Nasional
Share this on:

Duh... Ternyata Banyak Jaksa yang Lakukan Korupsi

  • Duh... Ternyata Banyak Jaksa yang Lakukan Korupsi
  • Duh... Ternyata Banyak Jaksa yang Lakukan Korupsi

Penangkapan terhadap Eko Susilo Hadi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

JAKARTA - Penangkapan terhadap Eko Susilo Hadi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Korps Adhyaksa itu ikut angkat bicara menanggapi kasus yang mencoreng nama baik Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sebab, Eko merupakan jaksa yang ditugaskan di instansi yang dipimpin Laksamana Madya TNI Arie Soedewo itu.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Widyo Pramono mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) dalam memperbaiki Kejagung. Masih banyak terjadi korupsi yang dilakukan oknum Kejagung. Baik yang bertugas di lingkungan Kejagung maupun jaksa yang ditugaskan di lembaga lain.

”Di dalam ada, di luar juga ada,” tuturnya.

Apakah korupsi yang terjadi ini sistemik? Widyo menjawab bahwa pimpinan selalu mengarahkan ke perilaku yang baik. Namun, bila ternyata oknum masih ada yang berperilaku jelek tentu harus bertanggungjawab. Jaksa itu jumlahnya mencapai 10 ribu orang, tentu sulit dihindari ada yang melanggar aturan.

”Saya sudah berulang kali berikan wejangan, jangan bermain api. Ternyata, masih saja bermain api,” keluhnya.

Kejadian OTT pada oknum jaksa ini tentu akan menjadi pelajaran bagi semua jaksa. Hukuman tegas akan dilakukan, namun tetap harus berkoordinasi dengan lembaga yang menangkap, KPK. ”Saya sudah minta Asisten Jamwas untuk koordinasi dengan komisi antirasuah,” paparnya kemarin.

Dia menjanjikan, sanksi yang diberikan akan menjadi shockterapi bagi semua jaksa se-Indonesia. Sehingga, jangan pernah main-main lagi. ”Saya sudah berulang kali mengingatkan jangan main-main,” tuturnya.

Apa penyebab korupsi yang dilakukan jaksa? Widyo mengaku perlu untuk menelusurinya lebih dalam. Namun, biasanya karena ingin cepat kaya, melihat yang lain enak. Oknum juga ingin secepatnya merasakan itu. ”Tapi, seharusnya tidak boleh melanggar aturan apapun,” paparnya.

Dia mengakui, mengenal oknum jaksa yang menjadi tersangka kasus korupsi tersebut. Namun, tidak terlalu dalam mengenal pribadinya. ”Ya, kenal, tapi gak kenal-kenal amat,” papar mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tersebut.

Sementara itu, keberhasilan KPK yang melakukan OTT terhadap Eko Susilo Hadi, pejabat Bakamla yang merupakan lembaga di bawah Kemenkopolhukam tersebut, mendapat apresiasi oleh Menko Polhukam Wiranto. Dia mengatakan bahwa penangkapan tersebut telah menambah panjang daftar kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (apgakum), dan kemudian terungkap oleh KPK.

Menurutnya, meski miris namun hal tersebut dapat menjadi indikasi yang positif bagi pemerintah yang tengah melakukan bersih-bersih di lembaga penegak hukum, salah satunya di Bakamla. "Karena itu saya justru bersyukur bahwa di tubuh Bakamla atau Kepolisian, ternyata melakukan OTT di sana itu bukan sesuatu yang mustahil," kata Wiranto di Kemenkopolhukam, Jakpus, kemarin.

Wiranto juga mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh KPK tersebut sejalan dengan semangat Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam memberantas praktek pungli di lingkungan pemerintah, termasuk terhadap aparat penegak hukum. "Kita tidak pandang bulu. Saya juga ingin katakan bahwa yang pertama itu aparat yang harus dibersihkan dulu," ujarnya.

Menurutnya, tidak mungkin melakukan bersih-bersih di berbagai instansi jika aparat penegak hukumnya masih dirong-rong oleh oknum yang melakukan pungli atau korupsi. "Tidak mungkin kita melakukan bersih-bersih dengan sapu yang kotor," imbuhnya. (idr/dod/lum/jpg)


Berita Sebelumnya

Dorongan Moratorium Unas Makin Kencang
Dorongan Moratorium Unas Makin Kencang

Berita Berikutnya

Wapres Pastikan Unas Tetap Ada
Wapres Pastikan Unas Tetap Ada

Berita Sejenis

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Bupati Nganjuk Kebal Hukum, Sekda Ngadu ke KPK

Sidang kasus korupsi pengadaan kain batik di Pemkab Nganjuk berakhir kemarin (19/1).


Memprihatinkan, Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung Kurus

Memprihatinkan, Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung Kurus

Kondisi Kebun Binatang Bandung kembali mendapat sorotan. Kali ini tentang kondisi beruang madu di dalam Kebun Binatang Bandung yang mengenaskan.


Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

Tembak Mati, Percepat Indonesia Bebas Narkotika

Polri makin garang memerangi pengedar narkotika. Terbukti, hanya dalam 18 hari pada awal 2017, sudah ada empat pengedar yang meregang nyawa.


Bilang Masak Bawa Bom pada Pramugari, Dua WNI Ditahan di Jeddah

Bilang Masak Bawa Bom pada Pramugari, Dua WNI Ditahan di Jeddah

Dua WNI yang baru saja selesai menjalankan ibadah umrah ditahan oleh pihak Arab Saudi, lantaran keduanya melontarkan candaan tentang bom.


Dua Penyidik Polri Siap Jadi Saksi Kasus Ahok

Dua Penyidik Polri Siap Jadi Saksi Kasus Ahok

Polri memastikan penyidiknya siap menjadi saksi dalam sidang keenam kasus dugaan penistaan agama yang rencananya digelar Selasa (17/01).


Tiru Korea Utara, Bela Negara Masuk Kurikulum

Tiru Korea Utara, Bela Negara Masuk Kurikulum

Kontroversi yang sempat mewarnai program bela negara, tak membuat pemerintah goyah pendirian. Bahkan, program tersebut akan diperluas.


Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Ada secercah cahaya bagi guru-guru non-PNS SMA/SMK sederajat yang hingga kini masih gigit jari soal honor yang belum diterima.


Fauzi Hanya Cokot Abdullah, Jaksa Lain Aman

Fauzi Hanya Cokot Abdullah, Jaksa Lain Aman

Sidang kasus pemerasan dalam penanganan perkara korupsi pelepasan tanah kas desa (TKD) di Kalimook, Sumenep, memasuki babak akhir.


Korupsi Proyek e-KTP Belum Sentuh Sektor Politik

Korupsi Proyek e-KTP Belum Sentuh Sektor Politik

Pengembangan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) ibarat benang kusut.


Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Pengawasan dan penindakan warga asing nakal yang dilakukan pemerintah terkesan setengah hati.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!