Nasional
Share this on:

Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN
  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing masuk ke jajaran direksi ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal.

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Alasannya, meski tak bertentangan dengan UU, tapi akan mempengaruhi ritme kerja di BUMN sebagai perusahaan pelat merah.

"Kalau sebagai direksi saya tidak setuju. Emang enggak ada anak bangsa yang berprestasi. Kalau sebagai advisor temporer boleh untuk menambah wawasan dan lain-lain. Tapi sebatas itu saja," tandas Hekal yang juga Bendahara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Menurut Hekal, penempatan tenaga ahli asing di BUMN sedikit banyak akan mempengaruhi ritme kerja yang sudah ada. "Direksi dan karyawan juga perlu penyesuaian kultur dan lain-lainnya. Nanti malah buang-buang waktu."

Ditambahkan Hekal, keinginan Jokowi kendati tak bertentangan dengan semangat Undang-Undang BUMN, namun amanat UUD 45 utamanya pasal 33 menekankan pentingnya BUMN memiliki semangat kepentingan bangsa untuk jangka panjang, bukan kepentingan asing.

Hekal: TKA Tiongkok Ada, Ketati Kebijakan Bebas Visa

"Memang tidak diatur, tapi semangat kita BUMN itu kan untuk membangun Indonesia untuk rakyat. Apa semangat bule seperti itu? Ini bukan tim sepak bola. kita pakai pemain asing hanya sesaat dan dampaknya terbatas," tegasnya.

Sebelumnya, Hekal juga meminta kebijakan pemberian bebas visa dikaji ulang. Permintaan Hekal itu didasarkan temuannya terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok.

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra DPR RI itu, dia pernah memergoki keberadaan dua TKA Tiongkok. Bahkan keduanya dipekerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menangani proyek yang tengah dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

"Ini memang ada keterkaitannya dengan investasi dari Tiongkok. Mereka bekerja di PLTU Tenayan Riau. Yang kita lihat cuma dua, pimpinan proyeknya saja," terang Hekal.

Hekal menambahkan Komisi VI sudah melakukan pengecekan di BUMN terkait, tentang keberadaan pekerja asal Tiongkok tadi. Karenanya, tegas Hekal, ke depan komisinya meminta Kementerian BUMN memberikan laporan, untuk pegangan. (zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penyidik KPK Diteror, Wajah Novel Baswedan Disiram Air Keras

Penyidik KPK Diteror, Wajah Novel Baswedan Disiram Air Keras

Novel Baswedan, penyidik senior Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) disiram air keras orang tak dikenal, Selasa (11/4) Subuh.


Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

Tahun Ini, UU Tentang Ojek Kelar

Pemerintah bersama DPR bakal membuat payung hukum bagi angkutan roda dua.


Dih... 1.324 Orang Jadi TKA Ilegal

Dih... 1.324 Orang Jadi TKA Ilegal

Pemerintah terus berupaya untuk mengawasi tenaga kerja asing (TKA) ilegal di Indonesia.


Wow, Ternyata Aisyah Usapkan Racun ke Wajah Jong-nam

Wow, Ternyata Aisyah Usapkan Racun ke Wajah Jong-nam

Fakta-fakta baru tentang pembunuhan pria Korea Utara (Korut) yang diduga Kim Jong-nam kian terkuak.


Alasan PLN Gunakan Mesin Roll Royce Disoal

Alasan PLN Gunakan Mesin Roll Royce Disoal

Komisi VI DPR RI meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir menjelaskan alasan penggunaan mesin Roll Royce.


Memprihatinkan, Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung Kurus

Memprihatinkan, Beruang Madu di Kebun Binatang Bandung Kurus

Kondisi Kebun Binatang Bandung kembali mendapat sorotan. Kali ini tentang kondisi beruang madu di dalam Kebun Binatang Bandung yang mengenaskan.


Hitung Ulang Sebaran PNS

Hitung Ulang Sebaran PNS

Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya.


Bilang Masak Bawa Bom pada Pramugari, Dua WNI Ditahan di Jeddah

Bilang Masak Bawa Bom pada Pramugari, Dua WNI Ditahan di Jeddah

Dua WNI yang baru saja selesai menjalankan ibadah umrah ditahan oleh pihak Arab Saudi, lantaran keduanya melontarkan candaan tentang bom.


Pungutan Sekolah Rentan Picu Masalah

Pungutan Sekolah Rentan Picu Masalah

Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melegalkan pungutan di sekolah menuai respon beragam.


Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Penindakan WNA Belum Sasar Pabrik Asing Skala Besar

Pengawasan dan penindakan warga asing nakal yang dilakukan pemerintah terkesan setengah hati.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!