Nasional
Share this on:

Catat! THR Wajib Diberikan H-7

  • Catat! THR Wajib Diberikan H-7
  • Catat! THR Wajib Diberikan H-7

JAKARTA - Menjelang lebaran, salah satu yang paling ditunggu oleh pekerja adalah tunjungan hari raya (THR). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menginstruksikan, THR wajib diberikan oleh pengusaha pada seluruh pekerjanya maksimal H-7 lebaran. Bila tidak, ada sanksi tegas yang diberikan.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan, pembayaran THR ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. THR ini wajib diberikan selambat-lambatnya H-7 lebaran.

?Seluruh pekerja wajib mendapat THR. Yang kontrak juga berhak. Ada perhitungannya,? tutur Hanif di Jakarta, kemarin.

Menilik Permenaker No.6/2016, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan memang sudah berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan. Besarannya, diberikan secara proporsional dengan perhitungan jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

Sedangkan, bagi mereka yang memiliki masa kerja 12 tahun secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

?Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR

keagamaan dalam perjanjian kerja, maka THR yang dibayarkan berdasarkan pada peraturan tersebut,? jelas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang.

Haiyani mengatakan, THR bukan hal baru lagi. Sehingga, harusnya tak ada kendala yang berarti bagi para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya.

Meski begitu, pihaknya akan membuka posko untuk pengaduan soal THR ini. Posko THR akan mulai melayani masyarakat besok (8/6) sampai 5 Juli 2017. Masyarakat bisa berkonsultasi atau mengadukan permasalahan THR-nya melalui kontak 0812 8087 9888, 0812 8240 7919 dan email poskothrkemnaker@gmail.com.

Tahun lalu, posko menerima sekitar 557 pengaduan. Tapi dari jumlah tersebut, tidak seluruhnya mengadu soal THR. Hampir 437 pengaduan yang masuk justru mengaduhkan persoalan lain. ?Hanya sekitar 120 yang mengadu soal THR. Persoalannya beragam. Mulai dari THR tidak sesuai hingga tidak ada pembayaran,? ungkap Haiyani.

Haiyani mewanti-wanti, agar perusahaan tidak berani-berani nakal dengan tidak memenuhi aturan. Sebab, pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas pada para pengusaha tersebut.

Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Jamsos Kemenaker Bernawan Sinaga menegaskan, sanksi tersebut beragam. Mulai dari sanksi administratif hingga denda.

Untuk sanksi administratif, pengusaha bisa dibatasi kegiatan usahanya. Sehingga, tak bisa melakukan pengembangan. ?Pengusaha juga terancam denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya,? tegasnya.

Denda tersebut nantinya akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. ?Tapi harus digaris bawahi, pemberian sanksi tidak menggugurkan kewajiban pengusaha membayar THR pekerjanya,? sambungnya.

Menurutnya, tahun ini pemerintah memang lebih tegas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Upaya ini diambil lantaran langkah-langkah sebelumnya, seperti teguran tertulis, tidak dilaksanakan oleh pengusaha.

?Dengan ini maka kepastian pemberian THR pada pekerja lebih nyata,? tandasnya. (mia/jpg)



Berita Sejenis

Gagal Penuhi target, Kemenpora Wajib Tanggung Jawab

Gagal Penuhi target, Kemenpora Wajib Tanggung Jawab

Perjalanan Indonesia di SEA Games 2017 sudah rampung.


Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai polemik sekolah lima hari atau yang popular dengan sebutan full day school.


PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS.


Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14, dipastikan cair tahun ini.


Kapolri: Polisi Wajib Laporkan Hartanya

Kapolri: Polisi Wajib Laporkan Hartanya

Kapolri Jenderal Tito Karnavian membuat terobosan untuk mendukung pemberantasan korupsi di internal Korps Bhayangkara.


Catat, Tiket KA Lebaran Dibuka Minggu Depan

Catat, Tiket KA Lebaran Dibuka Minggu Depan

Tak terasa, lebaran sudah di depan mata. Saatnya merencanakan mudik ke kampung halaman.


Catat, Raja Salman Tiba Besok Siang

Catat, Raja Salman Tiba Besok Siang

Sejumlah agenda padat menanti Raja Salman bin Abdulazis Al Saud sejak mulai tiba di Indonesia besok.


Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

Terhitung mulai 12 Januari 2016, lulusan dokter spesialis diwajibkan untuk mengabdi di daerah.


Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung

Catat, TK Dilarang Ajarkan Calistung

Kegiatan penerimaan anak didik baru di taman kanak-kanak (TK) mulai bermunculan.


MUI Pertegas Komitmen Kebangsaan, Aksi Makar Wajib Dicegah

MUI Pertegas Komitmen Kebangsaan, Aksi Makar Wajib Dicegah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) masuk dalam pusaran rencana aksi masa 2 Desember depan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!