Nasional
Share this on:

Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang

  • Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang
  • Ditutut 6 Tahun, Tuntutan Dahlan Tak Sesuai Fakta Sidang

SIDOARJO - Pengabdian dan segala pembelaan Dahlan Iskan benar-benar tidak mampu meluluhkan nurani jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Dengan dalil yang sangat tidak berdasar, mereka menuntut Dahlan hukuman enam tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin.

Dahlan menanggapinya dengan santai. Dia menyadari sudah diincar kejaksaan untuk harus masuk penjara. Perjuangan dan pengorbanannya membawa PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim (dari perusahaan yang terancam mati menjadi korporasi yang menguntungkan) kini berbalas tuntutan penjara.

Padahal, selama pengabdiannya itu, tidak sepeser pun Dahlan menerima uang PT PWU. Jangankan uang sogokan, gaji pun dia tidak menerima. ?Saya diincar. Semua juga tahu lah. Dan saya harus masuk penjara. Makanya oleh kejaksaan dituntut setinggi-tingginya,? kata Dahlan sesudah mendengarkan tuntutan JPU.

Dahlan menilai tuntutan jaksa tidak masuk akal. Sebab, dalam penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung yang dipersoalkan, dia tidak menerima uang sepeser pun. Semua hasil penjualan masuk ke perusahaan.

?Tadi kan jelas bahwa saya tidak terima uang apa pun begitu,? ulangnya.

Yusril Ihza Mahendra, pengacara Dahlan, menegaskan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Seluruh keterangan saksi yang terungkap dalam sidang dan alat bukti surat, termasuk keterangan ahli, sama sekali tidak menunjukkan bahwa Dahlan melakukan korupsi.

?Kami menolak seluruh tuntutan jaksa,? tegasnya.

Menurut Yusril, sebagian besar dalil yang diungkapkan JPU berasal dari keterangan Sam Santoso yang tidak pernah dihadirkan dalam sidang. Sam hanya diperiksa dalam bentuk berita acara dan keterangannya dibacakan.

?Kami menolak keterangan Sam. Sepertinya sengaja tidak dihadirkan, cuma jadi keterangan tertulis itu saja,? imbuhnya.

Dari surat tuntutan JPU, Yusril menilai ada kerancuan dalam dalil jaksa. Di satu sisi mengakui perseroan terbatas (PT) dan tunduk pada hukum PT, di sisi lain ada anggapan bahwa aset PWU termasuk aset daerah. ?Mana yang mau dipakai tanya dia.

JPU juga mengabaikan pasal 3 ayat 2 Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam aturan itu jelas disebutkan, BUMD yang bentuk hukumnya berupa PT tunduk pada Undang-Undang (UU) PT.

Menurut Yusril, kalau tunduk pada rezim perseroan, tidak bisa seperti apa yang disampaikan jaksa. Misalnya pengumuman dan tender yang harus terbuka. Di persidangan ada tender, tertutup, dan itu tidak dilarang dalam aturan, apalagi perseroan.

Dalam tuntutannya, JPU menganggap Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan primer. Dalam dakwaan itu, JPU menerapkan pasal 2 UU Tipikor. Artinya, Dahlan dianggap terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Atas dasar itu, selain menuntut hukuman enam tahun, jaksa mengajukan denda Rp 750 juta dan uang pengganti Rp 4,197 miliar. Tuntutan tersebut jelas ngawur. Sebab, faktanya Dahlan tak pernah menerima apa pun selama menjadi direktur utama PWU Jatim, termasuk yang sudah menjadi haknya. (atm/tel/rul/c9/ang/fat)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Pemicu gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, masih menjadi misteri.


USBN Delapan Mapel di SD Batal

USBN Delapan Mapel di SD Batal

Sedaianya ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di jenjang SD tahun ini terdiri dari delapan mata pelajaran (mapel).


Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Azwar Anas Kembalikan Mandat ke PDI Perjuangan

Setelah diterpa isu tak sedap, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memilih untuk mengembalikan mandat ke PDI Perjuangan.


Tak Percaya Isu, PDIP Tetap Usung Anas

Tak Percaya Isu, PDIP Tetap Usung Anas

Isu mundurnya Azwar Anas dari calon wakil Gubernur Jawa Timur koalisi PKB-PDIP akibat persoalan pribadi membuat partai berlambang banteng itu gerah.


Tertipu, 1.800 Calon Jamaah Umrah Gagal Terbang

Tertipu, 1.800 Calon Jamaah Umrah Gagal Terbang

Kasus penipuan travel umrah Hannien Tour (HT) membuka fakta bahwa kejahatan umrah tidak melulu terjadi di paket umrah murah.


2017, PHK Capai 50 Ribu Orang

2017, PHK Capai 50 Ribu Orang

Serikat Buruh menilai tahun 2017 pemerintah masih gagal mewujudkan janji untuk mensejahterakan kaum buruh.


Wow... Arus balik Liburan Tembus 104 Ribu Kendaraan

Wow... Arus balik Liburan Tembus 104 Ribu Kendaraan

Puncak arus balik pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2017 terjadi kemarin (1/1).


 2017 Ada 2.000 Bencana, 377 Orang Tewas

2017 Ada 2.000 Bencana, 377 Orang Tewas

Lebih 2 Ribu bencana tercatat menghantam indonesia sepanjang tahun 2017. Mengakibatkan 377 orang tewas, dan membuat 2,5 juta jiwa mengungsi.


Pindad Siap Penuhi Kebutuhan Senjata TNI-Polri

Pindad Siap Penuhi Kebutuhan Senjata TNI-Polri

PT Pindad memprediksi mampu mengantongi laba bersih Rp53 miliar sampai akhir tahun ini.


Seleksi CPNS 2018, Hati-hati Honorer Siluman

Seleksi CPNS 2018, Hati-hati Honorer Siluman

Tahun depan pemerintah direncanakan mengangkat CPNS daerah. Di antaranya adalah mengakomodasi para tenaga honorer guru yang sudah lama bekerja.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!