Nasional
Share this on:

Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah
  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

JAKARTA - Sumber pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) bertambah. Mulai tahun ini pemerintah memberikan tunjangan kemahalan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan, merujuk UU tersebut, pendapatan PNS terdiri atas tiga komponen. Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan biaya kemahalan.

Namun, sejauh ini belum disepakati nominal tunjangan kemahalan yang akan ditetapkan. Yang jelas, besaran itu akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks harga per daerah. Karena itu, nilainya tidak sama antara PNS satu daerah dan daerah lain. Bergantung daerah tugas.

?Nanti harus dilihat juga kemampuan keuangan negara,? ujarnya.

Selain akan menetapkan tunjangan kemahalan, pemerintah berencana merombak skema perbandingan gaji pokok dan tunjangan. Selama ini, tunjangan lebih besar daripada gaji pokok. Rasio gaji pokok dan tunjangan mencapai 1:3. Nah, hitungan itu diwacanakan untuk diganti hingga rasio 1: 12. Belum pasti apakah gaji pokok turun atau tunjangan naik.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan atas niat tersebut. Salah satunya adalah beban keuangan negara ke depan. ?Prinsipnya tentu tidak akan mengurangi penghasilan saat ini,? kata Setiawan.

Seluruh keputusan itu belum final. Peraturan turunan dari UU ASN masih terus digodok. Aturan yang akan keluar dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) tersebut diharapkan rampung tahun ini. Dengan begitu, aturan tersebut bisa langsung diaplikasikan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menambahkan bahwa aturan tentang komponen pendapatan PNS akan di-break down secara detail dalam PP gaji serta tunjangan. Termasuk soal tunjangan yang nanti ditentukan oleh kinerja, tidak terpatok pada satu angka. ?Sudah diharmonisasi dan saat ini sudah di Setneg,? katanya.

Penilaian kinerja ditentukan oleh target dan perilaku PNS. Bobotnya bergantung karakteristik organisasi masing-masing. Untuk komponen target, misalnya, PNS dinilai mencapai target bila sukses menghasilkan inovasi. Nilai target maksimal.

Untuk penilaian kinerja seperti itu, pemerintah akan mengeluarkan aturan tersendiri. Bila semua proses berjalan lancar, PP soal gaji dan tunjangan bisa keluar berbarengan dengan PP kinerja. (mia/c11/ca/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Seribu Aktuaris Malaysia Siap Serbu Indonesia

Seribu Aktuaris Malaysia Siap Serbu Indonesia

Konon aktuaris adalah profesi dengan gaji menggiurkan di Indonesia.


Dideadline sampai Besok, Pemerintah Ancam Blokir WhatsApp

Dideadline sampai Besok, Pemerintah Ancam Blokir WhatsApp

Aplikasi WhatsApp harus siap bernasib sama seperti telegram. Kemenkominfo memastikan bakal memblokir akses WA di Indonesia.


Polisi Terus Bekerja Usut Penyerangan Novel Baswedan

Polisi Terus Bekerja Usut Penyerangan Novel Baswedan

Kepolisian kembali menegaskan janjinya bakal terus mengusut kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Jika First Travel Dipailitkan, Jamaah Cuma Dapat Rp200 Ribu

Jika First Travel Dipailitkan, Jamaah Cuma Dapat Rp200 Ribu

Proposal perdamaian yang diajukan oleh First Travel (FT) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih menggantung.


Sidang Praperadilan Setnov Penuh Kejanggalan

Sidang Praperadilan Setnov Penuh Kejanggalan

Walau sudah diprediksi sejak awal Setya Novanto bakal menang, banyak kalangan mengaku kecewa dengan putusan sidang praperadilan.


Wow... Antrean Haji Sudah Tembus 36 Tahun

Wow... Antrean Haji Sudah Tembus 36 Tahun

Kuota haji 2017 sudah kembali normal. Indonesia dapat jatah 211 ribu, plus kuota tambahan 10 ribu jamaah.


Sekarang Sarjana Nontarbiyah Bisa Jadi Guru Agama

Sekarang Sarjana Nontarbiyah Bisa Jadi Guru Agama

Persaingan untuk menjadi guru agama Islam tahun depan bakal semakin ketat. Pasalnya Kementerian Agama (Kemenag) membuat regulasi baru.


Praperadilan Setnov, KPK Setorkan 200 Bukti

Praperadilan Setnov, KPK Setorkan 200 Bukti

Sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto bakal kembali digelar hari ini (25/9).



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!