Nasional
Share this on:

Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik
  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

Kemendikbud akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait kesalahan di buku Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi 2016.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait kesalahan di buku Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi 2016. Kemendikbud sudah mengeluarkan revisi terbaru dan sudah disebar ke sepuluh perusahaan penyedia. Buku yang terlanjur berada di sekolah, tidak perlu ditarik.

Di dalam surat resmi yang dikeluarkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud kemarin, terdapat empat kesalahan. Yaitu di buku tematik siswa kelas I tema 3 halaman 9, kelas IV tema 5 halaman 12, dan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas I halaman 55. Selain itu kekeliruan juga ada di buku guru kelas IV tema 5 halaman 20.

Plt Kepala Puskurbuk Kemendikbud Nizam menjelaskan buku-buku yang sudah terlanjur di sekolah tidak perlu ditarik oleh penyedia. ’’Boros lah (kalau ditarik dan pengadaan lagi, red),’’ tegasnya. Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menuturkan penarikan dan pengadaan buku baru bisa menghamburkan uang rakyat.

Menurut Nizam kesalahan yang ada di buku-buku itu sudah jelas. Selain itu Kemendikbud juga telah mengirimkan revisi atau perbaikan. Bagi penyedia yang belum mencetak buku-buku yang salah itu, diharapkan menggunakan soft copy yang baru.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud itu juga menuturkan, buku-buku yang salah itu belum sampai diajarkan ke siswa. Di kelas I dan kelas IV umumnya pembelajaran saat ini masih tema 1.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Rosidayati Rozalina mengatakan kasus kesalahan di dalam pembuatan buku terbitan Kemendikbud itu harus menjadi bahan evaluasi. Dia menyampaikan uneg-uneg dari kalangan penerbit, Kemendikbud tidak perlu lagi menjadi penerbit buku. ’’Kemendikbud cukup sebagai regulator dan evaluator saja,’’ jelasnya.

Perempuan yang disapa Ida itu menjelaskan urusan penerbitan buku kurikulum sebaiknya dikembalikan lagi ke penerbit seperti sediakala. Sebab penerbit buku sudah memiliki manajemen dan SOP yang telah teruji. Kemendikbud cukup menjadi penyeleksi atau pengawas konten buku. Menurutnya perusahaan penerbitan buku pelajaran bisa kolaps jika Kemendikbud mengambil peran sebagai penerbit buku pelajaran.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan menampung masukan-masukan dari kalangan penerbit. Termasuk masukan bahwa pemerintah tidak perlu lagi berperan aktiv sebagai penerbit buku pelajaran. Namun Totok menegaskan Kemendikbud membutuhkan waktu untuk mengkajinya.

Sebagaimana diberitakan, diantara kesalahan adalah pemasangan logo sila Pancasila. Lambang sila keempat yang seharusnya kepala banteng, ternyata ditempeli lambang rantai. Padahal lambang rantai itu adalah lambang sila kedua. (wan/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Rumah Tidak Dihuni, Pemerintah Akan Cabut KPR Subsidi

Rumah Tidak Dihuni, Pemerintah Akan Cabut KPR Subsidi

Pemerintah akan menindak tegas debitur program rumah subsidi untuk MBR yang kedapatan melakukan pelanggaran.


Seluruh Meriam Giant Bow Ditarik Mundur

Seluruh Meriam Giant Bow Ditarik Mundur

Investigasi insiden yang menyebabkan empat prajurit Yon Arhanud 1/Divisi Infateri 1 Kostrad gugur dalam latihan berlanjut.


Calo TKI Ilegal Akan Dimiskinkan

Calo TKI Ilegal Akan Dimiskinkan

Hukuman restitusi tidak membuat jera pelaku pengiriman TKI ilegal.


Cipinang Didemo Pendukungnya, Ahok Dipindah ke Tahanan Mako Brimob

Cipinang Didemo Pendukungnya, Ahok Dipindah ke Tahanan Mako Brimob

Setelah divonis dua tahun Ahok tidak lagi ditahan di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.


Jaksa Sampaikan Hal Memberatkan, Tidak Tepat Ahok Dihukum Percobaan

Jaksa Sampaikan Hal Memberatkan, Tidak Tepat Ahok Dihukum Percobaan

Majelis hakim PN Jakarta Utara menegaskan dalam surat tuntutan, penuntut umum Kejaksaan Agung mencantumkan hal yang memberatkan terdakwa.


Jokowi: Lihat Saja

Jokowi: Lihat Saja

Presiden Jokowi berpendapat bahwa aksi protes berulang seperti Aksi Simpati 55 dia anggap sebagai urusan yang tidak produktif.


Stok Aman, Tidak Ada Alasan Harga Sembako Naik

Stok Aman, Tidak Ada Alasan Harga Sembako Naik

Kementerian Pertanian menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan harga pada berbagai komoditas bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.


KPK Mulai Kejar “Pelindung” Miryam

KPK Mulai Kejar “Pelindung” Miryam

Setelah mengamankan Miryam S. Haryani, penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tidak Ada Pengurangan PNS

Tidak Ada Pengurangan PNS

Belakangan beredar kabar heboh pemerintah bakal melaukukan pengurangan atau rasionalisasi PNS.


Pemerintah Segera Atur Tarif Umrah

Pemerintah Segera Atur Tarif Umrah

Perang tarif umrah saat ini sudah tidak sehat. Sejumlah penyelenggara umrah mematok tarif umrah promo.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!