Nasional
Share this on:

Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah
  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

JAKARTA - Sumber pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) bertambah. Mulai tahun ini pemerintah memberikan tunjangan kemahalan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan, merujuk UU tersebut, pendapatan PNS terdiri atas tiga komponen. Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan biaya kemahalan.

Namun, sejauh ini belum disepakati nominal tunjangan kemahalan yang akan ditetapkan. Yang jelas, besaran itu akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks harga per daerah. Karena itu, nilainya tidak sama antara PNS satu daerah dan daerah lain. Bergantung daerah tugas.

”Nanti harus dilihat juga kemampuan keuangan negara,” ujarnya.

Selain akan menetapkan tunjangan kemahalan, pemerintah berencana merombak skema perbandingan gaji pokok dan tunjangan. Selama ini, tunjangan lebih besar daripada gaji pokok. Rasio gaji pokok dan tunjangan mencapai 1:3. Nah, hitungan itu diwacanakan untuk diganti hingga rasio 1: 12. Belum pasti apakah gaji pokok turun atau tunjangan naik.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan atas niat tersebut. Salah satunya adalah beban keuangan negara ke depan. ”Prinsipnya tentu tidak akan mengurangi penghasilan saat ini,” kata Setiawan.

Seluruh keputusan itu belum final. Peraturan turunan dari UU ASN masih terus digodok. Aturan yang akan keluar dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) tersebut diharapkan rampung tahun ini. Dengan begitu, aturan tersebut bisa langsung diaplikasikan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menambahkan bahwa aturan tentang komponen pendapatan PNS akan di-break down secara detail dalam PP gaji serta tunjangan. Termasuk soal tunjangan yang nanti ditentukan oleh kinerja, tidak terpatok pada satu angka. ”Sudah diharmonisasi dan saat ini sudah di Setneg,” katanya.

Penilaian kinerja ditentukan oleh target dan perilaku PNS. Bobotnya bergantung karakteristik organisasi masing-masing. Untuk komponen target, misalnya, PNS dinilai mencapai target bila sukses menghasilkan inovasi. Nilai target maksimal.

Untuk penilaian kinerja seperti itu, pemerintah akan mengeluarkan aturan tersendiri. Bila semua proses berjalan lancar, PP soal gaji dan tunjangan bisa keluar berbarengan dengan PP kinerja. (mia/c11/ca/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Dosen Anggota HTI, Tetap Jadi PNS atau Dipecat

Pemerintah secara resmi telah mencabut izin organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).


Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag Siapkan 1.000 Kursi CPNS Dosen

Kemenag bakal menyusul Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung untuk merekrut CPNS baru.


Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Presiden dikabarkan telah menandatangani perppu yang bakal mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya.


Tol Fungsional Tutup 5 Juli, Mudik 2018 Tol Sudah Tuntas

Tol Fungsional Tutup 5 Juli, Mudik 2018 Tol Sudah Tuntas

Dalam sepekan ke depan, arus balik bakal usai. Jalur tol yang sebelumnya berstatus darurat bakal ditutup kembali.


PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS.


PNS Dilarang Tambah Cuti Lebaran

PNS Dilarang Tambah Cuti Lebaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur melarang PNS dilarang tambah cuti lebaran.


Pemerintah Jamin Brexit Tak Macet Lagi

Pemerintah Jamin Brexit Tak Macet Lagi

Infrastruktur baru penunjang mudik lebaran dipastikan dapat dilalui sepekan sebelum lebaran.


Sore ini Sidang Itsbat, Dipresdiksi awal Puasa mulai Besok

Sore ini Sidang Itsbat, Dipresdiksi awal Puasa mulai Besok

Sidang Itsbat untuk menentukan awal Ramadan 1438 H bakal digelar pada hari ini (26/5).


Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14, dipastikan cair tahun ini.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!