Nasional
Share this on:

Cegah Pungli, Nomor Cantik Kendaraan Diatur

  • Cegah Pungli, Nomor Cantik Kendaraan Diatur
  • Cegah Pungli, Nomor Cantik Kendaraan Diatur

JAKARTA - Biaya pengurusan dokumen kendaraan bakal dipastikan naik drastis. Pasalnya, pemerintah menaikkan biaya tersebut melalui pergantian peraturan pemerintah (PP) 50/2010 menjadi PP 60/2016 tentang penerimaan negara bukan pajak (BNPB).

Tidak hanya menaikkan tarif dokumen kendaraan, pemerintah juga mencegah pungutan liar dari permintaan nomor kendaraan cantik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, kenaikan tarif bukan karena inisiatif Polri, namun karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kenaikan material pembuatan dokumen kendaraan.

?Harga material lima tahun yang lalu itu sudah berbeda sekarang,? tuturnya.

Dengan kenaikan tarif tersebut, maka penghasilan negara itu akan digunakan untuk membayar harga kenaikan material tersebut. ?Hasil Badan Anggaran (Banggar) juga menyebut kalau tarif dokumen kendaraan di Indonesia yang paling murah di dunia. Maka, perlu ditingkatkan untuk menambah penghasilan negara,? ujarnya.

Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, material yang mengalami kenaikan itu banyak, seperti kertas khusus dan tintanya. ?Semua mengalami kenaikan harga,? jelasnya.

Namun, PP 60/2016 tentang PNBP tidak hanya soal kenaikan tarif dokumen kendaraan. Tapi, ada juga soal pengaturan nomor cantik kendaraan. Selama ini belum ada aturan terkait nomor plat dengan serial cantik atau atas pilihan sendiri. ?Dengan tanpa aturan itu akhirnya, bisa menjadi pungli,? tuturnya.

Untuk tarif plat nomor kendaraan cantik itu bervariasi, dari yang paling murah Rp5 juta hingga yang paling mahal Rp20 juta. Yang pasti, dengan aturan tersebut penerimaan negara bakal lebih tinggi lagi dari izin kendaraan.

?Walau kami tidak punya target, tapi jelas ini akan sangat membantu negara,? ungkapnya.

Martinus menuturkan, Polri juga berupaya mengubah mekanisme pembayaran untuk pengamanan pengiriman uang bank BUMN dan BUMD. Bila sebelumnya, biaya pengamanan itu langsung diberikan ke personel yang bertugas. Maka, saat ini akan diubah masuk ke rekening khusus tersendiri, baru dibagikan ke personel yang bertugas di lapangan.

?Jadi sistemnya lebih baik lagi, menghindari pungli lagi,? tegasnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui adanya kenaikan signifikan tarif atau biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan resmi berlaku pada 6 Januari 2017.

Menurut dia, kenaikan tariff hingga 100 persen tersebut mempertimbangkan faktor inflasi dan peningkatan layanan yang menjadi fungsi Polri. Dia juga menekankan, tarif STNK dan BPKB juga stagnan sudah lama tidak mengalami kenaikan sejak 2010 silam.

"Polri sejak 2010 atau sudah tujuh tahun tidak pernah melakukan penyesuaian tarif, jadi sekarang Kepolisian RI memperbaiki servis ke masyarakat untuk pengurusan STNK, dan lainnya," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, setoran dari tarif STNK dan BPKB tersebut masuk dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017. Selain kedua tarif teresebut, juga ada beberap tariff layanan oleh Kementrian/Lembaga (K/L) yang akan naik di tahun ini. Kenaikan tersebut berdasarkan factor inflasi.

"Jadi PNBP Kementerian/Lembaga akan selalu disesuaikan dari faktor inflasi atau servisnya yang lebih baik. Tarif yang ditentukan Kementerian/Lembaga harus mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Jadi harus menggambarkan bahwa pemerintah lebih efisien, terbuka, tapi masyarakat juga bersedia membayar sesuai tingkat jasa yang diberikan pemerintah," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur PNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu Mariatul Aini menguraikan, ada kenaikan target setoran PNBP dalam APBN 2017. Dia merinci, untuk tariff STNK target setorannya mencapai Rp1,914 triliun, terdapat kenaikan Rp840 triliun dari tahun lalu yang sebesar Rp1.074 triliun.

Sementara untuk BPKB, target setoran tahun ini sebesar Rp2.109 triliun, jumlah tersebut naik Rp890 triliun dari tahun lalu yang sebanyak Rp1.219 triliun. ?Jadi ini memang berdasarkan data dari Polri. Ada kenaikan dibanding tahun anggaran sebelumnya (2016),? ujar Aini, kemarin.

Sebagai informasi, setoran PNBP ditargetkan mencapai Rp250 triliun pada APBN 2017. Target tersebut mengalami kenaikan dari target di APBN-P 2016 yang sebesar Rp245,08 triliun. Hingga akhir tahun lalu, realisasi PNBP melebihi target yakni sebesar Rp262,36 triliun atau 107 persen. (idr/ken/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Taksi Online Harus Berstiker

Taksi Online Harus Berstiker

Mengenali kendaraan yang melayani angkutan online akan mudah.


Kemenhub Ingatkan Peraturan Taksi Online Masih Berlaku

Kemenhub Ingatkan Peraturan Taksi Online Masih Berlaku

Pasca keputusan Mahkamah Agung mengenai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017, dibeberapa daerah mulai bergejolak.


Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Per 31 Oktober, Registrasi Nomor HP Pakai NIK atau KK

Kominfo akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tanggal 31 Oktober 2017.


Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

TNI mendorong agar kebijakan tunggal pengadaan dan penggunaan senjata api diatur melalui peraturan presiden (perpres).


Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali membuka lelang eksekusi barang rampasan kasus rasuah. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan.


Libur Idul Adha 72 Orang Tewas Kecelakaan

Libur Idul Adha 72 Orang Tewas Kecelakaan

Kecelakaan kendaraan bermotor masih marak saat libur long weekend Hari Raya Idul Adha.


Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Kalangan pelaku usaha komoditas beras sempat resah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2017 tentang harga eceran tertinggi (HET).


16 Ormas Gugat Perppu Ormas

16 Ormas Gugat Perppu Ormas

Setelah sempat tertunda sehari, Hizbut Tahrir Indonesia kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di MK.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!