Nasional
Share this on:

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK
  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

SIDOARJO - Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1). Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Masduqi divonis satu tahun penjara.

Meski Masduqi divonis ringan, kuasa hukumnya meradang karena Bupati Taufiqurrahman dinilai kebal hukum. Selain vonis satu tahun penjara untuk Masduqi, Direktur CV Ranusa Edy Purwanto divonis 2 tahun 6 Hubulan.

Sementara itu, Mashadi (rekanan) dijatuhi hukuman penjara setahun. Putusan itu dibacakan kemarin di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari kasus tersebut, tinggal tersangka Sunartoyo selaku direktur PT Delta Inti Sejahtera yang masih memasuki proses pleidoi.

Dalam putusannya, untuk Masduqi, majelis hakim menyebutkan bahwa dakwaan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara terbukti. Sejak awal Masduqi disebut telah melakukan kegiatan yang tidak patut. Dia bisa mengatur harga batik dengan meminjam bendera CV Ranusa.

Keuntungan yang didapat Masduqi berasal dari perubahan harga satu setel batik yang seharusnya Rp500 ribu menjadi Rp250 ribu. Jika tetap Rp500 ribu, tidak ada keuntungan. Sebagai PNS dengan pangkat tinggi, menurut majelis hakim, seharusnya Masduqi bisa memberikan contoh yang baik.

?Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider,? kata Mathius Samiadji, ketua majelis hakim. Selain hukuman badan, Masduqi didenda Rp 50 juta.

Seusai sidang, kuasa hukum Masduqi, yakni Amir Burhanuddin, mengatakan, vonis untuk kliennya seharusnya menjadi pintu masuk untuk menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Sebab, nama dia sudah disebut dalam putusan hakim sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

?Kalau yang menganggarkan dianggap bersalah, lantas yang menyuruh kenapa tidak tanya dia.

Amir heran karena dalam fakta persidangan nama bupati kerap disebut, terutama soal proses penganggaran awal. Namun, JPU tidak pernah berusaha menghadirkan sosoknya sebagai saksi. Nah, hakim dalam putusannya juga kembali menyinggung peran itu. Kalimatnya: Atas perintah bupati, anggaran itu muncul.

?Jaksa harus ngejar. Jangan sampai penegakan hukum tebang pilih. Jangan karena jabatannya bupati, lantas nggak diusut, ucapnya.

Dugaan diistimewakannya bupati Nganjuk membuat Amir berinisiatif meneruskan putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum yakin bupati punya peran.

Rencananya, laporan ke KPK segera disampaikan dalam seminggu ke depan. Setelah dia dan Masduqi berembuk untuk mengambil sikap atas putusan hukum. Kemarin Amir memilih pikir-pikir atas vonis satu tahun penjara itu.

?Setelah menentukan sikap, kami kirimkan ke KPK dengan stabilo besar terkait itu (bupati, Red),? tegasnya.

Sementara itu, peluang untuk banding dimungkinkan terjadi karena kliennya seharusnya bisa bebas. Salah satu alasannya, Masduqi sama sekali tidak kenal Sunartoyo, Edy, maupun Mashadi. Selain itu, ada dua saksi ahli yang mengatakan bahwa pergeseran anggaran bukan hal yang salah untuk kasus tersebut.

Jaksa penuntut umum dari Kejari Nganjuk Eko Baroto tetap berpegang pada sikapnya bahwa semua sudah sesuai dengan fakta persidangan. Sebelumnya dia juga menyebutkan bahwa yang dilakukan Masduqi sudah jelas. Sehingga tidak perlu mendatangkan Taufiqurrahman dalam sidang itu. (bjg/rul/tel/c9/ang/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung
Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung

Berita Sejenis

Tas Bupati Rita Banyak yang KW

Tas Bupati Rita Banyak yang KW

Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari angkat bicara soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang membelitnya.


Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Setelah diterpa isu tak sedap, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memilih untuk mengembalikan mandat ke PDI Perjuangan.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

KPK diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Skandal korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) semakin memanas.


Dijenguk Anak-Istri, Setnov Dibawakan Bihun Bebek

Dijenguk Anak-Istri, Setnov Dibawakan Bihun Bebek

Di dalam ruang tahanan KPK, Setya Novanto (Setnov) tetap mendapat dukungan moril dari keluarga.


Setnov Ganti Serang KPK

Setnov Ganti Serang KPK

Kubu Setya Novanto (Setnov) terus mencari celah agar bisa lolos dari jeratan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!