Nasional
Share this on:

Bupati Nganjuk Dijerat KPK, setelah Aman di Kejaksaan

  • Bupati Nganjuk Dijerat KPK, setelah Aman di Kejaksaan
  • Bupati Nganjuk Dijerat KPK, setelah Aman di Kejaksaan

JAKARTA - Kejaksaan kembali mendapat tamparan dalam penanganan perkara korupsi. Itu terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka. Selama ini Taufiq juga diduga terlibat perkara korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk. Namun, statusnya tak mampu dinaikkan sebagai tersangka.

Penetapan Taufiq sebagai tersangka korupsi disampaikan langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK kemarin (5/12). Penetapan status tersebut berselang beberapa jam setelah tim KPK menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Taufiq di Nganjuk. Iya, sudah (?jadi tersangka, Red), kata Agus.

Pejabat asal Magetan itu mengungkapkan, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Taufiqurrahman sudah ditandatangani lima pimpinan KPK. Tapi, saya lupa tanggalnya, ujar Agus. KPK pernah meminta keterangan dari Taufiq saat penyelidikan pada 25 Agustus 2016.

Sayang, Agus belum bersedia mengungkapkan detail perkara yang membelit bupati yang sudah dua kali menjabat itu. Dia hanya menyebutkan, Taufiq dijerat pasal 12b dan 12i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menambahkan, selain melakukan penggeledahan di Nganjuk, tim KPK bergerak ke Jombang. Di sana, mereka menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang Ita Triwibawati. Ita tidak lain merupakan istri Taufiqurrahman.

Saya belum bisa menyampaikan hasil penggeledahan, karena tim masih di lapangan, katanya.

Dari penggeledahan di Pemkab Jombang, enam penyidik KPK membawa koper, kardus, dan kantong plastik yang diduga berisi dokumen. Penggeledahan berlangsung pukul 13.30?16.00.

Menurut informasi, selama ini nama Taufiqurrahman masuk dalam daftar kepala daerah pemilik rekening jumbo yang pernah terdeteksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rekening itu terdeteksi karena adanya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Temuan rekening gendut tersebut pernah dilaporkan PPATK kepada penegak hukum, yakni Kejagung dan KPK. Namun, dalam beberapa perkara, data dari PPATK itu justru diabaikan kejaksaan. Bahkan, ada penyidikan yang sudah dihentikan.

Salah satu yang sempat menyita perhatian publik adalah kasus korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. Saat ditangani Kejagung, perkara Nur Alam justru dihentikan. Aman di Kejagung, Nur Alam justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Bukan hanya Nur Alam, perkara korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) nyaris sama. Kasus itu mulanya ditangani Kejari Madiun, lalu sempat diambil alih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Di tangan kejati, perkara itu malah dihentikan. Menariknya, KPK justru mampu menemukan alat bukti untuk menjerat Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka.

Sumber Jawa Pos di internal KPK menyebutkan, perkara yang membelit Taufiqurrahman terkait dengan ijon sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk. Banyak kasus ijon proyek. Salah satunya pembangunan pasar, kata sumber tersebut.

Selain pembangunan pasar, proyek ijon lainnya adalah pengadaan seragam batik. Pengadaan itu bermasalah dan kini ditangani Kejari Nganjuk. Empat orang telah dijadikan terdakwa, termasuk Sekda Pemkab Nganjuk Masduqi.

Nah, dalam dakwaan Masduki itulah muncul keterlibatan Taufiqurrahman. Dia diduga memaksakan pengadaan tersebut dengan memerintahkan agar dilakukan penambahan anggaran 2015 untuk belanja pakaian tradisional batik PNS.

Penambahan anggaran Rp6,050 miliar untuk pengadaan tersebut bertentangan dengan rekomendasi gubernur Jatim atas evaluasi RAPBD 2015 tanggal 23 Desember 2014. Dalam sidang Masduqi, terungkap pula adanya aliran uang Rp2,7 miliar ke sejumlah pihak, termasuk Taufiq.

Nama Taufiq muncul dalam dakwaan lewat keterangan sejumlah saksi dalam penyidikan. Meski peran Taufiq disebut sejumlah saksi, selama ini jaksa tidak mampu menghadirkannya. Dia tak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan ketika perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan.

Amannya Taufiq di kejaksaan sempat menimbulkan pertanyaan. Apalagi, belakangan terungkap adanya praktik culas yang dilakukan jaksa Ahmad Fauzi. Sebagaimana diketahui, jaksa yang dikenal dekat dengan Kajati Jatim Maruli Hutagalung itu memeras seseorang bernama Abdul Manaf agar tidak dijadikan tersangka. (dod/atm/rul/ler/c5/ang/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Merapi Cukup Aktif, tapi Masih Aman

Merapi Cukup Aktif, tapi Masih Aman

Aktivitas Gunung Merapi masih cukup terasa dalam seminggu terakhir.


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Wali Kota Blitar Serahkan Diri, Giliran Bupati Nonaktif Tulungagung Menghilang

Setelah sempat dikabarkan menghilang, Wali Kota Blitar M. Samanhudi Anwar (MSA) akhirnya menyerahkan diri, kemarin.


Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim Penyusun R-KUHP Bantah Lemahkan KPK

Tim penyusun Revisi KUHP (R-KUHP) pemerintah akhirnya angkat suara soal polemik masuknya delik korupsi dalam R-KUHP.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805 Ribu E-KTP Rusak Akan Dimusnahkan setelah Pemilu

805.311 keping e-KTP yang rusak sedang dilakukan pemotongan untuk disfungsi.


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!