Nasional
Share this on:

KPK Mulai Telusuri Dugaan Aliran Uang Korupsi Emir

  • KPK Mulai Telusuri Dugaan Aliran Uang Korupsi Emir
  • KPK Mulai Telusuri Dugaan Aliran Uang Korupsi Emir

JAKARTA - Praktik suap perusahaan otomotif Inggris, Rolls-Royce (RR), ke mantan Dirut PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar yang diduga sudah berlangsung lama mendorong KPK bekerja ekstra. Bukan hanya mengungkap keterlibatan pihak lain, penyidik juga bakal mendalami indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan tersangka.

Sebelumnya, Emir (sapaan Emirsyah Satar) yang berstatus tersangka penerima suap dalam pengadaan mesin pesawat RR membantah keterlibatannya dalam kasus itu.

Bantahan tersebut memantik penyidik untuk berupaya keras mempelajari bukti lain yang berkaitan dengan perkara itu. Di antaranya, dokumen kepemilikan aset tersangka Emir dan Soetikno Soedarjo (bos Grup MRA yang diduga menjadi perantara suap).

Dokumen itu bisa digunakan KPK untuk mencari celah menelisik lebih jauh indikasi TPPU para tersangka. Khususnya yang berkaitan dengan upaya mengubah bentuk atau menyamarkan kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan Emir dan Soetikno saat praktik suap terjadi.

Indikasi TPPU mencuat karena dalam laporan lembaga antikorupsi Inggris Serious Fraud Office (SFO) menyebut bahwa praktik kotor RR di tanah air sudah berlangsung sejak 1989 atau ketika era Presiden Soeharto.

Diduga, sejumlah pejabat penting di PT Garuda dan Istana ikut terlibat dalam korupsi kakap tersebut. Baik berperan sebagai perantara atau penerima suap dari RR.

Praktik rasuah RR itu pun diduga berlangsung hingga 2014 atau saat Emir masih menjabat sebagai Dirut PT Garuda. Dokumen SFO menyebut pihak RR terus berupaya mengamankan bisnis di PT Garuda. Seperti diungkap SFO, RR melakukan suap yang disebut dengan istilah pembayaran lanjutan pada Juni 2012 dan Mei 2014.

Pembayaran itu disebut-sebut untuk kepentingan dua pejabat PT Garuda. Tidak hanya di 2012 dan 2014, suap RR selama kepemimpinan Emir juga diduga terjadi pada pertengahan 2007 sampai 2008.

Bersumber dokumen SFO, kerja sama RR dengan PT Garuda sempat terkendala. Pihak RR pun menunjuk perantara baru untuk mengamankan bisnis mereka di PT Garuda. Utamanya yang berkaitan dengan perjanjian perawatan atau total care agreement (TCA) mesin Trent 700 untuk pesawat Airbus 330.

Nah, pada pertengahan 2007, RR menunjuk perantara baru untuk memudahkan lobi ke PT Garuda. Pelibatan orang ketiga itu untuk mengidentifikasi pejabat PT Garuda yang dianggap menguntungkan RR. Mulai dari pegawai senior hingga pejabat-pejabat yang menduduki posisi penting dalam kesepakatan kerjasama TCA.

Terkait penggunaan UU TPPU untuk menelisik lebih jauh dugaan korupsi yang dilakukan Emirsyah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sangat mungkin didalami. Penyidik dipastikan bakal menerapkan UU TPPU bila mendapat informasi tersangka melakukan upaya merubah bentuk atau menyamarkan kekayaan.

?Tapi kami belum bisa sampaikan saat ini,? ujarnya, kemarin.

Febri mengatakan, penyidik terus mendalami dokumen-dokumen yang berisi data penting tentang konstruksi perkara tersebut. Salah satunya, data kepemilikan aset Emir dan Soetikno, baik itu di tanah air atau di luar negeri.

?Penyidik akan mempelajari informasi-informasi yang didapatkan,? jelasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi di Jakarta untuk mendapatkan data-data relevan dengan kasus tersebut.

Terkait dengan bantahan Emir, KPK menghargainya. Febri mengatakan, pihaknya telah memiliki cukup bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Emir dan perantara Soetikno sebagai tersangka.

?Kami berharap pihak tersangka membawa bukti-bukti (bantahan) pada saat pemeriksaan nanti,? imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. (tyo/agm/zul)


Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Wow, Transaksi Jual Beli Jabatan Tembus Rp160 Triliun

Praktik jual beli pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) bakal lebih mudah terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Bos Reklamasi Serahkan Berkas-berkas ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelidikan indikasi rasuah reklamasi Teluk Jakarta.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.



Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Cantik Diperiksa KPK Lagi

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany tampak buru-buru saat keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 17.22, kemarin.


Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Jika Setnov Mangkir Lagi, KPK Harus Berani Jemput Paksa

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) secara paksa kian menguat.


Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Setnov Absen Lagi, Kuasa Hukumnya Gugat UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut untuk putar otak menghadapi strategi Ketua DPR Setya Novanto.


Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

KPK akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Ketua DPR Setnov sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, kemarin.


Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Jokowi: Hentikan Tindakan Tanpa Bukti

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melindungi KPK terbentur banyak hal.


KPK Siap Hadapi Setnov

KPK Siap Hadapi Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi perlawanan kubu pengacara Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pemalsuan surat.



Kolom

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!