Nasional
Share this on:

Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN
  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Alasannya, meski tak bertentangan dengan UU, tapi akan mempengaruhi ritme kerja di BUMN sebagai perusahaan pelat merah.

"Kalau sebagai direksi saya tidak setuju. Emang enggak ada anak bangsa yang berprestasi. Kalau sebagai advisor temporer boleh untuk menambah wawasan dan lain-lain. Tapi sebatas itu saja," tandas Hekal yang juga Bendahara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Menurut Hekal, penempatan tenaga ahli asing di BUMN sedikit banyak akan mempengaruhi ritme kerja yang sudah ada. "Direksi dan karyawan juga perlu penyesuaian kultur dan lain-lainnya. Nanti malah buang-buang waktu."

Ditambahkan Hekal, keinginan Jokowi kendati tak bertentangan dengan semangat Undang-Undang BUMN, namun amanat UUD 45 utamanya pasal 33 menekankan pentingnya BUMN memiliki semangat kepentingan bangsa untuk jangka panjang, bukan kepentingan asing.

Hekal: TKA Tiongkok Ada, Ketati Kebijakan Bebas Visa

"Memang tidak diatur, tapi semangat kita BUMN itu kan untuk membangun Indonesia untuk rakyat. Apa semangat bule seperti itu? Ini bukan tim sepak bola. kita pakai pemain asing hanya sesaat dan dampaknya terbatas," tegasnya.

Sebelumnya, Hekal juga meminta kebijakan pemberian bebas visa dikaji ulang. Permintaan Hekal itu didasarkan temuannya terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok.

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra DPR RI itu, dia pernah memergoki keberadaan dua TKA Tiongkok. Bahkan keduanya dipekerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menangani proyek yang tengah dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

"Ini memang ada keterkaitannya dengan investasi dari Tiongkok. Mereka bekerja di PLTU Tenayan Riau. Yang kita lihat cuma dua, pimpinan proyeknya saja," terang Hekal.

Hekal menambahkan Komisi VI sudah melakukan pengecekan di BUMN terkait, tentang keberadaan pekerja asal Tiongkok tadi. Karenanya, tegas Hekal, ke depan komisinya meminta Kementerian BUMN memberikan laporan, untuk pegangan. (zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Dahulukan Aturan Rapor dan Hari Sekolah

Mendikbud Muhadjir Effendy angkat suara terkait regulasi baru turunan Peraturan Presiden (Perpres) 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.


Penggunaan Merkuri Akan Dibatasi

Penggunaan Merkuri Akan Dibatasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera membatasi penggunaan logam berat (merkuri) dalam berbagai fasilitas industri.


Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

Soal Pengadaan Senjata, Perpres jadi Kebijakan Tunggal

TNI mendorong agar kebijakan tunggal pengadaan dan penggunaan senjata api diatur melalui peraturan presiden (perpres).


Pengadaan Senjata Satu Pintu di Kemenhan

Pengadaan Senjata Satu Pintu di Kemenhan

Rencana pemerintah menyatukan kebijakan terkait senjata api dan sejenisnya disambut positif oleh sejumlah pihak.


Wow... Korban www.nikahsirri.com Sudah Tembus 3 Ribu Orang

Wow... Korban www.nikahsirri.com Sudah Tembus 3 Ribu Orang

Sepak terjang Aris Wahyudi (AW) bersama www.nikahsirri.com harus berakhir.


Awas! Waspadai Nikah Sirri dan Lelang Perawan Online

Awas! Waspadai Nikah Sirri dan Lelang Perawan Online

Sekelompok orang yang menyebut Partai Ponsel mendeklarasikan program Nikah Sirri dan Lelang Perawan berbasis aplikasi online.


Ckckck... Toilet Tersumbat Uang Rp1,33 Miliar

Ckckck... Toilet Tersumbat Uang Rp1,33 Miliar

Biasanya, orang membuang duit, baik duit sendiri maupun suami, ke gerai tas atau sepatu di Avenue Montaigne.


2020, Jumlah Hakim Susut 2.000 Orang

2020, Jumlah Hakim Susut 2.000 Orang

Mahkamah Agung (MA) memprediksi jumlah hakim pada 2020 berkurang dua ribu orang.


Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bebani Masyarakat

Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Bebani Masyarakat

Rencana pengenaan biaya isi ulang kartu uang elektronik dinilai kurang tepat. Pasalnya, biaya isi ulang itu bakal membebani masyarakat.


Otomatisasi Tol, 20 Ribu Orang Terancam PHK

Otomatisasi Tol, 20 Ribu Orang Terancam PHK

Serikat pekerja penjaga gerbang tol menyatakan protes menjelang diberlakukannya otomatisasi pembayaran di gerbang tol.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!