Nasional
Share this on:

“Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

  • “Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa
  • “Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat.

JAKARTA - Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat. Tidak hanya pejabat eselon II b atau sekelas kepala dinas, jalan pintas ilegal untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan itu juga diduga mengakar sampai di kalangan PNS level staf kecamatan hingga kepala sekolah dasar (eselon III dan IV).

Indikasi itu tengah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemkab Klaten. Lembaga antirasuah tersebut memeriksa 36 saksi terkait kasus “dagang jabatan” yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini dan seorang PNS, Suramlan, kemarin. Puluhan saksi yang diperiksa di Polres Klaten itu terdiri dari unsur PNS berbagai level dan swasta. ”Ada kepala SD dan staf kecamatan yang diperiksa,” tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pasca menetapkan dua tersangka kasus suap pengisian jabatan di Klaten, KPK memang intensif memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu. Terutama yang berkaitan dengan aliran uang sebesar Rp3,2 miliar yang ditemukan di rumah dinas bupati saat penggeledahan pada Minggu (1/1). Temuan itu penting bagi penyidik untuk menjerat pihak-pihak lain yang berperan sebagai pemberi. Tidak terkecuali kepala SD dan staf kecamatan.

Terkait peran para saksi yang diperiksa kemarin, Febri mengakui adanya rangkaian yang berkaitan dengan uang Rp 2 miliar hasil operasi tangkap tangan (OTT) dan juga uang Rp 3,2 miliar hasil penggeledahan. Namun, pihaknya belum mau memastikan apakah para PNS dan swasta itu berperan sebagai pemberi, penerima atau pihak yang dimintai suap oleh bupati.

”Ini yang didalami lebih lanjut,” ujarnya.

Para saksi juga dimintai klarifikasi soal informasi banyaknya PNS di Klaten yang kerap dimintai sejumlah uang bila ingin menduduki jabatan strategis yang diinginkan. Informasi itu nantinya akan dikaitkan dengan aliran uang suap yang disita KPK.

”Peran saksi (yang diperiksa kemarin) ini semua diklarifikasi, apakah mereka pemberi, penerima, atau dimintai (uang),” tuturnya.

KPK juga mendalami peran sejumlah pihak yang diduga turut menerima aliran uang suap “dagang jabatan”. Bukan hanya Andi Purnomo, anak bupati Klaten Sri Hartini, peran para pejabat yang memiliki kewenangan dalam rotasi jabatan di lingkungan pemkab setempat juga didalami.

”Memang benar, ada sejumlah pihak yang diduga penerima (suap), namun masih didalami lebih lanjut,” terangnya.

Sampai saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka (Sri Hartini dan Suramlan) dan menyita uang Rp5,2 miliar serta USD 100 yang berkaitan dengan kasus itu. Uang miliaran itu masing-masing ditemukan saat OTT 30 Desember sebesar Rp2 miliar dan penggeledahan di rumah dinas bupati Rp3 miliar serta Rp200 juta.

Selebihnya, para penyidik terus mendalami peran para saksi yang mayoritas merupakan PNS di pemkab itu. KPK juga berupaya mengungkap indikasi adanya tarif yang dipatok tersangka penerima suap untuk setiap jabatan.

”Indikasinya tidak hanya satu dinas saja (yang terjadi praktik suap pengisian jabatan),” imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Selama ini Indonesia membeli alat utama sistem pertahanan dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia.


Penemuan E-KTP dan NPWP Palsu Terkait Kejahatan Ekonomi

Penemuan E-KTP dan NPWP Palsu Terkait Kejahatan Ekonomi

Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta mengungkap temuan 36 lembar e-KTP dan 32 kartu NPWP palsu yang berasal dari Kamboja.


Long March Diganti Dzikir di Istiqlal

Long March Diganti Dzikir di Istiqlal

Menko Polhukam Wiranto bertemu dengan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan Ketua Umum GNPF-MUI Bachtiar Nasir di kantornya kemarin (9/2).


Yaqut: Hentikan Upaya-upaya Sudutkan Kiai Ma’ruf

Yaqut: Hentikan Upaya-upaya Sudutkan Kiai Ma’ruf

Jutaan warga Nahdlatul Ulama (NU) diseluruh Indonesia marah. Mereka tidak terima cecaran dan ancaman kepada KH Ma'ruf Amin.


Tiga Mahasiswa Tewas, Dua Anggota Mapala UII Ditangkap

Tiga Mahasiswa Tewas, Dua Anggota Mapala UII Ditangkap

Polres Karanganyar menahan Angga Septiawan alias Waluyo (27) dan Muhammad Wahyudi alias Yudi (25).


Soal Plesetan Pancagila, Chief of Army Australia Akan Temui Kasad dan Panglima

Soal Plesetan Pancagila, Chief of Army Australia Akan Temui Kasad dan Panglima

Chief of Army Australia akan datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti persoalan hubungan kerja sama militer dengan Indonesia.


TNI Tambah Pasukan di Luar Jawa

TNI Tambah Pasukan di Luar Jawa

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi menduduki kursi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).


Hitung Ulang Sebaran PNS

Hitung Ulang Sebaran PNS

Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya.


Pulau-pulau Indonesia Tak Boleh Dikuasai Swasta

Pulau-pulau Indonesia Tak Boleh Dikuasai Swasta

Tak ingin kecolongan lagi, pemerintah mulai serius urusi pulau-pulau kecil dan terluar.


Pungutan Sekolah Rentan Picu Masalah

Pungutan Sekolah Rentan Picu Masalah

Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melegalkan pungutan di sekolah menuai respon beragam.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!