Nasional
Share this on:

Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara
  • Brigjen Teddy Janji Kembalikan Uang Negara

JAKARTA - Tindakan melawan hukum dengan menggelapkan uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar yang dilakukan Brigadir Jendral (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi saat menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan), membuat dirinya harus mendekam di dalam sel seumur hidup. Tidak mau pasrah dengan vonis tersebut, sang jenderal bintang satu itu akhirnya mengajukan banding pada 6 Desember lalu.

Kuasa hukum Brigjen Teddy, Kolonel Chk Marthin Ginting mengatakan bahwa kliennya telah mengajukan berkas banding dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah bahwa kliennya merasa keberatan dengan vonis hukuman seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada akhir November lalu.

"Sudah diajukan sekarang kita tinggal menunggu proses banding," kata Marthin saat dihubungi Jawa Pos (induk www.radartegal.com) melalui telepon, kemarin.

Marthin juga mengatakan bahwa dalam berkas putusan majelis hakim yang mengatakan bahwa dirinya terbukti menilep uang negara sebesar USD 12 juta atau setara dengan Rp162,5 miliar dari pembayaran pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kemhan pada 2010-2014 lalu terlalu berlebihan. Berdasarkan perhitungannya, angka kerugian tidak sebesar itu.

"Kalau angkanya segitu saya kira tidak sampai segitu besarnya. Tapi hanya USD 7,7 juta (setara Rp102,6 miliar, Red)," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dinilai sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kliennya selama di dalam persidangan. Seperti misalnya tindakan baik Brigjen Teddy selama dalam proses persidangan dan itikad baik Teddy dengan mengakui perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

"Hal yang memberatkan saja yang dilihat hakim. Apalagi Brigjen Teddy juga bersedia untuk mengembalikan uang negara tersebut," tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa status kepangkatan kliennya hingga kini masih melekat pada dirinya. Hal tersebut karena proses hukum terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Menunggu proses hukumnya selesai," imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kemhan belum dapat dimintai respon terkait upaya banding yang dilakukan Brigjen Teddy tersebut. Juru Bicara maupun Inspektur Jenderal Kemhan belum mengangkat panggilan telepon yang diupayakan Jawa Pos kemarin.

Sebagaimana yang diketahui, vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap kasus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy memang tergolong tinggi. Karena itu, banyak pihak yang mengapresiasi putusan tersebut. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Kemhan mengungkap aktor lainnya, mengingat jumlah uang korupsi yang dinikmati Brigjen Teddy sangat besar.

Di saat yang bersamaan, secara internal Kemhan juga melakukan pemeriksaan terhadap 53 saksi yang diduga mengetahui dan bahkan ikut menikmati uang hasil korupsi Brigjen Teddy. Para saksi tersebut sebagian besar adalah sahabat dan mitra bisnis Brigjen Teddy. (dod/jpg)

Berita Sebelumnya

Bom Panci Juga Geret Mahasiswa
Bom Panci Juga Geret Mahasiswa

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, tampaknya, harus mengurungkan niatnya.


Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Israel Boiktot Warga Berpaspor Indonesia

Kebijakan Pemerintah Israel melarang Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke wilayahnya disayangkan pemerintah.


Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Untuk kesekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, kemarin.


Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Pengadaan Kantong Sembako Gunakan Dana Operasional Presiden

Pengadaan Kantong Sembako Gunakan Dana Operasional Presiden

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno angkat bicara terkait polemik pembagian sumbangan oleh Presiden Joko Widodo.


15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

15 Anggota Dewan Kembalikan Uang Suap

Pengusutan dugaan suap masal DPRD Sumatera Utara (Sumut) terus dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!