Nasional
Share this on:

Korupsi Proyek e-KTP Belum Sentuh Sektor Politik

  • Korupsi Proyek e-KTP Belum Sentuh Sektor Politik
  • Korupsi Proyek e-KTP Belum Sentuh Sektor Politik

JAKARTA - Pengembangan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) ibarat benang kusut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kesulitan mengungkap aktor utama dalam kasus proyek yang merugikan negara Rp2 triliun tersebut. Terutama dari sektor politik.

Diantara 250 saksi yang sudah dimintai keterangan, KPK belum menemukan titik terang keterlibatan pejabat lain diluar dua tersangka yang sudah ditetapkan. Yakni mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan anak buahnya eks Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto.

Kemarin (10/1), KPK memanggil kembali Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto. Lembaga antirasuah itu juga memeriksa Anas Urbaningrum. Keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan seputar kapasitas mereka sebagai ketua fraksi Golkar dan Demokrat saat penganggaran proyek di tingkat awal di DPR tahun anggaran 2011-2012 lalu.

"Saksi M. Nazaruddin (mantan bendahara umum Demokrat) juga diagendakan pemeriksaan, tapi yang bersangkutan sakit," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sayang, terkait pemanggilan para politikus itu, KPK belum mau membeberkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Terutama soal adanya pertemuan-pertemuan Setnov dengan para pihak yang diduga terlibat dalam penyidikan proyek senilai Rp6 triliun itu.

"Pada prinsipnya, penyidik memastikan pertemuan-pertemuan itu dihadiri saksi (Setnov) atau tidak," jelas Febri.

Penyidik KPK mendapat informasi adanya pertemuan yang dilakukan Setnov di sejumlah tempat di Jakarta. Mulai dari kantor Setnov di DPR hingga beberapa hotel. Saat pemeriksaan, Setnov yang kemarin diperiksa selama 3,5 jam itu sebenarnya dipertemukan dengan salah satu pihak yang diduga turut serta dalam pertemuan itu.

Namun, Febri enggan menyebutkan siapa pihak yang juga diduga berkaitan dengan proses penyidikan tersebut. "Mohon maaf, tidak bisa kami sebutkan saat ini pihak tersebut (yang dipertemukan dengan Setnov)," kilahnya.

Menurut Febri, pemeriksaan kemarin hanya sebatas mengonfirmasi sejumlah pertemuan yang diduga dihadiri Setnov. Dugaan sementara, pertemuan itu berkaitan dengan alur peristiwa pengadaan proyek yang didalami penyidik. Mulai dari proses penganggaran awal hingga implementasi setelah anggaran disetujui legislatif.

"Pertemuan itu penting untuk didalami agar semakin kuat untuk mendapatkan bukti-bukti," terangnya.

Lantas apakah rumitnya pengembangan kasus e-KTP karena profil elit politik para saksi? Febri mengatakan, KPK belum melangkah lebih jauh untuk menyentuh aktor-aktor politik yang diduga menikmati uang korupsi pengadaan e-KTP.

Penyidik fokus pada upaya konfirmasi dan klarifikasi informasi-informasi yang diperoleh dari para saksi sebelumnya. ”Kami belum melangkah lebih jauh ke penyidikan yang menyentuh aktor politik,” ucapnya.

Febri pun memastikan pihak-pihak selain penyelenggara negara atau eksekutif tetap akan diproses bila cukup bukti. Nah, bukti-bukti itu yang tengah digali KPK. Terutama yang berkaitan dengan informasi-informasi pertemuan yang dilakukan penyelenggara negara dengan sejumlah pihak legislatif atau swasta.

”Sejumlah perkara yang ditangani KPK banyak yang penyelenggara negaranya tidak terkait langsung (dengan kasus korupsi),” imbuh mantan aktivis ICW ini.

Sementara itu, Setnov irit bicara usai diperiksa KPK. Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan bahwa dirinya hanya dimintai klarifikasi tentang posisinya sebagai ketua fraksi saat penganggaran proyek e-KTP dilakukan.

”Ada pimpinan komisi II untuk menyampaikan (penganggaran e-KTP), tapi semua yang disampaikan hanya normatif saja,” ucap politikus yang pernah tersangkut masalah Papa Minta Saham ini.

Senada, Anas Urbaningrum juga tidak terlalu banyak berkomentar saat keluar dari gedung KPK. Anas mulai diperiksa pukul 15.00 dan keluar pukul 19.30. Beda dengan Setnov, Anas cenderung menutupi wajahnya dari sorotan kamera wartawan dengan mengenakan masker dan topi.

”Kalau itu jelas tidak benar,” ujar Anas singkat saat ditanya keterlibatannya dalam penganggaran proyek e-KTP. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Setnov Bantu Andi Atur Proyek e-KTP

Setnov Bantu Andi Atur Proyek e-KTP

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali muncul dalam surat dakwaan untuk terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP.


Bolak-balik Diperiksa KPK, Akom Curhat

Bolak-balik Diperiksa KPK, Akom Curhat

Mantan Ketua DPR Ade Komaruddin, sepertinya, sudah lelah meladeni panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Alokasi Dana Desa Mulai Makan Korban

Alokasi Dana Desa Mulai Makan Korban

Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggegerkan Pamekasan, kemarin. Komisi antirasuah itu mengamankan sejumlah pejabat penting.


Presiden Perintahkan Kepolri Segera Cari Pelaku Penyiraman Novel

Presiden Perintahkan Kepolri Segera Cari Pelaku Penyiraman Novel

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya belum menentukan sikap terkait keinginan Polri membentuk tim gabungan bersama lembaga antirasuah.


Demokrat Sebut Jajaki Peluang Koalisi Pilpres

Demokrat Sebut Jajaki Peluang Koalisi Pilpres

Manuver pertemuan SBY dan Prabowo mulai memanaskan suhu politik jelang pesta demokrasi 2019.


Proyek Kereta Cepat Mundur ke 2018

Proyek Kereta Cepat Mundur ke 2018

Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya mengalami penundaan setidaknya hingga tahun 2018 mendatang.


Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Siapa Susul Setnov? KPK Mulai Penyidikan Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.


Yasonna Laoly Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Akom dan Istri Absen

Yasonna Laoly Akhirnya Penuhi Panggilan KPK, Akom dan Istri Absen

Setelah dua kali mangkir dari panggilan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK), akhirnya Yasonna Hamonangan Laoly kemarin (3/7) datang.


 Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT, KPK Sita Duit Rp1 Miliar

Istri Gubernur Bengkulu Kena OTT, KPK Sita Duit Rp1 Miliar

Untuk kedua kalinya dalam tempo dua minggu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkulu.


Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

Uang Amien Tidak Terkait Korupsi Alkes

Polemik dugaan penerimaan uang Rp600 juta dari proyek alat kesehatan (alkes) ke rekening Amien Rais menemui titik terang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!