Nasional
Share this on:

Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat

  • Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat
  • Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat

JAKARTA - Gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas skandal korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) tengah dinanti. Sebab dikhawatirkan nama-nama besar yang terseret pusaran mega korupsi berupaya menghilangkan bukti materil dan saksi kunci e-KTP.

Mantan anggota Komisi III DPR Djoko Edhi Abdurahman menyatakan pengungkapan nama besar tanpa bukti materil bakal sia-sia. Sebab, bakal dengan mudah terbantahkan.

“Tindak pidana korupsi adalah kejahatan tanpa korban, sama seperti narkoba, pelaku saling kenal dan sepakat melakukan kejahatan. Kalau cuma narasi, sulit dibuktikan,” ujarnya kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Djoko mengatakan, sejumlah nama besar, terutama anggota Komisi II periode 2009-2014 yang dikaitkan dengan mega korupsi, itu sebenarnya bisa saja melaporkan KPK ke Bareskrim, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ombudsman.

“Karena tidak punya bukti, KPK menempuh kiat memperbanyak saksi, untuk kemudian mengubah kesaksian menjadi bukti materil,” jelasnya.

Menurutnya, saksi dan berkas perkara yang terlalu banyak membuktikan bila KPK memiliki bukti materil yang minim. Total, ada 24.000 lembar berkas perkara dan 280 saksi yang diboyong penuntut umum KPK ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Padahal sidang tidak boleh lebih dari enam bulan,” ungkap mantan legislatif Fraksi PAN itu.

Edhi mencontohkan kasus rekening gendut Jenderal Budi Gunawan saat menjabat Wakapolri 2015 lalu. Kala itu, kata dia, KPK hanya bernarasi. Minim bukti materil.

“Materilnya tahun 2004, saya masih di Komisi III DPR dan membahas kasus ini dengan PPATK. Akun dan duitnya sudah tak ada ketika terbit sprindiknya Abraham Samad (Ketua KPK saat itu),” bebernya.

Kondisi itu, kata dia, membuat upaya KPK menjerat Budi Gunawan dengan Pasal 170 KUHAP diterabas Hakim Sarpin di praperadilan. Pasal itu pun kini tidak bisa lagi menjadi tempat sembunyi penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU).

“Tidak punya bukti kuat, kalah di praperadilan. Makanya dapat dipastikan KPK takkan berani menaikkan status saksi (pilitikus) menjadi tersangka,” paparnya.

Edhi pun khawatir ujung pengusutan kasus e-KTP berhenti di dua terdakwa saja. Yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan anak buahnya Sugiharto.

“Kalau (hanya) narasi yang mau digunakan, Ketua KPK dituduh Gamawan Fauzi terlibat karena dia (Agus Rahardjo) yang pimpin lelangnya (e-KTP 2011-2012),” terangnya.

Aktivis Indonesia Legal Roundtable (ILR) Natosmal Oemar Erwin mengatakan, dakwaan e-KTP yang membeber sejumlah nama besar memang belum pasti sebuah final. Maka dari itu, perlu diuji di pengadilan untuk membuktikan kebenaran secara materil.

“Soal bantahan itu hak setiap orang, namun dalam konteks proses praperadilan yang independen,” tuturnya.

Erwin mengatakan, yang mesti dilakukan KPK adalah memastikan bila saksi kunci untuk menjerat nama-nama besar tidak menghilang. Sebab, informasinya saat ini beberapa saksi kunci telah menetap di luar negeri untuk menghilangkan jejak.

“Harus bisa membuka siapa jaringan aktor-aktor yang terlibat untuk menghindari upaya-upaya memotong kasus ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan sinyal bakal segera menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi berjamaah tersebut. Namun, Agus belum mau memberikan sedikit bocoran siapa calon tersangka itu.

Dia hanya menyatakan penetapan tersangka baru hampir pasti dilakukan mengingat kerugian negara cukup besar dalam mega korupsi tersebut.

”Sebentar lagi mungkin ada gelar (perkara baru), ada nambah orang (tersangka),” ujarnya di gedung KPK, kemarin.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos, tersangka baru berasal dari kluster korporasi yang menjadi rekanan proyek e-KTP. Dia diduga memiliki peran sentral dalam rangkaian peristiwa mega korupsi. Termasuk, berperan membagi-bagikan fee ke sejumlah pejabat. (tyo)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Gerindra Keluar dari Pansus Angket

Pansus Hak Angket KPK mulai tidak kompak. Tidak semua fraksi yang telah bergabung dalam panitia khusus itu bertahan.


Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.


Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Aturan Bypass Pembubaran Ormas, HTI Ajukan Gugatan ke MK

Pemerintah menghapus sejumlah pasal yang mengatur mekanisme pemberian sanksi serta pencabutan status badan hukum ormas.


Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Diteken, Perppu Ormas Kemunduran Demokrasi

Presiden dikabarkan telah menandatangani perppu yang bakal mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya.


Yasonna Laoly Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Akom dan Istri Absen

Yasonna Laoly Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Akom dan Istri Absen

Setelah dua kali mangkir dari panggilan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK), akhirnya Yasonna Hamonangan Laoly kemarin (3/7) datang.


Mahfud: SMS HT Tidak Mengancam Yulianto

Mahfud: SMS HT Tidak Mengancam Yulianto

Kasus hukum yang tengah menimpa bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengundang keprihatinan sejumlah pihak.


Ruang Kerja Disegel, KPK Terbangkan Gubernur dan Istrinya ke Jakarta

Ruang Kerja Disegel, KPK Terbangkan Gubernur dan Istrinya ke Jakarta

Mendapati istri dan dua pengusaha terkena OTT, Gubernur Bengkulu yang sedang memimpin rapat langsung meninggalkan ruang rapat.


 Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT, KPK Sita Duit Rp1 Miliar

Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT, KPK Sita Duit Rp1 Miliar

Untuk kedua kalinya dalam tempo dua minggu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu.


Polri Tawari KPK Ikut Usut Kasus Novel

Polri Tawari KPK Ikut Usut Kasus Novel

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan polisi telah mengamankan seorang saksi yang diduga mengetahui pelaku penyerangan Novel Baswedan.


Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

Polemik dugaan penerimaan uang Rp600 juta dari proyek alat kesehatan (alkes) ke rekening Amien Rais menemui titik terang.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!