Nasional
Share this on:

Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara
  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

JAKARTA - Tindakan melawan hukum dengan menggelapkan uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar yang dilakukan Brigadir Jendral (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi saat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan), membuat dirinya harus mendekam di dalam sel seumur hidup. Tidak mau pasrah dengan vonis tersebut, sang jenderal bintang satu itu akhirnya mengajukan banding pada 6 Desember lalu.

Kuasa hukum Brigjen Teddy, Kolonel Chk Marthin Ginting mengatakan bahwa kliennya telah mengajukan berkas banding dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah bahwa kliennya merasa keberatan dengan vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada akhir November lalu.

"Sudah diajukan sekarang kita tinggal menunggu proses banding," kata Marthin saat dihubungi Jawa Pos (induk www.radartegal.com) melalui telepon, kemarin.

Marthin juga mengatakan bahwa dalam berkas putusan majelis hakim yang mengatakan bahwa dirinya terbukti menilep uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar dari pembayaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kemhan pada 2010-2014 lalu terlalu berlebihan. Berdasarkan perhitungannya, angka kerugian tidak sebesar itu.

"Kalau angkanya segitu saya kira tidak sampai segitu besarnya. Tapi hanya USD 7,7 juta (setara Rp102,6 miliar, Red)," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kliennya selama di dalam persidangan. Seperti misalnya tindakan baik Brigjen Teddy selama dalam proses persidangan dan itikad baik Teddy dengan mengakui perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

"Hal yang memberatkan saja yang dilihat hakim. Apalagi Brigjen Teddy juga bersedia untuk mengembalikan uang negara tersebut," tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa status kepangkatan kliennya hingga kini masih melekat pada dirinya. Hal tersebut karena proses hukum terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Menunggu proses hukumnya selesai," imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kemhan belum dapat dimintai respon terkait upaya banding yang dilakukan Brigjen Teddy tersebut. Juru Bicara maupun Inspektur Jenderal Kemhan belum mengangkat panggilan telepon yang diupayakan Jawa Pos kemarin.

Sebagaimana yang diketahui, vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap kasus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy memang tergolong tinggi. Karena itu, banyak pihak yang mengapresiasi putusan tersebut. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Kemhan mengungkap aktor lainnya, mengingat jumlah uang korupsi yang dinikmati Brigjen Teddy sangat besar.

Di saat yang bersamaan, secara internal Kemhan juga melakukan pemeriksaan terhadap 53 saksi yang diduga mengetahui dan bahkan ikut menikmati uang hasil korupsi Brigjen Teddy. Para saksi tersebut sebagian besar adalah sahabat dan mitra bisnis Brigjen Teddy. (dod/jpg)

Berita Sebelumnya

Bom Panci Juga Geret Mahasiswa
Bom Panci Juga Geret Mahasiswa

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial

Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial

Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) berlangsung sesuai rencana.


Kuliah Mahasiswa Bidik Misi Molor, PTN Tomboki Uang Beasiswa

Kuliah Mahasiswa Bidik Misi Molor, PTN Tomboki Uang Beasiswa

Mahasiswa peserta program beasiswa pendidikan mahasiswa miskin (bidik misi) ditanggung biaya kuliahnya.


Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

Polemik dugaan penerimaan uang Rp600 juta dari proyek alat kesehatan (alkes) ke rekening Amien Rais menemui titik terang.


Awas! Jelang, Lebaran Banyak Uang Palsu Beredar

Awas! Jelang, Lebaran Banyak Uang Palsu Beredar

Menjelang Idul Fitri, peredaran uang palsu (upal) menjadi perhatian.


Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Langkah Hukum Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan suntikan moril dari para pakar hukum tata negara.


Mantan Menkes Kembalikan Uang Korupsi Rp1,35 Miliar

Mantan Menkes Kembalikan Uang Korupsi Rp1,35 Miliar

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi senilai Rp1,35 miliar.


Amien Rais Bukan Pelaku Inti

Amien Rais Bukan Pelaku Inti

Terungkapnya indikasi bagi-bagi uang korupsi proyek alat kesehatan ke rekening pribadi Amien Rais menuai berbagai tanggapan.


PNS Dilarang Tambah Cuti Lebaran

PNS Dilarang Tambah Cuti Lebaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur melarang PNS dilarang tambah cuti lebaran.


Negara Abaikan Kasus Munir

Negara Abaikan Kasus Munir

Pemerintah masih menyimpan rapat-rapat dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.


Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

Sumber pendapatan PNS bertambah. Mulai tahun ini pemerintah memberikan tunjangan kemahalan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!