Nasional
Share this on:

Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN
  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Alasannya, meski tak bertentangan dengan UU, tapi akan mempengaruhi ritme kerja di BUMN sebagai perusahaan pelat merah.

"Kalau sebagai direksi saya tidak setuju. Emang enggak ada anak bangsa yang berprestasi. Kalau sebagai advisor temporer boleh untuk menambah wawasan dan lain-lain. Tapi sebatas itu saja," tandas Hekal yang juga Bendahara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Menurut Hekal, penempatan tenaga ahli asing di BUMN sedikit banyak akan mempengaruhi ritme kerja yang sudah ada. "Direksi dan karyawan juga perlu penyesuaian kultur dan lain-lainnya. Nanti malah buang-buang waktu."

Ditambahkan Hekal, keinginan Jokowi kendati tak bertentangan dengan semangat Undang-Undang BUMN, namun amanat UUD 45 utamanya pasal 33 menekankan pentingnya BUMN memiliki semangat kepentingan bangsa untuk jangka panjang, bukan kepentingan asing.

Hekal: TKA Tiongkok Ada, Ketati Kebijakan Bebas Visa

"Memang tidak diatur, tapi semangat kita BUMN itu kan untuk membangun Indonesia untuk rakyat. Apa semangat bule seperti itu? Ini bukan tim sepak bola. kita pakai pemain asing hanya sesaat dan dampaknya terbatas," tegasnya.

Sebelumnya, Hekal juga meminta kebijakan pemberian bebas visa dikaji ulang. Permintaan Hekal itu didasarkan temuannya terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok.

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra DPR RI itu, dia pernah memergoki keberadaan dua TKA Tiongkok. Bahkan keduanya dipekerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menangani proyek yang tengah dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

"Ini memang ada keterkaitannya dengan investasi dari Tiongkok. Mereka bekerja di PLTU Tenayan Riau. Yang kita lihat cuma dua, pimpinan proyeknya saja," terang Hekal.

Hekal menambahkan Komisi VI sudah melakukan pengecekan di BUMN terkait, tentang keberadaan pekerja asal Tiongkok tadi. Karenanya, tegas Hekal, ke depan komisinya meminta Kementerian BUMN memberikan laporan, untuk pegangan. (zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jangan Lagi Ada Produk Asing di Perbatasan

Jangan Lagi Ada Produk Asing di Perbatasan

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo berjanji untuk meningkatkan pembangunan di daerah pinggiran sehingga masyarakat tidak lagi tergantung pada produk luar negeri.


Kemenag Resmi Cabut Izin First Travel sebagai Biro Umrah

Kemenag Resmi Cabut Izin First Travel sebagai Biro Umrah

Tamat sudah riwayat First Travel (FT). Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya mengeluarkan vonis pencabutan izin travel umrah.


Sketsa Wajah Penyiram Novel yang Baru Diyakini Paling Mirip

Sketsa Wajah Penyiram Novel yang Baru Diyakini Paling Mirip

Mabes Polri kemarin (31/7) merilis sketsa wajah terbaru orang yang diduga pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.


Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial

Awasi Teroris, Enam Negara Gandeng Media Sosial

Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) berlangsung sesuai rencana.


Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Mendag Anulir HET Beras Rp9.500 per Kilogram

Kalangan pelaku usaha komoditas beras sempat resah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2017 tentang harga eceran tertinggi (HET).


16 Ormas Gugat Perppu Ormas

16 Ormas Gugat Perppu Ormas

Setelah sempat tertunda sehari, Hizbut Tahrir Indonesia kemarin (18/7) mendaftarkan gugatannya terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas di MK.


Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Awas! Ormas Tingkat Kecamatan Juga Diawasi

Rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menggungat Perppu 2/2017 tentang ormas batal diajukan ke Mahmakah Konstitusi.


Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.


Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Banyak Protes, Polri Siap Jalankan Perppu Ormas

Kendati banyak protes atas terbitnya Perppu 2/2017 tentang organisasi masyarakat (Ormas), Polri akan tetap menjalankan amanat perppu tersebut.


Dih... Dana Pendidikan Islam Dipotong Rp1,3 Triliun

Dih... Dana Pendidikan Islam Dipotong Rp1,3 Triliun

Inpres 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2017 membuat Kementerian Agama melakukan efisiensi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!