Nasional
Share this on:

Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

  • Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK
  • Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

JAKARTA - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hari ini (17/7) mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara (Jubir) HTI Ismail Yusanto menuturkan, JR yang diajukan oleh organisasi yang menanguni dirinya merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas. Sejak kali pertama Menko Polhukan Wiranto mengumumkan perppu tersebut, HTI memang langsung bereaksi.

”Unsur pengadilan tidak ditempuh merupakan indikasi kediktatoran gaya baru,” ungkap dia, kemarin.

HTI berpendapat bahwa Perppu Ormas menunjukan telah terjadi kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan badan hukum ormas yang sebelumnya tertera pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU Ormas) tidak ada dalam Perppu Ormas.

”Hari ini kami ajukan JR. Ada 17 ormas yang bergabung,” tutur Ismail.

Namun demikian, Ismail belum bersedia merinci seluruh ormas yang turut serta mengajukan JR terhadap Perppu Ormas. Yang pasti, mereka mendukung langkah HTI. ”Mereka pasti ikut,” kata dia percaya diri. ”Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,” tambahnya. Dia juga tidak menjelaskan secara detail materi gugatan yang bakal disampaikan hari ini.

Menurut Ismail, itu akan dia sampaikan secara keseluruhan pasca materi gugatan diterima oleh MK. ”Besok sekaligus kami jelaskan yang digugat,” jelas dia. Meski enggan menyampaikan secara rinci, dia menuturkan bahwa materi gugatan tidak jauh dari pasal pada UU Ormas yang dihapus dengan Perppu Ormas. ”Yang pasti menyangkut pasal-pasal itu,” tegasnya.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, JR memang langkah konstitusional yang perlu dilakukan untuk menyikapi Perppu Ormas. Namun, pria yang akrab dipanggil Julius itu menyarankan agar HTI lebih terbuka.

”Untuk mengimbangi informasi yang beredar di publik lewat pemerintah.

Julius menilai, selama ini publik tidak punya banyak referensi berkaitan dengan HTI. ”Hanya sekelumit dari sumber yang justru bukan HTI,” imbuhnya. Khususnya soal ideologi HTI yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Selain itu, sambung dia, HTI juga perlu membuka lebih jauh mengenai kegiatan serta kontribusi organisasi tersebut terhadap bangsa dan negera.

Berlakunya Perppu Ormas juga direspon M. Sohibul Iman. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengisyaratkan penolakan terhadap Perppu Ormas, dengan menyebut aturan perppu itu sebagai kemunduran demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sohibul di sela-sela silaturahmi dan halal bihalal DPP PKS dengan partai politik, kemarin.

Sohibul menilai aturan UU Ormas yang terbit pada 2013 sejatinya sudah memadai untuk mengatur mekanisme pembubaran ormas. Namun, justru aturan itu secara sepihak direvisi pemerintah dengan menetapkan pembubaran Ormas berdasarkan keputusan langsung dari eksekutif.

”Dalam kacamata demokrasi yang kita bangun ini, saya kira ini kemunduran,” kata Sohibul di kantor DPP PKS.

Dari sudut pandang Sohibul, perppu seharusnya dibuat oleh pemerintah saat ada syarat kegentingan yang memaksa maupun adanya kekosongan hukum. Dua syarat itu tidak terpenuhi karena tidak ada kegentingan memaksa yang terjadi. Kekosongan hukum juga tak terjadi karena UU Ormas baru dibahas DPR dengan Pemerintah sekitar empat tahun lalu.

”Kegentingan memaksa muncul kalau misal ada Ormas yang melakukan pengrusakan luar biasa,” kata Sohibul.

Dalam hal ini, dia menilai langkah pemerintah keliru. Jika ingin merevisi UU Ormas, seharusnya pemerintah mengajukan draf revisi itu ke DPR. Meski prosesnya memakan waktu, hal tersebut merupakan mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah.

”Saat ini pemerintah sepertinya punya tafsir tunggal, siapa yang pro Pancasila, siapa yang radikal,” tandasnya. (bay/syn/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Mendagri: Perppu Ormas Hasil Kajian yang Tidak Sederhana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menghormati hak masyarakat yang menolak Perppu Ormas.


16 Ormas Gugat Perppu Ormas

16 Ormas Gugat Perppu Ormas

Setelah sempat tertunda sehari, Hizbut Tahrir Indonesia kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di MK.


Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggungat Perppu 2/2017 tentang ormas batal diajukan ke Mahmakah Konstitusi.


Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut.


Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas.


Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Presiden dikabarkan telah menandatangani perppu yang bakal mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya.


Pemerintah Harus Tegas Tunda Sekolah Lima Hari

Pemerintah Harus Tegas Tunda Sekolah Lima Hari

Rencana pemerintah untuk menunda pelaksanaan sekolah lima hari hingga sore dianggap masih setengah-setengah.


Hari Ini, Puncak Arus Mudik Dimulai

Hari Ini, Puncak Arus Mudik Dimulai

Tol Darurat Brebes-Batang kembali dibuka untuk arus balik, kemarin. Tol dibuka kembal setelah sebelumnya mengalami perbaikan.


Arus Balik Diprediksi Mulai Padat Hari ini

Arus Balik Diprediksi Mulai Padat Hari ini

Puncak arus mudik Lebaran 2017 diperkirakan akan berlangsung hari ini (29/6) atau H+4 selepas lebaran.


Menhub: Tol Brebes-Gringsing Akan Ditutup Pukul 18.00

Menhub: Tol Brebes-Gringsing Akan Ditutup Pukul 18.00

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan seluruh jalan darurat akan ditutup pada malam hari.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!