Nasional
Share this on:

“Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

  • “Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa
  • “Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

JAKARTA - Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat. Tidak hanya pejabat eselon II b atau sekelas kepala dinas, jalan pintas ilegal untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan itu juga diduga mengakar sampai di kalangan PNS level staf kecamatan hingga kepala sekolah dasar (eselon III dan IV).

Indikasi itu tengah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemkab Klaten. Lembaga antirasuah tersebut memeriksa 36 saksi terkait kasus “dagang jabatan” yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini dan seorang PNS, Suramlan, kemarin. Puluhan saksi yang diperiksa di Polres Klaten itu terdiri dari unsur PNS berbagai level dan swasta. ”Ada kepala SD dan staf kecamatan yang diperiksa,” tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pasca menetapkan dua tersangka kasus suap pengisian jabatan di Klaten, KPK memang intensif memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu. Terutama yang berkaitan dengan aliran uang sebesar Rp3,2 miliar yang ditemukan di rumah dinas bupati saat penggeledahan pada Minggu (1/1). Temuan itu penting bagi penyidik untuk menjerat pihak-pihak lain yang berperan sebagai pemberi. Tidak terkecuali kepala SD dan staf kecamatan.

Terkait peran para saksi yang diperiksa kemarin, Febri mengakui adanya rangkaian yang berkaitan dengan uang Rp 2 miliar hasil operasi tangkap tangan (OTT) dan juga uang Rp 3,2 miliar hasil penggeledahan. Namun, pihaknya belum mau memastikan apakah para PNS dan swasta itu berperan sebagai pemberi, penerima atau pihak yang dimintai suap oleh bupati.

”Ini yang didalami lebih lanjut,” ujarnya.

Para saksi juga dimintai klarifikasi soal informasi banyaknya PNS di Klaten yang kerap dimintai sejumlah uang bila ingin menduduki jabatan strategis yang diinginkan. Informasi itu nantinya akan dikaitkan dengan aliran uang suap yang disita KPK.

”Peran saksi (yang diperiksa kemarin) ini semua diklarifikasi, apakah mereka pemberi, penerima, atau dimintai (uang),” tuturnya.

KPK juga mendalami peran sejumlah pihak yang diduga turut menerima aliran uang suap “dagang jabatan”. Bukan hanya Andi Purnomo, anak bupati Klaten Sri Hartini, peran para pejabat yang memiliki kewenangan dalam rotasi jabatan di lingkungan pemkab setempat juga didalami.

”Memang benar, ada sejumlah pihak yang diduga penerima (suap), namun masih didalami lebih lanjut,” terangnya.

Sampai saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka (Sri Hartini dan Suramlan) dan menyita uang Rp5,2 miliar serta USD 100 yang berkaitan dengan kasus itu. Uang miliaran itu masing-masing ditemukan saat OTT 30 Desember sebesar Rp2 miliar dan penggeledahan di rumah dinas bupati Rp3 miliar serta Rp200 juta.

Selebihnya, para penyidik terus mendalami peran para saksi yang mayoritas merupakan PNS di pemkab itu. KPK juga berupaya mengungkap indikasi adanya tarif yang dipatok tersangka penerima suap untuk setiap jabatan.

”Indikasinya tidak hanya satu dinas saja (yang terjadi praktik suap pengisian jabatan),” imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ruang Kerja Disegel, KPK Terbangkan Gubernur dan Istrinya ke Jakarta

Ruang Kerja Disegel, KPK Terbangkan Gubernur dan Istrinya ke Jakarta

Mendapati istri dan dua pengusaha terkena OTT, Gubernur Bengkulu yang sedang memimpin rapat langsung meninggalkan ruang rapat.


Ini Daftar Mi yang Ditarik BPOM, karena Mengandung Babi

Ini Daftar Mi yang Ditarik BPOM, karena Mengandung Babi

Lagi-lagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kecolongan. Makanan tak sesuai ketentuan beredar di pasaran.


Kemendikbud Pilih Fokus Sosialisasi Sekolah Lima Hari

Kemendikbud Pilih Fokus Sosialisasi Sekolah Lima Hari

Polemik implementasi sekolah lima hari terus menggelinding. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya tidak ikut arus di dalamnya.


PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS.


#OTTRecehan Sindir KPK

#OTTRecehan Sindir KPK

Reaksi kontroversial ditunjukan sejumlah jaksa pasca OTT yang dilakukan KPK terhadap Kepala Kasi III Intelijen Kejati Bengkulu Parlin Purba.


Sekolah 5 Hari Dijalankan, Pesantren dan Madrasah Bisa Gulung Tikar

Sekolah 5 Hari Dijalankan, Pesantren dan Madrasah Bisa Gulung Tikar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengkritik program sekolah lima hari yang direncakanan oleh Kemendikbud.


Buruan... Tiket Kereta Api Tambahan Kembali Dijual 14 Juni Nanti

Buruan... Tiket Kereta Api Tambahan Kembali Dijual 14 Juni Nanti

Ada kabar gembira bagi calon pemudik yang ingin pulang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.


Selamat Tinggal Macet, “Bandara Helikopter” Mulai Dibangun

Selamat Tinggal Macet, “Bandara Helikopter” Mulai Dibangun

Ucapkan selamat tinggal pada kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).


Sebelum Ditangkap KPK, Kepala Dinas Setor Rp600 Juta Setahun

Sebelum Ditangkap KPK, Kepala Dinas Setor Rp600 Juta Setahun

KPK akhirnya membeber hasil operasi tangkap tangan (OTT) terbaru yang melibatkan pimpinan DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jatim.


Fatwa MUI, Medsos Haram untuk Ghibah, Fitnah, dan Namimah

Fatwa MUI, Medsos Haram untuk Ghibah, Fitnah, dan Namimah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial (medsos).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!