Nasional
Share this on:

Ciuman Massal Bertentangan dengan Kode Perilaku ASN

  • Ciuman Massal Bertentangan dengan Kode Perilaku ASN
  • Ciuman Massal Bertentangan dengan Kode Perilaku ASN

JAKARTA - Publik dihebohkan dengan aksi ciuman massal sejumlah PNS Kantor Lingkungan Hidup, Nias Selatan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyayangkan kejadian ini.

Aksi ciuman masal itu dipertontonkan di muka umum untuk merayakan hari kasih sayang, 14 Februari lalu. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.

Di antaranya adalah menjaga, memelihara, dan menjunjung standar etika yang luhur. Berciuman di muka umum, itu jelas bertentangan dengan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, katanya di Jakarta, kemarin.

Apapun kondisinya, rinci Herman, apakah pasangan itu muhrim atau bukan, berciuman di muka umum tidak dibenarkan. Herman mengatakan sebagai abdi masyarakat, PNS harus menunjukkan teladan kepada masyarakat.

Terkait dengan penjatuhan sanksi, Herman mengatakan bukan kewenangan dari Kementerian PAN-RB. Dia menjelaskan sanksi disiplin akibat ciuman massal di tempat umum adalah kewenagan pejabat pembina kepegawaian (PPK) setempat.

Pada kasus ini menjadi kewenangan Bupati Nias Selatan yang sekarang dijabat oleh Hilarius Duha. Aksi ciuman massal ini membuat heboh dunia maya beberapa hari terakhir.

Sejumlah masyarakat merespon negatif perilaku itu. Meskipun muncul penjelasan bahwa yang berciuman adalah pasangan suami dan istri resmi. Namun ciuman massal di muka umum, menurut sejumlah pihak, tidak sesuai dengan budaya Nias pada umumnya. (wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?
Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

LRT Jakarta Masih Kalah dengan Palembang

LRT Jakarta Masih Kalah dengan Palembang

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemarin (15/7) melakukan sidak di Stasiun LRT Kelapa Gading.


500 Desa Dapat Pinjaman Bank Dunia

500 Desa Dapat Pinjaman Bank Dunia

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) membawa 500 proposal berisi showcase pembangunan dengan Dana Desa.


Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Pemudik Roda Dua dan Pribadi Turun

Puncak arus mudik pertama yang diperkirakan Kementerian Perhubungan bisa dianggap lancar. Jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua pun berkurang.


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap.


Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Risma: THR Nggak Ada Dananya, Mau Pakai Uang Siapa?

Bukan hanya daerah dengan APBD kecil yang kebingungan membayar THR sesuai surat edaran Mendagri.


Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

Sanksi Ketat Menanti PNS yang Sebar Pengujar Kebencian

ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kerja (PPPK), sebaiknya berhati-hati dalam mengemukakan opini di media sosial.


Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, tampaknya, harus mengurungkan niatnya.


Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Untuk kesekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, kemarin.


Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!