Nasional
Share this on:

Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara
  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

Menggelapkan uang negara sebesar USD 12 juta Jendral (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi harus mendekam di dalam sel seumur hidup.

JAKARTA - Tindakan melawan hukum dengan menggelapkan uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar yang dilakukan Brigadir Jendral (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi saat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan), membuat dirinya harus mendekam di dalam sel seumur hidup. Tidak mau pasrah dengan vonis tersebut, sang jenderal bintang satu itu akhirnya mengajukan banding pada 6 Desember lalu.

Kuasa hukum Brigjen Teddy, Kolonel Chk Marthin Ginting mengatakan bahwa kliennya telah mengajukan berkas banding dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah bahwa kliennya merasa keberatan dengan vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada akhir November lalu.

"Sudah diajukan sekarang kita tinggal menunggu proses banding," kata Marthin saat dihubungi Jawa Pos (induk www.radartegal.com) melalui telepon, kemarin.

Marthin juga mengatakan bahwa dalam berkas putusan majelis hakim yang mengatakan bahwa dirinya terbukti menilep uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar dari pembayaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kemhan pada 2010-2014 lalu terlalu berlebihan. Berdasarkan perhitungannya, angka kerugian tidak sebesar itu.

"Kalau angkanya segitu saya kira tidak sampai segitu besarnya. Tapi hanya USD 7,7 juta (setara Rp102,6 miliar, Red)," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kliennya selama di dalam persidangan. Seperti misalnya tindakan baik Brigjen Teddy selama dalam proses persidangan dan itikad baik Teddy dengan mengakui perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

"Hal yang memberatkan saja yang dilihat hakim. Apalagi Brigjen Teddy juga bersedia untuk mengembalikan uang negara tersebut," tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa status kepangkatan kliennya hingga kini masih melekat pada dirinya. Hal tersebut karena proses hukum terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Menunggu proses hukumnya selesai," imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kemhan belum dapat dimintai respon terkait upaya banding yang dilakukan Brigjen Teddy tersebut. Juru Bicara maupun Inspektur Jenderal Kemhan belum mengangkat panggilan telepon yang diupayakan Jawa Pos kemarin.

Sebagaimana yang diketahui, vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap kasus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy memang tergolong tinggi. Karena itu, banyak pihak yang mengapresiasi putusan tersebut. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Kemhan mengungkap aktor lainnya, mengingat jumlah uang korupsi yang dinikmati Brigjen Teddy sangat besar.

Di saat yang bersamaan, secara internal Kemhan juga melakukan pemeriksaan terhadap 53 saksi yang diduga mengetahui dan bahkan ikut menikmati uang hasil korupsi Brigjen Teddy. Para saksi tersebut sebagian besar adalah sahabat dan mitra bisnis Brigjen Teddy. (dod/jpg)

Berita Sebelumnya

Bom Panci Juga Geret Mahasiswa
Bom Panci Juga Geret Mahasiswa

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Malnutrisi Sebabkan Usia Rawat Inap Lebih Panjang

Malnutrisi Sebabkan Usia Rawat Inap Lebih Panjang

Malnutrisi pasien rawat inap di rumah sakit merupakan masalah yang banyak terjadi, tidak hanya di negara berkembang bahkan di negara maju.


Pererat Kerjasama, Indonesia-Arab Teken 4 MoU Baru

Pererat Kerjasama, Indonesia-Arab Teken 4 MoU Baru

Indonesia dan Arab Saudi menandatangani empat perjanjian baru terkait peningkatan kerjasama kedua negara.


Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Selama ini Indonesia membeli alat utama sistem pertahanan dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia.


Indonesia Butuh 56 Juta Tenaga Kerja di 2030

Indonesia Butuh 56 Juta Tenaga Kerja di 2030

Produksi tenaga kerja di tanah air ditakuti tak bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara.



Tiru Korea Utara, Bela Negara Masuk Kurikulum

Tiru Korea Utara, Bela Negara Masuk Kurikulum

Kontroversi yang sempat mewarnai program bela negara, tak membuat pemerintah goyah pendirian. Bahkan, program tersebut akan diperluas.


Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir.


Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari

Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari

Uang hasil suap pengisian jabatan yang mengalir ke Bupati Klaten Sri Hartini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.


Polri Kejar Pemilik Akun Penyebar Hoax Uang Rupiah

Polri Kejar Pemilik Akun Penyebar Hoax Uang Rupiah

Bareskrim Polri berupaya mengejar pemilik akun media sosial yang menyebarkan hoax bahwa uang rupiah cetakan baru dicetak di perusahaan swasta.


Negara Jamin Perayaan Natal Aman

Negara Jamin Perayaan Natal Aman

Pengmanan Natal tahun ini diwarnai beberapa penangkapan terduga teroris.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!