Nasional
Share this on:

Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

  • Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah
  • Jutaan Blangko E-KTP Ngendon di Daerah

JAKARTA - Suksenya lelang dan produksi blangko E-KTP awal tahun ini tidak lantas membuat masyarakat bisa segera memiliki KTP fisik. Pasalnya, masalah baru justru muncul di tingkat akar rumput. Di mana proses pencetakan fisik KTP di daerah sangat lambat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dari 7 juta keping blangko yang dicetak awal tahun ini, 5,9 juta keping di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh penjuru tanah air. Sementara 1,1 juta keping lainya di stok di pusat.

Namun hingga pertengahan Juni lalu, dari 5,9 juta keping tersebut, yang sudah digunakan baru 1,6 juta keping atau 27 persen saja. ?Data kami menunjukkan bahwa masih ada 4,3 juta keping blanko di daerah (yang belum terpakai),? ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Lambatnya proses pencetakkan E-KTP yang terjadi di daerah sendiri cukup disayangkan. Sebab, jika merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, ada sekitar 4,5 juta masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tapi belum mendapatkan KTP fisiknya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menambahkan, sebetulnya telah terjadi lonjakan pencetakkan dalam beberapa pekan terakhir. ?Data bapak menteri (Mendagri) itu per Juni. Pada pertengahan Juli ini sudah meningkat 40 persen,? ujarnya.

Meski demikian, dia mengakui, angka tersebut tetap tidak ideal jika melihat banyaknya jumlah masyarakat yang berstatus menunggu fisik KTP. Zudan menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis. Seperti printer yang rusak, kehabisan tinta, pegawai dimutasi, hingga arus listrik yang ?byar pet?.

?Seperti Ciamis dan garut itu lambat pencetakan karena printer hanya dua, padahal penduduknya banyak. Pokoknya kompleks, maklum ada 514 kabupaten/kota,? imbuhnya.

Saat ini, upaya percepatan pun tengah dilakukan. Mulai dari penguatan sumber daya manusia pegawai, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Harapannya, pemprov bisa melakukan supervisi dan pengawasan. ?Bila satu daerah membludak, bisa pinjam alat ke kota terdekat (yang relatif lebih sedikit),? kata pria asal Jogjakarta itu.

Selain itu, pihaknya juga berharap pemda mau memberikan dukungan anggaran Dinas Dukcapil di daerahnya. Apalagi, sudah ada peraturan Mendagri (Permendagri) yang memberikan payung hukum guna mensukseskan program E-KTP.

?Saya lihat kantor dinas dukcapil berbeda dengan kantor dispenda atau bappeda yang bagus. Mestinya kantor yang langsung melayani rakyat dibuat nyaman,? terangnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR RI menilai, masalah tersebut merupakan dampak tidak ditanganinya program secara komprehensif. ?Bisa jadi karena lamanya menunggu blanko, tinta yang tersisa bisa jadi kering. Dan printernya menjadi tak berfungsi,? ujarnya.

Seperti diketahui, pengadaan blangko semestinya dilakukan pada oktober 2016 lalu. Namun karena gagal lelang, proses produksinya baru bisa dilakukan awal tahun 2017.

Untuk itu, ke depannya dia berharap hal semacam ini bisa menjadi perhatian. Karena bagaimanapun, data kependudukan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dilayani secara baik. ?Jika memang sudah tidak layak pakai, melalui APBD harus segera dialokasikan terkait tinta dan printer,? kata politisi PPP itu. (far/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Pembangunan Puluhan Pelabuhan Dievaluasi

Pembangunan Puluhan Pelabuhan Dievaluasi

Proyek puluhan pelabuhan di berbagai daerah termasuk di Pacitan dan Kalianget sedang dievaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


Aliran Massa Udara Basah Picu Cuaca Ekstrem

Aliran Massa Udara Basah Picu Cuaca Ekstrem

Beberapa hari terakhir muncul cuaca ekstrem di sejumlah daerah. Seperti hujan disertai angin puting beliung di Jogjakarta dan Minahasa.


Server UNBK Down, Kemendikbud Berkilah karena Peserta Lebih Banyak

Server UNBK Down, Kemendikbud Berkilah karena Peserta Lebih Banyak

Hari pertama ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP di beberapa daerah molor. Peserta ujian tak bisa mengakses soal.


Puan Bantah Terima Uang e-KTP dari Oka

Puan Bantah Terima Uang e-KTP dari Oka

Pernyataan Setya Novanto bahwa Puan Maharani dekat dengan Made Oka Masagung ternyata benar adanya.


6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos

KPU akhirnya menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.


Status Wali Kota Malang Segera Diumumkan

Status Wali Kota Malang Segera Diumumkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tarik ulur atas pengumuman penetapan tersangka baru calon kepala daerah (cakada) diluar operasi tangkap tangan (OTT).


Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

Jika Tak Mau Diimbau, KPK Tak Perlu Tunda Penetapan Tersangka

Prof Mahfud MD menjelaskan dia tidak percaya Menko Polhukam Wiranto akan meminta penundaan calon kepala daerah untuk dijadikan tersangka.


Mantan Ketua DPR Diduga Cuci Uang E-KTP

Mantan Ketua DPR Diduga Cuci Uang E-KTP

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tambahan alat bukti untuk membuktikan kesalahan Setya Novanto (Setnov).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!