Nasional
Share this on:

Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah
  • Dapat Tunjangan Kemahalan, Gaji PNS Bakal Bertambah

JAKARTA - Sumber pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) bertambah. Mulai tahun ini pemerintah memberikan tunjangan kemahalan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan, merujuk UU tersebut, pendapatan PNS terdiri atas tiga komponen. Yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan biaya kemahalan.

Namun, sejauh ini belum disepakati nominal tunjangan kemahalan yang akan ditetapkan. Yang jelas, besaran itu akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks harga per daerah. Karena itu, nilainya tidak sama antara PNS satu daerah dan daerah lain. Bergantung daerah tugas.

?Nanti harus dilihat juga kemampuan keuangan negara,? ujarnya.

Selain akan menetapkan tunjangan kemahalan, pemerintah berencana merombak skema perbandingan gaji pokok dan tunjangan. Selama ini, tunjangan lebih besar daripada gaji pokok. Rasio gaji pokok dan tunjangan mencapai 1:3. Nah, hitungan itu diwacanakan untuk diganti hingga rasio 1: 12. Belum pasti apakah gaji pokok turun atau tunjangan naik.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan atas niat tersebut. Salah satunya adalah beban keuangan negara ke depan. ?Prinsipnya tentu tidak akan mengurangi penghasilan saat ini,? kata Setiawan.

Seluruh keputusan itu belum final. Peraturan turunan dari UU ASN masih terus digodok. Aturan yang akan keluar dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) tersebut diharapkan rampung tahun ini. Dengan begitu, aturan tersebut bisa langsung diaplikasikan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menambahkan bahwa aturan tentang komponen pendapatan PNS akan di-break down secara detail dalam PP gaji serta tunjangan. Termasuk soal tunjangan yang nanti ditentukan oleh kinerja, tidak terpatok pada satu angka. ?Sudah diharmonisasi dan saat ini sudah di Setneg,? katanya.

Penilaian kinerja ditentukan oleh target dan perilaku PNS. Bobotnya bergantung karakteristik organisasi masing-masing. Untuk komponen target, misalnya, PNS dinilai mencapai target bila sukses menghasilkan inovasi. Nilai target maksimal.

Untuk penilaian kinerja seperti itu, pemerintah akan mengeluarkan aturan tersendiri. Bila semua proses berjalan lancar, PP soal gaji dan tunjangan bisa keluar berbarengan dengan PP kinerja. (mia/c11/ca/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Mahathir Bakal Beri Sanksi Pengusaha Malaysia

Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengancam akan menindak perusahaan Malaysia yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.


Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Tak Dapat WTP, Jokowi Minta Kementerian Perbaiki Diri

Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2020 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp120,21 triliun.


Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Naik Rp4,47 Triliun, Dana BOS Jangan untuk Bayar Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak lagi digunakan untuk membayar gaji guru hono


Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Kontrak Politik Capim Bakal Bermuatan Politis

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan tak setuju dengan wacana kontrak politik kepada Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023.


Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Papua Kembali 'Digoyang' Provokasi Turun ke Jalan

Situasi di Papua yang kini telah kondusif kembali diganggu dengan adanya provokasi-provokasi yang dinilai dapat memicu kembali terjadinya kericuhan di Bumi Cend


Bola Panas Kini di DPR Istana Sodorkan 10 Nama Capim KPK

Bola Panas Kini di DPR Istana Sodorkan 10 Nama Capim KPK

Santer rumor Presiden Joko Widodo bakal mencoret beberapa nama dari 10 nama hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tak terbukt


Kabinet Jokowi-Ma'ruf Diprediksi Penuh Warna

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Diprediksi Penuh Warna

Kabinet periode 2019-2024 diperkirakan bakal penuh warna. Tak hanya diisi partai pemenang pemilu.


PNS Administrasi Bakal Dikurangi

PNS Administrasi Bakal Dikurangi

Pemerintah berencana akan mengurangi pegawai negeri sipil (PNS) tenaga administrasi di lingkungan instansi pemerintahan.


Poisi Pastikan Jumlah Tersangka Rusuh Papua Bisa Bertambah

Poisi Pastikan Jumlah Tersangka Rusuh Papua Bisa Bertambah

Hasil pemetaan yang dilakukan Polri terhadap siapa saja dalang dan pelaku kerusuhan di Jayapura, Papua, mulai menampakan hasil.


Jokowi Turun Tangan, Papua Sodorkan Permintaan

Jokowi Turun Tangan, Papua Sodorkan Permintaan

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bakal terbang ke Papua menyikapi konflik yang tak kunjung reda. Jadwal sudah diatur.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!