Nasional
Share this on:

Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN
  • Hekal Tentang Rencana Penggunaan Orang Asing sebagai Direksi BUMN

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditentang keras wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal. Alasannya, meski tak bertentangan dengan UU, tapi akan mempengaruhi ritme kerja di BUMN sebagai perusahaan pelat merah.

"Kalau sebagai direksi saya tidak setuju. Emang enggak ada anak bangsa yang berprestasi. Kalau sebagai advisor temporer boleh untuk menambah wawasan dan lain-lain. Tapi sebatas itu saja," tandas Hekal yang juga Bendahara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.

Menurut Hekal, penempatan tenaga ahli asing di BUMN sedikit banyak akan mempengaruhi ritme kerja yang sudah ada. "Direksi dan karyawan juga perlu penyesuaian kultur dan lain-lainnya. Nanti malah buang-buang waktu."

Ditambahkan Hekal, keinginan Jokowi kendati tak bertentangan dengan semangat Undang-Undang BUMN, namun amanat UUD 45 utamanya pasal 33 menekankan pentingnya BUMN memiliki semangat kepentingan bangsa untuk jangka panjang, bukan kepentingan asing.

Hekal: TKA Tiongkok Ada, Ketati Kebijakan Bebas Visa

"Memang tidak diatur, tapi semangat kita BUMN itu kan untuk membangun Indonesia untuk rakyat. Apa semangat bule seperti itu? Ini bukan tim sepak bola. kita pakai pemain asing hanya sesaat dan dampaknya terbatas," tegasnya.

Sebelumnya, Hekal juga meminta kebijakan pemberian bebas visa dikaji ulang. Permintaan Hekal itu didasarkan temuannya terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) Tiongkok.

Menurut Bendahara Fraksi Gerindra DPR RI itu, dia pernah memergoki keberadaan dua TKA Tiongkok. Bahkan keduanya dipekerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menangani proyek yang tengah dikerjakan perusahaan plat merah tersebut.

"Ini memang ada keterkaitannya dengan investasi dari Tiongkok. Mereka bekerja di PLTU Tenayan Riau. Yang kita lihat cuma dua, pimpinan proyeknya saja," terang Hekal.

Hekal menambahkan Komisi VI sudah melakukan pengecekan di BUMN terkait, tentang keberadaan pekerja asal Tiongkok tadi. Karenanya, tegas Hekal, ke depan komisinya meminta Kementerian BUMN memberikan laporan, untuk pegangan. (zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).


Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

Bupati Purbalingga Akhirnya Resmi Tersangka

KPK akhirnya menetapkan Bupati Purbalingga H Tasdi sebagai tersangka setelah terkena operasi tangkap tangan, Senin (4/6).


Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Pelaku Candaan Bom Bisa Dipenjara

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memberi tindakan tegas berupa tuntutan hukum terhadap pelaku yang memberikan informasi palsu tentang bom.


Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Solusi Pengangkatan Honorer Belum Jelas

Untuk kesekian kalinya, pembahasan revisi Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diperpanjang, kemarin.


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan


Tuntut Kesejahteraan dan Tolak Buruh Asing

Tuntut Kesejahteraan dan Tolak Buruh Asing

Ribuan buruh dari puluhan organisasi berbeda tumpah ruah di Jalan Medan Merdeka Barat sejak pagi hingga sore kemarin (5/1).


323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

323.669 Orang Berebut Sekolah Kedinasan

Pendaftaran sekolah kedinasan yang terpusat dan online resmi ditutup Senin malam (30/4) lalu.


Pelaku Penyadapan Rini-Sofyan Bisa Diketahui

Pelaku Penyadapan Rini-Sofyan Bisa Diketahui

Kasus penyadapan percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basyir segera bergulir di kepolisian.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!