Nasional
Share this on:

Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur

  • Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur
  • Ditahan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Ogah Mundur

JAKARTA - Nur Alam masih bertahan dengan jabatannya walaupun sudah menjadi tersangka suap. Dia enggan mundur dari kursi Gubernur Sulawesi Tenggara. Bahkan, dia melakukan perlawanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Nur Alam, Maqdir Ismail mengatakan, sampai saat ini kliennya masih menjadi gubernur dan tidak akan mundur. "Masih sah sebagai gubernur walaupun sudah tersangka," terang dia saat ditemui di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, kemarin. Kliennya dalam keadaan sehat dan baik.

Karena masih aktif, maka tidak perlu ditunjuk pelaksana tugas (Plt) gubernur. Semua tugas gubernur masih dilaksanakan Nur Alam dengan baik. Maqdir menyatakan, seseorang akan berhenti dari jabatannya, jika sudah menjadi terdakwa. Sampai sekarang statusnya kliennya masih tersangka bukan terdakwa. Jadi, tidak perlu mundur dari kursi gubernur.

Menurut dia, penetapan Nur Alam sebagai tersangka janggal. Untuk itu, pihaknya pun mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka Nur Alam. Gugatan sudah diajukan sejak Jumat (16/9) lalu di PN Jakarta Selatan (Jaksel).

Dia pun membeberkan alasan gugatan praperadilan. Yang pertama berkaitan dengan izin. Menurutnya, persoalan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dipersoalkan KPK pernah digugat oleh PT Prima Nusa Sentosa di Pengadilan Tata Usha Negara.

Namun, kata dia, dalam putusan Mahkamah Agung (MA) dinyatakan bahwa penerbitan IUP sudah sesuai kewenangan dan prosedur. Berdasarkan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, penerbitan izin merupakan kewenangan gubernur. "Gubernur mempunyai hak mengeluarkan izin," tegas dia.

Alasan kedua, lanjut Maqdir, sampai saat ini KPK belum menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus yang menjerat kliennya. Menurut dia, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, komisi antirasuah seharusnya sudah memiliki data tentang kerugian keuangan negara. "Ini kan belum ada angka kerugian negara," terangnya.

Selain persoalan izin dan nilai kerugian, Maqdir mengatakan, sebenarnya perkara tersebut sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung melakukan penyelidikan kasus itu setelah mendapatkan data dari PPATK. Namun, Kejagung menyatakan tidak ada tindak pidana dalam perkara yang membelit Nur Alam. Jadi, KPK tidak berwenang untuk ikut menangani kasus itu.

Dia menyatakan, KPK melaksanakan penyelidikan kasus yang sama dengan perkara yang sedang ditangani oleh Kejagung berdasarkan surat perintah penyelidikan paa 15 Januari 2013. Karena kasusnya sama, maka terjadi duplikasi penyelidikan. "Hal itu pelanggaran terhadap UU KPK dan MOU KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian" terang Maqdir.

Selain itu, papar dia, KPK juga belum pernah memeriksa Nur Alam selama penyelidikan. Memang kliennya beberapa kali dipanggil KPK. Namun sang gubernur belum pernah datang. Tiba-tiba komisi antirasuah menetapkannya sebagai tersangka. Seharusnya, penetapan tersangka didahulu dengan pemeriksaan.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan pihak Nur Alam. "Ya kita hadapi saja," terang dia di gedung KPK kemarin. Tidak kali ini saja lembaganya digugat. Sudah beberapakali komisinya mendapatkan gugatan praperadilan.

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, kata dia, KPK sudah mempunyai alat bukti yang kuat. Jadi, pihaknya tidak sembarangan dalam menjadikan Nur Alam sebagai tersangka. Instansinya siap membeberkan perkara itu di pengadilan.

Seperti diberitakan, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan surat izin usaha pertambangan kepada PT Anugrah Harisma Barakah. Perusahaan itu menambang nikel di dua kabupaten, Buton dan Bombana. Atas penerbitan SK tersebut, dia diduga telah menerima puluhan miliar rupiah sebagai imbalan.

Akibat perbuatannya, Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (lum/zul/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Desak KPK Telisik Kekayaan Irman
Desak KPK Telisik Kekayaan Irman

Berita Sejenis

Kasus Korupsi KTP-el, Ganjar Pranowo Kembali Diperiksa

Kasus Korupsi KTP-el, Ganjar Pranowo Kembali Diperiksa

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Najwa Shihab Mundur, Mata Najwa Tayang Terakhir 30 Agustus

Najwa Shihab Mundur, Mata Najwa Tayang Terakhir 30 Agustus

Program Mata Najwa dikabarkan akan berakhir, Rabu (30/8) mendatang. Ini seiring pengunduran diri presenternya, Najwa Shihab dari Metro TV.


Reformasi Kejaksaan Dianggap Gagal, Prasetyo Semestinya Mundur

Reformasi Kejaksaan Dianggap Gagal, Prasetyo Semestinya Mundur

Operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan bukan hanya menyingkap indikasi rasuah pengelolaan dana desa.


Proyek Kereta Cepat Mundur ke 2018

Proyek Kereta Cepat Mundur ke 2018

Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya mengalami penundaan setidaknya hingga tahun 2018 mendatang.


Ruang Kerja Disegel, KPK Terbangkan Gubernur dan Istrinya ke Jakarta

Ruang Kerja Disegel, KPK Terbangkan Gubernur dan Istrinya ke Jakarta

Mendapati istri dan dua pengusaha terkena OTT, Gubernur Bengkulu yang sedang memimpin rapat langsung meninggalkan ruang rapat.


 Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT, KPK Sita Duit Rp1 Miliar

Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT, KPK Sita Duit Rp1 Miliar

Untuk kedua kalinya dalam tempo dua minggu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu.


Jelang Mudik, Target Flyover Kretek di Brebes Malah Mundur

Jelang Mudik, Target Flyover Kretek di Brebes Malah Mundur

Target pembangunan flyover untuk mengurai kemacetan di Brebes mundur.


Seluruh Meriam Giant Bow Ditarik Mundur

Seluruh Meriam Giant Bow Ditarik Mundur

Investigasi insiden yang menyebabkan empat prajurit Yon Arhanud 1/Divisi Infateri 1 Kostrad gugur dalam latihan berlanjut.


Cipinang Didemo Pendukungnya, Ahok Dipindah ke Tahanan Mako Brimob

Cipinang Didemo Pendukungnya, Ahok Dipindah ke Tahanan Mako Brimob

Setelah divonis dua tahun Ahok tidak lagi ditahan di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.


Divonis Dua Tahun, Ahok Tangsung Ditahan di Cipinang

Divonis Dua Tahun, Ahok Tangsung Ditahan di Cipinang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara, Selasa (9/5).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!