Nasional
Share this on:

Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN
  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Alasannya, meski tak bertentangan dengan UU, tapi akan mempengaruhi ritme kerja di BUMN sebagai perusahaan pelat merah.

"Kalau sebagai direksi saya tidak setuju. Emang enggak ada anak bangsa yang berprestasi. Kalau sebagai advisor temporer boleh untuk menambah wawasan dan lain-lain. Tapi sebatas itu saja," tandas Hekal yang juga Bendahara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Menurut Hekal, penempatan tenaga ahli asing di BUMN sedikit banyak akan mempengaruhi ritme kerja yang sudah ada. "Direksi dan karyawan juga perlu penyesuaian kultur dan lain-lainnya. Nanti malah buang-buang waktu."

Ditambahkan Hekal, keinginan Jokowi kendati tak bertentangan dengan semangat Undang-Undang BUMN, namun amanat UUD 45 utamanya pasal 33 menekankan pentingnya BUMN memiliki semangat kepentingan bangsa untuk jangka panjang, bukan kepentingan asing.

Hekal: TKA Tiongkok Ada, Ketati Kebijakan Bebas Visa

"Memang tidak diatur, tapi semangat kita BUMN itu kan untuk membangun Indonesia untuk rakyat. Apa semangat bule seperti itu? Ini bukan tim sepak bola. kita pakai pemain asing hanya sesaat dan dampaknya terbatas," tegasnya.

Sebelumnya, Hekal juga meminta kebijakan pemberian bebas visa dikaji ulang. Permintaan Hekal itu didasarkan temuannya terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok.

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra DPR RI itu, dia pernah memergoki keberadaan dua TKA Tiongkok. Bahkan keduanya dipekerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menangani proyek yang tengah dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

"Ini memang ada keterkaitannya dengan investasi dari Tiongkok. Mereka bekerja di PLTU Tenayan Riau. Yang kita lihat cuma dua, pimpinan proyeknya saja," terang Hekal.

Hekal menambahkan Komisi VI sudah melakukan pengecekan di BUMN terkait, tentang keberadaan pekerja asal Tiongkok tadi. Karenanya, tegas Hekal, ke depan komisinya meminta Kementerian BUMN memberikan laporan, untuk pegangan. (zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bus yang Celaka di tanjakan Emen Laik Jalan

Bus yang Celaka di tanjakan Emen Laik Jalan

Informasi yang beredar kecelakaan fatal di tanjakan Emen, Subang, yang menewaskan 27 orang, Sabtu lalu (10/2), dipicu rem blong.


Sudah Tersangka, Zumi Zola Masih Gubernur

Sudah Tersangka, Zumi Zola Masih Gubernur

Walaupun menyandang status tersangka dugaan penerimaan gratifikasi, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli masih tetap melakukan tugasnya sebagai kepala daerah.


Napi Teroris Bisa Rakit Bom Bakal Bebas

Napi Teroris Bisa Rakit Bom Bakal Bebas

Tiga orang narapidana kasus terorisme bakal bebas dari Nusakambangan dalam waktu dekat. Sayangnya, ketiganya diduga masih memiliki paham radikal.


KPK Segera Tahan Zumi Zola

KPK Segera Tahan Zumi Zola

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka perkara dugaan gratifikasi dan suap.


Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Honorer bodong jangan harap akan diangkat sebagai aparatur sipil nasional (ASN).


Siap-siap, Setnov Akan Beber Aktor Utama Korupsi E-KTP

Siap-siap, Setnov Akan Beber Aktor Utama Korupsi E-KTP

Jalan Setya Novanto (Setnov) yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) belum mulus.


Ini Buktinya Cantrang Tak Merusak

Ini Buktinya Cantrang Tak Merusak

Sudah 3 tahun polemik tentang Cantrang belum juga reda.


Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Sekarang, PNS Bisa Cuti Dampingi Istri Melahirkan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melansir aturan baru tentang tata cara pemberian cuti PNS.


Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Airlangga Pilih Bamsoet Gantikan Setnov

Bambang Soesatyo atau yang lebih akrab disapa Bamsoet lebih dipilih Ketua Umum Parai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon ketua DPR RI menggantikan Setya Nov


Empat Bandar Buruan Mabes Divonis Mati

Empat Bandar Buruan Mabes Divonis Mati

Daftar terpidana mati di Lampung semakin panjang. Jika pada 2017 mencapai 14 orang, saat ini, pekan kedua 2018, jumlah tersebut bertambah menjadi 18 terpidana m



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!