Nasional
Share this on:

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK
  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

SIDOARJO - Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1). Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Masduqi divonis satu tahun penjara.

Meski Masduqi divonis ringan, kuasa hukumnya meradang karena Bupati Taufiqurrahman dinilai kebal hukum. Selain vonis satu tahun penjara untuk Masduqi, Direktur CV Ranusa Edy Purwanto divonis 2 tahun 6 Hubulan.

Sementara itu, Mashadi (rekanan) dijatuhi hukuman penjara setahun. Putusan itu dibacakan kemarin di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari kasus tersebut, tinggal tersangka Sunartoyo selaku direktur PT Delta Inti Sejahtera yang masih memasuki proses pleidoi.

Dalam putusannya, untuk Masduqi, majelis hakim menyebutkan bahwa dakwaan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara terbukti. Sejak awal Masduqi disebut telah melakukan kegiatan yang tidak patut. Dia bisa mengatur harga batik dengan meminjam bendera CV Ranusa.

Keuntungan yang didapat Masduqi berasal dari perubahan harga satu setel batik yang seharusnya Rp500 ribu menjadi Rp250 ribu. Jika tetap Rp500 ribu, tidak ada keuntungan. Sebagai PNS dengan pangkat tinggi, menurut majelis hakim, seharusnya Masduqi bisa memberikan contoh yang baik.

”Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider,” kata Mathius Samiadji, ketua majelis hakim. Selain hukuman badan, Masduqi didenda Rp 50 juta.

Seusai sidang, kuasa hukum Masduqi, yakni Amir Burhanuddin, mengatakan, vonis untuk kliennya seharusnya menjadi pintu masuk untuk menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Sebab, nama dia sudah disebut dalam putusan hakim sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

”Kalau yang menganggarkan dianggap bersalah, lantas yang menyuruh kenapa tidak?” tanya dia.

Amir heran karena dalam fakta persidangan nama bupati kerap disebut, terutama soal proses penganggaran awal. Namun, JPU tidak pernah berusaha menghadirkan sosoknya sebagai saksi. Nah, hakim dalam putusannya juga kembali menyinggung peran itu. Kalimatnya: Atas perintah bupati, anggaran itu muncul.

”Jaksa harus ngejar. Jangan sampai penegakan hukum tebang pilih. Jangan karena jabatannya bupati, lantas nggak diusut,’’ ucapnya.

Dugaan diistimewakannya bupati Nganjuk membuat Amir berinisiatif meneruskan putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum yakin bupati punya peran.

Rencananya, laporan ke KPK segera disampaikan dalam seminggu ke depan. Setelah dia dan Masduqi berembuk untuk mengambil sikap atas putusan hukum. Kemarin Amir memilih pikir-pikir atas vonis satu tahun penjara itu.

”Setelah menentukan sikap, kami kirimkan ke KPK dengan stabilo besar terkait itu (bupati, Red),” tegasnya.

Sementara itu, peluang untuk banding dimungkinkan terjadi karena kliennya seharusnya bisa bebas. Salah satu alasannya, Masduqi sama sekali tidak kenal Sunartoyo, Edy, maupun Mashadi. Selain itu, ada dua saksi ahli yang mengatakan bahwa pergeseran anggaran bukan hal yang salah untuk kasus tersebut.

Jaksa penuntut umum dari Kejari Nganjuk Eko Baroto tetap berpegang pada sikapnya bahwa semua sudah sesuai dengan fakta persidangan. Sebelumnya dia juga menyebutkan bahwa yang dilakukan Masduqi sudah jelas. Sehingga tidak perlu mendatangkan Taufiqurrahman dalam sidang itu. (bjg/rul/tel/c9/ang/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung
Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung

Berita Sejenis

Dilelang KPK, Jeep Djoko Susilo Terjual Rp460 Juta

Dilelang KPK, Jeep Djoko Susilo Terjual Rp460 Juta

Senyum Ridha Giwangkara mengembang. Itu setelah dia dipastikan membawa pulang mobil Jeep Wrangler 4.OL AT keluaran 2007.


Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali membuka lelang eksekusi barang rampasan kasus rasuah. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan.


Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Surat Setya Novanto yang dikirim ke KPK menimbulkan polemik.


Mata Kanan Novel Sempurna, Fokus ke Mata Kiri

Mata Kanan Novel Sempurna, Fokus ke Mata Kiri

KPK mendapat kabar baik dari tim dokter yang merawat Novel Baswedan di Singapura.


Alhamdulillah, Fungsi Mata Kanan Novel Normal Lagi

Alhamdulillah, Fungsi Mata Kanan Novel Normal Lagi

Lima bulan pasca insiden penyiraman air keras yang terjadi pada Selasa (11/4), kondisi kesehatan penyidik KPK Novel Baswedan semakin baik.


Tertangkap tangan KPK, Hakim Nakal Langsung Dipecat

Tertangkap tangan KPK, Hakim Nakal Langsung Dipecat

Ini merupakan peringatan bagi seluruh aparat peradilan di tanah air.


Kasusnya Masih Bergulir, Novel Dilaporkan Lagi ke Polisi

Kasusnya Masih Bergulir, Novel Dilaporkan Lagi ke Polisi

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali mendapat ''serangan''.


Kasus Korupsi KTP-el, Ganjar Pranowo Kembali Diperiksa

Kasus Korupsi KTP-el, Ganjar Pranowo Kembali Diperiksa

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Selain Wali Kota Tegal, Ada Empat Orang Lain yang Ditangkap KPK

Selain Wali Kota Tegal, Ada Empat Orang Lain yang Ditangkap KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan ada kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di Jawa Tengah.


Hmmm... Kasus Rp103 Miliar “Dijual” Rp425 Juta

Hmmm... Kasus Rp103 Miliar “Dijual” Rp425 Juta

KPK akhirnya menetapkan panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tarmizi (TMZ) sebagai tersangka suap, kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!