Nasional
Share this on:

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK
  • Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

SIDOARJO - Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1). Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Masduqi divonis satu tahun penjara.

Meski Masduqi divonis ringan, kuasa hukumnya meradang karena Bupati Taufiqurrahman dinilai kebal hukum. Selain vonis satu tahun penjara untuk Masduqi, Direktur CV Ranusa Edy Purwanto divonis 2 tahun 6 Hubulan.

Sementara itu, Mashadi (rekanan) dijatuhi hukuman penjara setahun. Putusan itu dibacakan kemarin di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari kasus tersebut, tinggal tersangka Sunartoyo selaku direktur PT Delta Inti Sejahtera yang masih memasuki proses pleidoi.

Dalam putusannya, untuk Masduqi, majelis hakim menyebutkan bahwa dakwaan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara terbukti. Sejak awal Masduqi disebut telah melakukan kegiatan yang tidak patut. Dia bisa mengatur harga batik dengan meminjam bendera CV Ranusa.

Keuntungan yang didapat Masduqi berasal dari perubahan harga satu setel batik yang seharusnya Rp500 ribu menjadi Rp250 ribu. Jika tetap Rp500 ribu, tidak ada keuntungan. Sebagai PNS dengan pangkat tinggi, menurut majelis hakim, seharusnya Masduqi bisa memberikan contoh yang baik.

?Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider,? kata Mathius Samiadji, ketua majelis hakim. Selain hukuman badan, Masduqi didenda Rp 50 juta.

Seusai sidang, kuasa hukum Masduqi, yakni Amir Burhanuddin, mengatakan, vonis untuk kliennya seharusnya menjadi pintu masuk untuk menjerat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Sebab, nama dia sudah disebut dalam putusan hakim sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

?Kalau yang menganggarkan dianggap bersalah, lantas yang menyuruh kenapa tidak tanya dia.

Amir heran karena dalam fakta persidangan nama bupati kerap disebut, terutama soal proses penganggaran awal. Namun, JPU tidak pernah berusaha menghadirkan sosoknya sebagai saksi. Nah, hakim dalam putusannya juga kembali menyinggung peran itu. Kalimatnya: Atas perintah bupati, anggaran itu muncul.

?Jaksa harus ngejar. Jangan sampai penegakan hukum tebang pilih. Jangan karena jabatannya bupati, lantas nggak diusut, ucapnya.

Dugaan diistimewakannya bupati Nganjuk membuat Amir berinisiatif meneruskan putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim kuasa hukum yakin bupati punya peran.

Rencananya, laporan ke KPK segera disampaikan dalam seminggu ke depan. Setelah dia dan Masduqi berembuk untuk mengambil sikap atas putusan hukum. Kemarin Amir memilih pikir-pikir atas vonis satu tahun penjara itu.

?Setelah menentukan sikap, kami kirimkan ke KPK dengan stabilo besar terkait itu (bupati, Red),? tegasnya.

Sementara itu, peluang untuk banding dimungkinkan terjadi karena kliennya seharusnya bisa bebas. Salah satu alasannya, Masduqi sama sekali tidak kenal Sunartoyo, Edy, maupun Mashadi. Selain itu, ada dua saksi ahli yang mengatakan bahwa pergeseran anggaran bukan hal yang salah untuk kasus tersebut.

Jaksa penuntut umum dari Kejari Nganjuk Eko Baroto tetap berpegang pada sikapnya bahwa semua sudah sesuai dengan fakta persidangan. Sebelumnya dia juga menyebutkan bahwa yang dilakukan Masduqi sudah jelas. Sehingga tidak perlu mendatangkan Taufiqurrahman dalam sidang itu. (bjg/rul/tel/c9/ang/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung
Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung

Berita Sejenis

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan indikasi rasuah reklamasi Teluk Jakarta.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.



Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terbentur banyak hal.


KPK Siap Hadapi Setnov

KPK Siap Hadapi Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi perlawanan kubu pengacara Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pemalsuan surat.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!