Nasional
Share this on:

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan
  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejagung.

JAKARTA - Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Karena itu Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah bakal melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) hari ini (26/4).

Presiden Jokowi juga didesak mencopot Jaksa Agung HM. Prasetyo karena kinerjanya yang underperforms. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal menuturkan, dalam undang-undang 16/2004 tentang kejaksaan dalam pasal 37 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan, berdasarkan hukum dan hati nurani.

”Namun, dalam penuntutan sidang Ahok dengan jelas terlihat JPU yang tidak independen, tidak berdasarkan hukum dan hati nurani,” tuturnya.

Independensi JPU dipertanyakan itu karena tuntutan terhadap Ahok begitu ringan. Bahkan, JPU keliru dalam membuat dakwaan dan tuntutan, karena dalam dakwaan itu pasal yang digunakan 156 dan 156 a KUHP. Tapi, pada tuntutan JPU justru memilih hanya menuntut dengan pasal 156.

”Padahal, seharusnya penggunaan pasal ini yang menentukan hakim,” terangnya.

Sesuai dengan pasal 14 KUHP, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pidana percobaan. Bukan, JPU yang menentukan penggunaan pidana percobaan. ”Jadi, JPU ini sudah seakan-akan mengambil kewenangan hakim,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini masalahnya bukan pada Ahok, namun pada JPU yang menunjukkan keganjilan. Karenanya, sebagai penanggungjawab Jaksa Agung H M. Prasetyo harus bertanggungjawab dan menjelaskan keputusan JPU tersebut.

”Kami akan desak Komjak untuk membuat rekomendasi agar Presiden dan DPR memanggil Jaksa Agung,” tuturnya.

Sementara Ketua Umum PB Kammi Nurokhman bahwa sejak awal JPU kasus Ahok sangat tidak professional. Dimulai dari pembacaan tuntutan pada kasus dugaan penistaan yang dipaksakan untuk ditunda oleh JPU dengan alasan tuntutan belum selesai diketik. ”Alasan yang sangat dibuat-buat,” terangnya.

Ditambah dengan ringannya tuntutan yang menunjukkan ketidakadilan. Ahok dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Tuntutan itu sangat ringan bila dibandingkan dengan kasus penistaan agama yang lain.

Seperti Arswendo yang divonis 5 tahun, Lia Eden 2 tahun 6 bulan dan Haji Ali Murtadho yang divonis dua tahun penjara. ”Kami akan beraksi secara massif di semua daerah, penggalangan tandatangan dilakukan dengan tuntutan mencopot Jaksa Agung,” paparnya.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (IRL) Erwin Natosmal Oemar menuturkan, dalam kasus Ahok tersebut JPU menunjukkan keraguannya pada tuntutan tersebut. Bila, ragu seharusnya sejak awal kasus tersebut tidak dibawa ke proses hukum.

”JPU sangat underperforms dalam kasus ini,” tuturnya.

Sebenarnya keganjilan dalam penanganan kasus yang dilakukan Kejagung juga terjadi pada sejumlah kasus korupsi. Salah satunya, kasus suap dana bansos mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan kasus suap PT Brantas.

”Dalam kasus suap dana bansos nama JA disebut, walau akhirnya hanya Rio Capella yang terjerat,” ungkapnya.

Untuk kasus suap PT Brantas dua petinggi Kejagung, yakni mantan Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu juga disebut berulang kali. ”Namun, kasus ini malah tidak berlanjut,” terangnya.

Semua permasalahan itu menunjukkan bahwa Prasetyo tidak mampu dalam memperbaiki kinerja Kejagung. Bila berkiblat pada negara maju, posisi Jaksa Agung itu ditempati oleh sarjana hukum terbaik negara tersebut.

”Tapi, ini malah dijabat orang politik. Jalan satu-satunya ya dicopot Jaksa Agungnya, ganti yang lebih mampu,” ungkapnya.

Sementara saat dikonfirmasi melalui telepon, Kapuspenkum Kejagung M. Rum tidak mengangkat teleponnya. Pesan singkat juga tidak dibalas. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Hmmm... Rp2,5 Miliar untuk Buat SPj Fiktif Kasus E-KTP

Hmmm... Rp2,5 Miliar untuk Buat SPj Fiktif Kasus E-KTP

Delapan saksi hadir dalam sidang lanjutan kasus mega korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).


Penyerapan Dandes Belum Optimal

Penyerapan Dandes Belum Optimal

Penyerapan dana desa belum bisa meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa.


Himbauan Kementerian Kominfo Cegah Virus Wannacry

Himbauan Kementerian Kominfo Cegah Virus Wannacry

Sistem komputer di dua instansi pemerintah, RS Harapan Kita dan RS Dharmais, telah terinveksi virus Wannacry (Wannacrypt).


Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 dan 14 Cair

Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14, dipastikan cair tahun ini.


Jaksa Sampaikan Hal Memberatkan, Tidak Tepat Ahok Dihukum Percobaan

Jaksa Sampaikan Hal Memberatkan, Tidak Tepat Ahok Dihukum Percobaan

Majelis hakim PN Jakarta Utara menegaskan dalam surat tuntutan, penuntut umum Kejaksaan Agung mencantumkan hal yang memberatkan terdakwa.


Fuad Bawazier: Energi Bangsa Bukan untuk Urus Seseorang

Fuad Bawazier: Energi Bangsa Bukan untuk Urus Seseorang

Aksi Bela Islam 55, Jumat (5/5) kemarin, terbukti berjalan aman, damai, dan tertib sebagaimana aksi-aksi sebelumnya, yakni 411 dan 212.


MA Jamin Hakim Sidang Ahok Bebas Intervensi

MA Jamin Hakim Sidang Ahok Bebas Intervensi

Aksi Simpatik 55 berlangsung sesuai rencana. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyampaikan tuntutan mereka kepada Mahkamah Agung.


Daftar Paket Promo, 1.500 Jamaah Umrah Terkatung-katung

Daftar Paket Promo, 1.500 Jamaah Umrah Terkatung-katung

Kementerian Agama (Kemenag) mengusut kasus umrah yang membelit Badan Perjalanan Wisata (BPW) Ustmaniyah Hannien Tour.


Stok Aman, Tidak Ada Alasan Harga Sembako Naik

Stok Aman, Tidak Ada Alasan Harga Sembako Naik

Kementerian Pertanian menjamin bahwa tidak akan ada kenaikan harga pada berbagai komoditas bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.


Kasus SKL BLBI, Rizal Ramli Diperiksa

Kasus SKL BLBI, Rizal Ramli Diperiksa

KPK tampaknya ingin mengusut tuntas skandal mega korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari akarnya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!