Nasional
Share this on:

Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

  • Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah
  • Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

JAKARTA - Suksenya lelang dan produksi blangko E-KTP awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik. Pasalnya, masalah baru justru muncul di tingkat akar rumput. Di mana proses pencetakan fisik KTP di daerah sangat lambat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dari 7 juta keping blangko yang dicetak awal tahun ini, 5,9 juta keping di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh penjuru tanah air. Sementara 1,1 juta keping lainya di stok di pusat.

Namun hingga pertengahan Juni lalu, dari 5,9 juta keping tersebut, yang sudah digunakan baru 1,6 juta keping atau 27 persen saja. “Data kami menunjukkan bahwa masih ada 4,3 juta keping blanko di daerah (yang belum terpakai),” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Lambatnya proses pencetakkan E-KTP yang terjadi di daerah sendiri cukup disayangkan. Sebab, jika merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, ada sekitar 4,5 juta masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tapi belum mendapatkan KTP fisiknya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menambahkan, sebetulnya telah terjadi lonjakan pencetakkan dalam beberapa pekan terakhir. “Data bapak menteri (Mendagri) itu per Juni. Pada pertengahan Juli ini sudah meningkat 40 persen,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui, angka tersebut tetap tidak ideal jika melihat banyaknya jumlah masyarakat yang berstatus menunggu fisik KTP. Zudan menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis. Seperti printer yang rusak, kehabisan tinta, pegawai dimutasi, hingga arus listrik yang “byar pet”.

“Seperti Ciamis dan garut itu lambat pencetakan karena printer hanya dua, padahal penduduknya banyak. Pokoknya kompleks, maklum ada 514 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Saat ini, upaya percepatan pun tengah dilakukan. Mulai dari penguatan sumber daya manusia pegawai, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Harapannya, pemprov bisa melakukan supervisi dan pengawasan. “Bila satu daerah membludak, bisa pinjam alat ke kota terdekat (yang relatif lebih sedikit),” kata pria asal Jogjakarta itu.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemda mau memberikan dukungan anggaran Dinas Dukcapil di daerahnya. Apalagi, sudah ada peraturan Mendagri (Permendagri) yang memberikan payung hukum guna mensukseskan program E-KTP.

“Saya lihat kantor dinas dukcapil berbeda dengan kantor dispenda atau bappeda yang bagus. Mestinya kantor yang langsung melayani rakyat dibuat nyaman,” terangnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI menilai, masalah tersebut merupakan dampak tidak ditanganinya program secara komprehensif. “Bisa jadi karena lamanya menunggu blanko, tinta yang tersisa bisa jadi kering. Dan printernya menjadi tak berfungsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, pengadaan blangko semestinya dilakukan pada oktober 2016 lalu. Namun karena gagal lelang, proses produksinya baru bisa dilakukan awal tahun 2017.

Untuk itu, ke depannya dia berharap hal semacam ini bisa menjadi perhatian. Karena bagaimanapun, data kependudukan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dilayani secara baik. ”Jika memang sudah tidak layak pakai, melalui APBD harus segera dialokasikan terkait tinta dan printer,” kata politisi PPP itu. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jika Terbukti Pesta Sabu, Tiga Oknum Polisi Terancam Dipecat

Jika Terbukti Pesta Sabu, Tiga Oknum Polisi Terancam Dipecat

Tiga anggota Kepolisian Daerah (Polda) Jateng, diamankan petugas Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Jateng.


Pilgub Jatim Berpotensi Calon Tunggal

Pilgub Jatim Berpotensi Calon Tunggal

Kontestasi Pilkada Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang diprediksi menghadirkan kontestasi seru nan panas, bisa berakhir antiklimaks.


Sebelum Ditangkap KPK, Kepala Dinas Setor Rp600 Juta Setahun

Sebelum Ditangkap KPK, Kepala Dinas Setor Rp600 Juta Setahun

KPK akhirnya membeber hasil operasi tangkap tangan (OTT) terbaru yang melibatkan pimpinan DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jatim.


Yaqut: Hentikan Upaya-upaya Sudutkan Kiai Ma’ruf

Yaqut: Hentikan Upaya-upaya Sudutkan Kiai Ma’ruf

Jutaan warga Nahdlatul Ulama (NU) diseluruh Indonesia marah. Mereka tidak terima cecaran dan ancaman kepada KH Ma'ruf Amin.


Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

Dokter Spesialis Wajib Kerja di Daerah

Terhitung mulai 12 Januari 2016, lulusan dokter spesialis diwajibkan untuk mengabdi di daerah.


Hitung Ulang Sebaran PNS

Hitung Ulang Sebaran PNS

Rencana distribusi guru ke kawasan perbatasan dan daerah minim pengajar mulai mendapatkan bentuknya.


“Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

“Dagang Jabatan” di Klaten, Staf Kecamatan dan Kepala SD Diperiksa

Kecenderungan perilaku koruptif dalam proses pengisian jabatan di daerah semakin menguat.


Penghentian Sementara Ujian Nasional, Banjir Dukungan

Penghentian Sementara Ujian Nasional, Banjir Dukungan

Dukungan penghentian sementara (moratorium) ujian nasional (unas) oleh Kemendikbud mendapat respon positif dari jajaran pemerintah daerah.


Kenaikan UMP Masih Dibawah Negara Tetangga

Kenaikan UMP Masih Dibawah Negara Tetangga

Pemerintah kesulitan melakukan penindakan terhadap daerah yang menetapkan UMP 2017 diluar formula PP 78/2015 tentang Pengupahan.


Laporkan Oknum KPK, LSM, dan Wartawan Pemeras Dana Desa ke Polisi

Laporkan Oknum KPK, LSM, dan Wartawan Pemeras Dana Desa ke Polisi

Isu pemerasan terhadap kepala desa (kades) yang marak di daerah membuat pemerintah pusat angkat bicara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!