Nasional
Share this on:

Bupati Klaten Diduga Terima Suap Rp2 Miliar

  • Bupati Klaten Diduga Terima Suap Rp2 Miliar
  • Bupati Klaten Diduga Terima Suap Rp2 Miliar

Bupati Klaten Sri Hartati bakal melewati malam tahun baru di balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA - Bupati Klaten Sri Hartati bakal melewati malam tahun baru di balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia termasuk satu di antara delapan orang yang dibekuk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin (30/12). Selain Sri, ada empat orang PNS dan tiga sipil yang ditangkap komisi antirasuah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penangkapan dilakukan sekitar pukul 09.00. Petugas menemukan dua kardus uang yang jumlahnya diperkirakan Rp2 miliar. Ada pula USD 100. Uang tersebut diduga kuat sebagai suap yang diberikan kepada Sri.

’’Diamankan juga sejumlah dokumen dan catatan,’’ kata Febri.

Suap tersebut diduga terkait erat dengan pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengisian tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Dalam penangkapan itu, ada seorang PNS eselon III yang setara kepala dinas.

’’Tiga lainnya PNS,’’ ujarnya.

Ada indikasi, pemberi uang suap itu tidak hanya satu orang. ’’Ada beberapa waktu penerimaan yang berbeda. Indikasinya begitu,’’ kata Febri.

Kemarin Sri dan terduga lainnya diperiksa petugas KPK di Polda Jogjakarta. Setelah itu, perempuan yang juga politikus PDI Perjuangan tersebut dibawa ke Jakarta. KPK punya waktu hingga hari ini untuk meresmikan status mereka, apakah menjadi tersangka atau tidak.

Penyidik punya waktu 24 jam untuk penyelidikan lebih lanjut soal asal muasal uang Rp2 miliar tersebut. Termasuk menelusuri aliran dana lainnya yang diterima Sri.

Sementara itu, PDI Perjuangan langsung menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Sri sebagai kader. ’’Terhitung pukul 12.30 WIB siang ini yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP menegakkan disiplin partai,’’ tegas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto.

Keputusan pemecatan tersebut merupakan perintah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain pemecatan, PDIP memutuskan untuk tidak memberikan bantuan hukum terhadap yang bersangkutan.

’’Sekaligus untuk memberikan efek jera bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi,’’ tandasnya. (dyn/jun/c5/ca/jpg)


Berita Sebelumnya

Maruli: Moral Fauzi Bejat
Maruli: Moral Fauzi Bejat

Berita Sejenis

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1).


Wow... Satgas Pungli Terima 17 Ribu Pengaduan

Wow... Satgas Pungli Terima 17 Ribu Pengaduan

Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri tampaknya mulai kewalahan dengan jumlah pengaduan masyarakat.


“Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

“Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat.


Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari

Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari

Uang hasil suap pengisian jabatan yang mengalir ke Bupati Klaten Sri Hartini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.


Suap Pengisian Jabatan Diyakini Tak hanya di Klaten

Suap Pengisian Jabatan Diyakini Tak hanya di Klaten

Potensi suap pengisian jabatan diduga kuat tidak hanya terjadi di Kabupaten Klaten.


Maruli: Moral Fauzi Bejat

Maruli: Moral Fauzi Bejat

Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung terus berusaha agar tidak dikaitkan dengan kasus pemerasan Rp1,5 miliar yang dilakukan jaksa Ahmad Fauzi.


Pembunuhan Satu Keluarga di Pulomas, Pelaku Diduga Lebih dari Seorang

Pembunuhan Satu Keluarga di Pulomas, Pelaku Diduga Lebih dari Seorang

Pembunuhan sadis satu keluarga menggemparkan publik, kemarin. Polisi menduga, pelakunya berjumlah tiga orang.


Korupsi E-KTP, KPK Bakal Periksa Ketua DPR

Korupsi E-KTP, KPK Bakal Periksa Ketua DPR

KPK) masih terus mendalami perkara pengadaan e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.


Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

Penangkapan Mantan Jenderal yang Diduga makar Sudah Benar

Beredarnya video dari Dragon TV berjudul Perwira Tinggi TNI AD Marah Atas Penangkapan Kivlan Zein dinilai sangat meresahkan masyarakat.


Bupati Nganjuk Dijerat KPK, setelah Aman di Kejaksaan

Bupati Nganjuk Dijerat KPK, setelah Aman di Kejaksaan

Kejaksaan kembali mendapat tamparan dalam penanganan perkara korupsi.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!