Nasional
Share this on:

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK
  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1).

SIDOARJO - Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1). Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Masduqi divonis satu tahun penjara.

Meski Masduqi divonis ringan, kuasa hukumnya meradang karena Bupati Taufiqurrahman dinilai kebal hukum. Selain vonis satu tahun penjara untuk Masduqi, Direktur CV Ranusa Edy Purwanto divonis 2 tahun 6 Hubulan.

Sementara itu, Mashadi (rekanan) dijatuhi hukuman penjara setahun. Putusan itu dibacakan kemarin di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari kasus tersebut, tinggal tersangka Sunartoyo selaku direktur PT Delta Inti Sejahtera yang masih memasuki proses pleidoi.

Dalam putusannya, untuk Masduqi, majelis hakim menyebutkan bahwa dakwaan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara terbukti. Sejak awal Masduqi disebut telah melakukan kegiatan yang tidak patut. Dia bisa mengatur harga batik dengan meminjam bendera CV Ranusa.

Keuntungan yang didapat Masduqi berasal dari perubahan harga satu setel batik yang seharusnya Rp500 ribu menjadi Rp250 ribu. Jika tetap Rp500 ribu, tidak ada keuntungan. Sebagai PNS dengan pangkat tinggi, menurut majelis hakim, seharusnya Masduqi bisa memberikan contoh yang baik.

”Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider,” kata Mathius Samiadji, ketua majelis hakim. Selain hukuman badan, Masduqi didenda Rp 50 juta.

Seusai sidang, kuasa hukum Masduqi, yakni Amir Burhanuddin, mengatakan, vonis untuk kliennya seharusnya menjadi pintu masuk untuk menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Sebab, nama dia sudah disebut dalam putusan hakim sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

”Kalau yang menganggarkan dianggap bersalah, lantas yang menyuruh kenapa tidak?” tanya dia.

Amir heran karena dalam fakta persidangan nama bupati kerap disebut, terutama soal proses penganggaran awal. Namun, JPU tidak pernah berusaha menghadirkan sosoknya sebagai saksi. Nah, hakim dalam putusannya juga kembali menyinggung peran itu. Kalimatnya: Atas perintah bupati, anggaran itu muncul.

”Jaksa harus ngejar. Jangan sampai penegakan hukum tebang pilih. Jangan karena jabatannya bupati, lantas nggak diusut,’’ ucapnya.

Dugaan diistimewakannya bupati Nganjuk membuat Amir berinisiatif meneruskan putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum yakin bupati punya peran.

Rencananya, laporan ke KPK segera disampaikan dalam seminggu ke depan. Setelah dia dan Masduqi berembuk untuk mengambil sikap atas putusan hukum. Kemarin Amir memilih pikir-pikir atas vonis satu tahun penjara itu.

”Setelah menentukan sikap, kami kirimkan ke KPK dengan stabilo besar terkait itu (bupati, Red),” tegasnya.

Sementara itu, peluang untuk banding dimungkinkan terjadi karena kliennya seharusnya bisa bebas. Salah satu alasannya, Masduqi sama sekali tidak kenal Sunartoyo, Edy, maupun Mashadi. Selain itu, ada dua saksi ahli yang mengatakan bahwa pergeseran anggaran bukan hal yang salah untuk kasus tersebut.

Jaksa penuntut umum dari Kejari Nganjuk Eko Baroto tetap berpegang pada sikapnya bahwa semua sudah sesuai dengan fakta persidangan. Sebelumnya dia juga menyebutkan bahwa yang dilakukan Masduqi sudah jelas. Sehingga tidak perlu mendatangkan Taufiqurrahman dalam sidang itu. (bjg/rul/tel/c9/ang/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung
Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung

Berita Sejenis

Polisi Yakin Sanggup Tangani, Novel Naik Meja Operasi

Polisi Yakin Sanggup Tangani, Novel Naik Meja Operasi

Akhir pekan ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menjalani operasi membran sel.


Miryam Lakukan Perlawanan, KPK Tenang

Miryam Lakukan Perlawanan, KPK Tenang

Miryam S. Haryani terus melakukan perlawanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus SKL BLBI, Rizal Ramli Diperiksa

Kasus SKL BLBI, Rizal Ramli Diperiksa

KPK tampaknya ingin mengusut tuntas skandal mega korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari akarnya.


KPK Mulai Kejar “Pelindung” Miryam

KPK Mulai Kejar “Pelindung” Miryam

Setelah mengamankan Miryam S. Haryani, penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Di-DPO, Miryam Jadi Buronan KPK

Di-DPO, Miryam Jadi Buronan KPK

Tersangka kasus dugaan memberikan keterangan palsu dalam sidang mega korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani menjadi buronan KPK.


Dua Terduga Pengintai Novel Diperiksa, KPK Ingatkan Janji Jokowi

Dua Terduga Pengintai Novel Diperiksa, KPK Ingatkan Janji Jokowi

Kasus penyiraman cairan asam sulfat pada Novel Baswedan mengalami kemajuan berarti.


Foto Terduga dan Kendaraan Pengintai Novel Sudah Ada, Ayo Tangkap Pak Polisi

Foto Terduga dan Kendaraan Pengintai Novel Sudah Ada, Ayo Tangkap Pak Polisi

Harapan besar publik agar kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan cepat terungkap mesti dipendam sementara.


Setelah Novel, Giliran Jaksa KPK Juga Diteror

Setelah Novel, Giliran Jaksa KPK Juga Diteror

Penyidik senior KPK Novel Baswedan kemarin (12/4) diboyong ke Singapura untuk menjalani perawatan yang lebih intensif.


Dicekal, Setnov Siap Dipanggil KPK

Dicekal, Setnov Siap Dipanggil KPK

Status cekal telah ditetapkan KPK kepada Ketua DPR Setya Novanto, dalam kaitan dugaan keterlibatan kasus korupsi E-KTP.


Presiden Sudah Tahu Musibah yang Menimpa Novel Baswedan

Presiden Sudah Tahu Musibah yang Menimpa Novel Baswedan

Teror terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ternyata sudah sampai ke Presiden Joko Widodo.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!