Nasional
Share this on:

Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur

  • Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur
  • Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur

JAKARTA - Nur Alam masih bertahan dengan jabatannya walaupun sudah menjadi tersangka suap. Dia enggan mundur dari kursi Gubernur Sulawesi Tenggara. Bahkan, dia melakukan perlawanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Nur Alam, Maqdir Ismail mengatakan, sampai saat ini kliennya masih menjadi gubernur dan tidak akan mundur. "Masih sah sebagai gubernur walaupun sudah tersangka," terang dia saat ditemui di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, kemarin. Kliennya dalam keadaan sehat dan baik.

Karena masih aktif, maka tidak perlu ditunjuk pelaksana tugas (Plt) gubernur. Semua tugas gubernur masih dilaksanakan Nur Alam dengan baik. Maqdir menyatakan, seseorang akan berhenti dari jabatannya, jika sudah menjadi terdakwa. Sampai sekarang statusnya kliennya masih tersangka bukan terdakwa. Jadi, tidak perlu mundur dari kursi gubernur.

Menurut dia, penetapan Nur Alam sebagai tersangka janggal. Untuk itu, pihaknya pun mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka Nur Alam. Gugatan sudah diajukan sejak Jumat (16/9) lalu di PN Jakarta Selatan (Jaksel).

Dia pun membeberkan alasan gugatan praperadilan. Yang pertama berkaitan dengan izin. Menurutnya, persoalan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dipersoalkan KPK pernah digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usha Negara.

Namun, kata dia, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bahwa penerbitan IUP sudah sesuai kewenangan dan prosedur. Berdasarkan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, penerbitan izin merupakan kewenangan gubernur. "Gubernur mempunyai hak mengeluarkan izin," tegas dia.

Alasan kedua, lanjut Maqdir, sampai saat ini KPK belum menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus yang menjerat kliennya. Menurut dia, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, komisi antirasuah seharusnya sudah memiliki data tentang kerugian keuangan negara. "Ini kan belum ada angka kerugian negara," terangnya.

Selain persoalan izin dan nilai kerugian, Maqdir mengatakan, sebenarnya perkara tersebut sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung melakukan penyelidikan kasus itu setelah mendapatkan data dari PPATK. Namun, Kejagung menyatakan tidak ada tindak pidana dalam perkara yang membelit Nur Alam. Jadi, KPK tidak berwenang untuk ikut menangani kasus itu.

Dia menyatakan, KPK melaksanakan penyelidikan kasus yang sama dengan perkara yang sedang ditangani oleh Kejagung berdasarkan surat perintah penyelidikan paa 15 Januari 2013. Karena kasusnya sama, maka terjadi duplikasi penyelidikan. "Hal itu pelanggaran terhadap UU KPK dan MOU KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian" terang Maqdir.

Selain itu, papar dia, KPK juga belum pernah memeriksa Nur Alam selama penyelidikan. Memang kliennya beberapa kali dipanggil KPK. Namun sang gubernur belum pernah datang. Tiba-tiba komisi antirasuah menetapkannya sebagai tersangka. Seharusnya, penetapan tersangka didahulu dengan pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Nur Alam. "Ya kita hadapi saja," terang dia di gedung KPK kemarin. Tidak kali ini saja lembaganya digugat. Sudah beberapakali komisinya mendapatkan gugatan praperadilan.

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, kata dia, KPK sudah mempunyai alat bukti yang kuat. Jadi, pihaknya tidak sembarangan dalam menjadikan Nur Alam sebagai tersangka. Instansinya siap membeberkan perkara itu di pengadilan.

Seperti diberitakan, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat izin usaha pertambangan kepada PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan itu menambang nikel di dua kabupaten, Buton dan Bombana. Atas penerbitan SK tersebut, dia diduga telah menerima puluhan miliar rupiah sebagai imbalan.

Akibat perbuatannya, Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (lum/zul/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Desak KPK Telisik Kekayaan Irman
Desak KPK Telisik Kekayaan Irman

Berita Sejenis

Diperiksa KPK, Setnov Tutup Mulut

Diperiksa KPK, Setnov Tutup Mulut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar dibikin pusing oleh Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).


Begini Kronologis “Pelarian” Singkat Ketua DPR Setnov dari Kejaran KPK

Begini Kronologis “Pelarian” Singkat Ketua DPR Setnov dari Kejaran KPK

Penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi akhir “pelarian” Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).


Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.


Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan indikasi rasuah reklamasi Teluk Jakarta.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.



Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!