Nasional
Share this on:

Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

  • Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP
  • Honor Guru Non-PNS Bisa Ditalangi dari SPP

Ada secercah cahaya bagi guru-guru non-PNS SMA/SMK sederajat yang hingga kini masih gigit jari soal honor yang belum diterima.

JAKARTA - Ada secercah cahaya bagi guru-guru non-PNS SMA/SMK sederajat yang hingga kini masih gigit jari soal honor yang belum diterima. Muncul usulan honor bisa diberikan melalui dana iuran atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (spp).

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan, solusi itu tak jadi masalah untuk ditempuh. Asal, pihak sekolah memberikan penjelasan secara detil pada pihak wali murid dan dinas pendidikan.

”Harus dijelaskan pula tentang kebutuhan dana ini. Lalu, diterangkan kebutuhan soal guru tersebut. mengapa sangat dibutuhkan di sekolah,” ujarnya, kemarin.

Menurutnya, keberadaan guru-guru non PNS ini tak jadi masalah bila memang sejak awal terdata di pemerintah daerah kabupaten/kota. Sistem honornya tinggal dialihkan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke provinsi.

”Itu sudah pasti. Tinggal dialihkan. Tapi yang jadi masalah adalah mereka yang direkrut sendiri oleh kepala sekolah tanpa diketahui oleh dinas pendidikan setempat,” ungkapnya.

Karenanya, untuk menghindari perosalan berlanjut maka pihak sekolah diminta secara aktif melaporkan ke pemerintah provinsi. Sehingga, bisa kemudian dilakukan verifikasi data terkait guru-guru non-pns ini.

”Provinsi juga harus segera lakukan verifikasi dan validasi data. Berapa jumlah honorer yang ada di daerah. apakah memang jumlah sesuai dengan kebutuhan atau justru terlalu banyak. Karena harus ada penyesuaian juga dengan APBD mereka,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum PGRI Abduhzen menambahkan, honor juga bisa diambil dari dana BOS yang diberikan pada masing-masing sekolah. Dia mengatakan, dalam dana tersebut ada platform yang membenarkan penggunaannya untuk honor para guru non PNS.

”BOS ini kan tetap ada walau sekolah sudah dialihkan ke provinsi. Bisa menggunakan itu,” ujarnya.

Dana BOS sendiri biasa dikucurkan tiga bulan sekali. Untuk awal tahun biasa diturunkan pada Januari. Tahun ini sendiri besar anggaran BOS untuk siswa SMA/SMK mencapai sekitar Rp13,1 juta.

Menurutnya, persoalan tenaga guru honorer ini harus jadi perhatian pemerintah juga. Karena, sudah banyak tenaga guru PNS yang pensiun. Dalam satu tahun, jumlahnya mencapai 60-70 ribu di seluruh Indonesia.

”Pada 2020 diperkirakan mencapai 316 ribu. Karena ada moratorium, ya terpaksa pakai honorer kan? Honorer ini tak jarang juga diambil dari mereka yang pensiun,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, pengalihan urusan SMA/SMK ke provinsi memiliki semangat yang baik. Saat merevisi UU Pemda tiga tahun lalu, upaya tersebut dilakukan atas dasar keprihatinan atas kualitas sekolah tingkat SMA di berbagai daerah.

“Kualitas SMA misalnya di Bogor dengan Mataram itu tidak sama,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah pusat merasa perlu melakukan pembenahan agar terjadi pemerataan. Namun dalam prakteknya, hal itu menjadi berat jika beban memajukan pendidikan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. Sehingga dirasa perlu untuk dibagi tugas ke pemerintah provinsi.

“SD, SMP Kabupaten, SMA Provinsi, lalu perguruan tinggi pemerintah pusat,” imbuhnya.

Lalu apa jaminan akan lebih baik? Sigit menjelaskan, urusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi secara teknis lebih mudah dengan pemerintah pusat. Sebab secara jenjang lebih dekat dan jumlahnya yang tidak terlalu banyak. Sehingga diharapkan pembinaan yang dilakukan kementerian pendidikan bisa lebih intensif.

Diakuinya, dalam membangun paradigm tersebut, pemerintah tidak melakukan atas dasar satu dua peristiwa di kota tertentu. Melainkan atas evaluasi di seluruh Indonesia. “Ya Surabaya memang mampu menciptakan pendidikan SMA yang baik. Tapi daerah lain kan belum tentu,” pungkasnya. (mia/far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?

Ahok Temui Megawati, Ada Apa Ya?

Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) keluar tergesa-gesa dari kantornya di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin.


Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Pemerintah Tak Perlu Impor Senjata Lagi

Selama ini Indonesia membeli alat utama sistem pertahanan dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Rusia.


Penemuan E-KTP dan NPWP Palsu Terkait Kejahatan Ekonomi

Penemuan E-KTP dan NPWP Palsu Terkait Kejahatan Ekonomi

Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta mengungkap temuan 36 lembar e-KTP dan 32 kartu NPWP palsu yang berasal dari Kamboja.


Indonesia Butuh 56 Juta Tenaga Kerja di 2030

Indonesia Butuh 56 Juta Tenaga Kerja di 2030

Produksi tenaga kerja di tanah air ditakuti tak bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara.


Hitung Ulang Sebaran PNS

Hitung Ulang Sebaran PNS

Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya.


Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan Kewenangan, Nasib Guru Non-PNS Tetap Terjamin

Pengalihan kewenagan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, memunculkan kekhawatiran nasib guru non-PNS.


Lebaran 2017, Pemudik Bisa Lewat Tol Jakarta sampai Semarang

Lebaran 2017, Pemudik Bisa Lewat Tol Jakarta sampai Semarang

Tiga ruas jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Semarang sudah bisa dilalui pemudik pada musim mudik Lebaran 2017.


Kemendikbud Buka Akses Lulusan Politeknik Jadi Guru SMK

Kemendikbud Buka Akses Lulusan Politeknik Jadi Guru SMK

Kekeurangan guru produktif di SMK cukup besar, mencapai 18 ribu orang. Pemerintah berupaya menutupnya dengan beberapa skenario.


Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari

Nasib Situs Penyebar Berita Hoax Diputuskan Pekan Kedua Januari

Upaya membersihkan jagat internet dan media sosial di Indonesia dari informasi bohong (hoax) menunjukkan perkembangan yang signifikan.


Pembunuhan Satu Keluarga di Pulomas, Pelaku Diduga Lebih dari Seorang

Pembunuhan Satu Keluarga di Pulomas, Pelaku Diduga Lebih dari Seorang

Pembunuhan sadis satu keluarga menggemparkan publik, kemarin. Polisi menduga, pelakunya berjumlah tiga orang.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!