Nasional
Share this on:

Kasus Pajak, Ipar Jokowi Diduga Penghubung Terdakwa Suap

  • Kasus Pajak, Ipar Jokowi Diduga Penghubung Terdakwa Suap
  • Kasus Pajak, Ipar Jokowi Diduga Penghubung Terdakwa Suap

KPK mendalami hubungan pertemanan antara Presdir PT EK Prima Ekspor Ramapanicker Rajamohanan Nair dengan Arif Budi Sulistyo.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hubungan pertemanan antara Presdir PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair dengan ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo, untuk mengusut kasus suap perpajakan. KPK bisa lebih jauh menelisik keterlibatan Arif dalam kasus suap senilai Rp1,9 miliar tersebut.

Jaksa KPK Asri Santoso menyatakan, pertemanan Rajamohanan-Arif itu sebenarnya sempat terungkap saat kasus tersebut di tahap penyidikan. Hanya, saat itu Arif mengaku tidak tahu-menahu seputar aliran uang suap yang diberikan Rajamohanan untuk Handang Soekarno, pejabat penyidik PNS (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

”Tapi (kalau tidak tahu ada aliran uang), ternyata ada pemberian ke Handang sampai ada OTT (operasi tangkap tangan) itu,” ungkap Asri kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Secara umum, peran Arif terkait dalam kasus itu masih terbuka untuk didalami. Sebab, sesuai pandangan jaksa, alasan tidak tahu itu masih abu-abu bila dikaitkan dengan rangkaian suap yang terungkap pada 21 November itu.

Masih di penyidikan, Arif dan Rajamohanan pernah bertemu di kantor pelayanan pajak penanaman modal asing (KPP PMA) VI Kalibata. Keduanya sama-sama mengurus pengampunan pajak (tax amnesty). Hanya, kala itu ada rekan Arif yang juga mengurus tax amnesty. Di penyidikan belum terungkap lebih jauh adanya pertemuan lain yang dilakukan mereka selain mengurus pengampunan pajak.

”Sebenarnya di sini (suap pajak) yang perlu didalami adalan peran Haniv (kepala kanwil DJP Jakarta Khusus),” ujarnya.

Yakni, adanya janji atau hadiah yang diterima saat mengeluarkan dokumen surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai (STP PPN) PT EK Prima Ekspor. Sesuai dakwaan, Rajamohanan menginginkan persoalan pajak perusahaannya itu segera diselesaikan.

”Kalau prosedurnya kita tahu, di persidangan bilangnya normal-normal saja, tapi kami anggap nggak normal karena ada udang dibalik batu. Buktinya ada WA (WhatsApp) itu, jadi kami melihat nanti di persidangan apakah ada janji untuk menerima uang sesuai apa yang ada di WA,” bebernya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, KPK masih mendalami peran penghubung dalam kasus tersebut. Dalam dakwaan, penghubung itu sejatinya melekat dengan Arif. Sebab, dari suami Titik Relawati tersebut, terdakwa Rajamohanan bisa bertemu dengan Handang, pejabat DJP yang menerima suap.

”Peran penghubung akan kami klarifikasi lebih lanjut,” ucapnya.

Febri mengatakan, peran Arif sebagai penghubung memang terungkap dalam persidangan. Hanya, apakah Arif juga mendapat bagian dari suap Rp1,9 miliar, Febri menyebut hal itu belum bisa diklarifikasi. ”Bisa saja penghubung ini hanya menghubungkan saja, tapi tidak tahu kalau yang dihubungkan membuat kesepakatan sendiri,” terangnya.

Sayangnya, sampai saat ini Arif belum bisa dikonfirmasi. Informasinya, Arif tengah melakukan ibadah umrah di Mekkah. Sebagaimana diberitakan, Arif terseret kasus suap pajak PT EK Prima Ekspor (EKP). Namanya disebutkan dalam dakwaan Rajamohanan, terdakwa yang menyuap Handang. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok

Siap-siap, Komisi Kejaksaan Segera Periksa Jaksa Kasus Ahok

Kejanggalan penuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sidang dugaan penistaan agama disinyalir tidak terlepas dari peran Jaksa Agung HM. Prasetyo.


Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejagung.


Dua Terduga Pengintai Novel Diperiksa, KPK Ingatkan Janji Jokowi

Dua Terduga Pengintai Novel Diperiksa, KPK Ingatkan Janji Jokowi

Kasus penyiraman cairan asam sulfat pada Novel Baswedan mengalami kemajuan berarti.


Sebut Aliran Fee, Saksi Korupsi E-KTP Diancam

Sebut Aliran Fee, Saksi Korupsi E-KTP Diancam

Selain sibuk mengusut kasus korupsi, komisi antirasuah juga mesti melindungi para saksi kasus e-KTP.


Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

Kuasa Hukum Ahok: Tuntunan JPU Dinilai Ragu-ragu

Sidang ke-19 terdakwa kasus penistaan agama, Ahok kembali digelar di Gedung Kementrian Pertanian (Kementan) Jakarta Selatan, kemarin (20/4).


Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

Terbukti Menyuap, Teman Bisnis Ipar Jokowi Divonis 3 Tahun

Rekan bisnis Arif Budi Sulistyo, Ramapanicker Rajamohanan Nair pasrah menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin (17/4).


Tak Cuma Sembako, Sapi Juga Diduga Dibagikan Jelang Coblosan

Tak Cuma Sembako, Sapi Juga Diduga Dibagikan Jelang Coblosan

Satu hari menjelang pencoblosan Pilgub DKI 2017 putaran kedua kemarin, ada aksi bagi-bagi sembako dan sapi di Kepulauan Seribu.


Foto Terduga dan Kendaraan Pengintai Novel Sudah Ada, Ayo Tangkap Pak Polisi

Foto Terduga dan Kendaraan Pengintai Novel Sudah Ada, Ayo Tangkap Pak Polisi

Harapan besar publik agar kasus penyiraman air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan cepat terungkap mesti dipendam sementara.


Dicekal, Setnov Siap Dipanggil KPK

Dicekal, Setnov Siap Dipanggil KPK

Status cekal telah ditetapkan KPK kepada Ketua DPR Setya Novanto, dalam kaitan dugaan keterlibatan kasus korupsi E-KTP.


Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

KPK benar-benar ingin menyimpan rapat-rapat 37 nama anggota DPR (2009-2014) yang diduga menerima aliran korupsi e-KTP.



Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!