Nasional
Share this on:

Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik
  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait kesalahan di buku Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi 2016. Kemendikbud sudah mengeluarkan revisi terbaru dan sudah disebar ke sepuluh perusahaan penyedia. Buku yang terlanjur berada di sekolah, tidak perlu ditarik.

Di dalam surat resmi yang dikeluarkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud kemarin, terdapat empat kesalahan. Yaitu di buku tematik siswa kelas I tema 3 halaman 9, kelas IV tema 5 halaman 12, dan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas I halaman 55. Selain itu kekeliruan juga ada di buku guru kelas IV tema 5 halaman 20.

Plt Kepala Puskurbuk Kemendikbud Nizam menjelaskan buku-buku yang sudah terlanjur di sekolah tidak perlu ditarik oleh penyedia. ’’Boros lah (kalau ditarik dan pengadaan lagi, red),’’ tegasnya. Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menuturkan penarikan dan pengadaan buku baru bisa menghamburkan uang rakyat.

Menurut Nizam kesalahan yang ada di buku-buku itu sudah jelas. Selain itu Kemendikbud juga telah mengirimkan revisi atau perbaikan. Bagi penyedia yang belum mencetak buku-buku yang salah itu, diharapkan menggunakan soft copy yang baru.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud itu juga menuturkan, buku-buku yang salah itu belum sampai diajarkan ke siswa. Di kelas I dan kelas IV umumnya pembelajaran saat ini masih tema 1.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Rosidayati Rozalina mengatakan kasus kesalahan di dalam pembuatan buku terbitan Kemendikbud itu harus menjadi bahan evaluasi. Dia menyampaikan uneg-uneg dari kalangan penerbit, Kemendikbud tidak perlu lagi menjadi penerbit buku. ’’Kemendikbud cukup sebagai regulator dan evaluator saja,’’ jelasnya.

Perempuan yang disapa Ida itu menjelaskan urusan penerbitan buku kurikulum sebaiknya dikembalikan lagi ke penerbit seperti sediakala. Sebab penerbit buku sudah memiliki manajemen dan SOP yang telah teruji. Kemendikbud cukup menjadi penyeleksi atau pengawas konten buku. Menurutnya perusahaan penerbitan buku pelajaran bisa kolaps jika Kemendikbud mengambil peran sebagai penerbit buku pelajaran.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan menampung masukan-masukan dari kalangan penerbit. Termasuk masukan bahwa pemerintah tidak perlu lagi berperan aktiv sebagai penerbit buku pelajaran. Namun Totok menegaskan Kemendikbud membutuhkan waktu untuk mengkajinya.

Sebagaimana diberitakan, diantara kesalahan adalah pemasangan logo sila Pancasila. Lambang sila keempat yang seharusnya kepala banteng, ternyata ditempeli lambang rantai. Padahal lambang rantai itu adalah lambang sila kedua. (wan/zul/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Dapat pengakuan atau tidak, pelayanan sejumlah rumah sakit terhadap pasien BPJS masih jauh dari kata baik.


Anggaran Operasional KUA Diusulkan Naik Rp5 Juta per Bulan

Anggaran Operasional KUA Diusulkan Naik Rp5 Juta per Bulan

Dengan beban kerja yang tidak ringan, ternyata anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) kecil.


Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Surat Setya Novanto yang dikirim ke KPK menimbulkan polemik.


BPJS Tanggung Pelayanan NICU dan PICU

BPJS Tanggung Pelayanan NICU dan PICU

Bagi rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tidak ada alasan untuk menolak pasien.


Harga Beras Kemasan Harus Sesuai HET

Harga Beras Kemasan Harus Sesuai HET

Menyusul diberlakukannya HET mulai saat ini, seluruh beras premium baik curah maupun kemasan tidak boleh lagi dijual melebihi HET.


Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

Kesempatan bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan MUI kemarin (23/8), tidak disia-siakan Mendikbud Muhadjir Effendy.


Jelang Sisahkan, Penolakan Lima Hari Sekolah Jalan Terus

Jelang Sisahkan, Penolakan Lima Hari Sekolah Jalan Terus

Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Akan disahkan dalam waktu dekat. Namun, penolakan di daerah tidak semakin mereda.


Jangan Lagi Ada Produk Asing di Perbatasan

Jangan Lagi Ada Produk Asing di Perbatasan

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo berjanji untuk meningkatkan pembangunan di daerah pinggiran sehingga masyarakat tidak lagi tergantung pada produk luar negeri.


Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak menanggapi kontroversi Lima Hari Sekolah yang tengah menghangat.


Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai polemik sekolah lima hari atau yang popular dengan sebutan full day school.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!