Nasional
Share this on:

Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

  • Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK
  • Hari Ini, HTI Ajukan Gugatan Perppu Ormas ke MK

JAKARTA - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memastikan langkah konstitusional menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hari ini (17/7) mereka bakal mengajukan judicial review (JR) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara (Jubir) HTI Ismail Yusanto menuturkan, JR yang diajukan oleh organisasi yang menanguni dirinya merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap Perppu Ormas. Sejak kali pertama Menko Polhukan Wiranto mengumumkan perppu tersebut, HTI memang langsung bereaksi.

”Unsur pengadilan tidak ditempuh merupakan indikasi kediktatoran gaya baru,” ungkap dia, kemarin.

HTI berpendapat bahwa Perppu Ormas menunjukan telah terjadi kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan badan hukum ormas yang sebelumnya tertera pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas (UU Ormas) tidak ada dalam Perppu Ormas.

”Hari ini kami ajukan JR. Ada 17 ormas yang bergabung,” tutur Ismail.

Namun demikian, Ismail belum bersedia merinci seluruh ormas yang turut serta mengajukan JR terhadap Perppu Ormas. Yang pasti, mereka mendukung langkah HTI. ”Mereka pasti ikut,” kata dia percaya diri. ”Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,” tambahnya. Dia juga tidak menjelaskan secara detail materi gugatan yang bakal disampaikan hari ini.

Menurut Ismail, itu akan dia sampaikan secara keseluruhan pasca materi gugatan diterima oleh MK. ”Besok sekaligus kami jelaskan yang digugat,” jelas dia. Meski enggan menyampaikan secara rinci, dia menuturkan bahwa materi gugatan tidak jauh dari pasal pada UU Ormas yang dihapus dengan Perppu Ormas. ”Yang pasti menyangkut pasal-pasal itu,” tegasnya.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, JR memang langkah konstitusional yang perlu dilakukan untuk menyikapi Perppu Ormas. Namun, pria yang akrab dipanggil Julius itu menyarankan agar HTI lebih terbuka.

”Untuk mengimbangi informasi yang beredar di publik lewat pemerintah.

Julius menilai, selama ini publik tidak punya banyak referensi berkaitan dengan HTI. ”Hanya sekelumit dari sumber yang justru bukan HTI,” imbuhnya. Khususnya soal ideologi HTI yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Selain itu, sambung dia, HTI juga perlu membuka lebih jauh mengenai kegiatan serta kontribusi organisasi tersebut terhadap bangsa dan negera.

Berlakunya Perppu Ormas juga direspon M. Sohibul Iman. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengisyaratkan penolakan terhadap Perppu Ormas, dengan menyebut aturan perppu itu sebagai kemunduran demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sohibul di sela-sela silaturahmi dan halal bihalal DPP PKS dengan partai politik, kemarin.

Sohibul menilai aturan UU Ormas yang terbit pada 2013 sejatinya sudah memadai untuk mengatur mekanisme pembubaran ormas. Namun, justru aturan itu secara sepihak direvisi pemerintah dengan menetapkan pembubaran Ormas berdasarkan keputusan langsung dari eksekutif.

”Dalam kacamata demokrasi yang kita bangun ini, saya kira ini kemunduran,” kata Sohibul di kantor DPP PKS.

Dari sudut pandang Sohibul, perppu seharusnya dibuat oleh pemerintah saat ada syarat kegentingan yang memaksa maupun adanya kekosongan hukum. Dua syarat itu tidak terpenuhi karena tidak ada kegentingan memaksa yang terjadi. Kekosongan hukum juga tak terjadi karena UU Ormas baru dibahas DPR dengan Pemerintah sekitar empat tahun lalu.

”Kegentingan memaksa muncul kalau misal ada Ormas yang melakukan pengrusakan luar biasa,” kata Sohibul.

Dalam hal ini, dia menilai langkah pemerintah keliru. Jika ingin merevisi UU Ormas, seharusnya pemerintah mengajukan draf revisi itu ke DPR. Meski prosesnya memakan waktu, hal tersebut merupakan mekanisme yang seharusnya dilakukan pemerintah.

”Saat ini pemerintah sepertinya punya tafsir tunggal, siapa yang pro Pancasila, siapa yang radikal,” tandasnya. (bay/syn/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Daftar CPNS, Cek Dulu NIK Anda

Daftar CPNS, Cek Dulu NIK Anda

Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) resmi 17.928 formasi dibuka hari ini (11/9).


Harga Beras Masih di Atas HET

Harga Beras Masih di Atas HET

Tiga hari setelah Permendag No 57/2017 soal batasan maksimal harga beras berlaku, beberapa ritel modern sudah mulai menyesuaikan harga.


Libur Idul Adha 72 Orang Tewas Kecelakaan

Libur Idul Adha 72 Orang Tewas Kecelakaan

Kecelakaan kendaraan bermotor masih marak saat libur long weekend Hari Raya Idul Adha.


Jempol, Kapal Selam KRI Nagapasa-403 Berlayar 17 Hari tanpa Transit

Jempol, Kapal Selam KRI Nagapasa-403 Berlayar 17 Hari tanpa Transit

Setelah berlayar dari Korea Selatan menuju Indonesia tanpa transit, KRI Nagapasa-403 resmi menjadi bagian dari TNI-AL.


Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

Lima Hari Sekolah, Tugas Guru Makin Banyak

Kesempatan bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan MUI kemarin (23/8), tidak disia-siakan Mendikbud Muhadjir Effendy.


Jelang Sisahkan, Penolakan Lima Hari Sekolah Jalan Terus

Jelang Sisahkan, Penolakan Lima Hari Sekolah Jalan Terus

Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Akan disahkan dalam waktu dekat. Namun, penolakan di daerah tidak semakin mereda.


Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Pak Presiden, Teknis Pendidikan Tidak Bisa Diseragamkan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak menanggapi kontroversi Lima Hari Sekolah yang tengah menghangat.


Madrasah Diniyah Tak Bisa Dijadikan Ekskul

Madrasah Diniyah Tak Bisa Dijadikan Ekskul

Kebijakan lima hari sekolah (LHS) di internal pemerintah masih alot.


Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden: Full Day School Tidak Wajib

Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai polemik sekolah lima hari atau yang popular dengan sebutan full day school.


Ajukan Sanggahan, First Travel Serang Balik Kemenag

Ajukan Sanggahan, First Travel Serang Balik Kemenag

Salah satu klausul dalam pencabutan izin First Travel (FT) adalah, Kemenag memberikan kesempatan untuk sanggahan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!