Nasional
Share this on:

Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik
  • Direvisi Lagi, Buku K13 Tidak Ditarik

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya mengeluarkan kebijakan terkait kesalahan di buku Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi 2016. Kemendikbud sudah mengeluarkan revisi terbaru dan sudah disebar ke sepuluh perusahaan penyedia. Buku yang terlanjur berada di sekolah, tidak perlu ditarik.

Di dalam surat resmi yang dikeluarkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud kemarin, terdapat empat kesalahan. Yaitu di buku tematik siswa kelas I tema 3 halaman 9, kelas IV tema 5 halaman 12, dan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas I halaman 55. Selain itu kekeliruan juga ada di buku guru kelas IV tema 5 halaman 20.

Plt Kepala Puskurbuk Kemendikbud Nizam menjelaskan buku-buku yang sudah terlanjur di sekolah tidak perlu ditarik oleh penyedia. Boros lah (kalau ditarik dan pengadaan lagi, red), tegasnya. Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menuturkan penarikan dan pengadaan buku baru bisa menghamburkan uang rakyat.

Menurut Nizam kesalahan yang ada di buku-buku itu sudah jelas. Selain itu Kemendikbud juga telah mengirimkan revisi atau perbaikan. Bagi penyedia yang belum mencetak buku-buku yang salah itu, diharapkan menggunakan soft copy yang baru.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud itu juga menuturkan, buku-buku yang salah itu belum sampai diajarkan ke siswa. Di kelas I dan kelas IV umumnya pembelajaran saat ini masih tema 1.

Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Rosidayati Rozalina mengatakan kasus kesalahan di dalam pembuatan buku terbitan Kemendikbud itu harus menjadi bahan evaluasi. Dia menyampaikan uneg-uneg dari kalangan penerbit, Kemendikbud tidak perlu lagi menjadi penerbit buku. Kemendikbud cukup sebagai regulator dan evaluator saja, jelasnya.

Perempuan yang disapa Ida itu menjelaskan urusan penerbitan buku kurikulum sebaiknya dikembalikan lagi ke penerbit seperti sediakala. Sebab penerbit buku sudah memiliki manajemen dan SOP yang telah teruji. Kemendikbud cukup menjadi penyeleksi atau pengawas konten buku. Menurutnya perusahaan penerbitan buku pelajaran bisa kolaps jika Kemendikbud mengambil peran sebagai penerbit buku pelajaran.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan menampung masukan-masukan dari kalangan penerbit. Termasuk masukan bahwa pemerintah tidak perlu lagi berperan aktiv sebagai penerbit buku pelajaran. Namun Totok menegaskan Kemendikbud membutuhkan waktu untuk mengkajinya.

Sebagaimana diberitakan, diantara kesalahan adalah pemasangan logo sila Pancasila. Lambang sila keempat yang seharusnya kepala banteng, ternyata ditempeli lambang rantai. Padahal lambang rantai itu adalah lambang sila kedua. (wan/zul/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.


Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Tarif Batas Atas-Bawah Taksi Online Segera Diterapkan

Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian perhubungan tidak akan mudah.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

Amarah Presiden Wapres Tidak Mempan pada Menteri

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (inpres) untuk mencegah kegaduhan dalam proses pengambilan kebijakan.


Jadi Saksi Andi Narogong, Setnov Sering Jawab Tidak Tahu

Jadi Saksi Andi Narogong, Setnov Sering Jawab Tidak Tahu

Jawaban tidak tahu dan tidak ingat, berkali-kali dilontarkan Ketua DPR Setya Novanto aat membalas pertanyaan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.


Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Sejumlah problem di gate tol tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!