Nasional
Share this on:

Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

  • Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah
  • Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

JAKARTA - Suksenya lelang dan produksi blangko E-KTP awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik. Pasalnya, masalah baru justru muncul di tingkat akar rumput. Di mana proses pencetakan fisik KTP di daerah sangat lambat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dari 7 juta keping blangko yang dicetak awal tahun ini, 5,9 juta keping di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh penjuru tanah air. Sementara 1,1 juta keping lainya di stok di pusat.

Namun hingga pertengahan Juni lalu, dari 5,9 juta keping tersebut, yang sudah digunakan baru 1,6 juta keping atau 27 persen saja. ?Data kami menunjukkan bahwa masih ada 4,3 juta keping blanko di daerah (yang belum terpakai),? ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Lambatnya proses pencetakkan E-KTP yang terjadi di daerah sendiri cukup disayangkan. Sebab, jika merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, ada sekitar 4,5 juta masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tapi belum mendapatkan KTP fisiknya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menambahkan, sebetulnya telah terjadi lonjakan pencetakkan dalam beberapa pekan terakhir. ?Data bapak menteri (Mendagri) itu per Juni. Pada pertengahan Juli ini sudah meningkat 40 persen,? ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui, angka tersebut tetap tidak ideal jika melihat banyaknya jumlah masyarakat yang berstatus menunggu fisik KTP. Zudan menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis. Seperti printer yang rusak, kehabisan tinta, pegawai dimutasi, hingga arus listrik yang ?byar pet?.

?Seperti Ciamis dan garut itu lambat pencetakan karena printer hanya dua, padahal penduduknya banyak. Pokoknya kompleks, maklum ada 514 kabupaten/kota,? imbuhnya.

Saat ini, upaya percepatan pun tengah dilakukan. Mulai dari penguatan sumber daya manusia pegawai, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Harapannya, pemprov bisa melakukan supervisi dan pengawasan. ?Bila satu daerah membludak, bisa pinjam alat ke kota terdekat (yang relatif lebih sedikit),? kata pria asal Jogjakarta itu.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemda mau memberikan dukungan anggaran Dinas Dukcapil di daerahnya. Apalagi, sudah ada peraturan Mendagri (Permendagri) yang memberikan payung hukum guna mensukseskan program E-KTP.

?Saya lihat kantor dinas dukcapil berbeda dengan kantor dispenda atau bappeda yang bagus. Mestinya kantor yang langsung melayani rakyat dibuat nyaman,? terangnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI menilai, masalah tersebut merupakan dampak tidak ditanganinya program secara komprehensif. ?Bisa jadi karena lamanya menunggu blanko, tinta yang tersisa bisa jadi kering. Dan printernya menjadi tak berfungsi,? ujarnya.

Seperti diketahui, pengadaan blangko semestinya dilakukan pada oktober 2016 lalu. Namun karena gagal lelang, proses produksinya baru bisa dilakukan awal tahun 2017.

Untuk itu, ke depannya dia berharap hal semacam ini bisa menjadi perhatian. Karena bagaimanapun, data kependudukan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dilayani secara baik. ?Jika memang sudah tidak layak pakai, melalui APBD harus segera dialokasikan terkait tinta dan printer,? kata politisi PPP itu. (far/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

MK Kabulkan Penganut Kepercayaan Tertulis di KTP

Perjuangan para penghayat kepercayaan untuk bisa diperlakukan sama dalam data kependudukan menuai hasil.


Jemput Bola E-KTP Akan dimassifkan

Jemput Bola E-KTP Akan dimassifkan

Stand perekaman dan pencetakkan E-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta yang berlangsung sejak 18 Oktober lalu ramai diserbu masyarakat.


Kemenhub Ingatkan Peraturan Taksi Online Masih Berlaku

Kemenhub Ingatkan Peraturan Taksi Online Masih Berlaku

Pasca keputusan Mahkamah Agung mengenai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017, dibeberapa daerah mulai bergejolak.


Akom Beri Sinyal (Lagi) Soal Keterlibatan Setnov

Akom Beri Sinyal (Lagi) Soal Keterlibatan Setnov

Dugaan keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto dalam korupsi e-KTP kembali menguat di persidangan Andi Agustinus alias Andi Narogong.


Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

Statusnya Bukan Tersangka Lagi, KPK Tetap Larang Setnov ke Luar Negeri

Posisi Ketua DPR Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi pengadaan e-KTP dipastikan belum aman meski menang dalam praperadilan.


Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Kembalikan Kepercayaan Publik, KPK Harus Sidik Lagi Setnov

Langkah KPK untuk kembali menjerat Ketua DPR Setya Novanto dalam dugaan korupsi e-KTP tengah dinanti publik saat ini.


Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Lagi, KPK Tetapkan Tersangka Baru E-KTP

Satu persatu pihak yang diduga terlibat dalam korupsi berjamaah mega proyek e-KTP ditetapkan tersangka oleh KPK.


JK: Modus Koruptor Makin Canggih

JK: Modus Koruptor Makin Canggih

Maraknya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah kepala daerah mengundang keprihatinan Wakil Presiden Jusuf Kalla.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!