Nasional
Share this on:

Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara
  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

JAKARTA - Tindakan melawan hukum dengan menggelapkan uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar yang dilakukan Brigadir Jendral (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi saat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan), membuat dirinya harus mendekam di dalam sel seumur hidup. Tidak mau pasrah dengan vonis tersebut, sang jenderal bintang satu itu akhirnya mengajukan banding pada 6 Desember lalu.

Kuasa hukum Brigjen Teddy, Kolonel Chk Marthin Ginting mengatakan bahwa kliennya telah mengajukan berkas banding dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah bahwa kliennya merasa keberatan dengan vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada akhir November lalu.

"Sudah diajukan sekarang kita tinggal menunggu proses banding," kata Marthin saat dihubungi Jawa Pos (induk www.radartegal.com) melalui telepon, kemarin.

Marthin juga mengatakan bahwa dalam berkas putusan majelis hakim yang mengatakan bahwa dirinya terbukti menilep uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar dari pembayaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kemhan pada 2010-2014 lalu terlalu berlebihan. Berdasarkan perhitungannya, angka kerugian tidak sebesar itu.

"Kalau angkanya segitu saya kira tidak sampai segitu besarnya. Tapi hanya USD 7,7 juta (setara Rp102,6 miliar, Red)," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kliennya selama di dalam persidangan. Seperti misalnya tindakan baik Brigjen Teddy selama dalam proses persidangan dan itikad baik Teddy dengan mengakui perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

"Hal yang memberatkan saja yang dilihat hakim. Apalagi Brigjen Teddy juga bersedia untuk mengembalikan uang negara tersebut," tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa status kepangkatan kliennya hingga kini masih melekat pada dirinya. Hal tersebut karena proses hukum terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Menunggu proses hukumnya selesai," imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kemhan belum dapat dimintai respon terkait upaya banding yang dilakukan Brigjen Teddy tersebut. Juru Bicara maupun Inspektur Jenderal Kemhan belum mengangkat panggilan telepon yang diupayakan Jawa Pos kemarin.

Sebagaimana yang diketahui, vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap kasus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy memang tergolong tinggi. Karena itu, banyak pihak yang mengapresiasi putusan tersebut. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Kemhan mengungkap aktor lainnya, mengingat jumlah uang korupsi yang dinikmati Brigjen Teddy sangat besar.

Di saat yang bersamaan, secara internal Kemhan juga melakukan pemeriksaan terhadap 53 saksi yang diduga mengetahui dan bahkan ikut menikmati uang hasil korupsi Brigjen Teddy. Para saksi tersebut sebagian besar adalah sahabat dan mitra bisnis Brigjen Teddy. (dod/jpg)


Berita Sebelumnya

Bom Panci Juga Geret Mahasiswa
Bom Panci Juga Geret Mahasiswa

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Jokowi Ditagih Janji Penyelesaian Kasus HAM

Penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu kembali dipertanyakan dalam peringatan hari HAM Internasional, kemarin (10/12).


UU ASN Akan Direvisi, Honorer K2 Bisa Jadi Segera Diangkat PNS

UU ASN Akan Direvisi, Honorer K2 Bisa Jadi Segera Diangkat PNS

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan direvisi Januari 2018 mendatang.


Tercyduk, Ahmad Dhani Janji Datangi Penyidik

Tercyduk, Ahmad Dhani Janji Datangi Penyidik

Drama kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret pentolan Dewa, Ahmad Dhani Prasetyo, memasuki babak baru.


Tangkap Pejabat Jambi, KPK Amankan Uang Rp1 Miliar

Tangkap Pejabat Jambi, KPK Amankan Uang Rp1 Miliar

Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Depresi, Dioperasi Ada 7 Kilogram Uang Koin di Perutnya

Depresi, Dioperasi Ada 7 Kilogram Uang Koin di Perutnya

Kita memang bekerja mencari uang untuk (salah satunya) makan.


Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Sepekan lagi, kebijakan pembayaran tol dengan uang elektronik akan diterapkan sepenuhnya. Sejauh ini, angkanya mencapai 88 persen.


23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

23 Lembaga Dibubarkan, Negara Hemat Rp25 Triliun

Jumlah lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi dinilai sangat gemuk. Sehingga sejak 2014 lalu pemerintah rajin melakukan pengeprasan.


Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Langkah KPK untuk kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi e-KTP tengah dinanti publik saat ini.


Auditor BPK Terima Suap Lagi

Auditor BPK Terima Suap Lagi

Integritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa laporan keuangan kementerian/lembaga negara kembali harus dipertanyakan.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!