Nasional
Share this on:

Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri

  • Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri
  • Kasus GNPF, Ujian Profesionalitas Polri

Penegakan hukum di Indonesia sedang mengalami ujian. Setelah berbagai dorongan untuk memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA - Penegakan hukum di Indonesia sedang mengalami ujian. Setelah berbagai dorongan untuk memproses hukum Basuki Tjahaja Purnama, satu per satu bermunculan kasus yang melibatkan sejumlah tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Profesionalitas Polri menjadi taruhan dalam proses hukum tersebut.

Setidaknya, ada tiga orang dari GNPF yang didera kasus hukum. Yakni, Habib Rizieq, Bachtiar Nasir dan Munarman. Dari ketiganya, Rizieq yang paling banyak dijerat hukum, setidaknya ada empat kasus yang dilaporkan atas nama Ketua Umum FPI tersebut.

Kasus paling menonjol adalah kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila yang ditangani Polda Jawa Barat, di mana Habib Rizieq menyebut bahwa sila pertama diposisikan paling pantat. Rizieq sempat mengklarifikasi maksud peryataannya tersebut.

”Yang saya maksud itu paling pantat paling buncit atau paling akhir. Itulah yang Proklamator Soekarno ajukan, tapi kemudian diubah posisinya menjadi paling pertama,” ungkapnya.

Kasus lain yang menjeratnya adalah kasus penistaan agama dalam sebuah video dimana Rizieq membahas soal hari raya natal. Lalu, ada juga kasus logo palu arit dalam uang rupiah baru, serta kasus dugaan penghinaan terhadap Kapolda Metro Jaya. Rata-rata laporan terhadap kasus tersebut dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat.

Untuk Bachtiar Nasir, kasus yang menjeratnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penggalangan dana aksi 411 dan 211. Belum diketahui dengan pasti pidana semacam apa yang terjadi dalam kasus tersebut.

”Semua ini masih digali. Yang pasti, nanti bukti yang akan berbicara,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Agung Setya.

Kasus yang menjerat Munarman, juru bicara FPI juga cukup unik. Kasus tersebut dilaporkan pada Januari 2017 untuk kejadian dugaan penghinaan terhadap pecalang Bali, yang disebut Munarman melempari masjid. Munarman menyebut kejadian tersebut saat melakukan protes ke salah satu media pada Juni 2016. Artinya, waktu kejadian enam bulan sebelum dilaporkan.

Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, dalam era semacam ini, kebenaran bukan lagi menjadi otoritas dari kekuasaan, tetapi taksiran akan kebenaran ada pada individu masing-masing.

”Ya, sesuai dengan isi kepala masing-masing,” ungkapnya.

Publik saat ini mengalami sebuah hiper realitas, di mana susah membedakan mana informasi yang asli dan yang palsu. Dalam kasus Habib Rizieq, Bachtiar Nasir, dan Munarman itu publik kebingungan menilai apakah kasus itu benar atau bohong. Sehingga, publik masih menyangsikan kebenaran atas kasus tersebut.

”Sekalipun selama ini Polri memiliki otoritas kuasa wacana untuk mengatur mana pihak yang salah dan tidak berdasar hukum negara,” paparnya.

Bahkan, kalau diperkecil segmentasi publiknya, yaitu kalangan aliansi gerakan Islam yang pro aksi 411 dan 212, maka kasus-kasus itu sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan, mereka menganggap kasus itu merupakan rekayasa untuk menjerat sejumlah orang.

”Persepsi menjerat ulama kian menguat dengan adanya isu pendataan terhadap pesantren dan tokohnya,” ujarnya.

Dengan semua itu, yang muncul justru semua kasus yang menjerat tokoh GNPF itu merupakan ujian untuk profesionalitas Polri. Apakah Polri bisa menunjukkan bukti kuat adanya pelanggaran hukum. ”Kalau tidak ya, profesionalitas itu yang akan diuji,” paparnya.

Bahkan, lanjutnya, sejumlah kalangan menilai bahwa jeratan hukum pada GNPF ini mirip sekali dengan kejadian beberapa tahun lalu. Di mana saat itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sempat dijerat sejumlah kasus.

”Hampir sama yang dengan polemik saat itu,” ujarnya.

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto menuturkan, yang pasti tidak ada kriminalisasi dalam kas-kasus tersebut. Sebab, memang ada pelapor, ada bukti dan keterangan ahli yang mendefinisikan adanya pidana atau tidak. ”Kontruksi hukumnya memang masuk, ini rangkaian hukum yang sudah dilaporkan,” paparnya.

Untuk kasus Habib Rizieq, dia mengatakan, bahwa terkait hukum itu siapapun harus patuh. Sekaligus, siap dengan sanksi hukum bila memang melanggar. ”Jangan terpengaruh provokasi, kalau patuh hukum harusnya didukung,” jelasnya.

Demikian pula soal kasus dugaan TPPU, Saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk melihat apakah ada penyelewengan dalam kasus tersebut. ”Fakta hukumnya sedang digali,” paparnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejagung.


Dua Terduga Pengintai Novel Diperiksa, KPK Ingatkan Janji Jokowi

Dua Terduga Pengintai Novel Diperiksa, KPK Ingatkan Janji Jokowi

Kasus penyiraman cairan asam sulfat pada Novel Baswedan mengalami kemajuan berarti.


Sebut Aliran Fee, Saksi Korupsi E-KTP Diancam

Sebut Aliran Fee, Saksi Korupsi E-KTP Diancam

Selain sibuk mengusut kasus korupsi, komisi antirasuah juga mesti melindungi para saksi kasus e-KTP.


Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Ahok kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4).


Foto Terduga dan Kendaraan Pengintai Novel Sudah Ada, Ayo Tangkap Pak Polisi

Foto Terduga dan Kendaraan Pengintai Novel Sudah Ada, Ayo Tangkap Pak Polisi

Harapan besar publik agar kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan cepat terungkap mesti dipendam sementara.


Dicekal, Setnov Siap Dipanggil KPK

Dicekal, Setnov Siap Dipanggil KPK

Status cekal telah ditetapkan KPK kepada Ketua DPR Setya Novanto, dalam kaitan dugaan keterlibatan kasus korupsi E-KTP.


Wow... Bocoran USBN Dijual Rp10 Juta

Wow... Bocoran USBN Dijual Rp10 Juta

Kemendikbud sempat menyebut bahwa bocoran soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) adalah hoax atau palsu.


Lihat Ini, Berkas Perkara Dua Terdakwa E-KTP Setinggi 2,5 Meter

Lihat Ini, Berkas Perkara Dua Terdakwa E-KTP Setinggi 2,5 Meter

Kasus korupsi e-KTP yang saat ini ditangani KPK memasuki babak baru. Sejumlah nama top mulai disebut-sebut ikut terlibat.


Rano ‘Si Doel’ Karno Ikut Terseret Korupsi Atut

Rano ‘Si Doel’ Karno Ikut Terseret Korupsi Atut

Petualangan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di pusaran kasus korupsi berlanjut.


Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar

Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar

Kegaduhan politik mulai terasa menjelang sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik (E-KTP) Kamis (9/3) lusa.



Berita Hari Ini

Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!