Nasional
Share this on:

Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur

  • Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur
  • Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur

JAKARTA - Nur Alam masih bertahan dengan jabatannya walaupun sudah menjadi tersangka suap. Dia enggan mundur dari kursi Gubernur Sulawesi Tenggara. Bahkan, dia melakukan perlawanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Nur Alam, Maqdir Ismail mengatakan, sampai saat ini kliennya masih menjadi gubernur dan tidak akan mundur. "Masih sah sebagai gubernur walaupun sudah tersangka," terang dia saat ditemui di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, kemarin. Kliennya dalam keadaan sehat dan baik.

Karena masih aktif, maka tidak perlu ditunjuk pelaksana tugas (Plt) gubernur. Semua tugas gubernur masih dilaksanakan Nur Alam dengan baik. Maqdir menyatakan, seseorang akan berhenti dari jabatannya, jika sudah menjadi terdakwa. Sampai sekarang statusnya kliennya masih tersangka bukan terdakwa. Jadi, tidak perlu mundur dari kursi gubernur.

Menurut dia, penetapan Nur Alam sebagai tersangka janggal. Untuk itu, pihaknya pun mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka Nur Alam. Gugatan sudah diajukan sejak Jumat (16/9) lalu di PN Jakarta Selatan (Jaksel).

Dia pun membeberkan alasan gugatan praperadilan. Yang pertama berkaitan dengan izin. Menurutnya, persoalan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dipersoalkan KPK pernah digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usha Negara.

Namun, kata dia, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bahwa penerbitan IUP sudah sesuai kewenangan dan prosedur. Berdasarkan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, penerbitan izin merupakan kewenangan gubernur. "Gubernur mempunyai hak mengeluarkan izin," tegas dia.

Alasan kedua, lanjut Maqdir, sampai saat ini KPK belum menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus yang menjerat kliennya. Menurut dia, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, komisi antirasuah seharusnya sudah memiliki data tentang kerugian keuangan negara. "Ini kan belum ada angka kerugian negara," terangnya.

Selain persoalan izin dan nilai kerugian, Maqdir mengatakan, sebenarnya perkara tersebut sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung melakukan penyelidikan kasus itu setelah mendapatkan data dari PPATK. Namun, Kejagung menyatakan tidak ada tindak pidana dalam perkara yang membelit Nur Alam. Jadi, KPK tidak berwenang untuk ikut menangani kasus itu.

Dia menyatakan, KPK melaksanakan penyelidikan kasus yang sama dengan perkara yang sedang ditangani oleh Kejagung berdasarkan surat perintah penyelidikan paa 15 Januari 2013. Karena kasusnya sama, maka terjadi duplikasi penyelidikan. "Hal itu pelanggaran terhadap UU KPK dan MOU KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian" terang Maqdir.

Selain itu, papar dia, KPK juga belum pernah memeriksa Nur Alam selama penyelidikan. Memang kliennya beberapa kali dipanggil KPK. Namun sang gubernur belum pernah datang. Tiba-tiba komisi antirasuah menetapkannya sebagai tersangka. Seharusnya, penetapan tersangka didahulu dengan pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Nur Alam. "Ya kita hadapi saja," terang dia di gedung KPK kemarin. Tidak kali ini saja lembaganya digugat. Sudah beberapakali komisinya mendapatkan gugatan praperadilan.

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, kata dia, KPK sudah mempunyai alat bukti yang kuat. Jadi, pihaknya tidak sembarangan dalam menjadikan Nur Alam sebagai tersangka. Instansinya siap membeberkan perkara itu di pengadilan.

Seperti diberitakan, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat izin usaha pertambangan kepada PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan itu menambang nikel di dua kabupaten, Buton dan Bombana. Atas penerbitan SK tersebut, dia diduga telah menerima puluhan miliar rupiah sebagai imbalan.

Akibat perbuatannya, Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (lum/zul/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Desak KPK Telisik Kekayaan Irman
Desak KPK Telisik Kekayaan Irman

Berita Sejenis

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, KPK terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.


Percepat Revisi UU Perkawinan

Percepat Revisi UU Perkawinan

Kasus dua siswa SMP yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan.


Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Kabut misteri masih menyelimuti kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.


Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Zumi Zola Akhirnya Ditahan KPK

Setelah dua bulan lebih menyandang status tersangka gratifikasi, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli akhirnya ditahan oleh KPK.


Dirdik KPK Kembali Bikin Friksi

Dirdik KPK Kembali Bikin Friksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diterpa masalah internal.


Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melantik deputi bidang penindakan dan direktur penuntutan hari ini (6/4).


KPK Panggil Ulang Enam Tersangka

KPK Panggil Ulang Enam Tersangka

Pengusutan skandal suap DPRD Kota Malang terus bergulir.


Rumah Emirsyah Satar Disita

Rumah Emirsyah Satar Disita

Upaya KPK menelusuri aliran uang suap yang diterima mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar membuahkan hasil.


Setnov Terancam Dijerat TPPU

Setnov Terancam Dijerat TPPU

Penerapan Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Setnov tengah dimatangkan oleh KPK.


”Nyanyian” Setnov Dibantah Oka

”Nyanyian” Setnov Dibantah Oka

Menabrak tiang listrik. Benjolan sebesar bakpao. Menjadi beberapa sandiwara yang menyertai perjalanan Setya Novanto dari buron sampai menjadi terdakwa KPK.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!