Nasional
Share this on:

Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar

  • Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar
  • Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar

JAKARTA - Kegaduhan politik mulai terasa menjelang sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik (E-KTP) Kamis (9/3) lusa. Sejumlah partai politik (parpol) mendadak panas dingin.

Itu menyusul beredarnya nama-nama politisi yang diduga terseret dalam dakwaan perkara dengan kerugian negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum mengungkap siapa saja nama-nama elit politik yang masuk dalam berkas dakwaan sebanyak 24 ribu lembar itu. Komisi antirasuah tetap keukeuh meminta publik menunggu sidang dakwaan untuk mengetahui tokoh besar yang terlibat yang diungkapkan ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu lalu.

”Sampai saat ini KPK belum pernah menyebut nama siapapun yang muncul di dakwaan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

KPK sebenarnya sudah mengantongi nama-nama politisi yang terlibat. Namun, komisi antirasuah enggan membeberkan hal itu. ”Terkait nama-nama yang disebutkan nanti akan dibuka di proses dakwaan,” kilah Febri.

Dugaan grand korupsi proyek pengadaan e-KTP senilai Rp 6 triliun sudah dimulai sejak 2014. Namun, sampai saat ini baru dua tersangka yang ditetapkan.

Keduanya yakni, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direntur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Selama penyidikan, KPK memeriksa ratusan saksi. Antara lain, anggota Komisi II DPR periode 2009-2014. Mereka disinyalir turut mengorganisir korupsi wahid tersebut.

Keterlibatan anggota legislatif semakin terkuak seiring adanya aliran uang senilai Rp 250 miliar yang dikembalikan ke rekening KPK. Sebanyak Rp 30 miliar diantaranya berasal dari anggota dewan. Selebihnya dari konsorsium perusahaan.

Belum diungkapnya nama-nama politisi yang mengembalikan uang itu sempat menimbulkan pertanyaan. KPK dinilai melindungi para politikus yang jelas-jelas menikmati duit bancakan e-KTP.

”Ada 14 orang yang mengembalikan uang. Mayoritas anggota DPR. Kenapa kami belum proses 14 orang tersebut, kami tunggu dulu fakta persidangan,” dalihnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos, nama-nama politisi yang diduga bakal terungkap di dakwaan e-KTP berasal dari mayoritas parpol di DPR. Mulai dari Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PKB, PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura, PAN dan PKS.

Beberapa nama saat ini masih aktif di senayan. Ada pula politikus yang sekarang menjabat posisi kepala daerah dan menteri.(tyo/bay/lum)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PTN Mulai Berani Ungkap Jumlah Dosen HTI

PTN Mulai Berani Ungkap Jumlah Dosen HTI

Kampus negeri mulai berani mengungkap keberadaan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di tempat masing-masing.


Tunggu Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Novel

Tunggu Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Novel

Keberanian Kapolri Jenderal Tito Karnavian diuji untuk mengungkap pelaku kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan.


Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Pansus Hak Angket KPK mulai tidak kompak. Tidak semua fraksi yang telah bergabung dalam panitia khusus itu bertahan.


Rem Blong, Dump Truck Seruduk 10 Sepeda Motor, Seorang Tewas

Rem Blong, Dump Truck Seruduk 10 Sepeda Motor, Seorang Tewas

Sulistyowati langsung nekat meloncat dari sepeda motor Vario hitam miliknya begitu menyadari ada dump truck hitam yang menabrak belasan motor lain.


Kasus Beras Oplosan Makin Rancu

Kasus Beras Oplosan Makin Rancu

Penggrebekan gudang PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi oleh Kepolisian beberapa waktu lalu mengundang banyak tanya.


Kemenang Bantah Kesalahan Tafsir Alquran

Kemenang Bantah Kesalahan Tafsir Alquran

Kementerian Agama (Kemenag) Mengklarifikasi kabar kesalahan penerjemahan Alquran yang dituduhkan Majelis Adz Zikra.


Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menghormati hak masyarakat yang menolak Perppu Ormas.


Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.


Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas.


Pembacokan Hermansyah, Polisi Buktikan Tak Ada Keterlibatan Aparat

Pembacokan Hermansyah, Polisi Buktikan Tak Ada Keterlibatan Aparat

Polisi mematahkan asumsi dari beberapa kelompok yang beredar di media sosial terkait dugaan keterlibatan polisi dalam kasus Hermanysah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!