukum ormas tidak butuh waktu lama.

Bahkan, pemerintah tidak perlu meminta pertimbangan Mahkamah Agung (MA), DPR, kejaksaan, maupun aparat kepolisian untuk menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 65 UU Ormas. Pemerintah juga tidak perlu melalui tahapan di meja hijau sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang disebut dalam Perppu Ormas, Wiranto menyabutkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga punya kewenangan memberi sanksi dan mencabut status badan hukum ormas.

”Sebagian nanti di Kementerian Dalam Negeri,” kata pejabat asal Jogjakarta itu.

Menurut Wiranto, itu sesuai asas hukum administrasi contario actus yang tidak ada dalam UU Ormas. Asas hukum tersebut menyatakan, yang berwenang mencabut atau membatalkan izin adalah lembaga yang mengeluarkan izin.

Wiranto menegaskan bahwa asas hukum itu tidak terwadahi dalam UU Ormas. Selain itu, UU tersebut dianggap sudah tidak memadai sebagai benteng dari ideologi anti-Pancasila. Karena itu, pemerintah membuat Perppu.

”Karena UU yang ada tidak memadai untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan,” jelas mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu. Dia pun menekankan, pemerintah tidak sembarangan menerbitkan Perppu Ormas. Itu sudah melalui kajian yang mendalam dan komprehensif.

Pemerintah, sambung Wiranto, sama sekali tidak memiliki niat untuk membatasi ormas. Apalagi ormas Islam. ”Bukan, sama sekali bukan,” imbuhnya. Malahan, perppu yang diterbitkan sejak Senin (10/7) itu dibuat guna merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga Indonesia sebagai negara kesatuan tetap eksis tanpa gangguan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasar data yang berhasil dihimpun oleh Kemenko Polhukam, jumlah ormas di Indonesia saat ini mencapai 344.039. ”Beraktivitas dalam segala bidang kehidupan. Baik tingkat nasional maupun daerah,” jelas jenederal TNI purnawirawan itu. Pemerintah punya kewajiban memberdayakan seluruh ormas tersebut sehingga dapat menyumbang kontribusi positif untuk negara.

Namun demikian, belakangan pemerintah melihat ada ormas yang melaksanakan kegiatan di luar ketentuan. Bahkan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah, masih kata Wiranto, memandang itu sebagai ancaman terhadap eksistensi bangsa. Sebab, sudah memicu terjadinya konflik pada berbagai tataran masyarakat. UU Ormas juga dinilai sudah tidak mampu menanggulangi persoalan itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak membantah bahwa Perppu Ormas dibuat guna memangkas mekanisme pemberian sanksi dan pencabutan status badan hukum ormas yang diatur dalam UU Ormas.

Dengan aturan itu butuh waktu lama untuk membubarkan ormas. Padahal, menurut JK, saat ini butuh aturan yang mempercepat pembubaran ormas anti-Pancasila.

”Kondisi nasional ini perlu, tapi itu kan sesuai undang-undang juga. Saya kira itu hanya cara,” ujar JK usai membuka simposium nasional di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR kemarin.

Dia menuturkan bahwa pembubaran ormas hal biasa. Tidak beda dengan pencabutan izin perusahaan. Bila perusahaan yang telah diberi izin itu melanggar ketentuan, pemerintah mencabut izinnya.

”Biasa-biasa, apa sajalah. Ada mahasiswa tidak sesuai dengan aturan boleh dipecat. Ada organisasi yang tidak sesuai dengan izinnya ya pasti tindak,” ungkap JK. (bay/byu/jun/lum/syn/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ajukan Sanggahan, First Travel Serang Balik Kemenag

Ajukan Sanggahan, First Travel Serang Balik Kemenag

Salah satu klausul dalam pencabutan izin First Travel (FT) adalah, Kemenag memberikan kesempatan untuk sanggahan.


Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Dibubarkan, Pekan Depan HTI Ajukan Gugatan ke PTUN

Perlawanan terhadap keputusan Ditjen AHU Kemenkumham yang mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berlanjut.


PTN Mulai Berani Ungkap Jumlah Dosen HTI

PTN Mulai Berani Ungkap Jumlah Dosen HTI

Kampus negeri mulai berani mengungkap keberadaan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di tempat masing-masing.


Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Pemerintah secara resmi telah mencabut izin organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggungat Perppu 2/2017 tentang ormas batal diajukan ke Mahmakah Konstitusi.


Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).


Aturan Tarif dan Kuota Tak Siap

Aturan Tarif dan Kuota Tak Siap

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 26 Tahun 2017 tidak dalam trayek dipertanyakan.


Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

Poin pemberlakukan tarif batas bawah pada revisi Permenhub 32/2016 menimbulkan kontroversi.


Digugat Dahlan, Jaksa Kompak Mangkir Sidang Praperadilan

Digugat Dahlan, Jaksa Kompak Mangkir Sidang Praperadilan

Gembar-gembor penyidik pidana khusus Kejati Jatim yang menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan Dahlan Iskan hanya omong kosong.


Penetapan Tersangka Disoal, Dahlan Ajukan Praperadilan

Penetapan Tersangka Disoal, Dahlan Ajukan Praperadilan

Mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) Dahlan Iskan berencana mengajukan praperadilan atas kasus yang menimpanya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!