Nasional
Share this on:

“Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

  • “Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa
  • “Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

JAKARTA - Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat. Tidak hanya pejabat eselon II b atau sekelas kepala dinas, jalan pintas ilegal untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan itu juga diduga mengakar sampai di kalangan PNS level staf kecamatan hingga kepala sekolah dasar (eselon III dan IV).

Indikasi itu tengah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemkab Klaten. Lembaga antirasuah tersebut memeriksa 36 saksi terkait kasus “dagang jabatan” yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini dan seorang PNS, Suramlan, kemarin. Puluhan saksi yang diperiksa di Polres Klaten itu terdiri dari unsur PNS berbagai level dan swasta. ”Ada kepala SD dan staf kecamatan yang diperiksa,” tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pasca menetapkan dua tersangka kasus suap pengisian jabatan di Klaten, KPK memang intensif memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu. Terutama yang berkaitan dengan aliran uang sebesar Rp3,2 miliar yang ditemukan di rumah dinas bupati saat penggeledahan pada Minggu (1/1). Temuan itu penting bagi penyidik untuk menjerat pihak-pihak lain yang berperan sebagai pemberi. Tidak terkecuali kepala SD dan staf kecamatan.

Terkait peran para saksi yang diperiksa kemarin, Febri mengakui adanya rangkaian yang berkaitan dengan uang Rp 2 miliar hasil operasi tangkap tangan (OTT) dan juga uang Rp 3,2 miliar hasil penggeledahan. Namun, pihaknya belum mau memastikan apakah para PNS dan swasta itu berperan sebagai pemberi, penerima atau pihak yang dimintai suap oleh bupati.

”Ini yang didalami lebih lanjut,” ujarnya.

Para saksi juga dimintai klarifikasi soal informasi banyaknya PNS di Klaten yang kerap dimintai sejumlah uang bila ingin menduduki jabatan strategis yang diinginkan. Informasi itu nantinya akan dikaitkan dengan aliran uang suap yang disita KPK.

”Peran saksi (yang diperiksa kemarin) ini semua diklarifikasi, apakah mereka pemberi, penerima, atau dimintai (uang),” tuturnya.

KPK juga mendalami peran sejumlah pihak yang diduga turut menerima aliran uang suap “dagang jabatan”. Bukan hanya Andi Purnomo, anak bupati Klaten Sri Hartini, peran para pejabat yang memiliki kewenangan dalam rotasi jabatan di lingkungan pemkab setempat juga didalami.

”Memang benar, ada sejumlah pihak yang diduga penerima (suap), namun masih didalami lebih lanjut,” terangnya.

Sampai saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka (Sri Hartini dan Suramlan) dan menyita uang Rp5,2 miliar serta USD 100 yang berkaitan dengan kasus itu. Uang miliaran itu masing-masing ditemukan saat OTT 30 Desember sebesar Rp2 miliar dan penggeledahan di rumah dinas bupati Rp3 miliar serta Rp200 juta.

Selebihnya, para penyidik terus mendalami peran para saksi yang mayoritas merupakan PNS di pemkab itu. KPK juga berupaya mengungkap indikasi adanya tarif yang dipatok tersangka penerima suap untuk setiap jabatan.

”Indikasinya tidak hanya satu dinas saja (yang terjadi praktik suap pengisian jabatan),” imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Anggaran Subsidi Rumah Naik Drastis

Anggaran Subsidi Rumah Naik Drastis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) punya pekerjaan besar dalam melaksanakan program subsidi rumah.


Berkebun di Zona TNI AU, Petani Tewas Kena Peluru

Berkebun di Zona TNI AU, Petani Tewas Kena Peluru

Seorang petani bernama Buawi (39), warga RT 5 RW 2 Dusun Pakel Desa Baturetno Kecamatan Singosari tewas terkena peluru nyasar.


Kemendes Gandeng Polisi Tangani Penggelapan Dana Desa

Kemendes Gandeng Polisi Tangani Penggelapan Dana Desa

Polri dan Kemendes berupaya menjalin kerjasama dalam pengawasan dana desa. Sehingga, dana desa bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.


Bolak-balik Diperiksa KPK, Akom Curhat

Bolak-balik Diperiksa KPK, Akom Curhat

Mantan Ketua DPR Ade Komaruddin, sepertinya, sudah lelah meladeni panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Demokrat Sebut Jajaki Peluang Koalisi Pilpres

Demokrat Sebut Jajaki Peluang Koalisi Pilpres

Manuver pertemuan SBY dan Prabowo mulai memanaskan suhu politik jelang pesta demokrasi 2019.


Ada Apa kok Iwan Bule Dimutasi?

Ada Apa kok Iwan Bule Dimutasi?

Gerbong pejabat Polri kembali bergerak. Kemarin (20/7) Kapolri Jenderal Tito Karnavian memutasi 51 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).


Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggungat Perppu 2/2017 tentang ormas batal diajukan ke Mahmakah Konstitusi.


Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

Suksenya lelang dan produksi blangko E-KTP awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik.


Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag bakal menyusul Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merekrut CPNS baru.


Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

Asing Tak Boleh Masuk ke Perikanan Tangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertambahan jumlah stok ikan hingga mencapai 20 Juta ton dalam 3 tahun ke depan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!