Nasional
Share this on:

Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

  • Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK
  • Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

JAKARTA - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hari ini (17/7) mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara (Jubir) HTI Ismail Yusanto menuturkan, JR yang diajukan oleh organisasi yang menanguni dirinya merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas. Sejak kali pertama Menko Polhukan Wiranto mengumumkan perppu tersebut, HTI memang langsung bereaksi.

?Unsur pengadilan tidak ditempuh merupakan indikasi kediktatoran gaya baru,? ungkap dia, kemarin.

HTI berpendapat bahwa Perppu Ormas menunjukan telah terjadi kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan badan hukum ormas yang sebelumnya tertera pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU Ormas) tidak ada dalam Perppu Ormas.

?Hari ini kami ajukan JR. Ada 17 ormas yang bergabung,? tutur Ismail.

Namun demikian, Ismail belum bersedia merinci seluruh ormas yang turut serta mengajukan JR terhadap Perppu Ormas. Yang pasti, mereka mendukung langkah HTI. ?Mereka pasti ikut,? kata dia percaya diri. ?Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,? tambahnya. Dia juga tidak menjelaskan secara detail materi gugatan yang bakal disampaikan hari ini.

Menurut Ismail, itu akan dia sampaikan secara keseluruhan pasca materi gugatan diterima oleh MK. ?Besok sekaligus kami jelaskan yang digugat,? jelas dia. Meski enggan menyampaikan secara rinci, dia menuturkan bahwa materi gugatan tidak jauh dari pasal pada UU Ormas yang dihapus dengan Perppu Ormas. ?Yang pasti menyangkut pasal-pasal itu,? tegasnya.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, JR memang langkah konstitusional yang perlu dilakukan untuk menyikapi Perppu Ormas. Namun, pria yang akrab dipanggil Julius itu menyarankan agar HTI lebih terbuka.

?Untuk mengimbangi informasi yang beredar di publik lewat pemerintah.

Julius menilai, selama ini publik tidak punya banyak referensi berkaitan dengan HTI. ?Hanya sekelumit dari sumber yang justru bukan HTI,? imbuhnya. Khususnya soal ideologi HTI yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Selain itu, sambung dia, HTI juga perlu membuka lebih jauh mengenai kegiatan serta kontribusi organisasi tersebut terhadap bangsa dan negera.

Berlakunya Perppu Ormas juga direspon M. Sohibul Iman. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengisyaratkan penolakan terhadap Perppu Ormas, dengan menyebut aturan perppu itu sebagai kemunduran demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sohibul di sela-sela silaturahmi dan halal bihalal DPP PKS dengan partai politik, kemarin.

Sohibul menilai aturan UU Ormas yang terbit pada 2013 sejatinya sudah memadai untuk mengatur mekanisme pembubaran ormas. Namun, justru aturan itu secara sepihak direvisi pemerintah dengan menetapkan pembubaran Ormas berdasarkan keputusan langsung dari eksekutif.

?Dalam kacamata demokrasi yang kita bangun ini, saya kira ini kemunduran,? kata Sohibul di kantor DPP PKS.

Dari sudut pandang Sohibul, perppu seharusnya dibuat oleh pemerintah saat ada syarat kegentingan yang memaksa maupun adanya kekosongan hukum. Dua syarat itu tidak terpenuhi karena tidak ada kegentingan memaksa yang terjadi. Kekosongan hukum juga tak terjadi karena UU Ormas baru dibahas DPR dengan Pemerintah sekitar empat tahun lalu.

?Kegentingan memaksa muncul kalau misal ada Ormas yang melakukan pengrusakan luar biasa,? kata Sohibul.

Dalam hal ini, dia menilai langkah pemerintah keliru. Jika ingin merevisi UU Ormas, seharusnya pemerintah mengajukan draf revisi itu ke DPR. Meski prosesnya memakan waktu, hal tersebut merupakan mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah.

?Saat ini pemerintah sepertinya punya tafsir tunggal, siapa yang pro Pancasila, siapa yang radikal,? tandasnya. (bay/syn/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ini Buktinya Cantrang Tak Merusak

Ini Buktinya Cantrang Tak Merusak

Sudah 3 tahun polemik tentang Cantrang belum juga reda.


Idrus Gantikan Khofifah, Jenderal Moeldoko Masuk Istana

Idrus Gantikan Khofifah, Jenderal Moeldoko Masuk Istana

Reshuffle Kabinet Kerja akhirnya benar-benar dilakukan, rabu (17/1) hari ini.


Empat Bandar Buruan Mabes Divonis Mati

Empat Bandar Buruan Mabes Divonis Mati

Daftar terpidana mati di Lampung semakin panjang. Jika pada 2017 mencapai 14 orang, saat ini, pekan kedua 2018, jumlah tersebut bertambah menjadi 18 terpidana m


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


PKS Pilih Gus Ipul, PDIP Umumkan Bacawagub Hari Ini

PKS Pilih Gus Ipul, PDIP Umumkan Bacawagub Hari Ini

Koalisi Partai Gerindra, PAN, dan PKS di Pilgub Jatim 2018 akhirnya benar-benar bubar.


Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Majelis Hakim Sidang Cerai Ahok Terbentuk

Pemicu gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap istrinya, Veronica Tan, masih menjadi misteri.


USBN Delapan Mapel di SD Batal

USBN Delapan Mapel di SD Batal

Sedaianya ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di jenjang SD tahun ini terdiri dari delapan mata pelajaran (mapel).


TKI Rentan Hamil di Luar Nikah

TKI Rentan Hamil di Luar Nikah

Tenaga kerja Indonesia (TKI) hamil ketika bekerja di luar negeri bukan saat ini saja terjadi. Hal itu menjadi suatu fenomena tersendiri.


Hasil Ahli Forensik, Foto Anas diduga Rekayasa

Hasil Ahli Forensik, Foto Anas diduga Rekayasa

Hari ini (8/1), KPU resmi membuka pendaftaran calon peserta Pilkada 2018.


Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Ajukan Rp2 Triliun untuk Pelototi Medsos

Anggaran khusus untuk operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal diajukan ke DPR.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!