Nasional
Share this on:

Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

  • Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah
  • Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

JAKARTA - Suksenya lelang dan produksi blangko E-KTP awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik. Pasalnya, masalah baru justru muncul di tingkat akar rumput. Di mana proses pencetakan fisik KTP di daerah sangat lambat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dari 7 juta keping blangko yang dicetak awal tahun ini, 5,9 juta keping di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh penjuru tanah air. Sementara 1,1 juta keping lainya di stok di pusat.

Namun hingga pertengahan Juni lalu, dari 5,9 juta keping tersebut, yang sudah digunakan baru 1,6 juta keping atau 27 persen saja. ?Data kami menunjukkan bahwa masih ada 4,3 juta keping blanko di daerah (yang belum terpakai),? ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Lambatnya proses pencetakkan E-KTP yang terjadi di daerah sendiri cukup disayangkan. Sebab, jika merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, ada sekitar 4,5 juta masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tapi belum mendapatkan KTP fisiknya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menambahkan, sebetulnya telah terjadi lonjakan pencetakkan dalam beberapa pekan terakhir. ?Data bapak menteri (Mendagri) itu per Juni. Pada pertengahan Juli ini sudah meningkat 40 persen,? ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui, angka tersebut tetap tidak ideal jika melihat banyaknya jumlah masyarakat yang berstatus menunggu fisik KTP. Zudan menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis. Seperti printer yang rusak, kehabisan tinta, pegawai dimutasi, hingga arus listrik yang ?byar pet?.

?Seperti Ciamis dan garut itu lambat pencetakan karena printer hanya dua, padahal penduduknya banyak. Pokoknya kompleks, maklum ada 514 kabupaten/kota,? imbuhnya.

Saat ini, upaya percepatan pun tengah dilakukan. Mulai dari penguatan sumber daya manusia pegawai, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Harapannya, pemprov bisa melakukan supervisi dan pengawasan. ?Bila satu daerah membludak, bisa pinjam alat ke kota terdekat (yang relatif lebih sedikit),? kata pria asal Jogjakarta itu.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemda mau memberikan dukungan anggaran Dinas Dukcapil di daerahnya. Apalagi, sudah ada peraturan Mendagri (Permendagri) yang memberikan payung hukum guna mensukseskan program E-KTP.

?Saya lihat kantor dinas dukcapil berbeda dengan kantor dispenda atau bappeda yang bagus. Mestinya kantor yang langsung melayani rakyat dibuat nyaman,? terangnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI menilai, masalah tersebut merupakan dampak tidak ditanganinya program secara komprehensif. ?Bisa jadi karena lamanya menunggu blanko, tinta yang tersisa bisa jadi kering. Dan printernya menjadi tak berfungsi,? ujarnya.

Seperti diketahui, pengadaan blangko semestinya dilakukan pada oktober 2016 lalu. Namun karena gagal lelang, proses produksinya baru bisa dilakukan awal tahun 2017.

Untuk itu, ke depannya dia berharap hal semacam ini bisa menjadi perhatian. Karena bagaimanapun, data kependudukan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dilayani secara baik. ?Jika memang sudah tidak layak pakai, melalui APBD harus segera dialokasikan terkait tinta dan printer,? kata politisi PPP itu. (far/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tak Laporkan Hartanya, Bakal Calon Gugur

Tak Laporkan Hartanya, Bakal Calon Gugur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib bagi semua bakal calon kepala daerah.


Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Soal KTP Penghayat Kepercayaan, MUI Hormati Putusan MK

Dewan Pimpinan MUI masih menyesalkan putusan MK Nomor Perkara 97/PPU-XIV/2016 berkaitan dengan pencantuman kolom penghayat kepercayaan dalam e-KTP.


Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Penyelidikan dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan perkara e-KTP yang menjerat Setya Novanto bakal segera rampung.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Seleksi CPNS 2018, Hati-hati Honorer Siluman

Seleksi CPNS 2018, Hati-hati Honorer Siluman

Tahun depan pemerintah direncanakan mengangkat CPNS daerah. Di antaranya adalah mengakomodasi para tenaga honorer guru yang sudah lama bekerja.


Kementerian Sepakat Dorong Pengembangan Ekonomi Banten

Kementerian Sepakat Dorong Pengembangan Ekonomi Banten

Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten yang diinisiasi bersama oleh Bank Indonesia.


Usul 250 Ribu CPNS Baru, 212 Ribu Daerah se Indonesia

Usul 250 Ribu CPNS Baru, 212 Ribu Daerah se Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka kemungkinan adanya tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru tahun depan.


Sopir yang Bikin Setnov Tabrak Tiang Listrik Diperiksa KPK

Sopir yang Bikin Setnov Tabrak Tiang Listrik Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memulai penyelidikan kasus dugaan menghalangi pengusutan kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).


Produktivitas Indonesia Kalah Empat Kali Lipat dari Jepang

Produktivitas Indonesia Kalah Empat Kali Lipat dari Jepang

Balai latihan kerja (BLK) yang diambil pemerintah daerah dinilai masih belum bisa meningkatan produktivitas para pekerja.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!