Nasional
Share this on:

Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial

  • Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial
  • Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial

Menko Polhukam Wiranto. (dok. Jawa Pos)

JAKARTA - Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) berlangsung sesuai rencana. Indonesia bersama lima negara lainnya sepakat memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme.

Di antaranya melalui jalur media sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan, pemerintah bakal bekerja sama dengan perusahaan penyedia layanan media sosial.

?Jadi, perusahaan-perusahaan sosial media itu nantinya ikut membantu kami mencari keberadaan teroris atau menangkal secara langsung,? ungkap Wiranto usai hadir dalam SRM FTF-CBT di Manado Sabtu malam (29/7).

Perusahaan yang dia maksud tidak lain adalah perusahaan penyedia layanan media sosial serta video file sharing dan messaging. Misalnya Facebook yang menjadi salah satu media sosial populer di tanah air.

Tidak hanya itu, pertemuan tersebut juga membuahkan kesepakatan lain. Yakni berkaitan dengan pembentukan forum FTF. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat kerja sama di antara lembaga penegak hukum serta badan intelijen.

Utamanya dalam bertukar informasi. Keenam negara juga akan melangsungkan studi komparatif hukum soal terorisme di negara masing-masing. ?Pertemuan itu juga menyepakati pertemuan sub regional selanjutnya pada 2018,? terangnya.

Wiranto pun menyampaikan bahwa bakal dilakukan penguatan yang tujuannya menanggulangi aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. Juga peningkatan kerja sama di antara badan imigrasi dalam rangka pengawasan perbatasan terpadu.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah Indonesia mengandalkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menjelaskan, komitmen pemerintah terhadap kesepakatan tersebut sangat kuat.

Mereka tidak ingin konflik di Marawi, Mindanao, Filipina meluas sampai Indonesia. Untuk itu, Ditjen Imigrasi diperintah meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia bagian utara dengan Filipina bagian selatan.

?Memperkuat itu menggunakan teknologi informasi,? kata dia, kemarin.

Menurut Agung, Indonesia dan Filipina sudah menjalani kerja sama sejak 1972 melalui border cross agreement. Kerja sama tersebut mengatur soal mekanisme perlintasan tradisional di perbatasan Sulawesi Utara dan Mindanao. Lantaran SRM FTF-CBT membahas secara spesifik kondisi di Marawi, Ditjen Imigrasi Kemenkumhan turut kebagian tugas.

?Agar pergerakan pemberontak dari Marawi lebih terkendali,? ujarnya.

Ditjen Imigrasi Kemenkumham memastikan bahwa pengawasan di Pulau Miangas dan Pulau Marore semakin ketat. Bukan hanya petugas imigrasi, turut serta militer dari Indonesia dan Filipina yang berjaga.

?Juga dilakukan patroli militer oleh angkatan laut di masing-masing negara,? ungkap Agung. Mau tidak mau itu harus dilakukan lantaran bukan tidak mungkin anggota kelompok teroris yang terdesak dari Marawi bergerak melalui jalur ilegal.

Lantaran hanya punya kewenangan mengawasi jalur legal, Ditjen Imigrasi Kemenkumhan menyerahkan tugas pengawasan jalur ilegal kepada TNI, Polri, dan pemerintah daerah (pemda). ?Jalur ilegal di sepanjang garis laut,? kata Agung.

Dalam pertemuan SRM FTF-CBT, sambung dia, ditegaskan bahwa enam negara yang terlibat dalam pertemuan itu wajib memastikan pergerakan anggota kelompok teroris dari Marawi. ?Harus diketahui siapa saja, kemana saja, ? tegasnya.

Pengamat terorisme Al Chaidar turut buka suara mengenai hasil SRM FTF-CBT. Menurut dia kesepakatan pengawasan aktivitas teroris melalui media sosial maupun imigrasi memang dibutuhkan. Namun, lebih dari itu pemerintah juga harus menekankan peran TNI.

Apalagi berkaitan dengan anggota kelompok teroris di Marawi. ?Yang paling penting sekuritas terorisme di mana militer terlibat,? kata dia. Sebab, hanya mereka yang bisa menangani. (syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Empat Anak Bomber Jadi Saksi Mahkota

Empat Anak Bomber Jadi Saksi Mahkota

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menyatakan empat anak terduga teroris bakal jadi saksi mahkota.


Tiga Terduga Teroris Siap Ledakan Bom High Explosive

Tiga Terduga Teroris Siap Ledakan Bom High Explosive

Kelompok teroris masih menggeliat. Kemarin (7/5) Polri mengungkapkan penangkapan tiga terduga teroris di jalan Veteran III, Bogor, Jawa Barat.


Pengadaan Kantong Sembako Gunakan Dana Operasional Presiden

Pengadaan Kantong Sembako Gunakan Dana Operasional Presiden

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat bicara terkait polemik pembagian sumbangan oleh Presiden Joko Widodo.


Afrika Butuh Mie Instan Indonesia

Afrika Butuh Mie Instan Indonesia

Hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di Afrika bakal semakin meningkat.


KPK Panggil Ulang Enam Tersangka

KPK Panggil Ulang Enam Tersangka

Pengusutan skandal suap DPRD Kota Malang terus bergulir.


Gaji Pensiunan Dirjen Diharapkan Lebih dari Rp4 Juta

Gaji Pensiunan Dirjen Diharapkan Lebih dari Rp4 Juta

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kembali menggaungkan rencana untuk mengubah sistem pensiun PNS.


Enam Pimpinan DPRD Kota Malang Tersangka Suap

Enam Pimpinan DPRD Kota Malang Tersangka Suap

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Pemkot Malang tahun anggaran 2015.


Data Orang Miskin Harus Selalu Update

Data Orang Miskin Harus Selalu Update

Sejumlah program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin digulirkan pemerintah.


Siap-siap, Pemerintah Akan Buka Lowongan 200 Ribu CPNS Tahun Ini

Siap-siap, Pemerintah Akan Buka Lowongan 200 Ribu CPNS Tahun Ini

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tahun ini berencana membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!