Nasional
Share this on:

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

  • Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR
  • Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

KPK benar-benar ingin menyimpan rapat-rapat 37 nama anggota DPR (2009-2014) yang diduga menerima aliran korupsi e-KTP.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar ingin menyimpan rapat-rapat 37 nama anggota DPR (2009-2014) yang diduga menerima aliran korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Buktinya, KPK menyatakan bila nama-nama tersebut bukan pihak yang memiliki peran aktif dalam mega korupsi e-KTP.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, 37 anggota DPR misterius tersebut bukan sebagai orang yang mengetahui banyak soal grand design korupsi e-KTP. Pun, Laode menyebut uang panas yang diduga mengalir ke 37 dewan bisa jadi merupakan honorarium selama setahun membahas e-KTP di DPR.

”Sekitar USD 13-18 ribu atau paling maksimum Rp200 juta,” ujarnya, kemarin (17/3).

Laode juga menyatakan bahwa nama-nama tersebut tidak terlalu intensif diperiksa saat penyidikan e-KTP. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan bila 37 nama tersebut masuk kelompok pihak yang ikut serta merencanakan terjadinya korupsi.

”Kalau dipanggil-panggil, orang-orang yang di kelompok itu memang ada kami ketahui dan pasti akan diketahui informasinya,” dalihnya.

Sebagaimana diketahui, dalam surat dakwaan jaksa KPK, 37 anggota DPR yang tidak disebutkan namanya itu diduga menikmati uang haram. Masing-masing berkisar USD 5.000 (Rp65 juta) dan USD 10.000 (Rp130 juta). Uang itu merupakan pemberian Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui Arief Wibowo (PDIP) sebelum masa reses Oktober 2010 lalu.

Meski demikian, Laode tidak akan tinggal diam bila kluster legislatif terbukti turut serta dalam perencanaan mega korupsi e-KTP. Khususnya Ketua DPR Setya Novanto, Laode bakal melihat sampai sejauh mana kelengkapan alat bukti untuk menjerat ketua umum Partai Golkar itu.

”Kami lihat mana yang paling banyak buktinya, paling banyak keteranganya, banyak mengetahuinya,” ujarnya.

Sikap KPK yang cenderung ingin menyembunyikan 37 anggota DPR itu memang kemunduran. Sebab, di era KPK sebelumnya, banyak anggota DPR yang justru terungkap dalam surat dakwaan. Seperti dalam kasus suap sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2014 dan perkara dana yayasan pengembangan perbankan Indonesia (YPPI) 2008 lalu.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar berharap pengusutan mega korupsi e-KTP tidak terpengaruh dengan serangan-serangan yang melemahkan KPK. Dia meminta lembaga yang berdiri sejak 2002 itu tetap fokus dengan persidangan.

Fakta-fakta persidangan itu lah yang nantinya bisa menjadi landasan mengusut pihak-pihak terkait, khususnya dari kelompok DPR. KPK juga mesti menyiapkan bukti materil dan mengamankan saksi kunci dalam pengusutan itu.

Dengan demikian, penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) bisa lancar menjalankan skenario menjerat nama-nama besar yang diduga terlibat. Instrumen hukum yang bisa digunakan yakni pasal 5 ayat 1 UU Tipikor untuk menjerat penyuap dari kelompok korporasi dan pasal 12 untuk penerima suap serta 12 B bagi penerima gratifikasi.

”Dalam dakwaan alternatif bisa memasukkan pasal itu,” terangnya kepada Jawa Pos. Dengan demikian, 37 nama yang diduga menerima aliran dana itu sejatinya berpeluang terjerat pidana. Meski uang yang diterima sedikit dibanding anggota DPR lain yang terlibat aktif dalam kasus e-KTP.

Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan, dirinya 37 nama itu akan terungkap dalam persidangan e-KTP. Dengan demikian, publik yang nantinya akan mengawal KPK agar menindak tegas legislatif yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

Disinggung soal apakah penyembunyian nama itu juga pernah dilakukan saat menjabat sebagai komisioner KPK, Adnan menjawab diplomatis. ”Pernah juga (menyembunyikan nama untuk strategi), tapi tidak bisa saya ungkapkan,” ujarnya lantas tertawa. (tyo/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Miryam

Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Miryam

Pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sampai sekarang belum terungkap.


Polisi Yakin Sanggup Tangani, Novel Naik Meja Operasi

Polisi Yakin Sanggup Tangani, Novel Naik Meja Operasi

Akhir pekan ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menjalani operasi membran sel.


Saksi Penembakan Rumah Anggita DPR Bunuh Diri

Saksi Penembakan Rumah Anggita DPR Bunuh Diri

Anggota Polri yang melakukan bunuh diri menggunakan senjata api kembali terjadi.


Miryam Lakukan Perlawanan, KPK Tenang

Miryam Lakukan Perlawanan, KPK Tenang

Miryam S. Haryani terus melakukan perlawanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus SKL BLBI, Rizal Ramli Diperiksa

Kasus SKL BLBI, Rizal Ramli Diperiksa

KPK tampaknya ingin mengusut tuntas skandal mega korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari akarnya.


KPK Mulai Kejar “Pelindung” Miryam

KPK Mulai Kejar “Pelindung” Miryam

Setelah mengamankan Miryam S. Haryani, penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar dikebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Di-DPO, Miryam Jadi Buronan KPK

Di-DPO, Miryam Jadi Buronan KPK

Tersangka kasus dugaan memberikan keterangan palsu dalam sidang mega korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani menjadi buronan KPK.


Dua Terduga Pengintai Novel Diperiksa, KPK Ingatkan Janji Jokowi

Dua Terduga Pengintai Novel Diperiksa, KPK Ingatkan Janji Jokowi

Kasus penyiraman cairan asam sulfat pada Novel Baswedan mengalami kemajuan berarti.


Foto Terduga dan Kendaraan Pengintai Novel Sudah Ada, Ayo Tangkap Pak Polisi

Foto Terduga dan Kendaraan Pengintai Novel Sudah Ada, Ayo Tangkap Pak Polisi

Harapan besar publik agar kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan cepat terungkap mesti dipendam sementara.


Setelah Novel, Giliran Jaksa KPK Juga Diteror

Setelah Novel, Giliran Jaksa KPK Juga Diteror

Penyidik senior KPK Novel Baswedan kemarin (12/4) diboyong ke Singapura untuk menjalani perawatan yang lebih intensif.



Berita Hari Ini

Kolom

BNN

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!