Nasional
Share this on:

KPK Mulai Telusuri Dugaan Aliran Uang Korupsi Emir

  • KPK Mulai Telusuri Dugaan Aliran Uang Korupsi Emir
  • KPK Mulai Telusuri Dugaan Aliran Uang Korupsi Emir

JAKARTA - Praktik suap perusahaan otomotif Inggris, Rolls-Royce (RR), ke mantan Dirut PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar yang diduga sudah berlangsung lama mendorong KPK bekerja ekstra. Bukan hanya mengungkap keterlibatan pihak lain, penyidik juga bakal mendalami indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan tersangka.

Sebelumnya, Emir (sapaan Emirsyah Satar) yang berstatus tersangka penerima suap dalam pengadaan mesin pesawat RR membantah keterlibatannya dalam kasus itu.

Bantahan tersebut memantik penyidik untuk berupaya keras mempelajari bukti lain yang berkaitan dengan perkara itu. Di antaranya, dokumen kepemilikan aset tersangka Emir dan Soetikno Soedarjo (bos Grup MRA yang diduga menjadi perantara suap).

Dokumen itu bisa digunakan KPK untuk mencari celah menelisik lebih jauh indikasi TPPU para tersangka. Khususnya yang berkaitan dengan upaya mengubah bentuk atau menyamarkan kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan Emir dan Soetikno saat praktik suap terjadi.

Indikasi TPPU mencuat karena dalam laporan lembaga antikorupsi Inggris Serious Fraud Office (SFO) menyebut bahwa praktik kotor RR di tanah air sudah berlangsung sejak 1989 atau ketika era Presiden Soeharto.

Diduga, sejumlah pejabat penting di PT Garuda dan Istana ikut terlibat dalam korupsi kakap tersebut. Baik berperan sebagai perantara atau penerima suap dari RR.

Praktik rasuah RR itu pun diduga berlangsung hingga 2014 atau saat Emir masih menjabat sebagai Dirut PT Garuda. Dokumen SFO menyebut pihak RR terus berupaya mengamankan bisnis di PT Garuda. Seperti diungkap SFO, RR melakukan suap yang disebut dengan istilah pembayaran lanjutan pada Juni 2012 dan Mei 2014.

Pembayaran itu disebut-sebut untuk kepentingan dua pejabat PT Garuda. Tidak hanya di 2012 dan 2014, suap RR selama kepemimpinan Emir juga diduga terjadi pada pertengahan 2007 sampai 2008.

Bersumber dokumen SFO, kerja sama RR dengan PT Garuda sempat terkendala. Pihak RR pun menunjuk perantara baru untuk mengamankan bisnis mereka di PT Garuda. Utamanya yang berkaitan dengan perjanjian perawatan atau total care agreement (TCA) mesin Trent 700 untuk pesawat Airbus 330.

Nah, pada pertengahan 2007, RR menunjuk perantara baru untuk memudahkan lobi ke PT Garuda. Pelibatan orang ketiga itu untuk mengidentifikasi pejabat PT Garuda yang dianggap menguntungkan RR. Mulai dari pegawai senior hingga pejabat-pejabat yang menduduki posisi penting dalam kesepakatan kerjasama TCA.

Terkait penggunaan UU TPPU untuk menelisik lebih jauh dugaan korupsi yang dilakukan Emirsyah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu sangat mungkin didalami. Penyidik dipastikan bakal menerapkan UU TPPU bila mendapat informasi tersangka melakukan upaya merubah bentuk atau menyamarkan kekayaan.

?Tapi kami belum bisa sampaikan saat ini,? ujarnya, kemarin.

Febri mengatakan, penyidik terus mendalami dokumen-dokumen yang berisi data penting tentang konstruksi perkara tersebut. Salah satunya, data kepemilikan aset Emir dan Soetikno, baik itu di tanah air atau di luar negeri.

?Penyidik akan mempelajari informasi-informasi yang didapatkan,? jelasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi di Jakarta untuk mendapatkan data-data relevan dengan kasus tersebut.

Terkait dengan bantahan Emir, KPK menghargainya. Febri mengatakan, pihaknya telah memiliki cukup bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Emir dan perantara Soetikno sebagai tersangka.

?Kami berharap pihak tersangka membawa bukti-bukti (bantahan) pada saat pemeriksaan nanti,? imbuh mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. (tyo/agm/zul)


Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Korupsi E-KTP, KPK Sasar Politikus PKB

Berbeda dengan Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan proses hukum yang menyeret calon kepala daerah.


KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

KPK Tahan Paksa Dokter yang Tangani Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo.


Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Ajukan Justice Collaborator, Setnov Siap Buka-bukaan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.


Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Mantan Pengacara Setnov Dicegah ke Luar Negeri

Penyelidikan dugaan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice penanganan perkara e-KTP yang menjerat Setya Novanto bakal segera rampung.


Azwar Anas Mundur? Bisa Jadi Gus Ipul Gandeng Risma

Azwar Anas Mundur? Bisa Jadi Gus Ipul Gandeng Risma

Pemilihan gubernur Jawa Timur mulai panas. Kabar paling anyar adalah mundurnya Abdullah Azwar Anas.


Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Keberatan Setnov Ditolak Seluruhnya

Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto (Setnov) ditolak.


Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

Ayo KPK, Kejar Terus Sjamsul Nursalim

KPK diminta tidak tebang pilih terkait penanganan skandal dugaan korupsi surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).


USBN SD Mulai Ditolak

USBN SD Mulai Ditolak

Menambah mata pelajaran (mapel) ujian sekolah berstandar nasional (USBN) di jenjang SD dari tiga menjadi delapan, akhirnya picu polemik.


Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Mantan Wapres Diperiksa KPK 6 Jam

Skandal korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) semakin memanas.


Pengguna Transportasi Umum Meningkat

Pengguna Transportasi Umum Meningkat

Libur Natal telah usai. Para pemudik maupun wisatawan mulai terlihat kembali ke Ibu Kota. Penggunaan transportasi umum pun meningkat.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!