Nasional
Share this on:

Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

  • Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP
  • Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Ada secercah cahaya bagi guru-guru non-PNS SMA/SMK sederajat yang hingga kini masih gigit jari soal honor yang belum diterima.

JAKARTA - Ada secercah cahaya bagi guru-guru non-PNS SMA/SMK sederajat yang hingga kini masih gigit jari soal honor yang belum diterima. Muncul usulan honor bisa diberikan melalui dana iuran atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (spp).

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan, solusi itu tak jadi masalah untuk ditempuh. Asal, pihak sekolah memberikan penjelasan secara detil pada pihak wali murid dan dinas pendidikan.

”Harus dijelaskan pula tentang kebutuhan dana ini. Lalu, diterangkan kebutuhan soal guru tersebut. mengapa sangat dibutuhkan di sekolah,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, keberadaan guru-guru non PNS ini tak jadi masalah bila memang sejak awal terdata di pemerintah daerah kabupaten/kota. Sistem honornya tinggal dialihkan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke provinsi.

”Itu sudah pasti. Tinggal dialihkan. Tapi yang jadi masalah adalah mereka yang direkrut sendiri oleh kepala sekolah tanpa diketahui oleh dinas pendidikan setempat,” ungkapnya.

Karenanya, untuk menghindari perosalan berlanjut maka pihak sekolah diminta secara aktif melaporkan ke pemerintah provinsi. Sehingga, bisa kemudian dilakukan verifikasi data terkait guru-guru non-pns ini.

”Provinsi juga harus segera lakukan verifikasi dan validasi data. Berapa jumlah honorer yang ada di daerah. apakah memang jumlah sesuai dengan kebutuhan atau justru terlalu banyak. Karena harus ada penyesuaian juga dengan APBD mereka,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum PGRI Abduhzen menambahkan, honor juga bisa diambil dari dana BOS yang diberikan pada masing-masing sekolah. Dia mengatakan, dalam dana tersebut ada platform yang membenarkan penggunaannya untuk honor para guru non PNS.

”BOS ini kan tetap ada walau sekolah sudah dialihkan ke provinsi. Bisa menggunakan itu,” ujarnya.

Dana BOS sendiri biasa dikucurkan tiga bulan sekali. Untuk awal tahun biasa diturunkan pada Januari. Tahun ini sendiri besar anggaran BOS untuk siswa SMA/SMK mencapai sekitar Rp13,1 juta.

Menurutnya, persoalan tenaga guru honorer ini harus jadi perhatian pemerintah juga. Karena, sudah banyak tenaga guru PNS yang pensiun. Dalam satu tahun, jumlahnya mencapai 60-70 ribu di seluruh Indonesia.

”Pada 2020 diperkirakan mencapai 316 ribu. Karena ada moratorium, ya terpaksa pakai honorer kan? Honorer ini tak jarang juga diambil dari mereka yang pensiun,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, pengalihan urusan SMA/SMK ke provinsi memiliki semangat yang baik. Saat merevisi UU Pemda tiga tahun lalu, upaya tersebut dilakukan atas dasar keprihatinan atas kualitas sekolah tingkat SMA di berbagai daerah.

“Kualitas SMA misalnya di Bogor dengan Mataram itu tidak sama,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah pusat merasa perlu melakukan pembenahan agar terjadi pemerataan. Namun dalam prakteknya, hal itu menjadi berat jika beban memajukan pendidikan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. Sehingga dirasa perlu untuk dibagi tugas ke pemerintah provinsi.

“SD, SMP Kabupaten, SMA Provinsi, lalu perguruan tinggi pemerintah pusat,” imbuhnya.

Lalu apa jaminan akan lebih baik? Sigit menjelaskan, urusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi secara teknis lebih mudah dengan pemerintah pusat. Sebab secara jenjang lebih dekat dan jumlahnya yang tidak terlalu banyak. Sehingga diharapkan pembinaan yang dilakukan kementerian pendidikan bisa lebih intensif.

Diakuinya, dalam membangun paradigm tersebut, pemerintah tidak melakukan atas dasar satu dua peristiwa di kota tertentu. Melainkan atas evaluasi di seluruh Indonesia. “Ya Surabaya memang mampu menciptakan pendidikan SMA yang baik. Tapi daerah lain kan belum tentu,” pungkasnya. (mia/far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

Dirugikan Taksi Online? Anda Bisa Ajukan Gugatan

Poin pemberlakukan tarif batas bawah pada revisi Permenhub 32/2016 menimbulkan kontroversi.


Sodomi 16 Anak, Fajarudin Bisa Dikebiri

Sodomi 16 Anak, Fajarudin Bisa Dikebiri

Hukuman berat menanti Fajarudin alias Udin (29). Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016.


Akhirnya Syarat Rp25 Juta untuk Buat Paspor Dicabut

Akhirnya Syarat Rp25 Juta untuk Buat Paspor Dicabut

Pemerintah akhirnya mencabut persyaratan Rp 25 juta untuk pembuatan paspor setelah mendapatkan tekanan dari masyarakat.


Pegawai Restoran Dipecat gara-gara Kentut

Pegawai Restoran Dipecat gara-gara Kentut

Jangan buang angin sembarangan. Kentut bisa menjadi perkara besar jika dilakukan di waktu dan tempat yang tidak pas.


Mudik Nanti, Empat Jembatan Layang Sudah Beres

Mudik Nanti, Empat Jembatan Layang Sudah Beres

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni empat jembatan layang jalur Pantura akan bisa digunakan pada musim mudik 2017.


Wah, Raja Salman Angkut Tangga Motorized dan Mobil Langsung dari Saudi

Wah, Raja Salman Angkut Tangga Motorized dan Mobil Langsung dari Saudi

Hiruk pikuk penyambutan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud kian terasa.


Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?

Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) keluar tergesa-gesa dari kantornya di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin.


Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Selama ini Indonesia membeli alat utama sistem pertahanan dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia.


Penemuan E-KTP dan NPWP Palsu Terkait Kejahatan Ekonomi

Penemuan E-KTP dan NPWP Palsu Terkait Kejahatan Ekonomi

Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta mengungkap temuan 36 lembar e-KTP dan 32 kartu NPWP palsu yang berasal dari Kamboja.


Indonesia Butuh 56 Juta Tenaga Kerja di 2030

Indonesia Butuh 56 Juta Tenaga Kerja di 2030

Produksi tenaga kerja di tanah air ditakuti tak bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!