Nasional
Share this on:

Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara
  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

JAKARTA - Tindakan melawan hukum dengan menggelapkan uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar yang dilakukan Brigadir Jendral (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi saat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan), membuat dirinya harus mendekam di dalam sel seumur hidup. Tidak mau pasrah dengan vonis tersebut, sang jenderal bintang satu itu akhirnya mengajukan banding pada 6 Desember lalu.

Kuasa hukum Brigjen Teddy, Kolonel Chk Marthin Ginting mengatakan bahwa kliennya telah mengajukan berkas banding dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah bahwa kliennya merasa keberatan dengan vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada akhir November lalu.

"Sudah diajukan sekarang kita tinggal menunggu proses banding," kata Marthin saat dihubungi Jawa Pos (induk www.radartegal.com) melalui telepon, kemarin.

Marthin juga mengatakan bahwa dalam berkas putusan majelis hakim yang mengatakan bahwa dirinya terbukti menilep uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar dari pembayaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kemhan pada 2010-2014 lalu terlalu berlebihan. Berdasarkan perhitungannya, angka kerugian tidak sebesar itu.

"Kalau angkanya segitu saya kira tidak sampai segitu besarnya. Tapi hanya USD 7,7 juta (setara Rp102,6 miliar, Red)," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kliennya selama di dalam persidangan. Seperti misalnya tindakan baik Brigjen Teddy selama dalam proses persidangan dan itikad baik Teddy dengan mengakui perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

"Hal yang memberatkan saja yang dilihat hakim. Apalagi Brigjen Teddy juga bersedia untuk mengembalikan uang negara tersebut," tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa status kepangkatan kliennya hingga kini masih melekat pada dirinya. Hal tersebut karena proses hukum terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Menunggu proses hukumnya selesai," imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kemhan belum dapat dimintai respon terkait upaya banding yang dilakukan Brigjen Teddy tersebut. Juru Bicara maupun Inspektur Jenderal Kemhan belum mengangkat panggilan telepon yang diupayakan Jawa Pos kemarin.

Sebagaimana yang diketahui, vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap kasus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy memang tergolong tinggi. Karena itu, banyak pihak yang mengapresiasi putusan tersebut. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Kemhan mengungkap aktor lainnya, mengingat jumlah uang korupsi yang dinikmati Brigjen Teddy sangat besar.

Di saat yang bersamaan, secara internal Kemhan juga melakukan pemeriksaan terhadap 53 saksi yang diduga mengetahui dan bahkan ikut menikmati uang hasil korupsi Brigjen Teddy. Para saksi tersebut sebagian besar adalah sahabat dan mitra bisnis Brigjen Teddy. (dod/jpg)

Berita Sebelumnya

Bom Panci Juga Geret Mahasiswa
Bom Panci Juga Geret Mahasiswa

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kemenhub Tagih Janji Kemenkominfo

Kemenhub Tagih Janji Kemenkominfo

Kemenhub meminta Kemenkominfo untuk segera menuntaskan penyediaan dashboard untuk memantau operasional taksi online.


Beban Negara Kian Besar Karena Terpidana Mati

Beban Negara Kian Besar Karena Terpidana Mati

Togiman alias Toge terpidana mati yang terancam divonis mati kali ketiga hanya satu dari ratusan terpidana mati kasus narkotika.


Mobil Sitaan KPK Dihibahkan ke Lembaga Negara

Mobil Sitaan KPK Dihibahkan ke Lembaga Negara

Satu persatu aset mantan Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen (Purn) Djoko Susilo yang sudah dirampas negara dilepas KPK.


Tahun Ini ada Rekrutmen CPNS Lagi

Tahun Ini ada Rekrutmen CPNS Lagi

Kebutuhan pegawai pemerintah tidak terelakkan lagi. Selama dua tahun ini, diperkirakan ada sekitar 220 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun.


Tas Bupati Rita Banyak yang KW

Tas Bupati Rita Banyak yang KW

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari angkat bicara soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang membelitnya.


Tak Laporkan Hartanya, Bakal Calon Gugur

Tak Laporkan Hartanya, Bakal Calon Gugur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib bagi semua bakal calon kepala daerah.


Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat

Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat

Badan Kepegawaian Negara (BKN) gerah melihat masih banyak aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang terlibat kasus korupsi tetapi belum dipecat.


Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir aturan baru tentang tata cara pemberian cuti PNS.


Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Setelah diterpa isu tak sedap, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memilih untuk mengembalikan mandat ke PDI Perjuangan.


Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!