Nasional
Share this on:

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

  • Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR
  • Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar ingin menyimpan rapat-rapat 37 nama anggota DPR (2009-2014) yang diduga menerima aliran korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Buktinya, KPK menyatakan bila nama-nama tersebut bukan pihak yang memiliki peran aktif dalam mega korupsi e-KTP.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, 37 anggota DPR misterius tersebut bukan sebagai orang yang mengetahui banyak soal grand design korupsi e-KTP. Pun, Laode menyebut uang panas yang diduga mengalir ke 37 dewan bisa jadi merupakan honorarium selama setahun membahas e-KTP di DPR.

”Sekitar USD 13-18 ribu atau paling maksimum Rp200 juta,” ujarnya, kemarin (17/3).

Laode juga menyatakan bahwa nama-nama tersebut tidak terlalu intensif diperiksa saat penyidikan e-KTP. Dengan demikian, sangat kecil kemungkinan bila 37 nama tersebut masuk kelompok pihak yang ikut serta merencanakan terjadinya korupsi.

”Kalau dipanggil-panggil, orang-orang yang di kelompok itu memang ada kami ketahui dan pasti akan diketahui informasinya,” dalihnya.

Sebagaimana diketahui, dalam surat dakwaan jaksa KPK, 37 anggota DPR yang tidak disebutkan namanya itu diduga menikmati uang haram. Masing-masing berkisar USD 5.000 (Rp65 juta) dan USD 10.000 (Rp130 juta). Uang itu merupakan pemberian Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui Arief Wibowo (PDIP) sebelum masa reses Oktober 2010 lalu.

Meski demikian, Laode tidak akan tinggal diam bila kluster legislatif terbukti turut serta dalam perencanaan mega korupsi e-KTP. Khususnya Ketua DPR Setya Novanto, Laode bakal melihat sampai sejauh mana kelengkapan alat bukti untuk menjerat ketua umum Partai Golkar itu.

”Kami lihat mana yang paling banyak buktinya, paling banyak keteranganya, banyak mengetahuinya,” ujarnya.

Sikap KPK yang cenderung ingin menyembunyikan 37 anggota DPR itu memang kemunduran. Sebab, di era KPK sebelumnya, banyak anggota DPR yang justru terungkap dalam surat dakwaan. Seperti dalam kasus suap sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2014 dan perkara dana yayasan pengembangan perbankan Indonesia (YPPI) 2008 lalu.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar berharap pengusutan mega korupsi e-KTP tidak terpengaruh dengan serangan-serangan yang melemahkan KPK. Dia meminta lembaga yang berdiri sejak 2002 itu tetap fokus dengan persidangan.

Fakta-fakta persidangan itu lah yang nantinya bisa menjadi landasan mengusut pihak-pihak terkait, khususnya dari kelompok DPR. KPK juga mesti menyiapkan bukti materil dan mengamankan saksi kunci dalam pengusutan itu.

Dengan demikian, penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) bisa lancar menjalankan skenario menjerat nama-nama besar yang diduga terlibat. Instrumen hukum yang bisa digunakan yakni pasal 5 ayat 1 UU Tipikor untuk menjerat penyuap dari kelompok korporasi dan pasal 12 untuk penerima suap serta 12 B bagi penerima gratifikasi.

”Dalam dakwaan alternatif bisa memasukkan pasal itu,” terangnya kepada Jawa Pos. Dengan demikian, 37 nama yang diduga menerima aliran dana itu sejatinya berpeluang terjerat pidana. Meski uang yang diterima sedikit dibanding anggota DPR lain yang terlibat aktif dalam kasus e-KTP.

Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan, dirinya 37 nama itu akan terungkap dalam persidangan e-KTP. Dengan demikian, publik yang nantinya akan mengawal KPK agar menindak tegas legislatif yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.

Disinggung soal apakah penyembunyian nama itu juga pernah dilakukan saat menjabat sebagai komisioner KPK, Adnan menjawab diplomatis. ”Pernah juga (menyembunyikan nama untuk strategi), tapi tidak bisa saya ungkapkan,” ujarnya lantas tertawa. (tyo/jpg)


Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dilelang KPK, Jeep Djoko Susilo Terjual Rp460 Juta

Dilelang KPK, Jeep Djoko Susilo Terjual Rp460 Juta

Senyum Ridha Giwangkara mengembang. Itu setelah dia dipastikan membawa pulang mobil Jeep Wrangler 4.OL AT keluaran 2007.


Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Sejumlah Mobil Mewah Aset Djoko Susilo Akan Dilelang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali membuka lelang eksekusi barang rampasan kasus rasuah. Mayoritas aset yang dilelang berupa kendaraan.


RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

RS Mitra Keluarga Kalideres Harnya Disanksi Teguran Tertulis

Hasil investigasi yang dilakukan Kemenkes atas kasus kematian bayi Tiara Debora dilaporkan ke Komisi IX DPR kemarin (13/9).


Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Surat Setya Novanto yang dikirim ke KPK menimbulkan polemik.


Mata Kanan Novel Sempurna, Fokus ke Mata Kiri

Mata Kanan Novel Sempurna, Fokus ke Mata Kiri

KPK mendapat kabar baik dari tim dokter yang merawat Novel Baswedan di Singapura.


Penembakan Bima, Polisi Amankan 4 Orang yang Diduga Teroris

Penembakan Bima, Polisi Amankan 4 Orang yang Diduga Teroris

Aksi penembakan diduga dilakukan kelompok teror menyasar dua anggota polisi di Bima, kemarin.


Alhamdulillah, Fungsi Mata Kanan Novel Normal Lagi

Alhamdulillah, Fungsi Mata Kanan Novel Normal Lagi

Lima bulan pasca insiden penyiraman air keras yang terjadi pada Selasa (11/4), kondisi kesehatan penyidik KPK Novel Baswedan semakin baik.


Tertangkap tangan KPK, Hakim Nakal Langsung Dipecat

Tertangkap tangan KPK, Hakim Nakal Langsung Dipecat

Ini merupakan peringatan bagi seluruh aparat peradilan di tanah air.


Kasusnya Masih Bergulir, Novel Dilaporkan Lagi ke Polisi

Kasusnya Masih Bergulir, Novel Dilaporkan Lagi ke Polisi

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali mendapat ''serangan''.


Kasus Korupsi KTP-el, Ganjar Pranowo Kembali Diperiksa

Kasus Korupsi KTP-el, Ganjar Pranowo Kembali Diperiksa

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!