Nasional
Share this on:

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas
  • Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

JAKARTA - Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut. Bahkan, Polri menilai Perppu tersebut akan lebih menjamin situasi keamanan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ormas.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, sebagai bagian dari aparatur pemerintah tentu Polri mendukung penuh peraturan pemerintah pengganti undang- undang (Perppu) tersebut. Perppu tersebut akan lebih membantu operasional Polri bila menghadapi adanya gangguan dari ormas.

?Polisi harus memiliki dasar hukum yang tepat untuk melakukan penegakan hukum,? ujarnya.

Perppu tersebut akan lebih menjamin kebhinekaan dan berkerjanya pancasila. Sehingga, suasana kehidupan masyarakat akan lebih terjamin, terutama untuk kebutuhan mendapatkan keamanan dan ketertiban.

?Masyarakat jadi tidak terganggu dengan ormas,? jelasnya.

Ormas-ormas yang asaz dan tujuannya melanggar perppu tersebut tentu akan bisa dipidana. Sehingga, Polri bisa memastikan dalam melindungi kedaulatan NKRI. ?Kita kan mengakui kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,? ujarnya mantan kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.

Menkominfo Rudiantara mengatakan banyak yang mengira Perppu Ormas itu adalah sesuatu yang baru. Padahal menurutnya Perppu Ormas itu adalah UU 17/2013 tentang Ormas.

"Karena penanganan di UU 17/2013 itu terlalu lama, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian," kata dia usai mengikuti Deklarasi Anti Radikalisme di kampus Unpad Bandung kemarin.

Rudiantara mengatakan di aturan yang sebelumnya, membutuhkan waktu lima sampai enam bulan. Waktu sepanjang itu, bisa digunakan untuk melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila secara lebih kuat.

Dia menegaskan Perppu Ormas itu sama sekali tidak melanggar semangat demokrasi. Sebab tetap melalui proses pengadilan juga. Perbedaan yang mencolok hanya waktu untuk penindakannya. Dari yang semula butuh berbulan-bulan, menjadi tujuh hari saja.

Kemudian soal pemblokiran website dari ormas yang bertentangan dengan Pancasila atau website negatif lainnya, kini semakin mudah. Rudiantara mengatakan sudah memberikan "kartu merah" kepada tiga lembaga. Yakni Kepala BNPT, Kapolri, dan Kepala BIN. "Ketiga kepala lembaga itu tinggal bilang ke staf saya, website sudah bisa diblokir," pungkasnya. (idr/wan/jun/syn/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Polri Waspadai Enam Modus Kecurangan Pilkada

Polri Waspadai Enam Modus Kecurangan Pilkada

Pilkada serentak 2018 membuat Polri terus memperkuat diri dalam memahami kemungkinan terjadinya kecurangan.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Gus Ipul Siap Jika diganti Risma

Gus Ipul Siap Jika diganti Risma

Calon Gubernur Jatim PDIP-PKB, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui, jika isu terkait Azwar Anas cukup berimbas pada koalisinya.


Pindad Siap Penuhi Kebutuhan Senjata TNI-Polri

Pindad Siap Penuhi Kebutuhan Senjata TNI-Polri

PT Pindad memprediksi mampu mengantongi laba bersih Rp53 miliar sampai akhir tahun ini.


Siap-siap Liburan? Imigrasi Buka Layanan Paspor di Hari Libur

Siap-siap Liburan? Imigrasi Buka Layanan Paspor di Hari Libur

Jelang akhir tahun permohonan paspor ke kantor Imigrasi semakin melonjak. Lantaran banyak warga yang ingin menghabiskan liburan ke luar negeri.


Polri Bikin Terobosan Ukur Kinerja Polres

Polri Bikin Terobosan Ukur Kinerja Polres

Polri terus berbenah dalam melayani masyarakat. Kemarin (13/12) Polri menggelar hasil penilaian indeks tata kelola (ITK) Polri.


Tahun ini, Natal dan Tahun Baru Lebih Rawan Macet

Tahun ini, Natal dan Tahun Baru Lebih Rawan Macet

Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru membuat Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri lebih waspada.


Tiga Ruas Tol Siap Dioperasionalisasikan

Tiga Ruas Tol Siap Dioperasionalisasikan

Ruas terakhir dari tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) akan diresmikan dalam waktu dekat.


Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

Jumlah guru honorer di Indonesia sudah membengkak hingga satu juta lebih. Kabarnya masih banyak yang belum masuk pendataan Kemendikbud.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!