Nasional
Share this on:

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

  • Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR
  • Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar ingin menyimpan rapat-rapat 37 nama anggota DPR (2009-2014) yang diduga menerima aliran korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Buktinya, KPK menyatakan bila nama-nama tersebut bukan pihak yang memiliki peran aktif dalam mega korupsi e-KTP.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, 37 anggota DPR misterius tersebut bukan sebagai orang yang mengetahui banyak soal grand design korupsi e-KTP. Pun, Laode menyebut uang panas yang diduga mengalir ke 37 dewan bisa jadi merupakan honorarium selama setahun membahas e-KTP di DPR.

?Sekitar USD 13-18 ribu atau paling maksimum Rp200 juta,? ujarnya, kemarin (17/3).

Laode juga menyatakan bahwa nama-nama tersebut tidak terlalu intensif diperiksa saat penyidikan e-KTP. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan bila 37 nama tersebut masuk kelompok pihak yang ikut serta merencanakan terjadinya korupsi.

?Kalau dipanggil-panggil, orang-orang yang di kelompok itu memang ada kami ketahui dan pasti akan diketahui informasinya,? dalihnya.

Sebagaimana diketahui, dalam surat dakwaan jaksa KPK, 37 anggota DPR yang tidak disebutkan namanya itu diduga menikmati uang haram. Masing-masing berkisar USD 5.000 (Rp65 juta) dan USD 10.000 (Rp130 juta). Uang itu merupakan pemberian Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui Arief Wibowo (PDIP) sebelum masa reses Oktober 2010 lalu.

Meski demikian, Laode tidak akan tinggal diam bila kluster legislatif terbukti turut serta dalam perencanaan mega korupsi e-KTP. Khususnya Ketua DPR Setya Novanto, Laode bakal melihat sampai sejauh mana kelengkapan alat bukti untuk menjerat ketua umum Partai Golkar itu.

?Kami lihat mana yang paling banyak buktinya, paling banyak keteranganya, banyak mengetahuinya,? ujarnya.

Sikap KPK yang cenderung ingin menyembunyikan 37 anggota DPR itu memang kemunduran. Sebab, di era KPK sebelumnya, banyak anggota DPR yang justru terungkap dalam surat dakwaan. Seperti dalam kasus suap sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2014 dan perkara dana yayasan pengembangan perbankan Indonesia (YPPI) 2008 lalu.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar berharap pengusutan mega korupsi e-KTP tidak terpengaruh dengan serangan-serangan yang melemahkan KPK. Dia meminta lembaga yang berdiri sejak 2002 itu tetap fokus dengan persidangan.

Fakta-fakta persidangan itu lah yang nantinya bisa menjadi landasan mengusut pihak-pihak terkait, khususnya dari kelompok DPR. KPK juga mesti menyiapkan bukti materil dan mengamankan saksi kunci dalam pengusutan itu.

Dengan demikian, penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) bisa lancar menjalankan skenario menjerat nama-nama besar yang diduga terlibat. Instrumen hukum yang bisa digunakan yakni pasal 5 ayat 1 UU Tipikor untuk menjerat penyuap dari kelompok korporasi dan pasal 12 untuk penerima suap serta 12 B bagi penerima gratifikasi.

?Dalam dakwaan alternatif bisa memasukkan pasal itu,? terangnya kepada Jawa Pos. Dengan demikian, 37 nama yang diduga menerima aliran dana itu sejatinya berpeluang terjerat pidana. Meski uang yang diterima sedikit dibanding anggota DPR lain yang terlibat aktif dalam kasus e-KTP.

Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan, dirinya 37 nama itu akan terungkap dalam persidangan e-KTP. Dengan demikian, publik yang nantinya akan mengawal KPK agar menindak tegas legislatif yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

Disinggung soal apakah penyembunyian nama itu juga pernah dilakukan saat menjabat sebagai komisioner KPK, Adnan menjawab diplomatis. ?Pernah juga (menyembunyikan nama untuk strategi), tapi tidak bisa saya ungkapkan,? ujarnya lantas tertawa. (tyo/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan indikasi rasuah reklamasi Teluk Jakarta.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.



Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terbentur banyak hal.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!