Nasional
Share this on:

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan
  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

JAKARTA - Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Karena itu Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah bakal melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) hari ini (26/4).

Presiden Jokowi juga didesak mencopot Jaksa Agung HM. Prasetyo karena kinerjanya yang underperforms. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal menuturkan, dalam undang-undang 16/2004 tentang kejaksaan dalam pasal 37 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan, berdasarkan hukum dan hati nurani.

?Namun, dalam penuntutan sidang Ahok dengan jelas terlihat JPU yang tidak independen, tidak berdasarkan hukum dan hati nurani,? tuturnya.

Independensi JPU dipertanyakan itu karena tuntutan terhadap Ahok begitu ringan. Bahkan, JPU keliru dalam membuat dakwaan dan tuntutan, karena dalam dakwaan itu pasal yang digunakan 156 dan 156 a KUHP. Tapi, pada tuntutan JPU justru memilih hanya menuntut dengan pasal 156.

?Padahal, seharusnya penggunaan pasal ini yang menentukan hakim,? terangnya.

Sesuai dengan pasal 14 KUHP, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pidana percobaan. Bukan, JPU yang menentukan penggunaan pidana percobaan. ?Jadi, JPU ini sudah seakan-akan mengambil kewenangan hakim,? tegasnya.

Menurutnya, saat ini masalahnya bukan pada Ahok, namun pada JPU yang menunjukkan keganjilan. Karenanya, sebagai penanggungjawab Jaksa Agung H M. Prasetyo harus bertanggungjawab dan menjelaskan keputusan JPU tersebut.

?Kami akan desak Komjak untuk membuat rekomendasi agar Presiden dan DPR memanggil Jaksa Agung,? tuturnya.

Sementara Ketua Umum PB Kammi Nurokhman bahwa sejak awal JPU kasus Ahok sangat tidak professional. Dimulai dari pembacaan tuntutan pada kasus dugaan penistaan yang dipaksakan untuk ditunda oleh JPU dengan alasan tuntutan belum selesai diketik. ?Alasan yang sangat dibuat-buat,? terangnya.

Ditambah dengan ringannya tuntutan yang menunjukkan ketidakadilan. Ahok dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Tuntutan itu sangat ringan bila dibandingkan dengan kasus penistaan agama yang lain.

Seperti Arswendo yang divonis 5 tahun, Lia Eden 2 tahun 6 bulan dan Haji Ali Murtadho yang divonis dua tahun penjara. ?Kami akan beraksi secara massif di semua daerah, penggalangan tandatangan dilakukan dengan tuntutan mencopot Jaksa Agung,? paparnya.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (IRL) Erwin Natosmal Oemar menuturkan, dalam kasus Ahok tersebut JPU menunjukkan keraguannya pada tuntutan tersebut. Bila, ragu seharusnya sejak awal kasus tersebut tidak dibawa ke proses hukum.

?JPU sangat underperforms dalam kasus ini,? tuturnya.

Sebenarnya keganjilan dalam penanganan kasus yang dilakukan Kejagung juga terjadi pada sejumlah kasus korupsi. Salah satunya, kasus suap dana bansos mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan kasus suap PT Brantas.

?Dalam kasus suap dana bansos nama JA disebut, walau akhirnya hanya Rio Capella yang terjerat,? ungkapnya.

Untuk kasus suap PT Brantas dua petinggi Kejagung, yakni mantan Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu juga disebut berulang kali. ?Namun, kasus ini malah tidak berlanjut,? terangnya.

Semua permasalahan itu menunjukkan bahwa Prasetyo tidak mampu dalam memperbaiki kinerja Kejagung. Bila berkiblat pada negara maju, posisi Jaksa Agung itu ditempati oleh sarjana hukum terbaik negara tersebut.

?Tapi, ini malah dijabat orang politik. Jalan satu-satunya ya dicopot Jaksa Agungnya, ganti yang lebih mampu,? ungkapnya.

Sementara saat dikonfirmasi melalui telepon, Kapuspenkum Kejagung M. Rum tidak mengangkat teleponnya. Pesan singkat juga tidak dibalas. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

Aksi kekerasan di dalam lingkungan sekolah kembali terjadi. Tiga hari terakhir viral video guru salah satu SMK swasata di Purwokerto, Jawa Tengah, menampar muri


Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Cuti Lebaran Ditambah Tiga Hari

Revisi surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri tentang cuti bersama dan libur nasional kemarin diteken.


PUPR Siapkan Bentang Cadangan

PUPR Siapkan Bentang Cadangan

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengakui bahwa jembatan Cincin Lama Babat adalah jembatan lama.


Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pemberi Gratifikasi Zumi Zola Ditelusuri KPK

Pasca menahan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, KPK terus mendalami kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi.


Percepat Revisi UU Perkawinan

Percepat Revisi UU Perkawinan

Kasus dua siswa SMP yang memenangkan permohonan ke Pengadilan Agama Bantaeng Sulawesi Selatan untuk melangsungkan pernikahan.


Mahfud MD: Mari Doakan Pak Boediono

Mahfud MD: Mari Doakan Pak Boediono

Mantan Ketua MK Mahfud MD tidak yakin Wakil Presiden RI 2009–2014 Boediono benar-benar terlibat dalam kasus korupsi bailout Bank Century pada 2008.


Tumpahan Minyak Mulai Cemari Tanah

Tumpahan Minyak Mulai Cemari Tanah

Selain mencemari perairan, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan kontaminasi minyak mentah (crude oil) dari pipa pertamina.


Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Kesiapan Mudik Lebaran Terus Dicek

Pemerintah terus menyiapkan sarana untuk mudik lebaran nanti. PT Kereta Api Indonesia melakukan pengecekan di sepanjang jalur selatan dan utara Pulau Jawa.


Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Sudah Setahun, Kasus Novel Masih Gelap

Kabut misteri masih menyelimuti kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.


Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

Mantan Kapolres Brebes Jabat Deputi Bidang Penindakan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melantik deputi bidang penindakan dan direktur penuntutan hari ini (6/4).



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!