Nasional
Share this on:

?Dagang Jabatan? di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

  • ?Dagang Jabatan? di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa
  • ?Dagang Jabatan? di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

JAKARTA - Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat. Tidak hanya pejabat eselon II b atau sekelas kepala dinas, jalan pintas ilegal untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan itu juga diduga mengakar sampai di kalangan PNS level staf kecamatan hingga kepala sekolah dasar (eselon III dan IV).

Indikasi itu tengah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemkab Klaten. Lembaga antirasuah tersebut memeriksa 36 saksi terkait kasus ?dagang jabatan? yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini dan seorang PNS, Suramlan, kemarin. Puluhan saksi yang diperiksa di Polres Klaten itu terdiri dari unsur PNS berbagai level dan swasta. ?Ada kepala SD dan staf kecamatan yang diperiksa,? tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pasca menetapkan dua tersangka kasus suap pengisian jabatan di Klaten, KPK memang intensif memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu. Terutama yang berkaitan dengan aliran uang sebesar Rp3,2 miliar yang ditemukan di rumah dinas bupati saat penggeledahan pada Minggu (1/1). Temuan itu penting bagi penyidik untuk menjerat pihak-pihak lain yang berperan sebagai pemberi. Tidak terkecuali kepala SD dan staf kecamatan.

Terkait peran para saksi yang diperiksa kemarin, Febri mengakui adanya rangkaian yang berkaitan dengan uang Rp 2 miliar hasil operasi tangkap tangan (OTT) dan juga uang Rp 3,2 miliar hasil penggeledahan. Namun, pihaknya belum mau memastikan apakah para PNS dan swasta itu berperan sebagai pemberi, penerima atau pihak yang dimintai suap oleh bupati.

?Ini yang didalami lebih lanjut,? ujarnya.

Para saksi juga dimintai klarifikasi soal informasi banyaknya PNS di Klaten yang kerap dimintai sejumlah uang bila ingin menduduki jabatan strategis yang diinginkan. Informasi itu nantinya akan dikaitkan dengan aliran uang suap yang disita KPK.

?Peran saksi (yang diperiksa kemarin) ini semua diklarifikasi, apakah mereka pemberi, penerima, atau dimintai (uang),? tuturnya.

KPK juga mendalami peran sejumlah pihak yang diduga turut menerima aliran uang suap ?dagang jabatan?. Bukan hanya Andi Purnomo, anak bupati Klaten Sri Hartini, peran para pejabat yang memiliki kewenangan dalam rotasi jabatan di lingkungan pemkab setempat juga didalami.

?Memang benar, ada sejumlah pihak yang diduga penerima (suap), namun masih didalami lebih lanjut,? terangnya.

Sampai saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka (Sri Hartini dan Suramlan) dan menyita uang Rp5,2 miliar serta USD 100 yang berkaitan dengan kasus itu. Uang miliaran itu masing-masing ditemukan saat OTT 30 Desember sebesar Rp2 miliar dan penggeledahan di rumah dinas bupati Rp3 miliar serta Rp200 juta.

Selebihnya, para penyidik terus mendalami peran para saksi yang mayoritas merupakan PNS di pemkab itu. KPK juga berupaya mengungkap indikasi adanya tarif yang dipatok tersangka penerima suap untuk setiap jabatan.

?Indikasinya tidak hanya satu dinas saja (yang terjadi praktik suap pengisian jabatan),? imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Rupiah Melemah, Biaya Haji Bengkak Rp550 Miliar

Pelamahan nilai rupiah terhadap dolar (USD) dan riyal (SAR) berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018.


Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis.


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi Lagi, Status Gunung Merapi Waspada

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikan status Gunung Merapi dari normal menjadi waspada.


Mudik, Toilet di Rest Area Tol Gratis

Mudik, Toilet di Rest Area Tol Gratis

Untuk menghindari tumpukan dan antrian di rest area, PT Jasa Marga telah menyiapkan pengaturan khusus yakni menejemen lalu lintas di dalam rest area.


Otak Bom Bunuh Diri di Surabaya, Baru Pulang dari Syria

Otak Bom Bunuh Diri di Surabaya, Baru Pulang dari Syria

Serangan aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya kemarin, dilakukan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).


Bom Ada yang Diletakan di Perut, Dipangku, dan Diledakan Dalam Mobil

Bom Ada yang Diletakan di Perut, Dipangku, dan Diledakan Dalam Mobil

Aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5) pagi, ternyata adalah satu keluarga.


Jembatan Cincin Lama Selesai H-10 Lebaran

Jembatan Cincin Lama Selesai H-10 Lebaran

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis menyatakan bahwa perbaikan Jembatan Cincin Lama di Widang.


Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya.


Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Kemendikbud Kaji Unas Kembali Jadi Penentu Kelulusan

Di balik berturut merosotnya rata-rata nilai unas, tahun ini dan tahun lalu, Kemendikbud melakukan sejumlah evaluasi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!