Nasional
Share this on:

Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

  • Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK
  • Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

JAKARTA - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hari ini (17/7) mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara (Jubir) HTI Ismail Yusanto menuturkan, JR yang diajukan oleh organisasi yang menanguni dirinya merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas. Sejak kali pertama Menko Polhukan Wiranto mengumumkan perppu tersebut, HTI memang langsung bereaksi.

?Unsur pengadilan tidak ditempuh merupakan indikasi kediktatoran gaya baru,? ungkap dia, kemarin.

HTI berpendapat bahwa Perppu Ormas menunjukan telah terjadi kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan badan hukum ormas yang sebelumnya tertera pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU Ormas) tidak ada dalam Perppu Ormas.

?Hari ini kami ajukan JR. Ada 17 ormas yang bergabung,? tutur Ismail.

Namun demikian, Ismail belum bersedia merinci seluruh ormas yang turut serta mengajukan JR terhadap Perppu Ormas. Yang pasti, mereka mendukung langkah HTI. ?Mereka pasti ikut,? kata dia percaya diri. ?Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,? tambahnya. Dia juga tidak menjelaskan secara detail materi gugatan yang bakal disampaikan hari ini.

Menurut Ismail, itu akan dia sampaikan secara keseluruhan pasca materi gugatan diterima oleh MK. ?Besok sekaligus kami jelaskan yang digugat,? jelas dia. Meski enggan menyampaikan secara rinci, dia menuturkan bahwa materi gugatan tidak jauh dari pasal pada UU Ormas yang dihapus dengan Perppu Ormas. ?Yang pasti menyangkut pasal-pasal itu,? tegasnya.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, JR memang langkah konstitusional yang perlu dilakukan untuk menyikapi Perppu Ormas. Namun, pria yang akrab dipanggil Julius itu menyarankan agar HTI lebih terbuka.

?Untuk mengimbangi informasi yang beredar di publik lewat pemerintah.

Julius menilai, selama ini publik tidak punya banyak referensi berkaitan dengan HTI. ?Hanya sekelumit dari sumber yang justru bukan HTI,? imbuhnya. Khususnya soal ideologi HTI yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Selain itu, sambung dia, HTI juga perlu membuka lebih jauh mengenai kegiatan serta kontribusi organisasi tersebut terhadap bangsa dan negera.

Berlakunya Perppu Ormas juga direspon M. Sohibul Iman. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengisyaratkan penolakan terhadap Perppu Ormas, dengan menyebut aturan perppu itu sebagai kemunduran demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sohibul di sela-sela silaturahmi dan halal bihalal DPP PKS dengan partai politik, kemarin.

Sohibul menilai aturan UU Ormas yang terbit pada 2013 sejatinya sudah memadai untuk mengatur mekanisme pembubaran ormas. Namun, justru aturan itu secara sepihak direvisi pemerintah dengan menetapkan pembubaran Ormas berdasarkan keputusan langsung dari eksekutif.

?Dalam kacamata demokrasi yang kita bangun ini, saya kira ini kemunduran,? kata Sohibul di kantor DPP PKS.

Dari sudut pandang Sohibul, perppu seharusnya dibuat oleh pemerintah saat ada syarat kegentingan yang memaksa maupun adanya kekosongan hukum. Dua syarat itu tidak terpenuhi karena tidak ada kegentingan memaksa yang terjadi. Kekosongan hukum juga tak terjadi karena UU Ormas baru dibahas DPR dengan Pemerintah sekitar empat tahun lalu.

?Kegentingan memaksa muncul kalau misal ada Ormas yang melakukan pengrusakan luar biasa,? kata Sohibul.

Dalam hal ini, dia menilai langkah pemerintah keliru. Jika ingin merevisi UU Ormas, seharusnya pemerintah mengajukan draf revisi itu ke DPR. Meski prosesnya memakan waktu, hal tersebut merupakan mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah.

?Saat ini pemerintah sepertinya punya tafsir tunggal, siapa yang pro Pancasila, siapa yang radikal,? tandasnya. (bay/syn/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur ke Dieng dari Kejajar Ditutup Total

Jalur menuju kawasan dataran tinggi Dieng tepatnya di Desa Tieng Kejajar akan ditutup total selama empat hari.


Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Memasuki hari keempat penyekapan 1.300 orang warga desa Banti, Timika, Papua, TNI dan Polri belum bisa menjalin komunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.


Baru Dua Hari, SIM Card yang Diregistrasi Tembus 30 Juta

Baru Dua Hari, SIM Card yang Diregistrasi Tembus 30 Juta

Baru dua hari kewajiban registrasi SIM Card dijalankan, sudah 30 juta lebih kartu seluler diregistrasikan ulang.


Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

Teror penyerangan air keras yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berusia 200 hari, kemarin.


Wow... OTT Bisa Tiga Hari Sekali

Wow... OTT Bisa Tiga Hari Sekali

Operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang keprihatinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Status Hukum Pemilik Pabrik Kembang Api Ditentukan Hari Ini

Pemeriksaan kepada pemilik pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses, Indra Liyono, berjalan tertutup.


Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Sepekan lagi, kebijakan pembayaran tol dengan uang elektronik akan diterapkan sepenuhnya. Sejauh ini, angkanya mencapai 88 persen.


Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Polisi Akan Awasi Penggunaan Dana Desa

Hingga hari ini ada 214 kasus penyelewengan dana desa yang sudah ditindaklanjuti kepolisian. Pemerintah ingin menutup celah penyelewengan tersebut.


Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!