Nasional
Share this on:

Catat! THR Wajib Diberikan H-7

  • Catat! THR Wajib Diberikan H-7
  • Catat! THR Wajib Diberikan H-7

JAKARTA - Menjelang lebaran, salah satu yang paling ditunggu oleh pekerja adalah tunjungan hari raya (THR). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menginstruksikan, THR wajib diberikan oleh pengusaha pada seluruh pekerjanya maksimal H-7 lebaran. Bila tidak, ada sanksi tegas yang diberikan.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menuturkan, pembayaran THR ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. THR ini wajib diberikan selambat-lambatnya H-7 lebaran.

?Seluruh pekerja wajib mendapat THR. Yang kontrak juga berhak. Ada perhitungannya,? tutur Hanif di Jakarta, kemarin.

Menilik Permenaker No.6/2016, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan memang sudah berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan. Besarannya, diberikan secara proporsional dengan perhitungan jumlah masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

Sedangkan, bagi mereka yang memiliki masa kerja 12 tahun secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.

?Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR

keagamaan dalam perjanjian kerja, maka THR yang dibayarkan berdasarkan pada peraturan tersebut,? jelas Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Haiyani Rumondang.

Haiyani mengatakan, THR bukan hal baru lagi. Sehingga, harusnya tak ada kendala yang berarti bagi para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya.

Meski begitu, pihaknya akan membuka posko untuk pengaduan soal THR ini. Posko THR akan mulai melayani masyarakat besok (8/6) sampai 5 Juli 2017. Masyarakat bisa berkonsultasi atau mengadukan permasalahan THR-nya melalui kontak 0812 8087 9888, 0812 8240 7919 dan email poskothrkemnaker@gmail.com.

Tahun lalu, posko menerima sekitar 557 pengaduan. Tapi dari jumlah tersebut, tidak seluruhnya mengadu soal THR. Hampir 437 pengaduan yang masuk justru mengaduhkan persoalan lain. ?Hanya sekitar 120 yang mengadu soal THR. Persoalannya beragam. Mulai dari THR tidak sesuai hingga tidak ada pembayaran,? ungkap Haiyani.

Haiyani mewanti-wanti, agar perusahaan tidak berani-berani nakal dengan tidak memenuhi aturan. Sebab, pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi tegas pada para pengusaha tersebut.

Direktur Pengawasan Norma Ketenagakerjaan Jamsos Kemenaker Bernawan Sinaga menegaskan, sanksi tersebut beragam. Mulai dari sanksi administratif hingga denda.

Untuk sanksi administratif, pengusaha bisa dibatasi kegiatan usahanya. Sehingga, tak bisa melakukan pengembangan. ?Pengusaha juga terancam denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya,? tegasnya.

Denda tersebut nantinya akan dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. ?Tapi harus digaris bawahi, pemberian sanksi tidak menggugurkan kewajiban pengusaha membayar THR pekerjanya,? sambungnya.

Menurutnya, tahun ini pemerintah memang lebih tegas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Upaya ini diambil lantaran langkah-langkah sebelumnya, seperti teguran tertulis, tidak dilaksanakan oleh pengusaha.

?Dengan ini maka kepastian pemberian THR pada pekerja lebih nyata,? tandasnya. (mia/jpg)


Berita Sejenis

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


THR Guru PNS Naik, Honorer hanya Terima Bingkisan Lebaran

THR Guru PNS Naik, Honorer hanya Terima Bingkisan Lebaran

Kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) hanya jadi cerita bagi sebagian besar guru honorer di daerah.


Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Pelunasan Tahap Kedua, Tetap Wajib Cek Kesehatan

Kemenag rencananya mulai umumkan nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua kemarin (11/5).


Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Honorer bodong jangan harap akan diangkat sebagai aparatur sipil nasional (ASN).


Tak Laporkan Hartanya, Bakal Calon Gugur

Tak Laporkan Hartanya, Bakal Calon Gugur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib bagi semua bakal calon kepala daerah.


Pelaku Kejahatan Wajib Ganti Rugi Korban

Pelaku Kejahatan Wajib Ganti Rugi Korban

Pada Juli lalu, pengadilan di Jepang mengabulkan permohonan ganti rugi seorang siswa korban bullying di sekolah senilai 148,7 juta Yen atau seitar Rp17 miliar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!