Nasional
Share this on:

Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar

  • Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar
  • Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar

JAKARTA - Kegaduhan politik mulai terasa menjelang sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik (E-KTP) Kamis (9/3) lusa. Sejumlah partai politik (parpol) mendadak panas dingin.

Itu menyusul beredarnya nama-nama politisi yang diduga terseret dalam dakwaan perkara dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum mengungkap siapa saja nama-nama elit politik yang masuk dalam berkas dakwaan sebanyak 24 ribu lembar itu. Komisi antirasuah tetap keukeuh meminta publik menunggu sidang dakwaan untuk mengetahui tokoh besar yang terlibat yang diungkapkan ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu lalu.

”Sampai saat ini KPK belum pernah menyebut nama siapapun yang muncul di dakwaan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

KPK sebenarnya sudah mengantongi nama-nama politisi yang terlibat. Namun, komisi antirasuah enggan membeberkan hal itu. ”Terkait nama-nama yang disebutkan nanti akan dibuka di proses dakwaan,” kilah Febri.

Dugaan grand korupsi proyek pengadaan e-KTP senilai Rp 6 triliun sudah dimulai sejak 2014. Namun, sampai saat ini baru dua tersangka yang ditetapkan.

Keduanya yakni, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direntur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Selama penyidikan, KPK memeriksa ratusan saksi. Antara lain, anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Mereka disinyalir turut mengorganisir korupsi wahid tersebut.

Keterlibatan anggota legislatif semakin terkuak seiring adanya aliran uang senilai Rp 250 miliar yang dikembalikan ke rekening KPK. Sebanyak Rp 30 miliar diantaranya berasal dari anggota dewan. Selebihnya dari konsorsium perusahaan.

Belum diungkapnya nama-nama politisi yang mengembalikan uang itu sempat menimbulkan pertanyaan. KPK dinilai melindungi para politikus yang jelas-jelas menikmati duit bancakan e-KTP.

”Ada 14 orang yang mengembalikan uang. Mayoritas anggota DPR. Kenapa kami belum proses 14 orang tersebut, kami tunggu dulu fakta persidangan,” dalihnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos, nama-nama politisi yang diduga bakal terungkap di dakwaan e-KTP berasal dari mayoritas parpol di DPR. Mulai dari Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PKB, PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN dan PKS.

Beberapa nama saat ini masih aktif di senayan. Ada pula politikus yang sekarang menjabat posisi kepala daerah dan menteri.(tyo/bay/lum)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Awas! Waspadai Nikah Sirri dan Lelang Perawan Online

Awas! Waspadai Nikah Sirri dan Lelang Perawan Online

Sekelompok orang yang menyebut Partai Ponsel mendeklarasikan program Nikah Sirri dan Lelang Perawan berbasis aplikasi online.


JK: Modus Koruptor Makin Canggih

JK: Modus Koruptor Makin Canggih

Maraknya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah kepala daerah mengundang keprihatinan Wakil Presiden Jusuf Kalla.


WNI Korban Badai Irma Besok Dipulangkan ke Indonesia

WNI Korban Badai Irma Besok Dipulangkan ke Indonesia

Tujuh WNI yang menjadi korban Badai Irma akan dipulangkan ke tanah air besok (19/9).


Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Dapat pengakuan atau tidak, pelayanan sejumlah rumah sakit terhadap pasien BPJS masih jauh dari kata baik.


Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali membuka lelang eksekusi barang rampasan kasus rasuah. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan.


Anggaran Operasional KUA Diusulkan Naik Rp5 Juta per Bulan

Anggaran Operasional KUA Diusulkan Naik Rp5 Juta per Bulan

Dengan beban kerja yang tidak ringan, ternyata anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) kecil.


RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

Hasil investigasi yang dilakukan Kemenkes atas kasus kematian bayi Tiara Debora dilaporkan ke Komisi IX DPR kemarin (13/9).


Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Surat Setya Novanto yang dikirim ke KPK menimbulkan polemik.


Kasus First Travel, Polisi Sita Sejumlah Tas Mewah Anniesa

Kasus First Travel, Polisi Sita Sejumlah Tas Mewah Anniesa

Bareskrim terus berupaya mengumpulkan aset Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang diduga dibeli dengan uang jamaah.


Kekeringan Meluas, 56.334 Hektare Lahan Terancam Gagal Panen

Kekeringan Meluas, 56.334 Hektare Lahan Terancam Gagal Panen

Bencana kekeringan mulai melanda Indonesia. Curah hujan yang rendah dan kualitas lingkungan yang buruk menjadi penyebab.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!