Nasional
Share this on:

Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah
  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

JAKARTA - Sumber pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) bertambah. Mulai tahun ini pemerintah memberikan tunjangan kemahalan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan, merujuk UU tersebut, pendapatan PNS terdiri atas tiga komponen. Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan biaya kemahalan.

Namun, sejauh ini belum disepakati nominal tunjangan kemahalan yang akan ditetapkan. Yang jelas, besaran itu akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks harga per daerah. Karena itu, nilainya tidak sama antara PNS satu daerah dan daerah lain. Bergantung daerah tugas.

”Nanti harus dilihat juga kemampuan keuangan negara,” ujarnya.

Selain akan menetapkan tunjangan kemahalan, pemerintah berencana merombak skema perbandingan gaji pokok dan tunjangan. Selama ini, tunjangan lebih besar daripada gaji pokok. Rasio gaji pokok dan tunjangan mencapai 1:3. Nah, hitungan itu diwacanakan untuk diganti hingga rasio 1: 12. Belum pasti apakah gaji pokok turun atau tunjangan naik.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan atas niat tersebut. Salah satunya adalah beban keuangan negara ke depan. ”Prinsipnya tentu tidak akan mengurangi penghasilan saat ini,” kata Setiawan.

Seluruh keputusan itu belum final. Peraturan turunan dari UU ASN masih terus digodok. Aturan yang akan keluar dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) tersebut diharapkan rampung tahun ini. Dengan begitu, aturan tersebut bisa langsung diaplikasikan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menambahkan bahwa aturan tentang komponen pendapatan PNS akan di-break down secara detail dalam PP gaji serta tunjangan. Termasuk soal tunjangan yang nanti ditentukan oleh kinerja, tidak terpatok pada satu angka. ”Sudah diharmonisasi dan saat ini sudah di Setneg,” katanya.

Penilaian kinerja ditentukan oleh target dan perilaku PNS. Bobotnya bergantung karakteristik organisasi masing-masing. Untuk komponen target, misalnya, PNS dinilai mencapai target bila sukses menghasilkan inovasi. Nilai target maksimal.

Untuk penilaian kinerja seperti itu, pemerintah akan mengeluarkan aturan tersendiri. Bila semua proses berjalan lancar, PP soal gaji dan tunjangan bisa keluar berbarengan dengan PP kinerja. (mia/c11/ca/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

PGRI Keberatan Syarat Baru Pencairan TPG

Persyaratan bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) semakin berat.


Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Dapat pengakuan atau tidak, pelayanan sejumlah rumah sakit terhadap pasien BPJS masih jauh dari kata baik.


Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bebani Masyarakat

Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bebani Masyarakat

Rencana pengenaan biaya isi ulang kartu uang elektronik dinilai kurang tepat. Pasalnya, biaya isi ulang itu bakal membebani masyarakat.


Pakai Kereta Semicepat, Jakarta-Surabaya hanya Lima Jam

Pakai Kereta Semicepat, Jakarta-Surabaya hanya Lima Jam

Rencana pembangunan fasilitas KA semicepat Jakarta-Surabaya bakal dipastikan dalam satu bulan ke depan.


Tok, Tok! Dimas Kanjeng Divonis Dua Tahun Lagi

Tok, Tok! Dimas Kanjeng Divonis Dua Tahun Lagi

Dimas Kanjeng Taat Pribadi bakal lebih lama menghuni penjara.


Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Pemerintah secara resmi telah mencabut izin organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).


Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag bakal menyusul Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merekrut CPNS baru.


Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Presiden dikabarkan telah menandatangani perppu yang bakal mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya.


Tol Fungsional Tutup 5 Juli, Mudik 2018 Tol Sudah Tuntas

Tol Fungsional Tutup 5 Juli, Mudik 2018 Tol Sudah Tuntas

Dalam sepekan ke depan, arus balik bakal usai. Jalur tol yang sebelumnya berstatus darurat bakal ditutup kembali.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!