Nasional
Share this on:

Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat

  • Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat
  • Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat

Gerak cepat KPK mengusut tuntas skandal korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) tengah dinanti.

JAKARTA - Gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas skandal korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) tengah dinanti. Sebab dikhawatirkan nama-nama besar yang terseret pusaran mega korupsi berupaya menghilangkan bukti materil dan saksi kunci e-KTP.

Mantan anggota Komisi III DPR Djoko Edhi Abdurahman menyatakan pengungkapan nama besar tanpa bukti materil bakal sia-sia. Sebab, bakal dengan mudah terbantahkan.

“Tindak pidana korupsi adalah kejahatan tanpa korban, sama seperti narkoba, pelaku saling kenal dan sepakat melakukan kejahatan. Kalau cuma narasi, sulit dibuktikan,” ujarnya kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Djoko mengatakan, sejumlah nama besar, terutama anggota Komisi II periode 2009-2014 yang dikaitkan dengan mega korupsi, itu sebenarnya bisa saja melaporkan KPK ke Bareskrim, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ombudsman.

“Karena tidak punya bukti, KPK menempuh kiat memperbanyak saksi, untuk kemudian mengubah kesaksian menjadi bukti materil,” jelasnya.

Menurutnya, saksi dan berkas perkara yang terlalu banyak membuktikan bila KPK memiliki bukti materil yang minim. Total, ada 24.000 lembar berkas perkara dan 280 saksi yang diboyong penuntut umum KPK ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Padahal sidang tidak boleh lebih dari enam bulan,” ungkap mantan legislatif Fraksi PAN itu.

Edhi mencontohkan kasus rekening gendut Jenderal Budi Gunawan saat menjabat Wakapolri 2015 lalu. Kala itu, kata dia, KPK hanya bernarasi. Minim bukti materil.

“Materilnya tahun 2004, saya masih di Komisi III DPR dan membahas kasus ini dengan PPATK. Akun dan duitnya sudah tak ada ketika terbit sprindiknya Abraham Samad (Ketua KPK saat itu),” bebernya.

Kondisi itu, kata dia, membuat upaya KPK menjerat Budi Gunawan dengan Pasal 170 KUHAP diterabas Hakim Sarpin di praperadilan. Pasal itu pun kini tidak bisa lagi menjadi tempat sembunyi penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU).

“Tidak punya bukti kuat, kalah di praperadilan. Makanya dapat dipastikan KPK takkan berani menaikkan status saksi (pilitikus) menjadi tersangka,” paparnya.

Edhi pun khawatir ujung pengusutan kasus e-KTP berhenti di dua terdakwa saja. Yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan anak buahnya Sugiharto.

“Kalau (hanya) narasi yang mau digunakan, Ketua KPK dituduh Gamawan Fauzi terlibat karena dia (Agus Rahardjo) yang pimpin lelangnya (e-KTP 2011-2012),” terangnya.

Aktivis Indonesia Legal Roundtable (ILR) Natosmal Oemar Erwin mengatakan, dakwaan e-KTP yang membeber sejumlah nama besar memang belum pasti sebuah final. Maka dari itu, perlu diuji di pengadilan untuk membuktikan kebenaran secara materil.

“Soal bantahan itu hak setiap orang, namun dalam konteks proses praperadilan yang independen,” tuturnya.

Erwin mengatakan, yang mesti dilakukan KPK adalah memastikan bila saksi kunci untuk menjerat nama-nama besar tidak menghilang. Sebab, informasinya saat ini beberapa saksi kunci telah menetap di luar negeri untuk menghilangkan jejak.

“Harus bisa membuka siapa jaringan aktor-aktor yang terlibat untuk menghindari upaya-upaya memotong kasus ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan sinyal bakal segera menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi berjamaah tersebut. Namun, Agus belum mau memberikan sedikit bocoran siapa calon tersangka itu.

Dia hanya menyatakan penetapan tersangka baru hampir pasti dilakukan mengingat kerugian negara cukup besar dalam mega korupsi tersebut.

”Sebentar lagi mungkin ada gelar (perkara baru), ada nambah orang (tersangka),” ujarnya di gedung KPK, kemarin.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos, tersangka baru berasal dari kluster korporasi yang menjadi rekanan proyek e-KTP. Dia diduga memiliki peran sentral dalam rangkaian peristiwa mega korupsi. Termasuk, berperan membagi-bagikan fee ke sejumlah pejabat. (tyo)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

Duh... KPK Ingin Sembunyikan 37 Anggota DPR

KPK benar-benar ingin menyimpan rapat-rapat 37 nama anggota DPR (2009-2014) yang diduga menerima aliran korupsi e-KTP.


Lihat Ini, Berkas Perkara Dua Terdakwa E-KTP Setinggi 2,5 Meter

Lihat Ini, Berkas Perkara Dua Terdakwa E-KTP Setinggi 2,5 Meter

Kasus korupsi e-KTP yang saat ini ditangani KPK memasuki babak baru. Sejumlah nama top mulai disebut-sebut ikut terlibat.


Rano ‘Si Doel’ Karno Ikut Terseret Korupsi Atut

Rano ‘Si Doel’ Karno Ikut Terseret Korupsi Atut

Petualangan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di pusaran kasus korupsi berlanjut.


Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

Pedang Pemberian Raja Salman Untuk Kapolri Dicek KPK

Pedang pemberian Raja Salman Abdulaziz al-Saud untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserahkan ke KPK, kemarin.


Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar

Daftar Politisi yang Diduga Terlibat Kasus E-KTP Mulai Beredar

Kegaduhan politik mulai terasa menjelang sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP elektronik (E-KTP) Kamis (9/3) lusa.


Catat, Raja Salman Tiba Besok Siang

Catat, Raja Salman Tiba Besok Siang

Sejumlah agenda padat menanti Raja Salman bin Abdulazis Al Saud sejak mulai tiba di Indonesia besok.


Kasus Pajak, Ipar Jokowi Diduga Penghubung Terdakwa Suap

Kasus Pajak, Ipar Jokowi Diduga Penghubung Terdakwa Suap

KPK mendalami hubungan pertemanan antara Presdir PT EK Prima Ekspor Ramapanicker Rajamohanan Nair dengan Arif Budi Sulistyo.


Ciuman Massal Bertentangan dengan Kode Perilaku ASN

Ciuman Massal Bertentangan dengan Kode Perilaku ASN

Publik dihebohkan dengan aksi ciuman massal sejumlah PNS Kantor Lingkungan Hidup, Nias Selatan.


KPK Telusuri Peran Adik Ipar Jokowi

KPK Telusuri Peran Adik Ipar Jokowi

Bola panas dugaan keterlibatan Arif Budi Sulistyo dalam pusaran kasus suap pajak PT Eka Prima Ekspor (EKP) terus menggelinding liar.


Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

Peras Rp1,5 Miliar, kok Fauzi Hanya Dituntut Dua Tahun

Komitmen memberantas kejahatan korupsi di internal Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menjadi tanda tanya besar.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!