Nasional
Share this on:

“Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

  • “Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa
  • “Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat.

JAKARTA - Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat. Tidak hanya pejabat eselon II b atau sekelas kepala dinas, jalan pintas ilegal untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan itu juga diduga mengakar sampai di kalangan PNS level staf kecamatan hingga kepala sekolah dasar (eselon III dan IV).

Indikasi itu tengah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemkab Klaten. Lembaga antirasuah tersebut memeriksa 36 saksi terkait kasus “dagang jabatan” yang menjerat Bupati Klaten Sri Hartini dan seorang PNS, Suramlan, kemarin. Puluhan saksi yang diperiksa di Polres Klaten itu terdiri dari unsur PNS berbagai level dan swasta. ”Ada kepala SD dan staf kecamatan yang diperiksa,” tegas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pasca menetapkan dua tersangka kasus suap pengisian jabatan di Klaten, KPK memang intensif memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara itu. Terutama yang berkaitan dengan aliran uang sebesar Rp3,2 miliar yang ditemukan di rumah dinas bupati saat penggeledahan pada Minggu (1/1). Temuan itu penting bagi penyidik untuk menjerat pihak-pihak lain yang berperan sebagai pemberi. Tidak terkecuali kepala SD dan staf kecamatan.

Terkait peran para saksi yang diperiksa kemarin, Febri mengakui adanya rangkaian yang berkaitan dengan uang Rp 2 miliar hasil operasi tangkap tangan (OTT) dan juga uang Rp 3,2 miliar hasil penggeledahan. Namun, pihaknya belum mau memastikan apakah para PNS dan swasta itu berperan sebagai pemberi, penerima atau pihak yang dimintai suap oleh bupati.

”Ini yang didalami lebih lanjut,” ujarnya.

Para saksi juga dimintai klarifikasi soal informasi banyaknya PNS di Klaten yang kerap dimintai sejumlah uang bila ingin menduduki jabatan strategis yang diinginkan. Informasi itu nantinya akan dikaitkan dengan aliran uang suap yang disita KPK.

”Peran saksi (yang diperiksa kemarin) ini semua diklarifikasi, apakah mereka pemberi, penerima, atau dimintai (uang),” tuturnya.

KPK juga mendalami peran sejumlah pihak yang diduga turut menerima aliran uang suap “dagang jabatan”. Bukan hanya Andi Purnomo, anak bupati Klaten Sri Hartini, peran para pejabat yang memiliki kewenangan dalam rotasi jabatan di lingkungan pemkab setempat juga didalami.

”Memang benar, ada sejumlah pihak yang diduga penerima (suap), namun masih didalami lebih lanjut,” terangnya.

Sampai saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka (Sri Hartini dan Suramlan) dan menyita uang Rp5,2 miliar serta USD 100 yang berkaitan dengan kasus itu. Uang miliaran itu masing-masing ditemukan saat OTT 30 Desember sebesar Rp2 miliar dan penggeledahan di rumah dinas bupati Rp3 miliar serta Rp200 juta.

Selebihnya, para penyidik terus mendalami peran para saksi yang mayoritas merupakan PNS di pemkab itu. KPK juga berupaya mengungkap indikasi adanya tarif yang dipatok tersangka penerima suap untuk setiap jabatan.

”Indikasinya tidak hanya satu dinas saja (yang terjadi praktik suap pengisian jabatan),” imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. (tyo/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

TNI Tambah Pasukan di Luar Jawa

TNI Tambah Pasukan di Luar Jawa

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi menduduki kursi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).


Hitung Ulang Sebaran PNS

Hitung Ulang Sebaran PNS

Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya.


Pulau-pulau Indonesia Tak Boleh Dikuasai Swasta

Pulau-pulau Indonesia Tak Boleh Dikuasai Swasta

Tak ingin kecolongan lagi, pemerintah mulai serius urusi pulau-pulau kecil dan terluar.


Pungutan Sekolah Rentan Picu Masalah

Pungutan Sekolah Rentan Picu Masalah

Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melegalkan pungutan di sekolah menuai respon beragam.


Mendikbud Izinkan Pungutan Sekolah

Mendikbud Izinkan Pungutan Sekolah

Menteri Pendidikan dan Budaya Muhadjir Effendy memberikan lampu hijau kepada sekolah untuk melakukan pungutan.


Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS.


Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

Polri Siap Evaluasi, BPK Tidak Dorong Kenaikan Tarif STNK

Polemik kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti STNK dan SIM terus bergulir.


Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Pengawasan dan penindakan warga asing nakal yang dilakukan pemerintah terkesan setengah hati.


Banjir Bandang Sempat Putus Jalan Nasional Surabaya–Malang

Banjir Bandang Sempat Putus Jalan Nasional Surabaya–Malang

Banjir bandang menerjang ruas jalan nasional di perbatasan Kecamatan Purwodadi dan Purwosari, Pasuruan, kemarin (5/1).


Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari

Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari

Upaya membersihkan jagat internet dan media sosial di Indonesia dari informasi bohong (hoax) menunjukkan perkembangan yang signifikan.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!