Nasional
Share this on:

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

  • Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR
  • Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar ingin menyimpan rapat-rapat 37 nama anggota DPR (2009-2014) yang diduga menerima aliran korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Buktinya, KPK menyatakan bila nama-nama tersebut bukan pihak yang memiliki peran aktif dalam mega korupsi e-KTP.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, 37 anggota DPR misterius tersebut bukan sebagai orang yang mengetahui banyak soal grand design korupsi e-KTP. Pun, Laode menyebut uang panas yang diduga mengalir ke 37 dewan bisa jadi merupakan honorarium selama setahun membahas e-KTP di DPR.

?Sekitar USD 13-18 ribu atau paling maksimum Rp200 juta,? ujarnya, kemarin (17/3).

Laode juga menyatakan bahwa nama-nama tersebut tidak terlalu intensif diperiksa saat penyidikan e-KTP. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan bila 37 nama tersebut masuk kelompok pihak yang ikut serta merencanakan terjadinya korupsi.

?Kalau dipanggil-panggil, orang-orang yang di kelompok itu memang ada kami ketahui dan pasti akan diketahui informasinya,? dalihnya.

Sebagaimana diketahui, dalam surat dakwaan jaksa KPK, 37 anggota DPR yang tidak disebutkan namanya itu diduga menikmati uang haram. Masing-masing berkisar USD 5.000 (Rp65 juta) dan USD 10.000 (Rp130 juta). Uang itu merupakan pemberian Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui Arief Wibowo (PDIP) sebelum masa reses Oktober 2010 lalu.

Meski demikian, Laode tidak akan tinggal diam bila kluster legislatif terbukti turut serta dalam perencanaan mega korupsi e-KTP. Khususnya Ketua DPR Setya Novanto, Laode bakal melihat sampai sejauh mana kelengkapan alat bukti untuk menjerat ketua umum Partai Golkar itu.

?Kami lihat mana yang paling banyak buktinya, paling banyak keteranganya, banyak mengetahuinya,? ujarnya.

Sikap KPK yang cenderung ingin menyembunyikan 37 anggota DPR itu memang kemunduran. Sebab, di era KPK sebelumnya, banyak anggota DPR yang justru terungkap dalam surat dakwaan. Seperti dalam kasus suap sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2014 dan perkara dana yayasan pengembangan perbankan Indonesia (YPPI) 2008 lalu.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar berharap pengusutan mega korupsi e-KTP tidak terpengaruh dengan serangan-serangan yang melemahkan KPK. Dia meminta lembaga yang berdiri sejak 2002 itu tetap fokus dengan persidangan.

Fakta-fakta persidangan itu lah yang nantinya bisa menjadi landasan mengusut pihak-pihak terkait, khususnya dari kelompok DPR. KPK juga mesti menyiapkan bukti materil dan mengamankan saksi kunci dalam pengusutan itu.

Dengan demikian, penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) bisa lancar menjalankan skenario menjerat nama-nama besar yang diduga terlibat. Instrumen hukum yang bisa digunakan yakni pasal 5 ayat 1 UU Tipikor untuk menjerat penyuap dari kelompok korporasi dan pasal 12 untuk penerima suap serta 12 B bagi penerima gratifikasi.

?Dalam dakwaan alternatif bisa memasukkan pasal itu,? terangnya kepada Jawa Pos. Dengan demikian, 37 nama yang diduga menerima aliran dana itu sejatinya berpeluang terjerat pidana. Meski uang yang diterima sedikit dibanding anggota DPR lain yang terlibat aktif dalam kasus e-KTP.

Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan, dirinya 37 nama itu akan terungkap dalam persidangan e-KTP. Dengan demikian, publik yang nantinya akan mengawal KPK agar menindak tegas legislatif yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

Disinggung soal apakah penyembunyian nama itu juga pernah dilakukan saat menjabat sebagai komisioner KPK, Adnan menjawab diplomatis. ?Pernah juga (menyembunyikan nama untuk strategi), tapi tidak bisa saya ungkapkan,? ujarnya lantas tertawa. (tyo/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Bambang Soesatyo atau yang lebih akrab disapa Bamsoet lebih dipilih Ketua Umum Parai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon ketua DPR RI menggantikan Setya Nov


KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.


Luhut dan Susi Diminta ‘Berdamai’

Luhut dan Susi Diminta ‘Berdamai’

Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Sa'adi meminta agar polemik antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Susi Pudjiastuti disudahi.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR.


Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

KPK diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Skandal korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) semakin memanas.


Dijenguk Anak-Istri, Setnov Dibawakan Bihun Bebek

Dijenguk Anak-Istri, Setnov Dibawakan Bihun Bebek

Di dalam ruang tahanan KPK, Setya Novanto (Setnov) tetap mendapat dukungan moril dari keluarga.


Setnov Ganti Serang KPK

Setnov Ganti Serang KPK

Kubu Setya Novanto (Setnov) terus mencari celah agar bisa lolos dari jeratan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!