Nasional
Share this on:

Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN
  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Alasannya, meski tak bertentangan dengan UU, tapi akan mempengaruhi ritme kerja di BUMN sebagai perusahaan pelat merah.

"Kalau sebagai direksi saya tidak setuju. Emang enggak ada anak bangsa yang berprestasi. Kalau sebagai advisor temporer boleh untuk menambah wawasan dan lain-lain. Tapi sebatas itu saja," tandas Hekal yang juga Bendahara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Menurut Hekal, penempatan tenaga ahli asing di BUMN sedikit banyak akan mempengaruhi ritme kerja yang sudah ada. "Direksi dan karyawan juga perlu penyesuaian kultur dan lain-lainnya. Nanti malah buang-buang waktu."

Ditambahkan Hekal, keinginan Jokowi kendati tak bertentangan dengan semangat Undang-Undang BUMN, namun amanat UUD 45 utamanya pasal 33 menekankan pentingnya BUMN memiliki semangat kepentingan bangsa untuk jangka panjang, bukan kepentingan asing.

Hekal: TKA Tiongkok Ada, Ketati Kebijakan Bebas Visa

"Memang tidak diatur, tapi semangat kita BUMN itu kan untuk membangun Indonesia untuk rakyat. Apa semangat bule seperti itu? Ini bukan tim sepak bola. kita pakai pemain asing hanya sesaat dan dampaknya terbatas," tegasnya.

Sebelumnya, Hekal juga meminta kebijakan pemberian bebas visa dikaji ulang. Permintaan Hekal itu didasarkan temuannya terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok.

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra DPR RI itu, dia pernah memergoki keberadaan dua TKA Tiongkok. Bahkan keduanya dipekerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menangani proyek yang tengah dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

"Ini memang ada keterkaitannya dengan investasi dari Tiongkok. Mereka bekerja di PLTU Tenayan Riau. Yang kita lihat cuma dua, pimpinan proyeknya saja," terang Hekal.

Hekal menambahkan Komisi VI sudah melakukan pengecekan di BUMN terkait, tentang keberadaan pekerja asal Tiongkok tadi. Karenanya, tegas Hekal, ke depan komisinya meminta Kementerian BUMN memberikan laporan, untuk pegangan. (zul)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Hadi Ajak Kapolri Ngopi

Hadi Ajak Kapolri Ngopi

Hari pertama mejabat sebagai Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto langsung disibukkan dengan berbagai agenda.


Ijazah SMP SMA Bupati Eltinus Omaleng Terbukti Palsu

Ijazah SMP SMA Bupati Eltinus Omaleng Terbukti Palsu

MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Mimika terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.


Demokrat Pilih Emil Dampingi Khofifah

Demokrat Pilih Emil Dampingi Khofifah

Partai Demokrat akhirnya resmi mengusung Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak sebagai calon cawagub Jatim mendampingi Khofifah Indar Parawansa.


Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

Jumlah guru honorer di Indonesia sudah membengkak hingga satu juta lebih. Kabarnya masih banyak yang belum masuk pendataan Kemendikbud.


Tarif Tak Naik, Tagihan Listrik Tergantung Pemakaian

Tarif Tak Naik, Tagihan Listrik Tergantung Pemakaian

Rencana pemerintah untuk menyederhanakan kelas golongan pelanggan listrik ditujukan untuk memudahkan masyarakat.


Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

Memasuki hari keempat penyekapan 1.300 orang warga desa Banti, Timika, Papua, TNI dan Polri belum bisa menjalin komunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


Bareskrim Terapkan Teknologi Identifikasi Wajah

Bareskrim Terapkan Teknologi Identifikasi Wajah

Buronan atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) akan semakin sempit ruang geraknya.


Aksi di Bima Diinstruksikan Kelompok Santoso

Aksi di Bima Diinstruksikan Kelompok Santoso

Setelah dua terduga teroris tewas tertembak di Bima, masih ada dua orang lain yang dikejar.


Kemendikbud Minta Seragam Sekolah Tak Bercadar

Kemendikbud Minta Seragam Sekolah Tak Bercadar

Kemendikbud meminta sekolah menerapkan ketentuan seragam sesuai Permendikbud 45/2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!