Nasional
Share this on:

Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN
  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing masuk ke jajaran direksi ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal.

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Alasannya, meski tak bertentangan dengan UU, tapi akan mempengaruhi ritme kerja di BUMN sebagai perusahaan pelat merah.

"Kalau sebagai direksi saya tidak setuju. Emang enggak ada anak bangsa yang berprestasi. Kalau sebagai advisor temporer boleh untuk menambah wawasan dan lain-lain. Tapi sebatas itu saja," tandas Hekal yang juga Bendahara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Menurut Hekal, penempatan tenaga ahli asing di BUMN sedikit banyak akan mempengaruhi ritme kerja yang sudah ada. "Direksi dan karyawan juga perlu penyesuaian kultur dan lain-lainnya. Nanti malah buang-buang waktu."

Ditambahkan Hekal, keinginan Jokowi kendati tak bertentangan dengan semangat Undang-Undang BUMN, namun amanat UUD 45 utamanya pasal 33 menekankan pentingnya BUMN memiliki semangat kepentingan bangsa untuk jangka panjang, bukan kepentingan asing.

Hekal: TKA Tiongkok Ada, Ketati Kebijakan Bebas Visa

"Memang tidak diatur, tapi semangat kita BUMN itu kan untuk membangun Indonesia untuk rakyat. Apa semangat bule seperti itu? Ini bukan tim sepak bola. kita pakai pemain asing hanya sesaat dan dampaknya terbatas," tegasnya.

Sebelumnya, Hekal juga meminta kebijakan pemberian bebas visa dikaji ulang. Permintaan Hekal itu didasarkan temuannya terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok.

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra DPR RI itu, dia pernah memergoki keberadaan dua TKA Tiongkok. Bahkan keduanya dipekerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menangani proyek yang tengah dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

"Ini memang ada keterkaitannya dengan investasi dari Tiongkok. Mereka bekerja di PLTU Tenayan Riau. Yang kita lihat cuma dua, pimpinan proyeknya saja," terang Hekal.

Hekal menambahkan Komisi VI sudah melakukan pengecekan di BUMN terkait, tentang keberadaan pekerja asal Tiongkok tadi. Karenanya, tegas Hekal, ke depan komisinya meminta Kementerian BUMN memberikan laporan, untuk pegangan. (zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Memprihatinkan, Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung Kurus

Memprihatinkan, Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung Kurus

Kondisi Kebun Binatang Bandung kembali mendapat sorotan. Kali ini tentang kondisi beruang madu di dalam Kebun Binatang Bandung yang mengenaskan.


Hitung Ulang Sebaran PNS

Hitung Ulang Sebaran PNS

Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya.


Bilang Masak Bawa Bom pada Pramugari, Dua WNI Ditahan di Jeddah

Bilang Masak Bawa Bom pada Pramugari, Dua WNI Ditahan di Jeddah

Dua WNI yang baru saja selesai menjalankan ibadah umrah ditahan oleh pihak Arab Saudi, lantaran keduanya melontarkan candaan tentang bom.


Pungutan Sekolah Rentan Picu Masalah

Pungutan Sekolah Rentan Picu Masalah

Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melegalkan pungutan di sekolah menuai respon beragam.


Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Pengawasan dan penindakan warga asing nakal yang dilakukan pemerintah terkesan setengah hati.


Larangan Penggunaan Pukat, Nelayan Protes

Larangan Penggunaan Pukat, Nelayan Protes

Larangan pemerintah terhadap kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan diberlakukan oleh setelah beberapa kali penundaan.


Duh... Fungsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Belum Maksimal

Duh... Fungsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Belum Maksimal

Banyaknya TKA) ilegal yang lolos bekerja di Indonesia bukti belum maksimalnya fungsi pengawasan Kemenker.


Kemendikbud Buka Akses Lulusan Politeknik Jadi Guru SMK

Kemendikbud Buka Akses Lulusan Politeknik Jadi Guru SMK

Kekeurangan guru produktif di SMK cukup besar, mencapai 18 ribu orang. Pemerintah berupaya menutupnya dengan beberapa skenario.


143 Orang Pekerja Tiongkok tanpa Dokumen Hendak Dipekerjakan di Pabrik

143 Orang Pekerja Tiongkok tanpa Dokumen Hendak Dipekerjakan di Pabrik

Persaingan dunia kerja di Kota Malang bakal kian ketat. Ini seiring dengan mulai masuknya sejumlah tenaga kasar asal Tiongkok.


Pelaku Perampokan dan Pembunuhan Sadis Empat Orang

Pelaku Perampokan dan Pembunuhan Sadis Empat Orang

Meski berhasil mengamankan rekaman CCTV, tidak berarti polisi akan dengan mudah mengidentifikasi pelaku pembunuhan sadis Pulomas.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!