Nasional
Share this on:

Calo TKI Ilegal Akan Dimiskinkan

  • Calo TKI Ilegal Akan Dimiskinkan
  • Calo TKI Ilegal Akan Dimiskinkan

JAKARTA - Hukuman restitusi tidak membuat jera pelaku pengiriman TKI ilegal. Sering kali, pelaku mengaku tidak memiliki dana untuk membayar ganti rugi kepada para korban. Karena itu, Bareskrim Polri akan mengenakan pasa tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pelaku dimiskinkan, hartanya untuk korban dan negara.

Kemarin (17/5), bareskrim merilis 10 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Jakarta. Dari para pelaku, total ada 148 korban.

Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan, sepuluh orang itu berasal dari enam sindikat pengiriman TKI ilegal. Mereka beroperasi dengan begitu rapi. Menggandeng beberapa pihak berwenang.

?Dengan begitu, dipastikan tidak hanya melibatkan sindikat pengirim TKI ilegal,? kata Ari Dono.

Bareskrim mengendus adanya kongkalikong antara sindikat, travel, petugas imigrasi, hingga petugas kedutaan besar. Pengurusan visa umroh itu teknisnya biasa diurus oleh petugas travel. ?Pembuatan visa mendapatkan bantuan petugas kedutaan besar,? jelasnya.

Ari Dono menyatakan, tindakan hukum tidak berhenti pada sindikat TKI ilegal. Semua pihak ikut bermain akan diusut. Sebanyak 10 tersangka tadi baru dari sindikat saja.

?Dari data Bareskrim, ada 268 WNI yang tidak kembali setelah umrah. Saat ini baru berhasil dipulangkah 69 orang diantaranya,? ungkapnya.

Pengiriman TKI ilegal disebut Ari Dono sangat merugikan korban. Kadang mereka dikirim bukan ke kota yang dijanjikan. Awalnya diiming-imingi ke Arab Saudi, ternyata dikirim ke Suriah. ?Disana sering kali malah menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan sebagainya,? paparnya.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, masih ada masalah yang cukup urgen terkait kasus penyelundupan TKI tersebut. ?Khususnya terkait vonis pengadilan,? ungkapnya.

Dalam pengadilan, kasus TKI ilegal vonisnya kerap menyertakan restitusi atau uang pengganti kerugian. Begitu palu diketok, petugas kebingungan bagaimana caranya menjalankan perintah hakim tersebut. ?Sebab, tidak ada sumber dananya. Karena itu harus dibahas dengan baik solusinya,? ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Brigjen Herry Rudolf Nahak mengungkapkan, untuk mengatasi masalah sumber dana dalam vonis dengan restitusi, maka pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) akan digunakan.

Kasus yang melibatkan enam sindikat itu akan menjadi kasus pertama dikenakan TPPU. Dengan begitu, nantinya uang hasil kejahatan itu sudah siap dikembalikan saat hakim memutuskan restitusi. ?Mekanismenya ada di pengadilan ya,? terangnya.

Namun, penerapan TPPU itu bukan hal yang mudah. TPPU dengan penyitaan harta hasil kejahatan itu tentu harus membuktikan asal muasal semua uang. ?Masalahnya, terkadang calo TKI ilegal tertangkap saat hanya mengirim satu atau dua TKI. Walau, profilnya diprediksi telah mengirim ratusan TKI,? ujarnya.

TKI ilegal yang telah berangkat dan keluarganya tentu akan sulit mengaku bila tidak ada masalah. ?Dengan begitu, hanya TKI yang dalam prosesnya bermasalah,calo TKI-nya bisa dikenakan pasal TPPU,? katanya.

Rudolf berharap dengan menerapkan TPPU ini, masyarakat yang menjadi korban calo TKI memiliki harapan untuk mendapatkan uangnya kembali. ?Sehingga, dia tidak lebih menderita. Sudah ditipu sehingga uang hilang. Penegakan hukum tentunya harus memberikan solusi,? paparnya. (idr/ang/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.


Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur menuju kawasan dataran tinggi Dieng tepatnya di Desa Tieng Kejajar akan ditutup total selama empat hari.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Semua Proyek Di Desa Dikerjakan Swakelola

Pemerintah tengah menyusun panduan pelaksanaan program padat karya dalam alokasi dana desa yang akan mulai berlaku pada tahun 2018 mendatang.


Bareskrim Terapkan Teknologi Identifikasi Wajah

Bareskrim Terapkan Teknologi Identifikasi Wajah

Buronan atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) akan semakin sempit ruang geraknya.


Defisit Rp9 Triliun, Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Defisit Rp9 Triliun, Pemerintah Kaji Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah akan mengambil langkah taktis untuk mengatasi defisif yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


Pernikahan 1 Pria 2 Istri, Ilegal

Pernikahan 1 Pria 2 Istri, Ilegal

Kemenag akhirnya bersikap tegas terkait heboh kabar pernikahan satu pria dengan dua istri sekaligus.


Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Sepekan lagi, kebijakan pembayaran tol dengan uang elektronik akan diterapkan sepenuhnya. Sejauh ini, angkanya mencapai 88 persen.


Duh... Yang Diimpor 94 Ribu Ton Bukan Beras, tapi Menir

Duh... Yang Diimpor 94 Ribu Ton Bukan Beras, tapi Menir

Menanggapi gencarnya kritikan akan besarnya impor beras dalam tiga tahun terakhir kepemimpinan Jokowi-JK.


Taksi Online Harus Berstiker

Taksi Online Harus Berstiker

Mengenali kendaraan yang melayani angkutan online akan mudah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!