Nasional
Share this on:

?Dagang Jabatan? di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

  • ?Dagang Jabatan? di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa
  • ?Dagang Jabatan? di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

JAKARTA - Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat. Tidak hanya pejabat eselon II b atau sekelas kepala dinas, jalan pintas ilegal untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan itu juga diduga mengakar sampai di kalangan PNS level staf kecamatan hingga kepala sekolah dasar (eselon III dan IV).

Indikasi itu tengah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemkab Klaten. Lembaga antirasuah tersebut memeriksa 36 saksi terkait kasus ?dagang jabatan? yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini dan seorang PNS, Suramlan, kemarin. Puluhan saksi yang diperiksa di Polres Klaten itu terdiri dari unsur PNS berbagai level dan swasta. ?Ada kepala SD dan staf kecamatan yang diperiksa,? tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pasca menetapkan dua tersangka kasus suap pengisian jabatan di Klaten, KPK memang intensif memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu. Terutama yang berkaitan dengan aliran uang sebesar Rp3,2 miliar yang ditemukan di rumah dinas bupati saat penggeledahan pada Minggu (1/1). Temuan itu penting bagi penyidik untuk menjerat pihak-pihak lain yang berperan sebagai pemberi. Tidak terkecuali kepala SD dan staf kecamatan.

Terkait peran para saksi yang diperiksa kemarin, Febri mengakui adanya rangkaian yang berkaitan dengan uang Rp 2 miliar hasil operasi tangkap tangan (OTT) dan juga uang Rp 3,2 miliar hasil penggeledahan. Namun, pihaknya belum mau memastikan apakah para PNS dan swasta itu berperan sebagai pemberi, penerima atau pihak yang dimintai suap oleh bupati.

?Ini yang didalami lebih lanjut,? ujarnya.

Para saksi juga dimintai klarifikasi soal informasi banyaknya PNS di Klaten yang kerap dimintai sejumlah uang bila ingin menduduki jabatan strategis yang diinginkan. Informasi itu nantinya akan dikaitkan dengan aliran uang suap yang disita KPK.

?Peran saksi (yang diperiksa kemarin) ini semua diklarifikasi, apakah mereka pemberi, penerima, atau dimintai (uang),? tuturnya.

KPK juga mendalami peran sejumlah pihak yang diduga turut menerima aliran uang suap ?dagang jabatan?. Bukan hanya Andi Purnomo, anak bupati Klaten Sri Hartini, peran para pejabat yang memiliki kewenangan dalam rotasi jabatan di lingkungan pemkab setempat juga didalami.

?Memang benar, ada sejumlah pihak yang diduga penerima (suap), namun masih didalami lebih lanjut,? terangnya.

Sampai saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka (Sri Hartini dan Suramlan) dan menyita uang Rp5,2 miliar serta USD 100 yang berkaitan dengan kasus itu. Uang miliaran itu masing-masing ditemukan saat OTT 30 Desember sebesar Rp2 miliar dan penggeledahan di rumah dinas bupati Rp3 miliar serta Rp200 juta.

Selebihnya, para penyidik terus mendalami peran para saksi yang mayoritas merupakan PNS di pemkab itu. KPK juga berupaya mengungkap indikasi adanya tarif yang dipatok tersangka penerima suap untuk setiap jabatan.

?Indikasinya tidak hanya satu dinas saja (yang terjadi praktik suap pengisian jabatan),? imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Aset Miliaran Didakwa Hasil TPPU, Auditor BPK Terancam Miskin

Aset Miliaran Didakwa Hasil TPPU, Auditor BPK Terancam Miskin

Dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, terancam miskin.


Lapas Khusus Bandar Narkotika Ditarget Rampung Desember

Lapas Khusus Bandar Narkotika Ditarget Rampung Desember

Ditjenpas Kemenkumham tinggal menuntaskan pengadaan sarana dan prasarana untuk empat lapas khusus narapidana bandar narkotika.


Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


PDIP–PKB Optimis Gus Ipul–Anas Menangi Pilgub Jatim

PDIP–PKB Optimis Gus Ipul–Anas Menangi Pilgub Jatim

Koalisi PKB dan PDIP dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim resmi terjadi.


Penggunaan Merkuri Akan Dibatasi

Penggunaan Merkuri Akan Dibatasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera membatasi penggunaan logam berat (merkuri) dalam berbagai fasilitas industri.


Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

TNI mendorong agar kebijakan tunggal pengadaan dan penggunaan senjata api diatur melalui peraturan presiden (perpres).


Pengadaan Senjata Satu Pintu di Kemenhan

Pengadaan Senjata Satu Pintu di Kemenhan

Rencana pemerintah menyatukan kebijakan terkait senjata api dan sejenisnya disambut positif oleh sejumlah pihak.


Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Kontroversi dibalik putusan praperadilan dan penyakit misterius Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengundang keprihatinan banyak pihak.


Senjata Brimob Seharusnya Masuk Halim Perdanakusuma

Senjata Brimob Seharusnya Masuk Halim Perdanakusuma

Polemik tertahannya 280 pucuk stand alone grenade launcher (SAGL) dan 5.932 amunisnya kian panjang.


Aliansi Kebhinekaan Sampaikan Tuntutan Panca Seruan Kebangsaan

Aliansi Kebhinekaan Sampaikan Tuntutan Panca Seruan Kebangsaan

Aliansi Kebhinekaan sebuah OKP Cipayung yang terdiri dari PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, KMHDI dan HIKMAHBUDHIS berkomitmen menjaga keutuhan NKRI.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!