Nasional
Share this on:

Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial

  • Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial
  • Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial

Menko Polhukam Wiranto. (dok. Jawa Pos)

JAKARTA - Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) berlangsung sesuai rencana. Indonesia bersama lima negara lainnya sepakat memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme.

Di antaranya melalui jalur media sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan, pemerintah bakal bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan media sosial.

?Jadi, perusahaan-perusahaan sosial media itu nantinya ikut membantu kami mencari keberadaan teroris atau menangkal secara langsung,? ungkap Wiranto usai hadir dalam SRM FTF-CBT di Manado Sabtu malam (29/7).

Perusahaan yang dia maksud tidak lain adalah perusahaan penyedia layanan media sosial serta video file sharing dan messaging. Misalnya Facebook yang menjadi salah satu media sosial populer di tanah air.

Tidak hanya itu, pertemuan tersebut juga membuahkan kesepakatan lain. Yakni berkaitan dengan pembentukan forum FTF. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat kerja sama di antara lembaga penegak hukum serta badan intelijen.

Utamanya dalam bertukar informasi. Keenam negara juga akan melangsungkan studi komparatif hukum soal terorisme di negara masing-masing. ?Pertemuan itu juga menyepakati pertemuan sub regional selanjutnya pada 2018,? terangnya.

Wiranto pun menyampaikan bahwa bakal dilakukan penguatan yang tujuannya menanggulangi aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. Juga peningkatan kerja sama di antara badan imigrasi dalam rangka pengawasan perbatasan terpadu.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah Indonesia mengandalkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menjelaskan, komitmen pemerintah terhadap kesepakatan tersebut sangat kuat.

Mereka tidak ingin konflik di Marawi, Mindanao, Filipina meluas sampai Indonesia. Untuk itu, Ditjen Imigrasi diperintah meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia bagian utara dengan Filipina bagian selatan.

?Memperkuat itu menggunakan teknologi informasi,? kata dia, kemarin.

Menurut Agung, Indonesia dan Filipina sudah menjalani kerja sama sejak 1972 melalui border cross agreement. Kerja sama tersebut mengatur soal mekanisme perlintasan tradisional di perbatasan Sulawesi Utara dan Mindanao. Lantaran SRM FTF-CBT membahas secara spesifik kondisi di Marawi, Ditjen Imigrasi Kemenkumhan turut kebagian tugas.

?Agar pergerakan pemberontak dari Marawi lebih terkendali,? ujarnya.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham memastikan bahwa pengawasan di Pulau Miangas dan Pulau Marore semakin ketat. Bukan hanya petugas imigrasi, turut serta militer dari Indonesia dan Filipina yang berjaga.

?Juga dilakukan patroli militer oleh angkatan laut di masing-masing negara,? ungkap Agung. Mau tidak mau itu harus dilakukan lantaran bukan tidak mungkin anggota kelompok teroris yang terdesak dari Marawi bergerak melalui jalur ilegal.

Lantaran hanya punya kewenangan mengawasi jalur legal, Ditjen Imigrasi Kemenkumhan menyerahkan tugas pengawasan jalur ilegal kepada TNI, Polri, dan pemerintah daerah (pemda). ?Jalur ilegal di sepanjang garis laut,? kata Agung.

Dalam pertemuan SRM FTF-CBT, sambung dia, ditegaskan bahwa enam negara yang terlibat dalam pertemuan itu wajib memastikan pergerakan anggota kelompok teroris dari Marawi. ?Harus diketahui siapa saja, kemana saja, ? tegasnya.

Pengamat terorisme Al Chaidar turut buka suara mengenai hasil SRM FTF-CBT. Menurut dia kesepakatan pengawasan aktivitas teroris melalui media sosial maupun imigrasi memang dibutuhkan. Namun, lebih dari itu pemerintah juga harus menekankan peran TNI.

Apalagi berkaitan dengan anggota kelompok teroris di Marawi. ?Yang paling penting sekuritas terorisme di mana militer terlibat,? kata dia. Sebab, hanya mereka yang bisa menangani. (syn/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dua Perencana Teror Kantor Polisi Ditangkap

Dua Perencana Teror Kantor Polisi Ditangkap

Densus 88 Anti Teror berhasil menangkap dua terduga teroris perencana aksi teror pada Polres Dharmasraya.


Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Salah Satu Terduga Teroris Pembakar Polres Dharmasraya Anak Polisi

Salah Satu Terduga Teroris Pembakar Polres Dharmasraya Anak Polisi

Upaya Polri mengetahui identitas dua terduga teroris pembakar Polres Dharmasraya menemukan fakta mengejutkan.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Dua Terduga Teroris Muncul, Polres Dharmasraya Terbakar

Dua Terduga Teroris Muncul, Polres Dharmasraya Terbakar

Aksi teror dengan modus baru terjadi di Polres Dharmasraya kemarin dinihari (12/11).


Aksi di Bima Diinstruksikan Kelompok Santoso

Aksi di Bima Diinstruksikan Kelompok Santoso

Setelah dua terduga teroris tewas tertembak di Bima, masih ada dua orang lain yang dikejar.


Defisit Rp9 Triliun, Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Defisit Rp9 Triliun, Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah akan mengambil langkah taktis untuk mengatasi defisif yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


Densus 88 Tangkap Sembilan Terduga Teroris di Lima Kota

Densus 88 Tangkap Sembilan Terduga Teroris di Lima Kota

Densus 88 Antiteror Polri secara mendadak melakukan penangkapan berantai, kemarin. Tak tanggung-tanggung, ada sembilan terduga teroris yang ditangkap.


Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Hingga hari ini ada 214 kasus penyelewengan dana desa yang sudah ditindaklanjuti kepolisian. Pemerintah ingin menutup celah penyelewengan tersebut.


23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

Jumlah lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi dinilai sangat gemuk. Sehingga sejak 2014 lalu pemerintah rajin melakukan pengeprasan.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!