Nasional
Share this on:

Cegah Pungli, Nomor Cantik Kendaraan Diatur

  • Cegah Pungli, Nomor Cantik Kendaraan Diatur
  • Cegah Pungli, Nomor Cantik Kendaraan Diatur

JAKARTA - Biaya pengurusan dokumen kendaraan bakal dipastikan naik drastis. Pasalnya, pemerintah menaikkan biaya tersebut melalui pergantian peraturan pemerintah (PP) 50/2010 menjadi PP 60/2016 tentang penerimaan negara bukan pajak (BNPB).

Tidak hanya menaikkan tarif dokumen kendaraan, pemerintah juga mencegah pungutan liar dari permintaan nomor kendaraan cantik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, kenaikan tarif bukan karena inisiatif Polri, namun karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kenaikan material pembuatan dokumen kendaraan.

?Harga material lima tahun yang lalu itu sudah berbeda sekarang,? tuturnya.

Dengan kenaikan tarif tersebut, maka penghasilan negara itu akan digunakan untuk membayar harga kenaikan material tersebut. ?Hasil Badan Anggaran (Banggar) juga menyebut kalau tarif dokumen kendaraan di Indonesia yang paling murah di dunia. Maka, perlu ditingkatkan untuk menambah penghasilan negara,? ujarnya.

Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, material yang mengalami kenaikan itu banyak, seperti kertas khusus dan tintanya. ?Semua mengalami kenaikan harga,? jelasnya.

Namun, PP 60/2016 tentang PNBP tidak hanya soal kenaikan tarif dokumen kendaraan. Tapi, ada juga soal pengaturan nomor cantik kendaraan. Selama ini belum ada aturan terkait nomor plat dengan serial cantik atau atas pilihan sendiri. ?Dengan tanpa aturan itu akhirnya, bisa menjadi pungli,? tuturnya.

Untuk tarif plat nomor kendaraan cantik itu bervariasi, dari yang paling murah Rp5 juta hingga yang paling mahal Rp20 juta. Yang pasti, dengan aturan tersebut penerimaan negara bakal lebih tinggi lagi dari izin kendaraan.

?Walau kami tidak punya target, tapi jelas ini akan sangat membantu negara,? ungkapnya.

Martinus menuturkan, Polri juga berupaya mengubah mekanisme pembayaran untuk pengamanan pengiriman uang bank BUMN dan BUMD. Bila sebelumnya, biaya pengamanan itu langsung diberikan ke personel yang bertugas. Maka, saat ini akan diubah masuk ke rekening khusus tersendiri, baru dibagikan ke personel yang bertugas di lapangan.

?Jadi sistemnya lebih baik lagi, menghindari pungli lagi,? tegasnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya kenaikan signifikan tarif atau biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan resmi berlaku pada 6 Januari 2017.

Menurut dia, kenaikan tariff hingga 100 persen tersebut mempertimbangkan faktor inflasi dan peningkatan layanan yang menjadi fungsi Polri. Dia juga menekankan, tarif STNK dan BPKB juga stagnan sudah lama tidak mengalami kenaikan sejak 2010 silam.

"Polri sejak 2010 atau sudah tujuh tahun tidak pernah melakukan penyesuaian tarif, jadi sekarang Kepolisian RI memperbaiki servis ke masyarakat untuk pengurusan STNK, dan lainnya," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, setoran dari tarif STNK dan BPKB tersebut masuk dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017. Selain kedua tarif teresebut, juga ada beberap tariff layanan oleh Kementrian/Lembaga (K/L) yang akan naik di tahun ini. Kenaikan tersebut berdasarkan factor inflasi.

"Jadi PNBP Kementerian/Lembaga akan selalu disesuaikan dari faktor inflasi atau servisnya yang lebih baik. Tarif yang ditentukan Kementerian/Lembaga harus mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Jadi harus menggambarkan bahwa pemerintah lebih efisien, terbuka, tapi masyarakat juga bersedia membayar sesuai tingkat jasa yang diberikan pemerintah," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur PNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu Mariatul Aini menguraikan, ada kenaikan target setoran PNBP dalam APBN 2017. Dia merinci, untuk tariff STNK target setorannya mencapai Rp1,914 triliun, terdapat kenaikan Rp840 triliun dari tahun lalu yang sebesar Rp1.074 triliun.

Sementara untuk BPKB, target setoran tahun ini sebesar Rp2.109 triliun, jumlah tersebut naik Rp890 triliun dari tahun lalu yang sebanyak Rp1.219 triliun. ?Jadi ini memang berdasarkan data dari Polri. Ada kenaikan dibanding tahun anggaran sebelumnya (2016),? ujar Aini, kemarin.

Sebagai informasi, setoran PNBP ditargetkan mencapai Rp250 triliun pada APBN 2017. Target tersebut mengalami kenaikan dari target di APBN-P 2016 yang sebesar Rp245,08 triliun. Hingga akhir tahun lalu, realisasi PNBP melebihi target yakni sebesar Rp262,36 triliun atau 107 persen. (idr/ken/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Nomor Belum Diregistrasi, Besok Kartu Diblokir Total

Nomor Belum Diregistrasi, Besok Kartu Diblokir Total

Masa toleransi registrasi Kartu Prabayar resmi berakhir hari ini (30/4).


Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal TKA memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah.


Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Satu NIK Boleh untuk Tiga Nomor

Pemerintah akhirnya mengabulkan keinginan para pemilik konter seluler yang memprotes aturan registrasi 1 NIK untuk maksimal 3 kartu atau nomor.


Ingat! Cuti Bersama PNS Diatur Keppres

Ingat! Cuti Bersama PNS Diatur Keppres

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai libur nasional dan cuti bersama memang sudah diteken September 2017 lalu.


Masih Banyak Toko Nomor Ponsel Nakal

Masih Banyak Toko Nomor Ponsel Nakal

Upaya pemerintah mendisiplinkan penggunaan nomor ponsel untuk menekan resiko kejahatan, butuh usaha keras.


Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Menkominfo Minta Masyarakat Cek NIK dan KK di Operator

Pemerintah dituntut untuk mengamankan data Nomor Induk Kependudukan dalam KTP dan nomor KK.


Ulama Diserang, BIN Duga Ada Skenario

Ulama Diserang, BIN Duga Ada Skenario

Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto mengungkapkan ada dugaan kuat penyerangan terhadap para kyai yang terjadi belakangan ini telah diatur


PKB Nomor 1, Demokrat S14P

PKB Nomor 1, Demokrat S14P

Fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semringah meninggalkan gedung KPU tadi malam (18/2).


Lebih dari 202 Juta Nomor Sudah Registrasi

Lebih dari 202 Juta Nomor Sudah Registrasi

Hingga 10 Februari, sudah lebih dari 202 juta SIM card prabayar yang beredar di Indonesia telah teregistrasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!