Nasional
Share this on:

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK
  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1).

SIDOARJO - Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1). Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Masduqi divonis satu tahun penjara.

Meski Masduqi divonis ringan, kuasa hukumnya meradang karena Bupati Taufiqurrahman dinilai kebal hukum. Selain vonis satu tahun penjara untuk Masduqi, Direktur CV Ranusa Edy Purwanto divonis 2 tahun 6 Hubulan.

Sementara itu, Mashadi (rekanan) dijatuhi hukuman penjara setahun. Putusan itu dibacakan kemarin di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari kasus tersebut, tinggal tersangka Sunartoyo selaku direktur PT Delta Inti Sejahtera yang masih memasuki proses pleidoi.

Dalam putusannya, untuk Masduqi, majelis hakim menyebutkan bahwa dakwaan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara terbukti. Sejak awal Masduqi disebut telah melakukan kegiatan yang tidak patut. Dia bisa mengatur harga batik dengan meminjam bendera CV Ranusa.

Keuntungan yang didapat Masduqi berasal dari perubahan harga satu setel batik yang seharusnya Rp500 ribu menjadi Rp250 ribu. Jika tetap Rp500 ribu, tidak ada keuntungan. Sebagai PNS dengan pangkat tinggi, menurut majelis hakim, seharusnya Masduqi bisa memberikan contoh yang baik.

”Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider,” kata Mathius Samiadji, ketua majelis hakim. Selain hukuman badan, Masduqi didenda Rp 50 juta.

Seusai sidang, kuasa hukum Masduqi, yakni Amir Burhanuddin, mengatakan, vonis untuk kliennya seharusnya menjadi pintu masuk untuk menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Sebab, nama dia sudah disebut dalam putusan hakim sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

”Kalau yang menganggarkan dianggap bersalah, lantas yang menyuruh kenapa tidak?” tanya dia.

Amir heran karena dalam fakta persidangan nama bupati kerap disebut, terutama soal proses penganggaran awal. Namun, JPU tidak pernah berusaha menghadirkan sosoknya sebagai saksi. Nah, hakim dalam putusannya juga kembali menyinggung peran itu. Kalimatnya: Atas perintah bupati, anggaran itu muncul.

”Jaksa harus ngejar. Jangan sampai penegakan hukum tebang pilih. Jangan karena jabatannya bupati, lantas nggak diusut,’’ ucapnya.

Dugaan diistimewakannya bupati Nganjuk membuat Amir berinisiatif meneruskan putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum yakin bupati punya peran.

Rencananya, laporan ke KPK segera disampaikan dalam seminggu ke depan. Setelah dia dan Masduqi berembuk untuk mengambil sikap atas putusan hukum. Kemarin Amir memilih pikir-pikir atas vonis satu tahun penjara itu.

”Setelah menentukan sikap, kami kirimkan ke KPK dengan stabilo besar terkait itu (bupati, Red),” tegasnya.

Sementara itu, peluang untuk banding dimungkinkan terjadi karena kliennya seharusnya bisa bebas. Salah satu alasannya, Masduqi sama sekali tidak kenal Sunartoyo, Edy, maupun Mashadi. Selain itu, ada dua saksi ahli yang mengatakan bahwa pergeseran anggaran bukan hal yang salah untuk kasus tersebut.

Jaksa penuntut umum dari Kejari Nganjuk Eko Baroto tetap berpegang pada sikapnya bahwa semua sudah sesuai dengan fakta persidangan. Sebelumnya dia juga menyebutkan bahwa yang dilakukan Masduqi sudah jelas. Sehingga tidak perlu mendatangkan Taufiqurrahman dalam sidang itu. (bjg/rul/tel/c9/ang/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung
Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung

Berita Sejenis

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

KPK benar-benar ingin menyimpan rapat-rapat 37 nama anggota DPR (2009-2014) yang diduga menerima aliran korupsi e-KTP.


Lihat Ini, Berkas Perkara Dua Terdakwa E-KTP Setinggi 2,5 Meter

Lihat Ini, Berkas Perkara Dua Terdakwa E-KTP Setinggi 2,5 Meter

Kasus korupsi e-KTP yang saat ini ditangani KPK memasuki babak baru. Sejumlah nama top mulai disebut-sebut ikut terlibat.


Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat

Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat

Gerak cepat KPK mengusut tuntas skandal korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) tengah dinanti.


Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

Pedang pemberian Raja Salman Abdulaziz al-Saud untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserahkan ke KPK, kemarin.


Kasus Pajak, Ipar Jokowi Diduga Penghubung Terdakwa Suap

Kasus Pajak, Ipar Jokowi Diduga Penghubung Terdakwa Suap

KPK mendalami hubungan pertemanan antara Presdir PT EK Prima Ekspor Ramapanicker Rajamohanan Nair dengan Arif Budi Sulistyo.


KPK Telusuri Peran Adik Ipar Jokowi

KPK Telusuri Peran Adik Ipar Jokowi

Bola panas dugaan keterlibatan Arif Budi Sulistyo dalam pusaran kasus suap pajak PT Eka Prima Ekspor (EKP) terus menggelinding liar.



Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari

Rumdin Bupati Klaten Dikosek KPK, Uang Miliaran Ditaruh di Lemari

Uang hasil suap pengisian jabatan yang mengalir ke Bupati Klaten Sri Hartini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.


Bupati Klaten Diduga Terima Suap Rp2 Miliar

Bupati Klaten Diduga Terima Suap Rp2 Miliar

Bupati Klaten Sri Hartati bakal melewati malam tahun baru di balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Duh... Ternyata Banyak Jaksa yang Lakukan Korupsi

Duh... Ternyata Banyak Jaksa yang Lakukan Korupsi

Penangkapan terhadap Eko Susilo Hadi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian dari Kejaksaan Agung (Kejagung).



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!