Nasional
Share this on:

Bupati Klaten Diduga Terima Suap Rp2 Miliar

  • Bupati Klaten Diduga Terima Suap Rp2 Miliar
  • Bupati Klaten Diduga Terima Suap Rp2 Miliar

JAKARTA - Bupati Klaten Sri Hartati bakal melewati malam tahun baru di balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia termasuk satu di antara delapan orang yang dibekuk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) kemarin (30/12). Selain Sri, ada empat orang PNS dan tiga sipil yang ditangkap komisi antirasuah.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, penangkapan dilakukan sekitar pukul 09.00. Petugas menemukan dua kardus uang yang jumlahnya diperkirakan Rp2 miliar. Ada pula USD 100. Uang tersebut diduga kuat sebagai suap yang diberikan kepada Sri.

Diamankan juga sejumlah dokumen dan catatan, kata Febri.

Suap tersebut diduga terkait erat dengan pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengisian tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Dalam penangkapan itu, ada seorang PNS eselon III yang setara kepala dinas.

Tiga lainnya PNS, ujarnya.

Ada indikasi, pemberi uang suap itu tidak hanya satu orang. Ada beberapa waktu penerimaan yang berbeda. Indikasinya begitu, kata Febri.

Kemarin Sri dan terduga lainnya diperiksa petugas KPK di Polda Jogjakarta. Setelah itu, perempuan yang juga politikus PDI Perjuangan tersebut dibawa ke Jakarta. KPK punya waktu hingga hari ini untuk meresmikan status mereka, apakah menjadi tersangka atau tidak.

Penyidik punya waktu 24 jam untuk penyelidikan lebih lanjut soal asal muasal uang Rp2 miliar tersebut. Termasuk menelusuri aliran dana lainnya yang diterima Sri.

Sementara itu, PDI Perjuangan langsung menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Sri sebagai kader. Terhitung pukul 12.30 WIB siang ini yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP menegakkan disiplin partai, tegas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto.

Keputusan pemecatan tersebut merupakan perintah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain pemecatan, PDIP memutuskan untuk tidak memberikan bantuan hukum terhadap yang bersangkutan.

Sekaligus untuk memberikan efek jera bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi, tandasnya. (dyn/jun/c5/ca/jpg)


Berita Sebelumnya

Maruli: Moral Fauzi Bejat
Maruli: Moral Fauzi Bejat

Berita Sejenis

KPK Telusuri Alur Penyiapan Suap

KPK Telusuri Alur Penyiapan Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan Kasus dugaan suap perizinan Transmart Cilegon belum berkembang secara signifikan.


Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Satu persatu pihak yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah mega proyek e-KTP ditetapkan tersangka oleh KPK.


Duh... Muncul Video Diduga Brimob Bersenjata RPG

Duh... Muncul Video Diduga Brimob Bersenjata RPG

Pasca pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, muncul video yang menegaskan pernyataan tersebut.


Auditor BPK Terima Suap Lagi

Auditor BPK Terima Suap Lagi

Integritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memeriksa laporan keuangan kementerian/lembaga negara kembali harus dipertanyakan.


Ckckck... Toilet Tersumbat Uang Rp1,33 Miliar

Ckckck... Toilet Tersumbat Uang Rp1,33 Miliar

Biasanya, orang membuang duit, baik duit sendiri maupun suami, ke gerai tas atau sepatu di Avenue Montaigne.


Kasus First Travel, Polisi Sita Sejumlah Tas Mewah Anniesa

Kasus First Travel, Polisi Sita Sejumlah Tas Mewah Anniesa

Bareskrim terus berupaya mengumpulkan aset Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang diduga dibeli dengan uang jamaah.


Penembakan Bima, Polisi Amankan 4 Orang yang Diduga Teroris

Penembakan Bima, Polisi Amankan 4 Orang yang Diduga Teroris

Aksi penembakan diduga dilakukan kelompok teror menyasar dua anggota polisi di Bima, kemarin.


Kasus Tertangkapnya Bunda Sitha, Petahana Rawan Korupsi Transaksional

Kasus Tertangkapnya Bunda Sitha, Petahana Rawan Korupsi Transaksional

Terbongkarnya dugaan suap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno membuat integritas kepala daerah dalam pilkada serentak 2018 mendatang tercoreng.


Hati-hati, Dana Desa Rawan Penyimpangan

Hati-hati, Dana Desa Rawan Penyimpangan

Kejaksaan Agung memberikan pemahaman kepada 70.000 kepala desa se-Indonesia, mengenai penggunaan dana desa yang dikucurkan Rp1 miliar per desa.


Hmmm... Kasus Rp103 Miliar ?Dijual? Rp425 Juta

Hmmm... Kasus Rp103 Miliar ?Dijual? Rp425 Juta

KPK akhirnya menetapkan panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tarmizi (TMZ) sebagai tersangka suap, kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!