Nasional
Share this on:

Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah
  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

JAKARTA - Sumber pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) bertambah. Mulai tahun ini pemerintah memberikan tunjangan kemahalan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan, merujuk UU tersebut, pendapatan PNS terdiri atas tiga komponen. Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan biaya kemahalan.

Namun, sejauh ini belum disepakati nominal tunjangan kemahalan yang akan ditetapkan. Yang jelas, besaran itu akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks harga per daerah. Karena itu, nilainya tidak sama antara PNS satu daerah dan daerah lain. Bergantung daerah tugas.

?Nanti harus dilihat juga kemampuan keuangan negara,? ujarnya.

Selain akan menetapkan tunjangan kemahalan, pemerintah berencana merombak skema perbandingan gaji pokok dan tunjangan. Selama ini, tunjangan lebih besar daripada gaji pokok. Rasio gaji pokok dan tunjangan mencapai 1:3. Nah, hitungan itu diwacanakan untuk diganti hingga rasio 1: 12. Belum pasti apakah gaji pokok turun atau tunjangan naik.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan atas niat tersebut. Salah satunya adalah beban keuangan negara ke depan. ?Prinsipnya tentu tidak akan mengurangi penghasilan saat ini,? kata Setiawan.

Seluruh keputusan itu belum final. Peraturan turunan dari UU ASN masih terus digodok. Aturan yang akan keluar dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) tersebut diharapkan rampung tahun ini. Dengan begitu, aturan tersebut bisa langsung diaplikasikan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menambahkan bahwa aturan tentang komponen pendapatan PNS akan di-break down secara detail dalam PP gaji serta tunjangan. Termasuk soal tunjangan yang nanti ditentukan oleh kinerja, tidak terpatok pada satu angka. ?Sudah diharmonisasi dan saat ini sudah di Setneg,? katanya.

Penilaian kinerja ditentukan oleh target dan perilaku PNS. Bobotnya bergantung karakteristik organisasi masing-masing. Untuk komponen target, misalnya, PNS dinilai mencapai target bila sukses menghasilkan inovasi. Nilai target maksimal.

Untuk penilaian kinerja seperti itu, pemerintah akan mengeluarkan aturan tersendiri. Bila semua proses berjalan lancar, PP soal gaji dan tunjangan bisa keluar berbarengan dengan PP kinerja. (mia/c11/ca/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Mulai Siapkan Rumah Murah untuk Milenial

Pemerintah Mulai Siapkan Rumah Murah untuk Milenial

Kementerian PUPR tengah mempersiapkan skema khusus agar generasi milenial dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.


Semua Parpol Bisa Dapat Kursi Pimpinan

Semua Parpol Bisa Dapat Kursi Pimpinan

Isu tentang jatah kursi pimpinan DPR selesai dibahas. Parpol peraih suara terbanyak berhak menduduki kursi ketua.


Populasi Dunia Bakal Capai Dua Miliar

Populasi Dunia Bakal Capai Dua Miliar

Berdasarkan laporan PBB yang dirilis pada Senin (17/6), populasi dunia diperkirakan akan meningkat dua miliar dalam 30 tahun ke depan.


Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

Ada penyebutan istilah dalam kasus gugatan pilpres 2019 yang diajukan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Gaji ke-13 Cair 1 Juli

Gaji ke-13 Cair 1 Juli

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan para pensiunannya akan menjadapat gaji ke-13.


Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penyebab Kematian Korban Aksi 21-22 Mei Tak juga Terungkap

Penunggang gelap yang diduga berniat menghabisi empat tokoh nasional kemungkinan bisa bertambah.



PNS Wajib Masuk Hari Ini

PNS Wajib Masuk Hari Ini

Pemerintah menetapkan 10 Juni hari ini sebagai hari masuk kerja serempak untuk aparatur sipil negara (PNS).


Keppres Diteken, Libur PNS Sembilan Hari

Keppres Diteken, Libur PNS Sembilan Hari

Wacana untuk menambah hari cuti bersama dipastikan tidak terealisasi menyusul disahkannya Keppres Nomor 13 tahun 2019.


THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!