Nasional
Share this on:

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan
  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

JAKARTA - Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Karena itu Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah bakal melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) hari ini (26/4).

Presiden Jokowi juga didesak mencopot Jaksa Agung HM. Prasetyo karena kinerjanya yang underperforms. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal menuturkan, dalam undang-undang 16/2004 tentang kejaksaan dalam pasal 37 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan, berdasarkan hukum dan hati nurani.

?Namun, dalam penuntutan sidang Ahok dengan jelas terlihat JPU yang tidak independen, tidak berdasarkan hukum dan hati nurani,? tuturnya.

Independensi JPU dipertanyakan itu karena tuntutan terhadap Ahok begitu ringan. Bahkan, JPU keliru dalam membuat dakwaan dan tuntutan, karena dalam dakwaan itu pasal yang digunakan 156 dan 156 a KUHP. Tapi, pada tuntutan JPU justru memilih hanya menuntut dengan pasal 156.

?Padahal, seharusnya penggunaan pasal ini yang menentukan hakim,? terangnya.

Sesuai dengan pasal 14 KUHP, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pidana percobaan. Bukan, JPU yang menentukan penggunaan pidana percobaan. ?Jadi, JPU ini sudah seakan-akan mengambil kewenangan hakim,? tegasnya.

Menurutnya, saat ini masalahnya bukan pada Ahok, namun pada JPU yang menunjukkan keganjilan. Karenanya, sebagai penanggungjawab Jaksa Agung H M. Prasetyo harus bertanggungjawab dan menjelaskan keputusan JPU tersebut.

?Kami akan desak Komjak untuk membuat rekomendasi agar Presiden dan DPR memanggil Jaksa Agung,? tuturnya.

Sementara Ketua Umum PB Kammi Nurokhman bahwa sejak awal JPU kasus Ahok sangat tidak professional. Dimulai dari pembacaan tuntutan pada kasus dugaan penistaan yang dipaksakan untuk ditunda oleh JPU dengan alasan tuntutan belum selesai diketik. ?Alasan yang sangat dibuat-buat,? terangnya.

Ditambah dengan ringannya tuntutan yang menunjukkan ketidakadilan. Ahok dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Tuntutan itu sangat ringan bila dibandingkan dengan kasus penistaan agama yang lain.

Seperti Arswendo yang divonis 5 tahun, Lia Eden 2 tahun 6 bulan dan Haji Ali Murtadho yang divonis dua tahun penjara. ?Kami akan beraksi secara massif di semua daerah, penggalangan tandatangan dilakukan dengan tuntutan mencopot Jaksa Agung,? paparnya.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (IRL) Erwin Natosmal Oemar menuturkan, dalam kasus Ahok tersebut JPU menunjukkan keraguannya pada tuntutan tersebut. Bila, ragu seharusnya sejak awal kasus tersebut tidak dibawa ke proses hukum.

?JPU sangat underperforms dalam kasus ini,? tuturnya.

Sebenarnya keganjilan dalam penanganan kasus yang dilakukan Kejagung juga terjadi pada sejumlah kasus korupsi. Salah satunya, kasus suap dana bansos mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan kasus suap PT Brantas.

?Dalam kasus suap dana bansos nama JA disebut, walau akhirnya hanya Rio Capella yang terjerat,? ungkapnya.

Untuk kasus suap PT Brantas dua petinggi Kejagung, yakni mantan Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu juga disebut berulang kali. ?Namun, kasus ini malah tidak berlanjut,? terangnya.

Semua permasalahan itu menunjukkan bahwa Prasetyo tidak mampu dalam memperbaiki kinerja Kejagung. Bila berkiblat pada negara maju, posisi Jaksa Agung itu ditempati oleh sarjana hukum terbaik negara tersebut.

?Tapi, ini malah dijabat orang politik. Jalan satu-satunya ya dicopot Jaksa Agungnya, ganti yang lebih mampu,? ungkapnya.

Sementara saat dikonfirmasi melalui telepon, Kapuspenkum Kejagung M. Rum tidak mengangkat teleponnya. Pesan singkat juga tidak dibalas. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK

Nyalon Lagi, Bupati Subang Malah Ditangkap KPK

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dan calon kepala daerah terulang lagi.


Ditanya soal Bagi-bagi Duit, Saksi Kompak Jawab Tidak Tahu

Ditanya soal Bagi-bagi Duit, Saksi Kompak Jawab Tidak Tahu

Lanjutan sidang kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto berlangsung sebagaimana mestinya.


Beban Negara Kian Besar Karena Terpidana Mati

Beban Negara Kian Besar Karena Terpidana Mati

Togiman alias Toge terpidana mati yang terancam divonis mati kali ketiga hanya satu dari ratusan terpidana mati kasus narkotika.


Jokowi Prihatinkan Kekerasan terhadap Guru

Jokowi Prihatinkan Kekerasan terhadap Guru

Kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan siswa terhadap gurunya Ahmad Budi Cahyono di Sampang, Madura memantik Presiden Joko Widodo ikut mengomentari


Masih Ada Kebakaran Hutan, Kapolda/Pangdam Dicopot

Masih Ada Kebakaran Hutan, Kapolda/Pangdam Dicopot

Penanganan dan pencegahan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di tahun 2018 dilakukan lebih awal.


SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengambil sikap terhadap penyebutan namanya dalam kasus korupsi e-KTP.


Napi Teroris Bisa Rakit Bom Bakal Bebas

Napi Teroris Bisa Rakit Bom Bakal Bebas

Tiga orang narapidana kasus terorisme bakal bebas dari Nusakambangan dalam waktu dekat. Sayangnya, ketiganya diduga masih memiliki paham radikal.


KPK Segera Tahan Zumi Zola

KPK Segera Tahan Zumi Zola

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka perkara dugaan gratifikasi dan suap.


Sembunyikan Senjata, Empat Terduga Teroris Ditangkap

Sembunyikan Senjata, Empat Terduga Teroris Ditangkap

Densus 88 Antiteror secara berantai menangkap empat terduga teroris di Banyumas dan Temanggung, Jawa Tengah, kemarin.


Gugat Cerai, Kesabaran Ahok Habis setelah Tujuh Tahun

Gugat Cerai, Kesabaran Ahok Habis setelah Tujuh Tahun

Basuki Tjahaja Purnama sudah bersabar sangat lama. Selama tujuh tahun, dia menunggu istrinya, Veronica Tan, mengakhiri hubungan terlarang dengan Julianto Tio.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!