Nasional
Share this on:

Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur

  • Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur
  • Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur

JAKARTA - Nur Alam masih bertahan dengan jabatannya walaupun sudah menjadi tersangka suap. Dia enggan mundur dari kursi Gubernur Sulawesi Tenggara. Bahkan, dia melakukan perlawanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Nur Alam, Maqdir Ismail mengatakan, sampai saat ini kliennya masih menjadi gubernur dan tidak akan mundur. "Masih sah sebagai gubernur walaupun sudah tersangka," terang dia saat ditemui di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, kemarin. Kliennya dalam keadaan sehat dan baik.

Karena masih aktif, maka tidak perlu ditunjuk pelaksana tugas (Plt) gubernur. Semua tugas gubernur masih dilaksanakan Nur Alam dengan baik. Maqdir menyatakan, seseorang akan berhenti dari jabatannya, jika sudah menjadi terdakwa. Sampai sekarang statusnya kliennya masih tersangka bukan terdakwa. Jadi, tidak perlu mundur dari kursi gubernur.

Menurut dia, penetapan Nur Alam sebagai tersangka janggal. Untuk itu, pihaknya pun mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka Nur Alam. Gugatan sudah diajukan sejak Jumat (16/9) lalu di PN Jakarta Selatan (Jaksel).

Dia pun membeberkan alasan gugatan praperadilan. Yang pertama berkaitan dengan izin. Menurutnya, persoalan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dipersoalkan KPK pernah digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usha Negara.

Namun, kata dia, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bahwa penerbitan IUP sudah sesuai kewenangan dan prosedur. Berdasarkan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, penerbitan izin merupakan kewenangan gubernur. "Gubernur mempunyai hak mengeluarkan izin," tegas dia.

Alasan kedua, lanjut Maqdir, sampai saat ini KPK belum menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus yang menjerat kliennya. Menurut dia, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, komisi antirasuah seharusnya sudah memiliki data tentang kerugian keuangan negara. "Ini kan belum ada angka kerugian negara," terangnya.

Selain persoalan izin dan nilai kerugian, Maqdir mengatakan, sebenarnya perkara tersebut sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung melakukan penyelidikan kasus itu setelah mendapatkan data dari PPATK. Namun, Kejagung menyatakan tidak ada tindak pidana dalam perkara yang membelit Nur Alam. Jadi, KPK tidak berwenang untuk ikut menangani kasus itu.

Dia menyatakan, KPK melaksanakan penyelidikan kasus yang sama dengan perkara yang sedang ditangani oleh Kejagung berdasarkan surat perintah penyelidikan paa 15 Januari 2013. Karena kasusnya sama, maka terjadi duplikasi penyelidikan. "Hal itu pelanggaran terhadap UU KPK dan MOU KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian" terang Maqdir.

Selain itu, papar dia, KPK juga belum pernah memeriksa Nur Alam selama penyelidikan. Memang kliennya beberapa kali dipanggil KPK. Namun sang gubernur belum pernah datang. Tiba-tiba komisi antirasuah menetapkannya sebagai tersangka. Seharusnya, penetapan tersangka didahulu dengan pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Nur Alam. "Ya kita hadapi saja," terang dia di gedung KPK kemarin. Tidak kali ini saja lembaganya digugat. Sudah beberapakali komisinya mendapatkan gugatan praperadilan.

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, kata dia, KPK sudah mempunyai alat bukti yang kuat. Jadi, pihaknya tidak sembarangan dalam menjadikan Nur Alam sebagai tersangka. Instansinya siap membeberkan perkara itu di pengadilan.

Seperti diberitakan, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat izin usaha pertambangan kepada PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan itu menambang nikel di dua kabupaten, Buton dan Bombana. Atas penerbitan SK tersebut, dia diduga telah menerima puluhan miliar rupiah sebagai imbalan.

Akibat perbuatannya, Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (lum/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Desak KPK Telisik Kekayaan Irman
Desak KPK Telisik Kekayaan Irman

Berita Sejenis

75 Guru Besar Desak Ketua MK Mundur

75 Guru Besar Desak Ketua MK Mundur

Desakan agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengundurkan diri semakin menggema.


Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK

Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dan calon kepala daerah terulang lagi.


Nazaruddin Bisa Jadi Saksi Kunci (Lagi)

Nazaruddin Bisa Jadi Saksi Kunci (Lagi)

"Nyanyian" M. Nazaruddin bisa kembali menjadi andalan KPK untuk mengungkap keterlibatan sejumlah politisi skandal korupsi e-KTP.


Dua Dokter Diperiksa KPK

Dua Dokter Diperiksa KPK

Indikasi keterlibatan para dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam dugaan menghalangi penyidikan perkara e-KTP Setya Novanto terus didalami KPK


Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli pasang badan menghadapi proses hukum yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Setnov Mulai Seret Ganjar

Setnov Mulai Seret Ganjar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat serangan langsung dari Setya Novanto (Setnov) di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.


Sudah Tersangka, Zumi Zola Masih Gubernur

Sudah Tersangka, Zumi Zola Masih Gubernur

Walaupun menyandang status tersangka dugaan penerimaan gratifikasi, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli masih tetap melakukan tugasnya sebagai kepala daerah.


KPK Segera Tahan Zumi Zola

KPK Segera Tahan Zumi Zola

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka perkara dugaan gratifikasi dan suap.


Rumorsnya Zumi Zola Sudah Jadi Tersangka Suap

Rumorsnya Zumi Zola Sudah Jadi Tersangka Suap

“Nyanyian” tiga anak buah Gubernur Jambi Zumi Zola, yakni Erwan Malik, Arfan, dan Saipuddin akhirnya berbuntut.


Mobil Sitaan KPK Dihibahkan ke Lembaga Negara

Mobil Sitaan KPK Dihibahkan ke Lembaga Negara

Satu persatu aset mantan Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen (Purn) Djoko Susilo yang sudah dirampas negara dilepas KPK.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!