Nasional
Share this on:

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan
  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

JAKARTA - Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Karena itu Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah bakal melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) hari ini (26/4).

Presiden Jokowi juga didesak mencopot Jaksa Agung HM. Prasetyo karena kinerjanya yang underperforms. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal menuturkan, dalam undang-undang 16/2004 tentang kejaksaan dalam pasal 37 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan, berdasarkan hukum dan hati nurani.

”Namun, dalam penuntutan sidang Ahok dengan jelas terlihat JPU yang tidak independen, tidak berdasarkan hukum dan hati nurani,” tuturnya.

Independensi JPU dipertanyakan itu karena tuntutan terhadap Ahok begitu ringan. Bahkan, JPU keliru dalam membuat dakwaan dan tuntutan, karena dalam dakwaan itu pasal yang digunakan 156 dan 156 a KUHP. Tapi, pada tuntutan JPU justru memilih hanya menuntut dengan pasal 156.

”Padahal, seharusnya penggunaan pasal ini yang menentukan hakim,” terangnya.

Sesuai dengan pasal 14 KUHP, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pidana percobaan. Bukan, JPU yang menentukan penggunaan pidana percobaan. ”Jadi, JPU ini sudah seakan-akan mengambil kewenangan hakim,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini masalahnya bukan pada Ahok, namun pada JPU yang menunjukkan keganjilan. Karenanya, sebagai penanggungjawab Jaksa Agung H M. Prasetyo harus bertanggungjawab dan menjelaskan keputusan JPU tersebut.

”Kami akan desak Komjak untuk membuat rekomendasi agar Presiden dan DPR memanggil Jaksa Agung,” tuturnya.

Sementara Ketua Umum PB Kammi Nurokhman bahwa sejak awal JPU kasus Ahok sangat tidak professional. Dimulai dari pembacaan tuntutan pada kasus dugaan penistaan yang dipaksakan untuk ditunda oleh JPU dengan alasan tuntutan belum selesai diketik. ”Alasan yang sangat dibuat-buat,” terangnya.

Ditambah dengan ringannya tuntutan yang menunjukkan ketidakadilan. Ahok dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Tuntutan itu sangat ringan bila dibandingkan dengan kasus penistaan agama yang lain.

Seperti Arswendo yang divonis 5 tahun, Lia Eden 2 tahun 6 bulan dan Haji Ali Murtadho yang divonis dua tahun penjara. ”Kami akan beraksi secara massif di semua daerah, penggalangan tandatangan dilakukan dengan tuntutan mencopot Jaksa Agung,” paparnya.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (IRL) Erwin Natosmal Oemar menuturkan, dalam kasus Ahok tersebut JPU menunjukkan keraguannya pada tuntutan tersebut. Bila, ragu seharusnya sejak awal kasus tersebut tidak dibawa ke proses hukum.

”JPU sangat underperforms dalam kasus ini,” tuturnya.

Sebenarnya keganjilan dalam penanganan kasus yang dilakukan Kejagung juga terjadi pada sejumlah kasus korupsi. Salah satunya, kasus suap dana bansos mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan kasus suap PT Brantas.

”Dalam kasus suap dana bansos nama JA disebut, walau akhirnya hanya Rio Capella yang terjerat,” ungkapnya.

Untuk kasus suap PT Brantas dua petinggi Kejagung, yakni mantan Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu juga disebut berulang kali. ”Namun, kasus ini malah tidak berlanjut,” terangnya.

Semua permasalahan itu menunjukkan bahwa Prasetyo tidak mampu dalam memperbaiki kinerja Kejagung. Bila berkiblat pada negara maju, posisi Jaksa Agung itu ditempati oleh sarjana hukum terbaik negara tersebut.

”Tapi, ini malah dijabat orang politik. Jalan satu-satunya ya dicopot Jaksa Agungnya, ganti yang lebih mampu,” ungkapnya.

Sementara saat dikonfirmasi melalui telepon, Kapuspenkum Kejagung M. Rum tidak mengangkat teleponnya. Pesan singkat juga tidak dibalas. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ruang Kerja Disegel, KPK Terbangkan Gubernur dan Istrinya ke Jakarta

Ruang Kerja Disegel, KPK Terbangkan Gubernur dan Istrinya ke Jakarta

Mendapati istri dan dua pengusaha terkena OTT, Gubernur Bengkulu yang sedang memimpin rapat langsung meninggalkan ruang rapat.


Polri Tawari KPK Ikut Usut Kasus Novel

Polri Tawari KPK Ikut Usut Kasus Novel

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan polisi telah mengamankan seorang saksi yang diduga mengetahui pelaku penyerangan Novel Baswedan.


Ini Daftar Mi yang Ditarik BPOM, karena Mengandung Babi

Ini Daftar Mi yang Ditarik BPOM, karena Mengandung Babi

Lagi-lagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kecolongan. Makanan tak sesuai ketentuan beredar di pasaran.


Kemendikbud Pilih Fokus Sosialisasi Sekolah Lima Hari

Kemendikbud Pilih Fokus Sosialisasi Sekolah Lima Hari

Polemik implementasi sekolah lima hari terus menggelinding. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya tidak ikut arus di dalamnya.


PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

PMK Diteken, THR dan Gaji ke-13 Cair Minggu Ini

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS.


#OTTRecehan Sindir KPK

#OTTRecehan Sindir KPK

Reaksi kontroversial ditunjukan sejumlah jaksa pasca OTT yang dilakukan KPK terhadap Kepala Kasi III Intelijen Kejati Bengkulu Parlin Purba.


Sekolah 5 Hari Dijalankan, Pesantren dan Madrasah Bisa Gulung Tikar

Sekolah 5 Hari Dijalankan, Pesantren dan Madrasah Bisa Gulung Tikar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengkritik program sekolah lima hari yang direncakanan oleh Kemendikbud.


Buruan... Tiket Kereta Api Tambahan Kembali Dijual 14 Juni Nanti

Buruan... Tiket Kereta Api Tambahan Kembali Dijual 14 Juni Nanti

Ada kabar gembira bagi calon pemudik yang ingin pulang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.


Selamat Tinggal Macet, “Bandara Helikopter” Mulai Dibangun

Selamat Tinggal Macet, “Bandara Helikopter” Mulai Dibangun

Ucapkan selamat tinggal pada kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).


Sebelum Ditangkap KPK, Kepala Dinas Setor Rp600 Juta Setahun

Sebelum Ditangkap KPK, Kepala Dinas Setor Rp600 Juta Setahun

KPK akhirnya membeber hasil operasi tangkap tangan (OTT) terbaru yang melibatkan pimpinan DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jatim.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!